Papuanewsonline.com
Perjudian Rolex Kembali Marak di Mimika, Dua Sosok yang Diduga Bos Judi Jadi Sorotan Warga
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Cegah Gangguan Kamtibmas, Satgas KRYD Polda Maluku Sita 100 Liter Sopi di Pelabuhan Hunimua
Papuanewsonline.com, Malteng – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal. Satgas Bantuan Operasi (Banops) Subsatgas Polair berhasil mengamankan sebanyak 100 liter minuman keras (miras) jenis sopi di Pelabuhan Feri Hunimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (15/1/2025).Kegiatan pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Iptu Absalom Mikini bersama 10 personel Direktorat Polairud Polda Maluku, dalam rangka patroli rutin dan pemeriksaan kapal penyeberangan yang baru tiba dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram Bagian Barat.Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas melakukan pengecekan terhadap barang bawaan penumpang serta kendaraan yang berada di atas kapal feri. Hasilnya, aparat menemukan 100 liter miras tradisional jenis sopi yang dikemas dalam dua karung dan satu karton, tersimpan di dalam sebuah mobil bus lintas Pulau Seram.Namun demikian, saat dilakukan pendalaman di lokasi, pemilik miras tersebut tidak diketahui. Barang bukti diketahui hanya dititipkan kepada sopir bus, tanpa disertai identitas maupun dokumen kepemilikan yang sah.Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Penyerahan diterima oleh Kompol Izzac Rissambessy, S.Sos, selaku Kepala Posko Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Polda Maluku.Penyitaan ini merupakan bagian dari langkah cipta kondisi menjelang pelaksanaan Operasi Pekat Salawaku 2026, yang difokuskan pada pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk peredaran miras ilegal yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Polda Maluku menegaskan bahwa upaya penindakan ini akan terus dilakukan secara preventif dan represif, khususnya di jalur-jalur transportasi laut yang rawan dimanfaatkan untuk distribusi barang ilegal.Selain itu, Polda Maluku juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mendukung kepolisian dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran miras, narkoba, maupun penyakit masyarakat lainnya.Langkah kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif, khususnya menjelang pelaksanaan operasi kepolisian dan agenda strategis keamanan di wilayah hukum Polda Maluku. PNO-12
15 Jan 2026, 22:01 WIT
Atasi Masalah Pengelolaan Sampah, Polda Maluku Bangun Puluhan Unit Biopori
Papuanewsonline.com, Ambon - Sampah menjadi persoalan krusial yang dapat menyebabkan lingkungan tempat tinggal maupun perkantoran menjadi tidak sehat dan penyakit mudah datang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepolisian Daerah Maluku membangun puluhan unit Biopori, khususnya untuk sampah organik.Tempat sampah yang berada di dalam tanah ini dibangun di sejumlah lokasi yang berada di Markas Polda Maluku maupun Asrama Polisi (Aspol) di Tantui. Sebanyak kurang lebih 16 unit di Mapolda Maluku dan 20 unit di Aspol Tantui.Biopori sendiri dapat berfungsi ganda. Selain bisa mengurangi distribusi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga mampu mencegah bau serta dapat menjadi daerah resapan air, mencegah banjir.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK mengungkapkan, Biopori yang dibangun merupakan kebijakan Kapolda Maluku untuk mengatasi persoalan sampah."Untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin krusial di Ambon, Bapak Kapolda memerintahkan pembuatan biopori-biopori tersebut untuk menampung sampah-sampah organik," kata Kombes Rositah kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).Sampah organik atau sampah pangan yang dapat terurai kembali ini, kata Kombes Rositah, semuanya ditampung di biopori. Sedangkan sampah plastik maupun sampah kertas yang dapat didaur ulang langsung dibuang ke TPA."Jadi saat ini di semua ruangan satuan kerja (satker) di Polda Maluku diperintahkan untuk menyiapkan tempat sampah," ungkapnya.Tempat sampah yang disiapkan terdiri dari tiga jenis yaitu sampah organik, sampah kering dan sampah pelastik."Jadi nanti yang dibuang di tempat sampah umum adalah sampah-sampah plastik yang nantinya akan didaur ulang kembali," ungkapnya.Tak hanya di wilayah perkantoran, biopori juga dibangun di lingkungan permukiman Polri seperti Asrama Polisi Tantui. "Bukan hanya di Polda tapi juga di Asrama Asrama kepolisian