Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Masih Ingat Pengacara Lukas Enembe Yang Buat Heboh Waktu lalu? Kini Kapok Jadi Tersangka di KPK
Papuanewsonline.com, Jakarta-
Pengacara Stefanus Roy Rening yang beberapa waktu lalu yang menghebokan publik?
Kini pengacara top Gubernur Papua nonaktif
Lukas Enembe ini ditetapkan sebagai Tersangka baru dalam pengembangan
perkara Tersangka Lukas Enembe.Roy Rening ditetapkan jadi tersangka oleh KPK setelah Tim
Penyidik kembali menemukan adanya peran Roy dalam mengahalangi proses penyidikan Gubernur Papua
nonaktif Lukas Enembe. “ Berdasarkan kecukupan alat bukti yang KPK miliki, saat ini
telah meningkatkan perkara perintangan
pada proses penyidikan dengan menetapkan 1 orang Pengacara sebagai
tersangka dalam dugaan korupsi menghalangi proses penyidikan perkara dugaan
korupsi yang dilakukan tersangka LE
selaku Gubernur Papua periode 2018-2023,” ujar Kepala pemberitaan KPK, Ali Fikri
saat dikonfirmasi, Sabtu (6/5/2023).Sebut Ali adapun indikasi perintangan yang diduga dilakukan oknum
pengacara ini antara lain dengan memberikan advice kepada tersangka LE agar bersikap tidak kooperatif dalam proses
hukum yang dilakukan KPK. “ Pada saat penyidikan cukup segera akan dilakukan
pengumuman identitas tersangka tersebut beserta dengan kontruksi utuh dugaan
perbuatannya, Perkembangannya akan disampaikan kepada publik,” Terangnya.Ali belum menyebutkan siapa oknum pengacara yang jadi
tersangka tersebut, namun dari hasil penelusuran Papuanewsonline.com, pengacara
yang dimaksud adalah Stefanus Roy Rening. Sementara itu diketahui, Kadis PU Provinsi Papua Gerus One
Yoman juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran kecipratan duit bersama-sama
dengan Lukas Enembe, yakni menerima suap dan gratifikasi dari berbagai proyek
pembangunan infrastruktur di Pemprov Papua. “ Benar, KPK telah menetapkan Kadis PUPR propinsi Papua
sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Ali Fikri.Kata Ali, Namun demikian karena proses pengumpulan alat
bukti saat ini sedang berproses, maka terkait identitas pihak yang ditetapkan
Tersangka tsb termasuk uraian lengkap perbuatan dan pasal yang disangkakan
belum dapat diumumkan hingga diperoleh kecukupan alat bukti. “ Penetapan Tersangka baru ini adalah bentuk komitmen KPK
untuk membawa seluruh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ke
persidangan,” Pungkasnya.(PNO/07) Editor: Piter
06 Mei 2023, 23:44 WIT
Gelar Pelatihan Menjahit, TP-PKK Mappi Berharap Dapat Menopang Ekonomi Keluarga
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Tim penggerak (TP) - PKK Kabupaten Mappi melakukan pelatihan menjahit kepada
ibu - ibu di Kabupaten Mappi. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan
perwakilan dari Kelurahan dan Distrik di Kabupaten Mappi yang berjumlah 15
orang. Kegiatan pelatihan menjahit yang
berlangsung di Kantor TP - PKK Kabupaten Mappi dimulai tanggal 2 Mei sampai 6
Mei 2023. Para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Salah seorang Perwakilan peserta
yang mengikuti pelatihan, Katarina Amkai mengucapkan terimakasih kepada ketua
TP- PKK Kabupaten Mappi, yang telah membuat program tersebut.“Kami sangat
senang, ada kegiatan seperti ini. Ini pertama kali kami mengikuti kegiatan
seperti ini,”ungkapnya. Katarina menyebutkan, kegiatan
pelatihan menjahit merupakan pengalaman pertama bagi dirinya. Ia sangat sengat
bersyukur dengan adanya pelatihan tersebut. “Saya sangat senang, saya harap
kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan. Biar kami bisa mendapatkan
pengalaman yang baru,”tuturnya. Katarina menuturkan, sebelumnya
ia berjualan sayur -sayuran di pasar Kepi. Namun dengan adanya pelatihan
seperti ini dirinya berharap agar dirinya bisa mengembangkan keterampilan
menjahit sehingga kedepannya bisa menopang ekonomi rumah tangga melalui
menjahit. Pada kesempatan yang sama,
Liliana Worsok mengapresiasi TP - PKK Kabupaten Mappi yang telah
menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Kami merasakan senang dengan
adanya program seperti ini. Sangat membantu kami, kami juga bisa mendapat
pengalaman baru, terima kasih untuk ibu ketua TP - PKK yang sudah membuat
program ini,” ungkapnya. Liliana yang merupakan Pegawai
Kontrak Daerah (PKD) di Distrik Obaa mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan menjahit seperti ini. “Pekerjaan sehari -hari saya
sebagai PKD di Kantor distrik. Saya merasa senang dengan adanya kegiatan.
