Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
Luncurkan Kompolnas Awards 2026, Polri Apresiasi Kinerja Terbaik Satker
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi memulai rangkaian pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Program penghargaan tahunan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan bahwa Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima sejak pertama kali digelar. Ia menyebut kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.Sementara itu, Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksna Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penyempurnaan dalam mekanisme penilaian tahun ini. Kategori peserta dibedakan lebih rinci, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan proporsional.Menurut Ida, Kompolnas Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja Polri yang memiliki kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Kompolnas Awards ini merupakan apresiasi atau penghargaan dari Kompolnas kepada satker Mabes Polri yang sudah berkinerja terbaik. Harapannya dapat memotivasi satker lainnya melalui penerapan best practice sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Ida.Ia menjelaskan, salah satu aspek utama yang menjadi ciri khas penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain menilai aspek kinerja organisasi, Kompolnas juga akan melakukan proses visitasi lapangan terhadap para nominasi terbaik untuk memastikan kesesuaian data kuantitatif dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut mengacu pada lima indikator utama atau “5P”, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace.“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami nilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, tim juri akan melakukan visitasi langsung kepada para nominasi terbaik,” jelasnya.Tim juri Kompolnas Awards 2026 terdiri dari unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penilaian yang independen, objektif, dan komprehensif.Kompolnas juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak masyarakat, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya untuk memberikan masukan terkait satuan kerja Polri yang dinilai memiliki pelayanan terbaik.“Kami menghimbau masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan mengenai polda, polres, maupun polsek yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ida.Pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 dimulai pada Juni 2026 dan direncanakan mencapai puncaknya melalui malam penganugerahan pada 3 September 2026. PNO-12
03 Jun 2026, 15:52 WIT
Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah
Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional
yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke.
Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran
Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu
Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media
Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan
dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum."Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind,"
tulis Aulia.Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak
atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh
berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup
anak. "Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari
kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti
guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di
Merauke. Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata
lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak
nyambung dengan kebutuhan hidup. "Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah
sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis
Aulia. Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung
dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut
nadi kampung.Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen
saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan
pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai
jembatan literasi. "Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi
justru yang bikin sekolah relevan," katanya.Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan
tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif
melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter. Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat
guru kosong dan merenovasi sekolah rusak. "Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan
pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.3 Tuntutan untuk Jakarta
Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai
meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem
pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan
identitas budayanya."Ada 3 tuntutan konkret:
Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk
penyesuaian pembelajaran lokal Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind
Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja,
TNI, komunitas adat harus satu meja "Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman
aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia. "Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar
Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas
negeri." Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:24 WIT
DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat
kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan
karena pasokan yang diterima daerah terbatas.Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB
cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah
pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan
yang diusulkan daerah.“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi
yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan
ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan
berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
tersedia.“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib
dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan
dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah
pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika
Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal
seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan
pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan
peningkatan ekonomi keluarga.“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak
cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik,
minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan
gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
keluarga.“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal
juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan
melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada
kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha
yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala
yang dihadapi para penerima.“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah
ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya
permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki
kewenangan di bidang tersebut,” katanya.Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah
sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah
perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam
tahap kajian kebutuhan dan manfaat.Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan
perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Dinas Kesehatan.Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar
seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan
stunting.“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data
stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang
paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan
kesehatan masyarakat,” ujarnya.Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap
dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi
rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten
Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:20 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pemenuhan Hak Anak Melalui Advokasi dan Sosialisasi Forum Anak
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, media, dan dunia usaha tingkat kabupaten, Rabu (03/06/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah
dalam memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus mendorong partisipasi aktif anak
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, disampaikan
apresiasi kepada DP3AP2KB Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan
menyelenggarakan kegiatan strategis ini,” ujarnya.Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakomodasi partisipasi anak sebagai
pelopor dan pelapor yang tangguh, berani, serta menjadi mitra pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak anak.Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anak merupakan
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua,
masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus yang
memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan
negara di masa depan.“Anak harus disayangi, dihargai, dan dihormati sebagai
individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka
juga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial,” katanya.Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anak agar mampu berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.Fransiskus juga menyoroti pentingnya keberadaan Forum Anak
sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak
memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi,
bertukar pikiran, serta berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan kepentingan mereka.“Melalui Forum Anak, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, Forum Anak
juga menjadi jembatan penghubung antara anak-anak dengan pemerintah dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka,” jelasnya.Ia berharap melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini,
seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, media,
maupun dunia usaha dapat semakin bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Mimika
sebagai daerah yang ramah anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
optimal.Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat
peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pemenuhan
hak dan perlindungan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:16 WIT
TPNPB Bantah Akun Facebook ‘Stefanus Murip’, TPNPB Sebut Penyebar Hoaks Mengatasnamakan Organisasi
Papuanewsonline.com, Papua - Juru Bicara Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengeluarkan klarifikasi terkait
beredarnya informasi dari akun Facebook bernama "Stefanus Murip" yang
disebut mengatasnamakan organisasi TPNPB dalam berbagai unggahan di media
sosial.Dalam keterangan yang disampaikan atas nama Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom menegaskan bahwa akun tersebut bukan bagian
dari saluran resmi organisasi dan dinilai telah menyebarkan informasi yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Sebby, pemberitahuan ini ditujukan kepada seluruh
pasukan TPNPB yang berada di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh
Tanah Papua, serta kepada para pejuang Papua Merdeka yang berada di Papua,
Indonesia, maupun berbagai negara lainnya.Ia juga meminta masyarakat dan para pendukung gerakan Papua
Merdeka agar tidak menjadikan informasi dari akun tersebut sebagai rujukan
dalam memahami sikap maupun kebijakan organisasi."Akun Facebook atas nama 'Stefanus Murip' adalah
penyebar hoax atas namakan TPNPB. Oleh sebab itu, disampaikan kepada seluruh
pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua serta
pejuang kemerdekaan Papua Merdeka baik di Tanah Papua, Indonesia dan seluruh
dunia serta wartawan lokal, nasional dan internasional untuk jangan pernah
percaya terhadap akun tersebut," tegas Sebby Sambom dalam pernyataannya.Sebby menjelaskan, Markas Pusat KOMNAS TPNPB tidak pernah
mengeluarkan pernyataan yang bertujuan mengadu domba sesama anggota maupun
pasukan TPNPB di berbagai wilayah pertahanan.Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk lebih
berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang beredar di media
sosial, terutama yang mengatasnamakan organisasi tanpa sumber resmi yang jelas."Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tidak pernah
mengeluarkan pernyataan yang mengadu-dombakan seluruh pasukan TPNPB sehingga
itu yang harus di pahami bersama oleh semua pihak," ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Sebby juga mengimbau kalangan
media, baik lokal, nasional, maupun internasional, agar melakukan konfirmasi
langsung kepada pihak resmi TPNPB apabila membutuhkan klarifikasi terkait
pernyataan atau informasi yang beredar di ruang publik."Terlebih khususnya kepada rekan-rekan wartawan dan
media bisa konfirmasi secara langsung kepada Jubir TPNPB, Sebby Sambom sesuai
nomor yang anda ketahui," katanya.Menurut Sebby, langkah klarifikasi ini dilakukan untuk
mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah
masyarakat maupun di kalangan internal organisasi.Ia menegaskan bahwa seluruh pernyataan resmi organisasi
hanya disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.Melalui klarifikasi tersebut, TPNPB berharap seluruh pihak
dapat lebih selektif dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial dan
tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang sumbernya belum terverifikasi.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa akun
Facebook yang disebutkan dalam klarifikasi tersebut tidak mewakili sikap resmi
organisasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pernyataan atas
nama TPNPB. (GF)
03 Jun 2026, 09:05 WIT
DAD Mimika Soroti Minimnya Peluang Kerja OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi keluhan
utama masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja lokal.
Menurut DAD, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa
bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan
di daerah yang menjadi pusat industri tambang terbesar di Indonesia tersebut.Berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, aksi damai
hingga demonstrasi di DPRK Mimika, dinilai memperlihatkan tuntutan yang sama
dari masyarakat, yakni adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap tenaga
kerja lokal. DAD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap
sebagai agenda rutin tahunan tanpa solusi yang jelas.Dalam pernyataan opininya, DAD Mimika menyebut masyarakat
mulai mempertanyakan sejauh mana kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam
memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut benar-benar
memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.Menurut DAD, kondisi ini muncul karena di satu sisi
perusahaan-perusahaan besar, kontraktor, dan subkontraktor yang beroperasi di
lingkungan PT Freeport Indonesia terus melakukan perekrutan tenaga kerja. Namun
di sisi lain, jumlah pencari kerja lokal yang belum mendapatkan kesempatan
kerja juga terus bertambah dari tahun ke tahun."Tentu DAD tidak mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia
adalah negara dalam negara. Namun yang dirasakan masyarakat hari ini adalah
adanya jarak yang sangat besar antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan
mekanisme perekrutan yang berjalan."DAD juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai
perlu dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Mulai dari minimnya akses
informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal, efektivitas penggunaan dana
Otonomi Khusus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, hingga
belum optimalnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan program
pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.Di sisi lain, DAD mengakui bahwa pemerintah daerah,
khususnya Dinas Tenaga Kerja, berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah
harus menjawab tuntutan masyarakat sekaligus berhadapan dengan standar industri
yang tinggi dan sistem perekrutan perusahaan yang berjalan secara mandiri.
Meski demikian, DAD menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari
ketidaksinkronan tersebut.DAD Mimika juga menyinggung pelaksanaan Forum Strategis
Percepatan Pembangunan Papua yang baru-baru ini digelar di Timika dan dihadiri
enam gubernur serta puluhan kepala daerah se-Tanah Papua. Menurut DAD, semangat
"Satu Dalam Enam, Enam Dalam Satu" harus diwujudkan dalam bentuk
nyata, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua.
"Bukankah ukuran keberhasilan Otsus bukan hanya banyaknya forum dan rapat
yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak anak Papua yang bekerja dan hidup
sejahtera di atas tanahnya sendiri?"Sebagai langkah konkret, DAD Mimika menyatakan akan membuka
pendataan dan konsolidasi pencari kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal
yang memenuhi persyaratan kerja. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar
komunikasi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan mitra
usaha di lingkungan PT Freeport Indonesia guna memperjuangkan akses kerja yang
lebih luas. DAD menegaskan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat adat, karena "Papua tidak membutuhkan lebih banyak janji. Papua
membutuhkan lebih banyak kesempatan kerja. Papua tidak membutuhkan lebih banyak
slogan. Papua membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan keberhasilan Otsus akan
dinilai dari seberapa banyak anak Papua yang bekerja, bukan dari seberapa
banyak rapat yang diselenggarakan." (GF)
03 Jun 2026, 08:54 WIT
Kuasa Hukum Debitur Somasi Adira Finance, Penarikan Kendaraan Disebut Langgar Putusan MK
Papuanewsonline.com, Timika – Kuasa hukum Hamida Kameyau,
Hendra Jamaay, S.H., melayangkan teguran keras kepada Adira Finance Kantor
Cabang Mimika terkait penarikan sepihak kendaraan milik kliennya yang menunggak
kredit selama 3 bulan.Menurut Hendra, penarikan kendaraan oleh kreditur tidak bisa
dilakukan sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau putusan
pengadilan. “Penarikan kendaraan terhadap klien kami melanggar prosedur
sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021,” tegas Hendra dalam keterangan
tertulis pada media Papuanewsonline,com. (2/6/2026).Belum Masuk Kategori Macet Hendra menyebut alasan Adira Finance menarik kendaraan
karena tunggakan 3 bulan tidak berdasar. Ia merujuk Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 40/POJK.03/2019 yang mengatur kredit baru masuk kategori macet
jika menunggak 121–180 hari atau 6 bulan.“Alasan Adira Finance menarik kendaraan dari klien kami
karena tunggakan kredit 3 bulan adalah tindakan tidak berdasar dan menabrak
POJK No. 40/2019,” ujarnya.Somasi Sudah Dilayangkan
Pihaknya mengaku sudah melayangkan somasi kepada Adira
Finance Timika sejak 25 Mei 2026 dan meminta perusahaan mematuhinya.“Kami mengingatkan Adira Finance Timika agar melaksanakan
somasi yang telah kami layangkan,” kata Hendra.Imbauan ke Masyarakat
Hendra juga mengimbau warga Mimika agar tidak langsung
menyerahkan kendaraan jika didatangi kolektor, apalagi tunggakan belum masuk
kategori macet. “Jika didatangi kolektor menarik kendaraan agar tidak
langsung menyerahkannya jika belum mendapat peringatan secara tertulis dari
perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan,” pesannya.Hingga berita ini rilis, belum ada keterangan resmi dari
Adira Finance Kantor Cabang Mimika terkait somasi tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:50 WIT
Penamatan Santri Angkatan II Ponpes Ahsanul Ulum, Kemenag & Pemkab Apresiasi Peran Pesantren
Papuanewsonline.com, Mimika — Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur'an Ahsanul Ulum menggelar acara penamatan santri dan santriwati Angkatan II
Tahun 2026 di Mimika, Senin (02/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum
penting bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren untuk
melanjutkan perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Gabriel
Rettobyaan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan santri bukan sekadar
acara perpisahan, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih luas.Menurutnya, para santri diharapkan mampu menjadi generasi
penerus bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu menjadi
teladan di tengah masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang
tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pondok pesantren."Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk sumber
daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nilai-nilai seperti
kejujuran, kesederhanaan, solidaritas, kemandirian, serta pengendalian diri
menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di pesantren," ujarnya.Ia menambahkan, penguatan iman menjadi fondasi utama dalam
membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan
kehidupan di masa mendatang.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menyampaikan
apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren, Yayasan Papua Cerdas Insani, para
ustaz, dan ustazah yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi mendidik generasi
muda.Ia menilai keberhasilan menamatkan para santri merupakan
bukti nyata kontribusi pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya
manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berintegritas, serta memiliki fondasi
keimanan yang kuat."Kepada para santri, penamatan ini bukanlah akhir dari
proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan. Ilmu
dan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di pesantren hendaknya menjadi
bekal untuk melanjutkan pendidikan dan mengamalkan kebaikan di tengah
masyarakat," katanya.Pemerintah Kabupaten Mimika berharap para lulusan Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum dapat tumbuh menjadi generasi muda yang
cerdas, santun, menghargai perbedaan, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa di tengah
keberagaman suku, budaya, dan agama di Mimika, pesantren memiliki peran
strategis dalam membentuk generasi yang toleran, cinta damai, dan mampu menjadi
perekat persaudaraan.Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyampaikan penghargaan
kepada para orang tua yang telah memilih pendidikan berbasis karakter dan agama
bagi anak-anak mereka. Pendidikan tersebut dinilai sebagai investasi terbaik
untuk membangun masa depan yang cerah dan penuh keberkahan.Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan,
Pemkab Mimika berkomitmen terus mendukung penguatan pendidikan agama dan
pembinaan karakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan Mimika yang aman,
cerdas, dan sejahtera.Acara penamatan berlangsung khidmat dan penuh haru, menjadi
momen berharga bagi para santri, orang tua, serta seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