contohnya di asrama Tantui itu juga sudah diterapkan," jelasnya.Pembuatan biopori ini, lanjut Kombes Rositah, merupakan bentuk kepedulian Kapolda Maluku terhadap kebersihan lingkungan baik di perkantoran maupun tempat tinggal."Bapak Kapolda juga menghimbau semua personel untuk dapat menjaga lingkungan, karena kalau membuang sampah-sampah plastik bisa didaur ulang sementara kalau sampah pangan bekas makanan akan menimbulkan bau dan mungkin bisa menjadi sumber penyakit," jelasnya.Menurutnya, lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana yang sehat, aman dan tentram. "Bapak Kapolda juga menyampaikan ke depan akan menjadi program bersama di Polres-polres," ujarnya.Saat ini, lanjut Kombes Rositah, pembangunan biopori masih dilaksanakan di Polda dan Aspol sebagai daerah percontohan."Ini masih percontohannya, ke depan mungkin akan diadakan di Polres-polres. Ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan Polda karena kita tau saat ini masalah sampah cukup krusial di Kota Ambon," pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 21:35 WIT
Aksi Humanis Polres Pidie Jaya Tuai Apresiasi Warga, Debu Pascabanjir Berhasil Dikendalikan
Papuanewsonline.com, Meureudu - Debu tebal yang beterbangan di badan jalan pascabanjir menjadi keluhan utama warga di sejumlah titik di Kabupaten Pidie Jaya. Selain mengganggu aktivitas harian, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna jalan.Menjawab kebutuhan itu, Polres Pidie Jaya hadir langsung di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang sarat nilai kemanusiaan. Dengan melaksanakan penyiraman badan jalan menggunakan Armoured Water Cannon (AWC) sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir serta peningkatan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Rabu (14/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sat Samapta Polres Pidie Jaya dengan menyasar seputaran Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, hingga Simpang Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, wilayah yang terdampak debu cukup parah akibat endapan lumpur yang mengering pascabanjir.Penyiraman dipimpin langsung oleh Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, didampingi Kasat Samapta Iptu Ramli, Wakapolsek Meureudu Ipda Yusri, KBO Sat Samapta Ipda Mustafa, serta melibatkan personel Sat Lantas, Sat Samapta selaku operator AWC, dan personel Polsek Meureudu.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, melalui Kasi Humas AKP Mahruzar Hariadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.“Penyiraman dilakukan di wilayah hukum Polsek Meureudu dan Polsek Meurah Dua, mulai dari jalan seputaran Kota Meureudu hingga Simpang Teupin Pukat. Tujuannya untuk mengurangi debu di badan jalan agar aktivitas masyarakat dan pengguna jalan dapat berjalan lebih aman dan nyaman,” ujar AKP Mahruzar.Ia menambahkan, keberadaan satu unit AWC milik Polres Pidie Jaya menjadi sarana penting dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana.“Dengan adanya armada AWC ini, kami berharap dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan pemulihan pascabencana,” jelasnya.Aksi penyiraman jalan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Meureudu, Hasan (45), mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Polri di tengah kondisi pascabanjir.“Sejak banjir surut, debunya luar biasa. Kalau lewat jalan ini mata dan nafas terasa sesak. Alhamdulillah hari ini jalan disiram, jauh lebih nyaman. Terima kasih kepada Polres Pidie Jaya yang peduli dengan kondisi kami,” ungkap Hasan.Hal senada disampaikan Nurhayati (38), warga Kecamatan Meurah Dua, yang sehari-hari melintas di jalur tersebut.“Kami merasa diperhatikan. Polisi tidak hanya mengatur lalu lintas, tapi juga turun langsung membantu masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan,” ujarnya.AKP Mahruzar menegaskan bahwa kegiatan penyiraman jalan ini juga bertujuan menjaga kelancaran arus lalu lintas serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Pidie Jaya pascabencana.“Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran dan keseriusan Polri dalam membantu percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” tutupnya.Di tengah debu dan sisa lumpur pascabanjir, semburan air dari AWC Polres Pidie Jaya menjadi simbol harapan bahwa negara hadir, mendengar, dan bekerja bersama rakyat. PNO-12
15 Jan 2026, 21:04 WIT
Penataan Birokrasi Berlanjut, Pemkab Mimika Kukuhkan Pejabat Tinggi Pratama
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali melaksanakan penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengukuhan
Pejabat Tinggi Pratama yang digelar di Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya
berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Mimika
Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong serta Penjabat
Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau. Sejumlah pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
turut hadir menyaksikan jalannya acara.Pengangkatan dan pengukuhan pejabat tersebut dilaksanakan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 800.1.3.3-01 tertanggal 14
Januari 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi penguatan
struktur birokrasi sekaligus peningkatan efektivitas pelayanan publik kepada
masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa pelantikan kali
ini mencakup 13 jabatan, yang seluruhnya telah melalui tahapan dan mekanisme
sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dimaksudkan agar pejabat
yang dilantik mampu memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada jabatan
masing-masing.Seiring dengan rotasi dan penyesuaian organisasi, pemerintah
daerah juga menyadari adanya sejumlah jabatan yang menjadi kosong. Untuk
menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, penunjukan pelaksana tugas dilakukan
agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.Pada momentum yang sama, Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan keberadaan dua OPD baru yang telah dibentuk dan memperoleh
persetujuan Kementerian Dalam Negeri, yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah
(BRIDA) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kehadiran kedua OPD ini
diharapkan mampu mendorong pengembangan riset, inovasi, serta sektor kebudayaan
dan pariwisata daerah.Untuk jabatan yang masih belum terisi secara definitif,
pemerintah daerah akan melanjutkan proses seleksi setelah seluruh persyaratan
administrasi, termasuk rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan
direktorat terkait, diselesaikan. Selain itu, pelantikan pejabat eselon IIIA
juga direncanakan, dengan mekanisme tersendiri untuk pengisian jabatan kepala
distrik.Penataan birokrasi ini ditegaskan sebagai bagian dari
penyegaran organisasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kabupaten
Mimika berharap melalui langkah ini, kinerja pemerintahan semakin profesional,
akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.Adapun pejabat yang dilantik dan dikukuhkan di antaranya
Santy Sondang sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Herry Onawame
sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum, Johana Arwam sebagai Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Yan Selamat
Purba sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hasan Kemong sebagai
Kepala Dinas Sosial, serta Yohanes Ranwarin sebagai Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga. Sejumlah pejabat lainnya juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada
beberapa OPD strategis. Penulis: BimEditor: GF
15 Jan 2026, 17:30 WIT
Dinkes Papua Tengah Imbau Waspada Super Flu, Publik Diminta Terapkan PHBS
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Provinsi Papua
Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(DKP2KB) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7/006.01/DKP2KB terkait
kewaspadaan dini terhadap potensi penyebaran penyakit Super Flu. Langkah ini
diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit menular saluran pernapasan
akut yang memiliki tingkat penularan tinggi.Penyakit Super Flu dinilai berpotensi menimbulkan dampak
luas bagi kesehatan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini. Oleh
karena itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas
sektor, khususnya pada layanan kesehatan dan masyarakat umum di wilayah Papua
Tengah.Pelaksana Tugas Kepala Dinas DKP2KB Provinsi Papua Tengah,
dr. Agus, menjelaskan bahwa surat edaran tersebut berfungsi sebagai imbauan
sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan kesehatan. Fokus utamanya
adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan, mendorong penerapan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta memperkuat kesiapan fasilitas
layanan kesehatan.Masyarakat diminta untuk aktif mengikuti perkembangan
informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, maupun Dinas Kesehatan kabupaten dan kota.
Penyebaran informasi yang akurat dinilai penting untuk mencegah kepanikan
sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif.Upaya pencegahan yang ditekankan meliputi menjaga kebersihan
diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand
sanitizer, menggunakan masker saat mengalami gejala gangguan pernapasan, serta
menghindari kontak dekat dengan individu yang menunjukkan tanda-tanda demam,
batuk, atau sesak napas.Bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah
yang berpotensi terjadi penularan, pemerintah mengimbau agar selalu mengikuti
arahan dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat. Kedisiplinan
dalam menerapkan anjuran kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam memutus
rantai penularan.Apabila mengalami gejala yang mengarah pada Super Flu,
masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan
terdekat. Langkah isolasi mandiri sementara dan pelaporan kondisi kesehatan ke
Puskesmas, rumah sakit, atau Dinas Kesehatan setempat juga sangat dianjurkan.Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Papua
Tengah diminta meningkatkan kesiapsiagaan melalui deteksi dini, surveilans
aktif, serta pelaporan kasus suspek secara berjenjang. Upaya ini diharapkan
mampu mempercepat respons penanganan dan melindungi kesehatan masyarakat secara
menyeluruh. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:25 WIT
Pemalangan Sekolah Dinilai Langgar Hukum, Disdik Mimika Minta Seluruh Sekolah Lapor Polisi
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak aksi
pemalangan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Langkah
ini diambil menyusul maraknya pemalangan sekolah akibat klaim sengketa tanah
yang dinilai mengganggu jalannya proses belajar mengajar.Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto
Ginting, menekankan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan objek tekanan
dalam persoalan apa pun. Menurutnya, pemalangan sekolah secara langsung
merampas hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan aman.Disdik Mimika telah menginstruksikan secara tegas kepada
para kepala sekolah yang fasilitas pendidikannya dipalang agar segera membuat
laporan resmi ke kepolisian. Ia menegaskan bahwa persoalan klaim tanah
merupakan urusan antara pihak pengklaim dengan Pemerintah Kabupaten Mimika,
bukan tanggung jawab lembaga pendidikan.Aksi pemalangan tersebut dinilai tidak hanya menghentikan
aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berdampak luas terhadap keberlangsungan
pendidikan ribuan siswa. Disdik mencatat sekitar 3.000 peserta didik terancam
kehilangan hak belajar secara normal akibat penutupan akses sekolah.Melalui langkah pelaporan ke aparat penegak hukum, Disdik
Mimika berharap keamanan dan aktivitas sekolah dapat segera dipulihkan. Upaya
ini disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak pendidikan setiap warga negara.Manto juga menegaskan bahwa persoalan klaim tanah saat ini
tengah ditangani oleh tim terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena
itu, tindakan sepihak berupa pemalangan sekolah dinilai tidak dapat dibenarkan
dalam bentuk apa pun.Secara hukum, aksi pemalangan sekolah berpotensi dijerat
dengan Pasal 170 KUHP serta Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disdik Mimika menilai penegakan hukum penting
agar kejadian serupa tidak terulang.Disdik Mimika berharap penanganan hukum yang tegas dapat
menjadi pembelajaran bersama agar dunia pendidikan di Mimika terbebas dari
gangguan kepentingan apa pun, serta memastikan hak anak-anak untuk belajar
tetap terlindungi. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:19 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Aksi Bersenjata Hambat Kunjungan Wapres
Papuanewsonline.com, Yahukimo — Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim telah menggagalkan rencana
kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke
Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan
melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) TPNPB
tertanggal Rabu (14/1/2026).Dalam siaran pers tersebut, pimpinan TPNPB Kodap XVI
Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak, melaporkan bahwa pasukannya melakukan
operasi bersenjata sejak Selasa (13/1/2026) di sekitar wilayah Kota Dekai.
