Papuanewsonline.com
Perjudian Rolex Kembali Marak di Mimika, Dua Sosok yang Diduga Bos Judi Jadi Sorotan Warga
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Lakukan Kunjungan Kerja ke Mako Polres Buru Selatan
Papuanewsonline.com, Bursel - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menekankan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu jaminan keamanan dan keadilan. Masyarakat, kata Kapolda, berharap kehadiran aparat kepolisian sebagai pelindung dan pengayom, dapat memberikan rasa aman, beserta keadilan dalam penegakan hukum. Penekanan tersebut disampaikan Kapolda kepada personel Polres Buru Selatan (Bursel) dan Kompi 3 Yon A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku dalam kunjungannya di Mako Polres Bursel, Rabu (21/1/2026).Didampingi Irwasda, Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H, Karo SDM, Kombes Pol Jemi Junaidi, S.I.K., M.M, Dansat Brimob, Kombes Pol Dr. Irfan S. P. Marpaung, S.I.K., M.Si, Dir Krimsus, Kombes Pol Piter Yanotamma, S.I.K., S.H., M.H, Dir Narkoba, Kombes Pol Indra Gunawan, S.I.K., M.H, Kabidkeu, Kombes Pol Bangun Widi Septo, S.I.K, dan Kabid Dokkes Polda Maluku, dr. Kombes Pol M. Faizal Zulkarnaen, M.H., Sp. F, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, juga menekankan beberapa hal penting untuk diperhatikan seluruh personel Polri."Polisi ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas rasa aman dan adil, sehingga situasi kamtibmas menjadi kondusif," kata Kapolda.Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, menurut Kapolda memiliki parameter diantaranya, tidak ada fear of crime, kejadian cepat diselesaikan, kegiatan lancar tanpa batas, komplaint/keluhan direspon cepat serta kegiatan kesejahteraan.Polri, lanjut Kapolda, adalah alat keamanan dalam negeri. Ia berharap seluruh anggota dapat menyatukan kerangka berpikir seperti itu, bagaimana Polri dituntut untuk menyelesaikan akar-akar permasalahan sebelum tumbuh mejadi gangguan nyata. "Sebelum kita terjung ke hal yang lebih jauh, hal yang paling mendasari bagi peran seorang anggota Polri di tengah-tengah masyarakat adalah hal apa yang diinginkan masyarakat, maka dari itu rekan rekan harus bisa untuk melakukan mapping maupun identifikasi hal-hal tersebut sejak dini," ungkap Kapolda mengingatkan.Lebih lanjut, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini mengingatkan beberapa kasus yang perlu menjadi perhatian dan atensi bersama. Di antaranya Perkelahian antar pemuda, dan Penganiayaan yang berpotensi menjadi konflik berkepanjangan. Dua hal ini sering terjadi dipicu oleh komsumsi minuman keras. "Maka dari itu kita harus mampu menyelesaikan dengan cara minimalisir melalui proses ritual Adat/Sasi, Peraturan Daerah serta lokalisir tempat komsumsi," ujarnya.Persoalan lainnya yang patut menjadi atensi bersama yaitu kasus Pencurian pada malam hari, Narkoba, dan Kejahatan yang terjadi di dunia sosial media, berupa provokasi. "Anggota Polri harus membuka mata akan hal tersebut khususnya Intelijen, Reserse maupun Bhabinkamtibmas," tegasnya.Masalah lainnya yang perlu terus diwaspada, lanjut Profesor Dadang, yaitu Tindak pidana korupsi. Anggota Polri diminta untuk melakukan pencegahan dan pengawalan, mapping sejak dini. "Beberapa jalan umum saya lihat tidak terawat terutama dalam perkotaan, rangkul Forkopimda agar masyarakat dapat merasakan dampak nyata kehadiran negara," pintanya.Jenderal bintang 2 Polri di pundaknya ini juga menyoroti Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul. Ia mengaku, apabila SDM mampu maka keterbatasan sarana prasarana bukan menjadi halangan. "Spesifikasi SDM yang berkualitas dapat dilihat dari motivasi, profesional serta moralitas anggota itu sendiri," jelasnya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengajak anggota dapat merangkul masyarakat melalui aktifitas positif pada jejaring sosial media terutama para Bhabinkamtibmas. Sebagai garda terdepan, Bhabinkamtibmas melekat dengan masyarakat. Kerja sama juga dengan influencer lokal yang ada sehingga kegiatan-kegiatan positif dapat disiarkan melalui media sosial."Turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat maupun buka ruang komunikasi antar aparat dan masyarakat melalui sosial media, sediakan nomor telepon khusus untuk sarana pengaduan atau informasi dari masyarakat," harapnya.Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga menyampaikan atensi khusus terkait perilaku anggota. Masyarakat sering menyoroti kekerasan, arogansi, asusila maupun sikap hedonis anggota. "Rekan-rekan perlu ketahui bahwa dampak dari perilaku negatif bukan hanya untuk 1 orang namun berdampak besar bagi kita semua terutama institusi ini," tegasnya mengingatkan. PNO-12
22 Jan 2026, 18:42 WIT
Kunjungi Polres Malteng, Kabid Humas Polda Maluku Kenalkan Police Tube
Papuanewsonline.com, Malteng - Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menyambangi Polres Maluku Tengah, Rabu (21/1/2026). Hadir Pejabat Utama dan seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Maluku Tengah (Malteng).Didampingi Kasie Humas Polres Malteng, Iptu Yani R, Kombes Rositah melakukan monitoring dan evaluasi fungsi kehumasan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran personel Polri dalam mengelola informasi publik dan media digital secara profesional, terbuka, dan berimbang di tengah pesatnya perkembangan media sosial.Dalam arahannya, Kombes Rositah menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Setiap aktivitas Polri, kata Kombes Rositah, kini mudah diketahui publik. "Olehnya itu berbagai kebaikan, prestasi, dan pengabdian Polri kepada masyarakat harus disampaikan secara luas dan transparan," pintanya.Mantan Kapolres Maluku Tengah ini juga mendorong peranan Bhabinkamtibmas agar lebih aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.Pada kesempatan tersebut, Briptu Kristianto Pesireron, S.Kom, anggota Humas Polda Maluku memperkenalkan Police Tube sebagai salah satu platform resmi Polri. Ia juga memberikan pembekalan dasar fotografi dan videografi menggunakan smartphone. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel Polres Maluku Tengah agar semakin siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital serta mampu menyajikan konten positif, edukatif, dan humanis kepada masyarakat. PNO-12
22 Jan 2026, 17:16 WIT
Peringati Isra Mi'raj, Wakapolda Maluku: Teladani Sifat Nabi Muhammad SAW
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, di Masjid At-Taqwa Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (22/1/2026).Peringatan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah sholat lima waktu tersebut menjadi wadah untuk memperteguh keimanan personel Polda Maluku yang beragama Islam."Peringatan Isra Mi'raj merupakan sarana bagi personel untuk memperkuat kesehatan jasmani dan rohani melalui siraman kalbu," ungkapnya. Brigjen Imam Thobroni juga menekankan pentingnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kepolisian."Melalui momentum Isra Mi’raj ini, saya berpesan kepada seluruh anggota dan pegawai negeri pada Polri di Polda Maluku agar senantiasa meningkatkan norma dan nilai-nilai utama, mulai dari disiplin dalam ibadah salat lima waktu hingga penguatan integritas serta profesionalitas," tegasnya.Ia juga mengingatkan semua personel untuk selalu menjaga toleransi beragama dan kerukunan antar sesama di Maluku. "Ketaatan kepada Allah SWT harus diwujudkan dalam perbuatan baik terhadap sesama manusia melalui aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.Peringatan Isra Mi'raj Tahun ini mengusung tema "Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketaqwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial."Dalam peringatan tersebut, Ustadz Arsal Rizal Tuasikal, S.H., M.H, Ketua Badan Imarah Muslim Maluku menyampaikan tausiyah. Ia memaparkan bagaimana nilai-nilai Isra Mi’raj dapat membentuk karakter personel Polri yang memiliki Akhlakul Karimah (akhlak terpuji) sehingga mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang lebih baik."Sebagai insan Bhayangkara, personel Polri wajib menegakkan hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui cara mempertebal keimanan. Namun di saat yang sama, kita juga wajib memperbaiki hubungan horizontal kepada sesama manusia melalui akhlak yang baik," ujar Ustadz Arsal.Lebih lanjut, beliau menyoroti etika personel di era digital. Beliau mengingatkan bahwa perilaku anggota Polri senantiasa menjadi pusat perhatian publik."Anggota Polri harus menjadi sosok yang paling ramah, termasuk dalam berinteraksi di media sosial (medsos), karena masyarakatlah yang menilai. Keramahan dan kepedulian sosial adalah manifestasi nyata dari ketaatan kita kepada Allah SWT dalam wujud pengabdian kepada masyarakat," tambahnya. PNO-12
22 Jan 2026, 16:46 WIT
5 Satker dan Satwil Jajaran Polda Maluku Terima Piagam Penghargaan dari KPPN Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Empat Satuan Kerja (Satker) dan satu Satuan Wilayah (Satwil) di lingkungan Polda Maluku menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, Rabu (21/1/2026).Empat Satker Polda Maluku yang mendapatkan penghargaan yaitu Bidang Keuangan (Bidkeu), Spripim, Yanma, dan Satuan Brimob Daerah Maluku. Sementara Satwil di jajaran Polda Maluku yang mendapatkan penghargaan yaitu Polresta P. Ambon & P. P. Lease.Khusus untuk Bidkeu Polda Maluku, mendapatkan penghargaan peringkat III Satker dengan Rekon Gaji Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Ambon.Penghargaan tersebut diterima oleh Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H, Kaur APK Subbidbia dan APK Bidkeu, mewakili Kabidkeu Polda Maluku.Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Ambon ini dirangkai dalam acara penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2026, penyerahan apresiasi atas kinerja anggaran Tahun 2025, penandatanganan pakta integritas satuan mitra kerja KPPN Ambon Tahun 2026, dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan.Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala KPPN Ambon, Aryo Budiwidarto kepada Satuan Kerja (Satker) atas kinerja terbaik tahun anggaran 2025.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor KPPN Ambon atas penghargaan yang diberikan kepada empat Satker Polda dan Polresta Ambon."Untuk Bidkeu Polda Maluku mendapatkan piagam penghargaan peringkat tiga Satker dengan Rekon Gaji Terbaik di lingkungan KPPN Ambon. Sementara empat Satker lainnya dalam kategori yang berbeda. Kami menyampaikan terima kasih kepada KPPN Ambon atas penghargaan yang diberikan," ungkapnya.Penghargaan yang diterima Polda Maluku tersebut, kata Kombes Rositah, diharapkan dapat menjadi penyemangat dan motivasi kepada seluruh jajaran Polda Maluku, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang profesional sesuai standar akuntansi pemerintah."Semoga dengan penghargaan ini Polda Maluku maupun Polres jajaran terus meningkatkan pelaporan terbaik sesuai mekanisme yang berlaku, dan profesional," harapnya. PNO-12
22 Jan 2026, 14:24 WIT
Mabes Polri Laksanakan Trauma Healing untuk Personel Polres Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Tim Trauma Healing Mabes Polri melaksanakan kegiatan Trauma Healing dan pendampingan bagi personel Polres Aceh Tamiang, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi psikologis personel Polri pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh.Kepala Tim Trauma Healing Mabes Polri, AKBP Astiadi Prahastomo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu memulihkan kondisi psikologis personel, khususnya di jajaran Polres Aceh Tamiang.“Kegiatan ini atas inisiasi Bapak Kapolres Aceh Tamiang dan jajaran, serta sebagai bentuk kepedulian kami dari Biro Psikologi SSDM Polri untuk memulihkan kondisi psikologis seluruh jajaran Polda Aceh, khususnya jajaran Polres Aceh Tamiang,” ujarnya.Ia menambahkan, melalui kegiatan Trauma Healing dan pendampingan ini diharapkan personel dapat kembali lebih rileks, memiliki ketahanan mental yang lebih baik, serta siap menghadapi tugas-tugas ke depan.“Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh jajaran, terutama Kapolsek dan perwira utama, dapat lebih rileks, memiliki ketahanan mental yang lebih baik dalam menghadapi tugas-tugas ke depannya, serta mendukung pemulihan kondisi pascabencana hidrometeorologi,” tambahnya.Salah satu peserta kegiatan, Kapolsek Seruai Polres Aceh Tamiang AKP Teuku Davean, mengungkapkan bahwa dirinya turut terdampak langsung oleh bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut.“Rumah saya terdampak banjir. Untuk sementara rumah belum bisa ditinggali karena masih dalam keadaan berlumpur dan masih tahap pembersihan,” ungkapnya.Ia menilai kegiatan trauma healing tersebut sangat bermanfaat bagi personel yang terdampak, baik secara fisik maupun psikologis.“Kegiatan trauma healing ini bagi saya sangat bermanfaat dan bisa menambah semangat saya dalam melaksanakan dinas. Bahkan, kami juga menyarankan apabila memungkinkan agar kegiatan seperti ini dapat dibuat untuk episode-episode selanjutnya,” pungkasnya.Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya tidak hanya dalam penanganan bencana secara operasional, tetapi juga dalam memperhatikan kesehatan mental personel sebagai bagian penting dari kesiapsiagaan dan profesionalisme Polri dalam melayani masyarakat. PNO-12
22 Jan 2026, 14:10 WIT
Wakapolri: Pelanggaran Hukum Atas Paksaan TPPO Tidak Harus Dipidana
Papuanewsonline.com, Jaksel - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan korban yang melakukan pelanggaran hukum atas dasar paksaan dari jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak seharusnya dipidana. Dia menyampaikan hal itu berdasarkan prinsip non penalizazion.Mulanya, Komjen Dedi menuturkan korban merupakan subjek yang dilindungi. Korban juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan.“Prinsip dalam regulasi yang baru adalah korban menjadi subjek perlindungan. Dalam UU TPPO, memberikan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, serta perlindungan korban di luar negeri,” kata Komjen Dedi saat acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).Komjen Dedi kemudian menyebut berdasarkan prinsip non penalization, korban TPPO yang melanggar karena ada paksaan dari pelaku tidak seharusnya dipidana. Dia mengingatkan pentingnya screening untuk mencegah korban dilibatkan menjadi pelaku TPPO.“Kemudian prinsip non penalization yaitu korban yang melakukan pelanggaran karena paksaan pelaku tidak seharusnya dipidana. Kemudian screening dini dan mekanisme rujukan untuk membantu korban secara cepat, aman dan mencegah korban terseret sebagai pelaku,” ujarnya.Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu mengatakan bila pencegahan dan mitigasi terlambat dilakukan, maka ke depan penanganannya TPPO juga akan terlambat. Dia menekankan pentingnya berdapat si di era digital saat ini mengingat modus TPPO yang beragam.“Crime is a shadow of society, kejahatan itu merupakan bayang-bayang dari masyarakat. di era digital ini kalau kita terlambat mengantisipasi dan memitigasi kejahatan terhadap TPPO anak, maka kita akan terlambat terus penanganannya. kita harus betul-betul cepat beradaptasi terhadap modus-modus kejahatan TPPO, kejahatan terhadap perempuan anak di era digital ini,” jelasnya.Lebih lanjut, Komjen Dedi mengungkap penanganan TPPO butuh kerjasama dari berbagai pihak. Sebab dalam Kitab Undang-undang Hukup Acara Pidana (KUHAP) baru, penanganan TPPO perlu ada pembuktian ilmiah hingga investigasi jaringan.“Dalam transformasi penanganan TPPO dan implementasi KUHAP dan KUHP baru, perlu disampaikan bahwa untuk paradigmanya ada national standard setter, pembuktian ilmiah, victim centric (kelompok rentan), kontruksi berlapis terhadap KUHP dan UU TPPO investigasi jaringan, follow the money (aset), terpadu lintas lembaga (LPSK/PPATK) karena tidak akan bisa ditangani oleh Polri sendiri. Harus betul-betul kerja sama dengan stakeholder lainnya,” imbuhnya. PNO-12
22 Jan 2026, 13:51 WIT
350 Liter Miras Jenis Sopi Berhasil Diamankan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Aparat Kepolisian Daerah Maluku yang tergabung dari Direktorat Pol Airud, Reskrimum dan Resnarkoba mengamankan sebanyak 350 liter minuman keras (miras) jenis sopi.Miras tradisional tersebut diamankan setelah dilaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tahun 2026 di pelabuhan Hunimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah (Ambon), Rabu (21/1/2025)."Hari ini personel gabungan Polda Maluku melaksanakan KRYD di Pelabuhan Hunimua. Hasilnya ditemukan sebanyak 350 liter miras tradisional jenis sopi dan sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Kegiatan rutin kepolisian ini merupakan tindakan preventif untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Polda Maluku 2026."Ratusan miras sopi berhasil diamankan setelah dilakukan pemantauan arus lalu lintas penumpang dan kendaraan. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan," jelasnya.Ratusan minuman beralkohol tinggi yang ditemukan tersebut diselundupkan menggunakan kendaraan angkutan penumpang yang bergerak dari Pelabuhan Waipirit, Seram Bagian Barat (SBB). "Saat melakukan pemeriksaan kendaraan dan barang bawaannya, personel gabungan mendapati sebuah karung dan beberapa kantong pelastik berisi sopi, tanpa pemilik, barang bukti saat ini sudah diamankan di Mako Polda Maluku," pungkasnya. PNO-12
22 Jan 2026, 13:35 WIT
Menko Yusril Pastikan Penempatan Anggota Polri Tetap Sah Usai Putusan MK
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwa ketentuan mengenai penempatan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) pada jabatan tertentu tetap sah dan berlaku setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 pada 19
Januari 2026.Putusan tersebut menolak permohonan uji materiil terhadap
Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dengan penolakan itu, Mahkamah menyatakan norma-norma yang diuji tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.“Karena permohonan ditolak, maka seluruh norma yang diuji
dinyatakan tetap berlaku. Artinya, ketentuan mengenai jabatan yang dapat
diduduki oleh perwira Polri aktif, sepanjang berkaitan dengan tugas pokok
kepolisian, masih sah secara hukum,” ujar Menko Yusril.Yusril menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah Konstitusi memang menyarankan agar pengaturan mengenai jabatan
tersebut idealnya dituangkan dalam undang-undang, bukan dalam peraturan
pemerintah. Namun demikian, menurutnya, pandangan tersebut tidak mengubah amar
putusan yang secara tegas menolak permohonan uji materiil.“Pandangan MK tersebut kami pahami sebagai anjuran atau
rekomendasi konstitusional, bukan sebagai larangan. Selama norma
undang-undangnya masih berlaku, pemerintah memiliki dasar hukum untuk
menindaklanjutinya,” jelasnya.Terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang penataan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, Menko
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan proses tersebut. Langkah
ini dipandang penting sebagai pengaturan sementara, mengingat revisi
Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN membutuhkan waktu yang tidak singkat.Ia juga menanggapi adanya pernyataan salah satu anggota DPR
yang meminta pemerintah menghentikan penyusunan RPP tersebut. Menurut Yusril,
pernyataan tersebut bersifat personal dan tidak dapat dianggap sebagai sikap
resmi lembaga legislatif.“Sikap DPR baru dapat dikatakan resmi apabila diputuskan
dalam forum paripurna. Karena itu, pemerintah tetap melanjutkan penyusunan RPP
ini,” tegasnya.Menko Yusril menambahkan bahwa meskipun revisi Undang-Undang
Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026,
revisi Undang-Undang ASN belum menjadi agenda pembahasan. Padahal,
Undang-Undang ASN secara eksplisit membuka ruang pengisian jabatan tertentu
oleh unsur TNI dan Polri, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tertib dan
jelas.Saat ini, penyusunan RPP dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian
Sekretariat Negara di bawah koordinasi dan supervisi Kemenko Kumham Imipas.
Pemerintah mencatat progres signifikan, dengan target RPP tersebut dapat
diselesaikan dan diterbitkan pada akhir Januari 2026 sebagai dasar hukum
sementara hingga revisi undang-undang terkait dilakukan.(GF)
22 Jan 2026, 03:17 WIT
Reformasi Polri Masuki Tahap Awal, Pemerintah Membenah Internal dan Arah Revisi UU Kepolisian
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
memaparkan perkembangan terbaru agenda Reformasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) yang saat ini tengah dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi
Polri.Yusril menjelaskan bahwa hingga kini komisi tersebut masih
berada pada tahap awal pembahasan melalui serangkaian rapat pleno. Dalam proses
tersebut, komisi telah mendengarkan paparan Tim Transformasi Reformasi Polri
yang dibentuk Kapolri, dengan fokus pada pembenahan administratif dan
penyesuaian berbagai regulasi internal.“Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan,
karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada
masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar
Yusril.Ia menambahkan bahwa agenda reformasi juga berkaitan erat
dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Perubahan regulasi tersebut menuntut penyesuaian peran dan fungsi kepolisian
sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.Terkait penyampaian laporan kepada Presiden, Yusril
menyebutkan bahwa draf laporan reformasi Polri ditargetkan rampung pada akhir
Januari. Saat ini, komisi bekerja secara intensif untuk merumuskan berbagai isu
strategis yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan.“Laporan kepada Presiden berbentuk rekomendasi. Di dalamnya
bisa terdapat beberapa alternatif kebijakan yang nantinya dapat dipilih oleh
Presiden, atau bahkan Presiden dapat mengambil pandangan lain berdasarkan
masukan yang ada,” jelasnya.Yusril menegaskan bahwa sejumlah persoalan teknis yang
bersifat internal, seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan,
dan kepangkatan, tidak seluruhnya akan dimuat dalam laporan tersebut karena
merupakan kewenangan internal Kepolisian.Mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian, Yusril menyatakan
bahwa langkah tersebut menjadi konsekuensi hukum setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pengaturan jabatan sipil yang dapat
diisi oleh anggota Polri harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang.“Setelah laporan disampaikan kepada Presiden, maka proses
perumusan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Kepolisian harus
segera dilakukan,” tegasnya.Dalam pembahasan internal komisi, Yusril juga mengungkapkan
adanya beragam gagasan terkait struktur kelembagaan Polri. Sebagian pandangan
menghendaki struktur kepolisian tetap seperti saat ini, sementara gagasan lain
mengusulkan adanya kementerian khusus yang menaungi Polri. Namun demikian,
seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan final dan akan diserahkan kepada
Presiden serta DPR sebagai pembuat kebijakan.(GF)
22 Jan 2026, 03:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