Semoga dengan keterampilan menjahit kedepan kami bisa membuka usaha
sendiri,”tuturnya. Liliana berharap mudahan-mudahan
kedepan kegiatan seperti ini terus berlanjut. Sehingga bisa terus mengasah
keterampilan mereka khusus di bidang menjahit. Sementara itu Penjabat Ketua TP -
PKK Kabupaten Mappi, Ny. Stefanie Gomar SH,MH yang diwakili Sekretaris TP - PKK
Kabupaten Mappi, Ny. Paskalina Ditubun mengatakan pelatihan menjahit merupakan
salah satu program TP -PKK. Kata Paskalina untuk pelatihan
menjahit kali ini diiikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan dari
Kelurahan dan Distrik yang pelatihan di pusatkan di kantor TP PKK. “Kita sediakan 15 unit mesin
jahit, dengan jumlah peserta yang ikut sebanyak 15 orang,”sebutnya.
Paskalina menuturkan, pada
pelatihan tersebut selain pendampingan dari pengurus TP -PKK Kabupaten Mappi,
mereka juga turut mendatangkan mentor dari salah satu tempat jahit di kota
Keppi yakni penjahit Rabysah. (Redaksi)
05 Mei 2023, 22:58 WIT
Kunjungi Lampung, Tim Kemendagri Beri Arahan dan Solusi Penganggaran dan Pembangunan Infrastruktur
Papuanewsonline.com, Bandar
Lampung - Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Provinsi
Lampung memberikan arahan dan mencari solusi penganggaran dan pembangunan
infrastruktur di Lampung. Tim Kemendagri sekaligus menghadiri Rapat Fasilitasi
Penanganan Infrastruktur di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill
Bandar Lampung, Kamis (4/5/2023). Tim Kemendagri antara lain
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Keuangan
Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina
Administrasi Wilayah (Adwil) Indra Gunawan, Inspektur IV Itjen Arsan Latif,
Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Muhammad Valiandra, Direktur
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie dan Kasubdit PU Ditjen
Bina Pembanginan Daerah Kemendagri. Selain itu, kegiatan dihadiri
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pejabat provinsi dan kabupaten/kota lain yang hadir antara lain
Inspektur daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada kesempatan tersebut, Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
menyampaikan, "kunjungan Tim Kemendagri ke Lampung sebagai tindaklanjut
arahan Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk membahas solusi
penganggaran dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung." “Rapat kali ini merupakan rapat
yang keempat kalinya, dalam membahas pembangunan dan penganggaran infrastruktur
di Provinsi Lampung, yang dihadiri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” tambah Fatoni. Dalam rapat terakhir, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung telah mengumpulkan data
terkait anggaran infrastruktur, kondisi jalan provinsi, kabupaten/kota, baik
yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tersebut,
Kemendagri memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya "Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung wajib mengalokasikan
anggaran sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil
dan/atau dana transfer dan/atau desa secara bertahap." “Kemudian, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dapat melakukan pergeseran alokasi
anggaran bagi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, sesuai amanat Pasal
69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” jelas Fatoni. “Pergeseran alokasi anggaran
tersebut dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai
kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” lanjutnya. Namun, "apabila nantinya BTT
tidak mencukupi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, BTT dapat ditambahkan dengan menggunakan dana
dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu, BTT juga
dapat ditambahkan dengan memanfaatkan kas yang tersedia." Selanjutnya, Fatoni juga menyampaikan,
"alokasi belanja hibah yang tidak berkaitan dengan infrastruktur dapat
dialihkan. Hal ini guna memprioritaskan pendanaan belanja wajib pelayanan dasar
masyarakat, khususnya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur seperti yang
tercantum dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Daerah." “Pemerintah juga bisa
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalisasi dana transfer
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alternatif pendanaan
melalui CSR,” jelas Fatoni.
