Papuanewsonline.com
Perjudian Rolex Kembali Marak di Mimika, Dua Sosok yang Diduga Bos Judi Jadi Sorotan Warga
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kasad: Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Memberi Arah dan Solusi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad), dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (14/1/2026).Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura diserahterimakan dari Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., kepada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. Sementara itu, jabatan Danpuspenerbad diserahterimakan dari Mayjen TNI Zainuddin kepada Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han., serta jabatan Kadisjarahad dari Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han.Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasad menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan.Kasad juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan, serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan semangat dan perspektif baru dalam menjawab dinamika tugas TNI AD yang semakin kompleks.“Di tengah perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat, setiap pemimpin dituntut untuk mampu bergerak cepat, berpikir adaptif, dan bertindak tepat,” kutip Wakasad.Kasad juga memberikan penekanan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menghadirkan inovasi yang solutif dan aplikatif. Kepemimpinan yang dibangun diharapkan tetap berpegang pada prinsip, tegas dalam pelaksanaan tugas, serta bijak dalam pembinaan personel.Selain itu, para pejabat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan melalui latihan yang intensif dan realistis, serta mengelola potensi sumber daya secara optimal dengan membangun sistem kerja yang adaptif dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna.Melalui estafet kepemimpinan ini, Kasad berharap seluruh satuan dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
15 Jan 2026, 14:34 WIT
Kapolda Sambut Kedatangan Audiensi FPTI Maluku: Dukung Pembinaan Atlet Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FTPI) Provinsi Maluku.Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku pada Rabu (14/01/2025) ini berjalan hangat dan penuh semangat membangun keolahragawan khususnya pada bidang panjat tembing.Audiensi yang berlangsung merupakan wujud penguatan sinergi antara Polda Maluku dan organisasi olahraga khususnya FPTI dalam rangka pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi atlet daerah, serta pembangunan karakter masyarakat melalui olahraga.Dalam pertemuan itu, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam, Dansat Brimob dan Kepala Bidang Humas Polda Maluku. Sementara dari FTPI Provinsi Maluku hadir Ketua Harian Mohdar Wattiheluw, Sekretaris Umum Dadang S. Udjur, Wakil Bendahara Rizki Amalia, Bidang Pembinaan Prestasi Nuzul Lulang, Bidang Litbang Adit Sella, serta Bidang Vertical Rescue Yusriandi Narahaubun.Ketua Harian FTPI Provinsi Maluku Mohdar Wattiheluw menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas kesediaannya menerima kedatangan pihaknya. Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan sekaligus membawa Surat Keputusan (SK) kepengurusan, di mana Kapolda Maluku tercantum sebagai salah satu Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku, bersama Gubernur Maluku dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku.FTPI Maluku, kata Wattiheluw, rencananya akan melaksanakan kegiatan pelantikan kepengurusan dalam waktu dekat. Pelantikan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum FTPI Pusat. "Kami berharap dukungan dan suport dari Bapak Kapolda Maluku terhadap agenda organisasi ke depan," pintanya.Wattiheluw juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, baik pada level daerah maupun nasional, termasuk partisipasi atlet panjat tebing Maluku dalam Kejuaraan Nasional di Semarang. Pada tahun 2026 ini, Wattiheluw mengaku cabang olahraga panjat tebing akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku (POPMAL). Sehingga diperlukan dukungan lintas sektor untuk memaksimalkan pembinaan atlet.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku. Kapolda menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk turut mendorong kemajuan olahraga panjat tebing di Maluku.“Saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mendukung kemajuan olahraga khususnya panjat tebing di Maluku,” ujar Kapolda.Lebih lanjut Kapolda menyatakan dukungannya terhadap rencana pelantikan kepengurusan FTPI Provinsi Maluku, serta berharap momentum tersebut dapat memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan prestasi atlet panjat tebing Maluku di tingkat regional maupun nasional.“Saya berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membanggakan Maluku,” harapnya.Kapolda juga memberikan apresiasi atas berbagai kegiatan dan event yang telah dilaksanakan FTPI Maluku, serta partisipasi atlet Maluku dalam kejuaraan nasional. Menjelang POPMAL Tahun 2026, Kapolda berharap FTPI Maluku dapat melakukan persiapan secara matang dan terencana.Kapolda juga menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda, seperti disiplin, sportivitas, kerja keras, dan mental juara. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana positif dalam mencegah perilaku menyimpang dan menjaga stabilitas kamtibmas.“Seni dan olahraga merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Olahraga tidak hanya berbicara tentang prestasi, tetapi juga tentang nilai-nilai positif yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan aman,” tegas Kapolda.Secara khusus, Kapolda melihat cabang olahraga panjat tebing memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Maluku, baik dari sisi kekayaan alam maupun sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan bahwa di internal Polri terdapat potensi atlet panjat tebing yang dapat dibina dan disinergikan melalui kerja sama dengan FTPI Maluku.“Saya berharap ke depan dapat terbangun kolaborasi yang lebih terstruktur antara FTPI, Polda Maluku, dan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga panjat tebing, sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 14:19 WIT
Terima Kunjungan OJK Maluku, Kapolda: Kolaborasi Lindungi Masyarakat dari Penipuan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala OJK provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf yang bertempat di ruang tamu Kapolda, Rabu (14/1/2026).Ajang silaturahmi ini sekaligus penguatan sinergi antara Polda dan OJK Maluku dalam upaya pengawasan sektor jasa keuangan, edukasi literasi keuangan, serta pencegahan investasi ilegal dan pinjaman online bermasalah.Pertemuan yang berlangsung santai ini juga menjadi momen koordinasi lintas sektor untuk memperkuat melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.Hadir dalam pertemuan itu Direktur Binmas, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kabid Keuangan, dan Kabid Hukum Polda Maluku. Sementara dari OJK hadir Wakil Kepala OJK Maluku Novian Suhardi, serta Staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Maluku Marlia Halyanti.Kepala OJK Andi Muhammad Yusuf menyampaikan maksud kedatangan pihaknya selain ingin bersilaturahmi juga berbincang terkait kondisi sektor jasa keuangan di Maluku."Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolda yang telah menerima kedatangan kami," kata Andi.Selain fungsi keuangan, Andi menjelaskan OJK juga memiliki tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya investasi ilegal dan praktik keuangan yang merugikan.Andi juga menyorot adanya kasus investasi ilegal yang terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan modus kerja paruh waktu, yang menelan korban ratusan orang. Berkat langkah cepat dan koordinasi lintas sektor, OJK telah melakukan penutupan terhadap investasi ilegal tersebut dan proses hukumnya telah ditangani oleh aparat penegak hukum setempat.Andi juga menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai perpanjangan tangan negara dalam membantu edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat terjerat investasi ilegal, gadai ilegal, maupun pinjaman pribadi yang menyesatkan. Secara nasional, Andi menyebutkan terdapat lebih dari 14.000 investasi ilegal dengan kerugian mencapai sekitar Rp150 triliun.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memberikan apresiasi atas kinerja OJK Provinsi Maluku yang telah menjalankan fungsi pengawasan, edukasi, dan perlindungan konsumen secara aktif. Kapolda berharap pertemuan ini dapat menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menangani potensi kerawanan di sektor jasa keuangan.“Kita perlu memiliki data dan pemetaan bersama terkait potensi kerawanan di Maluku, seperti pinjaman online dan investasi ilegal. Hal-hal ini perlu menjadi atensi bersama karena korbannya tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga anggota Polri,” kata Kapolda.Kapolda juga menyoroti fenomena pinjaman yang melibatkan anggota Polri tanpa mekanisme pengawasan pimpinan. Ia menegaskan, setiap pembiayaan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kemampuan membayar (5C), serta perlunya koordinasi antara pihak pemberi pinjaman dengan pimpinan instansi terkait.“Jika anggota terlilit utang, hal ini akan berdampak pada kinerja dan mencoreng institusi. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi menjadi sangat penting,” ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program edukasi dan sosialisasi OJK, termasuk program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan). Menurutnya, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat merupakan langkah strategis, mengingat keterbatasan akses jasa keuangan di sejumlah kecamatan di Maluku.“Polda Maluku membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Edukasi keuangan harus menjangkau hingga ke pelosok agar masyarakat semakin cerdas, waspada, dan tidak mudah terjerat praktik keuangan ilegal,” pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 14:01 WIT
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Penyelundupan Roti Berisi Sabu ke Lapas Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon berhasil digagalkan berkat ketelitian petugas dan respons cepat aparat penegak hukum. Seorang pria berinisial AP berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus yang menegaskan bahwa lapas masih menjadi sasaran empuk jaringan peredaran narkotika.Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, (4/1/2026), saat petugas Lapas Kelas IIA Ambon melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang titipan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam roti.Namun, pelaku yang menitipkan roti tersebut sempat melarikan diri sebelum petugas menyadari adanya narkotika di dalam barang titipan. Temuan tersebut kemudian segera dilaporkan pihak Lapas kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk ditindaklanjuti secara hukum.Penanganan kasus selanjutnya dilakukan melalui investigasi gabungan antara Polresta Ambon dan Polda Maluku, sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam pemberantasan peredaran narkotika.Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol. Indra Gunawan, S.I.K., MH, membenarkan bahwa pelaku pengantar narkotika telah berhasil diamankan.“Betul sekali, namun lebih tepatnya ini merupakan investigasi gabungan antara Polda dan Polresta. Untuk tersangka yang mengantarkan barang tersebut sudah berhasil kami amankan,” ujar Kombes Pol. Indra Gunawan, Rabu (14/1/2026).Tersangka diketahui berinisial AP, pria kelahiran 1993, yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan berdomisili di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. AP diamankan di salah satu wilayah yang masih berada dalam kawasan hukum Polresta Ambon.“Saat ini proses penyidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut masih terus dilakukan,” tambah Kombes Pol. Indra Gunawan.Kasus ini kembali menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan masih menjadi target peredaran narkotika, meskipun sistem pengawasan terus diperketat. Diperlukan kerja sama lintas institusi serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan agar peredaran narkotika dapat diputus hingga ke akar jaringannya. PNO-12
15 Jan 2026, 13:47 WIT
Senator Papua Interupsi Rapat DPD RI: "Butuh Sekolah Dan RS, Bukan Markas Tentara"
Papuanewsonline.com, Jakarta — Senator Papua Barat Daya,
Paul Finsen Mayor, menginterupsi jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI pada Rabu (14/1/2026). Interupsi tersebut dilakukan untuk
menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembangunan batalion
terkait program ketahanan pangan di wilayah Papua.Dalam forum resmi tersebut, Paul menegaskan bahwa masyarakat
Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibanding kehadiran markas
militer. “Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua
butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujarnya di hadapan
pimpinan dan anggota DPD RI.Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki status Otonomi Khusus
(Otsus) yang semestinya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan
pembangunan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dibahas dan direalisasikan
di Papua adalah sektor pendidikan dan kesehatan. “Itu penting, karena kita di
otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,”
jelas Paul.Selain menyoroti rencana pembangunan batalion, Paul juga
menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak wacana pengembangan
perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua. Ia menyebut penolakan tersebut datang
langsung dari masyarakat adat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan
sosial.“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit
di Papua,” ungkap Paul sambil menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari
masyarakat di daerah pemilihannya.Lebih lanjut, Paul meminta agar pimpinan DPD RI meneruskan
aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. “Jadi nanti sampaikan
ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak
suka,” pungkasnya.Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B
Najamuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang
disampaikan oleh Senator Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki
komitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan
Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkas Sultan
B Najamuddin.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan
harapan agar Papua turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian
dari program swasembada energi nasional. Pernyataan tersebut kini menuai
penolakan terbuka dari perwakilan daerah Papua di forum parlemen. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 23:09 WIT
Ancaman Keamanan Menguat, Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo Dibatalkan Mendadak
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Presiden Republik
Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membatalkan secara mendadak kunjungan
kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu
(14/1/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul adanya ancaman keamanan yang
dinilai serius terhadap keselamatan VVIP.Pembatalan dilakukan ketika Wapres beserta rombongan telah
berada di dalam pesawat Hercules di Bandara Wamena sekitar pukul 10.20 WIT.
Seluruh penumpang telah duduk dan bagasi tersusun rapi, sementara salah satu
agenda utama kunjungan adalah peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo.Namun, pada saat-saat terakhir sebelum lepas landas, Tim
Pengamanan Wapres melakukan evaluasi lanjutan terhadap situasi keamanan di
wilayah tujuan. Hasilnya, pesawat diputuskan untuk tidak melanjutkan
penerbangan dan berbalik arah menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua,
Biak, Papua.Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim
menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keamanan
terkini di Yahukimo. “Melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan
pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan
ke Yahukimo. Kami menyarankan untuk dilakukan penjadwalan kembali,” ujarnya
kepada wartawan.Ia menambahkan, “Dari pertimbangan intelijen, kami melihat
ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana
yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak
memungkinkan.” Pernyataan tersebut disampaikan bersama Kepala Staf Angkatan
Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.Meski tidak dirinci secara detail, beredar informasi adanya
kontak senjata di sekitar Bandara Yahukimo pada pagi hari sebelum rencana
kedatangan Wapres. Kelompok yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) disebut melakukan penembakan terhadap pesawat militer dan sipil.Kabupaten Yahukimo memang dikenal sebagai salah satu wilayah
dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi. Sepanjang tahun 2025, kelompok
bersenjata yang berafiliasi dengan OPM mengklaim telah melakukan sejumlah aksi
di daerah tersebut, termasuk pernyataan kesiapan perang terhadap aparat
keamanan.Situasi tersebut menjadi dasar kuat bagi aparat keamanan
untuk tidak mengambil risiko terhadap keselamatan Wapres dan rombongan. Langkah
pembatalan dinilai sebagai keputusan strategis untuk menghindari potensi
gangguan keamanan yang lebih besar.“Kami akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar
kunjungan dapat dilakukan di kemudian hari dengan kondisi yang aman dan
kondusif,” pungkas Mayjen TNI Amrin Ibrahim. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 22:59 WIT
Tanah Dijual, Rakyat Digeser: Sengketa Bundaran Petrosea Kian Memanas dan Soroti Sikap Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika — Sengketa tanah di kawasan
Bundaran Petrosea kembali mencuat ke permukaan setelah masyarakat adat suku
Amungme menuntut pengakuan dan penyelesaian hak atas tanah yang diklaim milik
Ibu Helena Beanal, pada Selasa (13/1/2026).Aksi tuntutan tersebut berlangsung di kawasan Bundaran
Petrosea, tepat di depan pintu masuk PT Petrosea Tbk. Masyarakat menyuarakan
kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai belum menunjukkan
keseriusan dalam menyelesaikan persoalan hak ulayat yang telah berlangsung
lama.Kuasa hukum Ibu Helena Beanal, Jeremias Patty, menyampaikan
sikap resmi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera mengambil langkah
tegas terkait hak-hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro atas tanah tersebut.
Tuntutan itu diarahkan langsung kepada pimpinan daerah agar tidak terus
membiarkan konflik berlarut-larut.Ibu Helena Beanal disebut telah mengantongi kuasa hak
wilayah Imamukapawe dan Kapawe. Kehadirannya dalam aksi damai tersebut menjadi
simbol tuntutan agar pemerintah daerah dan pihak perusahaan segera memberikan
kejelasan atas status tanah Bundaran Petrosea.Pemalangan yang dilakukan dalam aksi itu dimaksudkan sebagai
bentuk tekanan moral kepada pemerintah dan PT Petrosea Tbk agar persoalan tanah
tidak terus diabaikan. Masyarakat menilai tanah tersebut telah lama
dimanfaatkan sebagai jalan dan bundaran tanpa penyelesaian hak bagi pemilik dan
masyarakat adat.Menurut pihak kuasa hukum, pemanfaatan lahan oleh Pemerintah
Kabupaten Mimika belum diikuti dengan penyelesaian hak-hak masyarakat Amungme,
sehingga memicu ketidakadilan dan keresahan di kalangan masyarakat adat
setempat.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Kondisi ini
semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah daerah belum mengambil peran aktif
dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.Pihak masyarakat adat menegaskan akan terus memperjuangkan
hak mereka hingga ada penyelesaian yang adil dan bermartabat, sebagai bagian
dari perlindungan terhadap hak ulayat dan keberlangsungan hidup masyarakat adat
Amungme. Penulis: HendrikEditor: GF
14 Jan 2026, 22:44 WIT
Pangdam XVIII/Kasuari Ikuti Ibadah Natal Virtual Bersama Kasad, Perkuat Spirit Iman dan Pengabdian
Papuanewsonline.com, Manokwari — Pangdam XVIII/Kasuari,
Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam
XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan
Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dilaksanakan secara
virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, pada Senin (12/1/2026).Ibadah Natal tersebut diikuti oleh prajurit dan Aparatur
Sipil Negara (ASN) TNI Angkatan Darat dari berbagai satuan, sebagai bentuk
kebersamaan rohani meskipun dilaksanakan melalui sarana daring. Pelaksanaan
ibadah berlangsung dengan penuh khidmat dan tertib.Suasana perayaan Natal tetap terasa hangat dan sarat makna,
mencerminkan semangat persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan TNI
Angkatan Darat. Momentum ini menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh peserta
ibadah dalam satu kesatuan hati.Perayaan Natal Tahun 2025 mengusung tema “Hikmah Natal
Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, yang
mengandung pesan agar nilai-nilai Natal tidak berhenti pada kegiatan seremonial
semata.Melalui perayaan ini, diharapkan semangat Natal dapat
dihayati secara mendalam dan diwujudkan dalam sikap serta tindakan nyata dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit dan abdi negara.Nilai kedamaian, persatuan, serta kepedulian terhadap sesama
menjadi pesan utama yang terus ditekankan dalam perayaan Natal bersama
tersebut, sejalan dengan komitmen pengabdian TNI Angkatan Darat kepada
masyarakat, bangsa, dan negara.Ibadah Natal bersama ini sekaligus menjadi pengingat bahwa
kekuatan spiritual dan moral memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan
tugas-tugas pengabdian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. (GF)
14 Jan 2026, 22:09 WIT
Lanal Timika Bongkar Jaringan Narkoba di Pelabuhan Pomako, Tiga Terduga Pelaku Diamankan
Papuanewsonline.com, Mimika — Pangkalan TNI Angkatan Laut
(Lanal) Timika berhasil membongkar praktik peredaran narkoba di kawasan
Pelabuhan Perikanan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua
Tengah, melalui operasi gabungan yang dilaksanakan pada Minggu (11/1/2026).Pengungkapan kasus tersebut secara resmi disampaikan kepada
publik melalui konferensi pers yang digelar di Markas Komando (Mako) Lanal
Timika pada Rabu (14/1/2026), sebagai bentuk transparansi dan komitmen
penegakan hukum di wilayah pesisir.Komandan Lanal Timika, Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, dalam
keterangannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel serta unsur
terkait yang terlibat langsung dalam operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa
keberhasilan ini mencerminkan keseriusan TNI Angkatan Laut dalam memberantas
peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama di kawasan strategis seperti
pelabuhan.“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku
kejahatan narkotika, terlebih di wilayah pelabuhan yang menjadi urat nadi
aktivitas masyarakat,” tegasnya.Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan tiga
orang terduga pelaku masing-masing berinisial AS (38), AJA (37), dan RFB (36).
Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan pemantauan dan pemeriksaan
intensif di area pelabuhan.Dari tangan para terduga pelaku, petugas menyita sejumlah
barang bukti berupa dua bungkus plastik berisi ganja kering ukuran besar dan
sedang, satu paket sabu dalam plastik bening, alat isap narkotika, serta uang
tunai sebesar Rp330.000.Danlanal Timika menjelaskan bahwa pengungkapan ini tidak
hanya menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika, tetapi juga
memperkuat rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat
penegak hukum di Mimika.“Kita berharap hasil ini dapat memberikan efek jera bagi
siapa pun yang berniat melakukan kejahatan narkotika di wilayah ini,”
tambahnya.Ke depan, Lanal Timika akan memperketat pengawasan di
kawasan pelabuhan melalui pemeriksaan rutin terhadap kapal dan awaknya, serta
meningkatkan upaya pencegahan dengan menggandeng berbagai pihak terkait,
termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 22:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