Operasi itu diklaim sebagai bagian dari upaya mereka menolak kehadiran aparat
keamanan dan pejabat negara di wilayah tersebut.TPNPB menyebut telah melakukan penembakan terhadap pesawat
yang masuk ke wilayah Yahukimo serta terlibat baku tembak dengan aparat militer
Indonesia. Mereka juga mengklaim bahwa kontak senjata dengan aparat keamanan
masih berlangsung di wilayah Kota Dekai pada saat pernyataan resmi itu
dikeluarkan.Masih dalam pernyataan yang sama, Manajemen Markas Pusat
Komnas TPNPB melalui juru bicaranya menyebutkan bahwa sejumlah pejabat Papua
yang berada dalam rombongan Wakil Presiden dinilai tidak mewakili kepentingan
rakyat Papua. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari sikap politik
kelompok tersebut terhadap pemerintah Indonesia.Selain itu, TPNPB juga menyerukan kepada masyarakat Papua
agar tidak menyerahkan tanah adat kepada pemerintah Indonesia untuk kepentingan
pembangunan maupun proyek strategis nasional. Seruan tersebut diklaim sebagai
bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat.TPNPB menyatakan bahwa tuntutan tersebut berkaitan langsung
dengan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah adat di Papua. Mereka menilai
bahwa pembangunan yang berjalan selama ini tidak melibatkan persetujuan
masyarakat adat secara menyeluruh.Dalam pernyataan lanjutan, kelompok tersebut juga meminta
masyarakat Papua untuk melaporkan kepala suku yang terlibat dalam proses
penyerahan tanah adat kepada pemerintah atau pihak lain. Seruan itu disebut
sebagai bagian dari kontrol internal terhadap struktur adat di wilayah konflik.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi
dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait klaim TPNPB tersebut.
Situasi keamanan di wilayah Yahukimo masih menjadi perhatian serius menyusul
pembatalan kunjungan Wakil Presiden RI. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:10 WIT
Ringankan Derita Warga Terdampak Banjir, Polri Hadir Beri Layanan Kesehatan di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Pascabanjir bandang yang melanda wilayah Aceh Tamiang, kebutuhan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Menjawab kondisi tersebut, Polri hadir melalui langkah kemanusiaan dengan menyentuh langsung masyarakat, bahkan hingga ke pintu rumah warga yang membutuhkan perawatan khusus.Pusdokes Polri dan Bid Dokes Polda Aceh melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan vitamin, edukasi kesehatan, serta home visit kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Desa Tanjung Binjai dan Desa Kula Penaga, Kabupaten Aceh Tamiang Pada Rabu, (14/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu oleh Tim BKO Biddokkes Polda Metro Jaya, Tim BKO Biddokkes Polda Jawa Tengah, dokkes Polres Aceh Tamiang, serta Tim Biddokkes Polda Aceh, sebagai wujud sinergi lintas satuan dalam mendukung percepatan pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana.Kabid Dokkes Polda Aceh, Kombes Pol dr. Dafianto Arief, M. Si. dalam keterangannya, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pelayanan kesehatan terpadu Polri di wilayah terdampak bencana. “Pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga pascabencana. Kami fokus pada penanganan penyakit yang umum muncul setelah banjir, sekaligus melakukan edukasi dan home visit bagi warga dengan kondisi khusus,” ujar dr. Dafianto Arief.Ia menambahkan, kehadiran tim kesehatan dari berbagai Polda merupakan upaya memperkuat layanan agar menjangkau masyarakat secara merata.“Sinergi tim BKO dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, serta jajaran Polda Aceh memungkinkan pelayanan dilakukan secara optimal, cepat, dan tepat sasaran,” tambahnya.Salah satu dokter yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Penda I dr. Yuliantikha Nurul Qumariah, menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan warga berkaitan dengan penyakit pascabanjir.