Terakhir, “perlu ada sinergitas
perencanaan terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung, khususnya terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana
jalan se-Provinsi Lampung. (Redaksi)
05 Mei 2023, 22:30 WIT
Program Unggulan BASUDARA MANISE Ditpolairud Dalam Menjaga Perairan Maluku
Papuanewsonline.com, Maluku - Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H telah berakhir bukan berarti tugas dan kewajiban mengamankan wilayah perairan Maluku pun ikut berakhir, hari ini (Kamis, 04/05/2023) Personil Ditpolairud Polda Maluku kembali menjalankan tugas rutinnya untuk mengawasi dan mengamankan wilayah perairan Maluku dan Sekitarnya.Kombes Pol Handoyo Santoso, Direktur Polairud Polda Maluku mengatakan, “Operasi Ketupat Salawaku 2023 telah berakhir pada tanggal 01 Mei 2023, namun tugas dan kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan mengamankan wilayah perairan Maluku tetap akan terus dijalankan oleh personel Ditpolairud Polda Maluku, seperti yang dilaporkan oleh crew KP XVI-2002 yang bertugas pada Pos Sandar Namrole Kab Buru Selatan, selain melaksanakan tugas rutin Patroli pengawasan dan pemantauan di wilayah perairan Pulau Buru dan sekitarnya, crew KP.XVI-2002 juga menampilkan Program Bapak Kapolda Maluku Giat " Bacarita Basudara Manise" Kepada Masyarakat Pesisir dan Nelayan ““Sementara itu personel KP.XVI-1010 Ditpolairud Polda Maluku yang bertugas pada Pos Sandar Tahoku juga kembali melaksanakan tugas rutinnya, melakukan pengawasan dan pengamanan kepada para pengguna jasa transportasi laut diseputaran Pelabuhan Rakyat Tahoku serta memberikan himbauan kepada para pengguna jasa angkutan laut dan nelayan terkait kelengkapan alat keselamatan karena perubahan cuaca ekstrim akhir-akhir ini serta membatasi jumlah penumpang dan muatan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan laut).”Hal yang sama pun dilakukan oleh pers KP. XVI – 2005 Dit Polairud Polda Maluku yang bertugas di Pos Sandar Kobisadar kec. Seram utara timur kobi. kab. Maluku Tengah, selain melaksanakan giat pengawasan dan pemeriksaan terhadap bongkar muat barang di dermaga Kobisadar, juga melaksanakan Giat sambang kepada masyarakat nelayan Desa Samal kec. Seram utara timur Kobi, Kab. Malteng dalam rangka melaksanakan program unggulan Polda Maluku yaitu BASUDARA MANISE, hal ini dilakukan agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan rasa aman bagi para pengguna jasa transportasi laut diwilayah perairan Maluku dan sekitarnya”. (PNO-12)
04 Mei 2023, 21:37 WIT
Pelaksanaan Taklimat Akhir Audit Kinerja 2023 Dihadiri seluruh Pejabat Polda beserta kapolres
Papuanewsonline.com, Maluku - Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Maluku menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap I tahun 2023 aspek perencanaan dan pengorganisasian pada Polda Maluku dan jajaran.Kegiatan yang digelar di Rupatama Mapolda Maluku ini dibuka secara langsung Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif. Ia didampingi Irwasda Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, dan Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Aseps Saepudin. Seluruh pejabat utama Polda Maluku, maupun para Kapolres/ta jajaran turut hadir melalui zoom meating.Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam amanatnya mengatakan kegiatan audit kinerja merupakan bagian dari proses menajemen organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri secara efektif dan efisien.Untuk mencapai sasaran, Kapolda mengaku perlu untuk mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku. Sekaligus sebagai sarana kontrol agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. "Audit kinerja juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat tujuan organisasi," katanya.Setiap satuan kerja, pinta Kapolda, wajib untuk melaporkan perkembangan program kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini nantinya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) satker pada setiap akhir tahun.Irjen Latif mengatakan dengan berakhirnya pelaksanaan audit kinerja, tentunya apabila ada temuan dan koreksi maupun atensi harus dievaluasi dan diperbaiki."Apabila ada temuan para kasatker dan kasatwil harus menindaklanjuti sebagai objek audit, sehingga tidak terulang kembali temuan atau kesalahan yang sama di masa yang akan datang," pintanya. (PNO-12)
04 Mei 2023, 20:58 WIT
Wakapolda Maluku Turut Serta Dalam Mendamaikan Ohoi Elat Dan Hoar Ngutru
Papuanewsonline.com,
Maluku - Warga Ohoi
Elat dan Hoar Ngutru (Ohoi Wakol, Ngurdu, Soinrat, