Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polri Kawal Kunjungan Wapres RI ke Sukabumi
Papuanewsonline.com, Sukabumi – Aparat Kepolisian Republik Indonesia memastikan pengamanan maksimal selama kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Kabupaten Sukabumi. Wapres hadir di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, untuk meninjau langsung korban bencana longsor akibat curah hujan yang tinggi.Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., MM., dengan dukungan dari berbagai satuan Polri, termasuk Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Binmas, Brimob, serta Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota.Kapolda Jabar menyampaikan bahwa pengamanan ini bertujuan menjamin kelancaran rangkaian kegiatan sekaligus menjaga keamanan masyarakat di lokasi terdampak bencana. “Kami menurunkan personel gabungan untuk mengawal setiap tahapan kunjungan Wapres, mulai dari posko pengungsian hingga lokasi terdampak longsor. Situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda.Rangkaian Pengamanan Wakil Presiden tiba di posko pengungsian didampingi Kapolda Jabar dan rombongan. Personel kepolisian dikerahkan untuk mengatur jalur kedatangan dan memastikan pengamanan di area pengungsian.Aparat mengawal rombongan Wapres menuju lokasi terdampak bencana menggunakan kendaraan roda dua. Pengawalan dilakukan dengan cermat mengingat medan yang sulit akibat longsor.Selain pengawalan, kepolisian juga membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi bencana untuk memastikan aksesibilitas bagi bantuan logistik dan masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat dan Forkopimcam Cikembar.Polri berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.“Polri tidak hanya mengamankan kunjungan ini, tetapi juga mendampingi warga dalam proses pemulihan pasca bencana,” tutup Kapolda Jabar. PNO-12
07 Des 2024, 19:12 WIT
6 Casis Bakomsus Polri Panda Maluku Jalani Tes Kesamaptaan Jasmani
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 6 calon siswa Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat (P3GKM) Polda Maluku Tahun 2025 menjalani tes kesamaptaan jasmani.Salah satu tahapan seleksi penerimaan Bakomsus Polri ini dilaksanakan Panitia Daerah (Panda) Biro SDM Polda Maluku yang bertempat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Jumat, 6 Desember 2024.Sebanyak 6 peserta seleksi yang ikut tes kesamaptaan jasmani terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dipimpin Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku AKBP. Akhmad Kadar Ginting."Para Casis yang mengikuti tes kesamaptaan jasmani ini berjumlah enam orang yang terdiri dari empat orang pria dan dua orang wanita," kata AKBP. Akhmad Kadar Ginting.Para peserta dalam seleksi tersebut menjalani sejumlah tahapan penilaian. Diantaranya lari memutari lapangan selama 12 menit, pus up, sit up, pul up, sutle run, renang kolam dan pemeriksaan antropometrik."Selama kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan aman hingga selesai," katanya. PNO-12
06 Des 2024, 21:30 WIT
Pengamanan Pembukaan Sidang Pleno Perhitungan Suara Pilkada 2024 Provinsi Papua Pegunungan
Papuanewsonline.com, Wamena - Sejumlah personel Polri mengikuti apel pengamanan menjelang Sidang Pleno Terbuka Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 di Hotel Baliem Pilamo, Jumat (6/12/2024). Sebanyak 217 personel Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan pembukaan sidang pleno terbuka guna mengantisipasi gangguan keamanan selama berlangsungnya kegiatan.Kegiatan dipimpin oleh Kasatgas Opswil Papua Pegunungan Kombes Pol Andi Yosep Enoch S.I.,K dan dihadiri oleh Kasatgas Humas OMPC II Polda Papua AKBP Agus Hariadi, S.Sos., M.M., Kasatgas Banops OMPC II Polda Papua AKBP Muh. Mukabsi dan para Kasubsatgas OMPC II.Dalam arahannya, Kombes Enoch mengatakan sidang pleno tingkat provinsi akan dilaksanakan selama 3 hari, namun di tingkat Kabupaten masih adanya dinamika yang terjadi dan belum melaksanakan pleno kabupaten."Hari ini kita melaksanakan pembukaan Sidang pleno Provinsi Papua Pegunungan, jika nantinya sudah ada kabupaten yang siap akan langsung dilakukan sidang pleno. Untuk sementara yang sudah siap yakni Kabuptaen Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang," ujarnya.Kasatgas Opswil Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pengamanan yang dilakukan pihaknya berfokus pada sekitaran hotel tempat pelaksanaan sidang pleno."Kita fokus untuk melaksanakan pengamanan di sekitaran hotel Baliem Pilamo saya minta tolong kepada rekan rekan agar daerah di depan hotel harus steril jika ada masa yang berkumpul agar secara persuasif dibubarkan," tegasnya. PNO-12
06 Des 2024, 21:22 WIT
Kabid Humas: Konflik di Puncak Jaya Bukan Karena Perebutan Kotak Suara