“Penyakit yang paling banyak kami temukan adalah hipertensi, dermatitis, ISPA, diare, serta hiperkolesterolemia. Selain pengobatan, kami juga memberikan edukasi agar masyarakat memahami cara menjaga kesehatan di lingkungan pascabanjir,” jelasnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan, tercatat 193 warga menerima layanan kesehatan. Penyakit yang paling dominan antara lain hipertensi sebanyak 70 pasien, dermatitis 50 pasien, hiperkolesterolemia 30 pasien, ISPA 15 pasien, diare 10 pasien, diabetes melitus 5 pasien, serta keluhan sakit gigi 3 pasien.Tim juga melaksanakan home visit terhadap warga dengan kondisi suspek psoriasis vulgaris dan stroke non hemoragik. Perwakilan dokkes Polres Aceh Tamiang, APITU Faisal Riza Syahputra, AMK, menyampaikan bahwa pendekatan jemput bola menjadi kunci dalam pelayanan kesehatan pascabencana.“Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang ke pos kesehatan, tetapi juga mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan penanganan khusus. Ini adalah bentuk kehadiran Polri yang humanis,” ujarnya.Kehadiran tim kesehatan Polri disambut hangat oleh masyarakat. Sulaiman (52), warga Desa Tanjung Binjai, mengaku sangat terbantu dengan layanan yang diberikan.“Sejak banjir, banyak warga yang mengeluh sakit. Alhamdulillah polisi datang memeriksa kesehatan, memberi obat dan vitamin. Kami merasa diperhatikan,” ungkapnya.Sementara itu, Nur Aisyah (40), warga Desa Kula Penaga, menilai kegiatan home visit sangat membantu warga lanjut usia dan pasien dengan keterbatasan mobilitas.“Petugas datang langsung ke rumah warga yang tidak bisa berjalan jauh. Ini sangat membantu dan membuat kami merasa tidak sendirian,” tuturnya.Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat mencegah peningkatan penyakit pascabencana, sekaligus mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang. Aksi kemanusiaan tersebut menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir, melayani, dan melindungi masyarakat bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat. PNO-12
15 Jan 2026, 14:48 WIT
Brimob Polda Sumut Bersihkan Lumpur di SMP Negeri 2 Pandan Nauli
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pemulihan fasilitas publik pascabencana alam. Pada Rabu (14/1/2026), Personel SAR Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan pembersihan material lumpur di lingkungan SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.Kegiatan yang dipimpin Brigpol Robin Sumantri Siahaan tersebut menyasar area halaman sekolah, ruang kelas, serta sejumlah fasilitas pendukung yang tertutup endapan lumpur akibat bencana. Pembersihan dilakukan untuk mempercepat normalisasi lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, khususnya dalam memastikan fasilitas pendidikan segera pulih.“Sekolah merupakan ruang penting bagi masa depan generasi muda. Kehadiran Polri di tengah masyarakat, termasuk membantu membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial dan pendidikan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, langkah cepat membersihkan lingkungan sekolah juga bertujuan mencegah risiko kesehatan dan keselamatan bagi para siswa serta tenaga pendidik.Proses pembersihan dilakukan secara gotong royong bersama pihak sekolah dan masyarakat setempat menggunakan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan alat kebersihan lainnya. Material lumpur dikumpulkan dan dibuang ke lokasi yang telah ditentukan.Selain pembersihan fisik, personel Brimob juga memberikan imbauan kepada pihak sekolah dan warga sekitar agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran personel Brimob. Upaya tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. PNO-12
15 Jan 2026, 14:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