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengatakan konflik yang terjadi di Puncak Jaya terjadi akibat massa pendukung dua paslon berebut pembagian suara, bukan disebabkan karena perebutan kotak suara oleh salah satu paslon.Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua saat ditemui di Kota Jayapura, Kamis (05/12/2024).“Penyebab rusuh antar massa paslon karena saling lempar kata-kata umpatan sehingga terpancing emosi yang berujung bentrok fisik menggunakan alat perang,” ujarnya.“Jadi bentrok tersebut bukan disebabkan karena perebutan kotak suara oleh salah satu paslon,” imbuhnya.Terkait informasi yang menyebut penyebab kericuhan Pilkada di Puncak Jaya karena kotak suara dibawa kabur itu hoax atau berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Sementara itu, Polres Puncak Jaya menerima penyampaian aspirasi dari salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama pendukungnya yang diterima langsung oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H bertempat di Mako Polres Puncak Jaya, Kamis (05/12).Kapolres mengatakan pertemuan ataupun penyampaian aspirasi diatas merupakan pertemuan secara spontanitas yang mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menghindari adanya anggapan negatif dari seluruh Pendukungnya dan pendukung Paslon lainnya. PNO-12
06 Des 2024, 21:12 WIT
Kadis Kominfo Sumut Terima Penghargaan Sebagai Mitra Kerja PKK
Papuanewsonline.com, Medan - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penghargaan tersebut diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni didampingi Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakodra) TP-PKK se provinsi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Kamis (5/12/2024).Selain Ilyas Sitorus, penghargaan serupa juga diberikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Hamdan Sukri Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan Dwi, Kepala Dinas UKM Naslindo Sirait, Kepala BKAD Sumut Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Biro Umum Dedy Harahap, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma dan beberapa kepala OPD lainnya.“Pemberian penghargaan ini patut diapresiasi. Hal ini dapat menjadi motivasi kami selaku OPD untuk terus mendukung dan menyukseskan program-program PKK, yang sudah menjadi bagian tugas kami,” ungkap Ilyas, usai menerima penghargaan tersebut.Disampaikan juga, PKK Sumut dan Dinas Kominfo kerap melakukan kolaborasi dan sinergitas dalam penyebarluasan informasi, khususnya terkait program kerja PKK. Di antaranya kampanye penurunan angka stunting dan berbagai program PKK lainnya.Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyampaikan akan terus mendorong terciptanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang terciptanya Posyandu yang kuat dan mandiri di seluruh desa/kelurahan. Fatoni juga memaparkan, Posyandu dan PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang membantu mendorong peran serta masyarakat menyukseskan program pembangunan, khususnya kesejahteraan dan kesehatan. Keduanya juga memiliki basis, setidaknya di tingkat desa/kelurahan.“PKK memiliki gerakan yang sangat masif sampai satuan yang paling kecil, yaitu keluarga. Melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif, para kader terus melakukan giat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang, dengan tujuan akhir untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan harmonis,” ujar Fatoni.Pada kesempatan, Fatoni juga meresmikan kehadiran Toko PKK Provinsi Sumut, yang dapat menjadi wadah untuk menyosialisasikan produk-produk UMKM, usaha lokal yang ada di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. PNO-12
06 Des 2024, 12:59 WIT
Dituding Bawa Lari Kotak Suara, Ini Penjelasan Kapolres Buru
Papuanewsonline.com, Buru - Soal Tudingan kapolres Buru Akbp Sulastri Sukidjang S.H.S.I.K.M.M. membawa Kotak Suara dan mengintervensi Pleno PPK Waelata, "Itu tidak pernah dilakukan, tudingan itu tidak benar."Kapolres Buru Akbp Sulastri Sukidjang menjelaskan Bahwa, kotak Suara PPK Waelata di bawa ke KPU Kabupaten Buru atas Permintaam ketua KPU Kabupaten Buru Walid Azis yang mana, Sebelumnya Ketua KPU Buru Walid Azis berkordinasi, dengan Ketua PPK Kecamatan Waelata telah melaporkan kepada ketua KPU, Walid Azis, bahwa pleno kecamatan sudah selesai dan masa sudah menutup jalan di desa Waelo dan menghalangi pergeseran logistik.Setelah itu pada pukul 21.47 WIT ketua KPU Walid Azis berkoordinasi dengan saya untuk pengamanan dan meminta Kapolres Buru melindungi kotak suara untuk pergeseran logistik ke kantor Kpu Kabupaten Buru, kata Sulastri.Massa meminta agar hasil perhitungan suara di TPS 2 tidak boleh dicantumkan di rekapitulasi Kecamatan Waelata dan massa meminta PPK segera membuka kotak suara dan menghitung ulang.Namun permintaan massa tidak diindahkan oleh PPK mengingat, pleno PPK telah selesai dan UU PKPU tidak memperbolehkan untuk membuka kotak suara. Lebih jauh Kapolres Buru mengatakan, saat pergeseran logistik dengan mobil polisi, dirinya saat itu bersama dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Buru Epsus Kliong Tomhisa, dan Dandim 1506, "Kita sama-sama ikut menyaksikan jalannya pergeseran logistik.Lebih lanjut kata Sulastri, menyikapi situasi seperti saat ini, sangat diharapkan pengertian dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Buru dalam menyikapi isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang sengaja untuk memprovokasi dan mendiskreditkan Pemerintah, yang menjurus pada tindakan anarkis. PNO-12
06 Des 2024, 12:51 WIT
Tuding Kapolres Buru Bawa Kotak Suara, Ketua KPU Buru: Itu Tidak Benar
Papuanewsonline.com, Buru - Kapolres Buru AKBP Sulastri Sikidjang dituding membawa kotak suara, Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Azis menjelaskan itu tidak benar.Sebelumnya menurut Ketua KPU Buru Walid Azis menjelaskan dihari senin 2 Desember 2024, Ketua PPK Kecamatan Waelata telah melaporkan kepadanya bahwa pleno di 3 kecamatan telah selesai, dan meminta KPU menyiapkan mobil untuk pergeseran logistik dari Kecamatan Waelata menuju KPU Buru.Setelah itu di pukul 21.47 WIT Walid Azis mendapatkan kabar melalui telepon seluler dari ketua PPK bahwa masa sudah menutup jalan di desa waelo dan menghalangi pergeseran logistik.Saat itu juga Walid Azis berkordinasi dengan Kapolres Buru untuk pengamanan dan meminta Kapolres Buru melindungi kotak suara untuk pergeseran logistik."Jadi saya yang meminta tolong kepada Ibu Kapolres untuk pengamanan pergeseran logistik, mengingat massa sudah mulai banyak."sebut Walid Azis.Diceritakan Walid Azis tumpukan massa saat itu berada di desa waelo Kecamatan Waelata. Massa meminta agar hasil perhitungan suara di TPS 2 tidak boleh dicantumkan di rekapitulasi Kecamatan Waelata dan massa meminta PPK segera membuka kotak suara dan menghitung ulang.Namun permintaan massa tidak diindahkan oleh PPK mengingat, pleno PPK telah selesai dan UU PKPU tidak memperbolehkan untuk membuka kotak suara. Lebih jauh Ketua KPU Buru Walid Azis mengatakan saat pergeseran logistik dengan mobil polisi, dirinya saat itu bersama dengan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Buru Epsus Kliong Tomhisa, dan Dandim 1506, "Kita sama-sama ikut menyaksikan jalannya pergeseran logistik,"kata Walid Azis.Dan ini saya yang minta bantu kepada Ibu Kapolres untuk pengantaran logistik ke kantor KPU Buru supaya aman demi keamanan,"ucapnya. PNO-12
06 Des 2024, 12:44 WIT
Kapolri Tegaskan Hukuman Maksimal Untuk Bandar Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas dalam Asta Cita.“Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12).Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Menko Polkam Budi Gunawan, dengan Kapolri sebagai ketua. Selama satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka.“Operasi ini tidak hanya memutus rantai peredaran narkoba, tetapi juga menyita barang bukti bernilai total Rp 2,88 triliun, termasuk sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, dan ekstasi sebanyak 370.868 butir,” ungkap Listyo.Aparat juga menyita aset senilai Rp 1,05 miliar terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, lebih dari 291 kampung narkoba terdeteksi, dengan 90 di antaranya dijadikan fokus utama untuk transformasi menjadi kampung bebas narkoba melalui edukasi dan penyuluhan.Kapolri memastikan bandar narkoba akan dijatuhi hukuman berat dan ditempatkan di sel dengan pengamanan super maksimum. Langkah ini bertujuan memutus kendali peredaran narkoba dari dalam penjara.“Kami bersama Kementerian Hukum dan HAM sepakat, pelaku pengedar narkoba akan ditempatkan di fasilitas super-maximum security. Ini untuk memotong potensi jual beli narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas,” tegas Listyo.Upaya pemberantasan narkoba juga mencakup rehabilitasi bagi pengguna. Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna membangun fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai. Sementara itu, tempat hiburan seperti kafe dan restoran diwajibkan memasang stiker anti-narkoba. Pelanggaran akan berujung pada pencabutan izin usaha atau proses hukum.“Rehabilitasi menjadi solusi utama untuk mengurangi beban jumlah narapidana. Kami juga mengharapkan kerja sama dari masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung langkah ini,” jelas Kapolri.Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada masalah narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.“Bapak Presiden sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba dapat diberantas dari hulu hingga hilir. Ini adalah komitmen bersama demi masa depan generasi muda,” kata Listyo.Sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba, pemerintah juga berencana merekrut duta dari kalangan artis atau influencer yang pernah menjadi pengguna narkoba. Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.“Langkah ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menyelamatkan hingga 10 juta masyarakat dari ancaman narkoba,” pungkas Listyo.Dengan berbagai langkah strategis ini, Kapolri berharap Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman narkoba yang selama ini merusak generasi muda dan kehidupan masyarakat. PNO-12
06 Des 2024, 07:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
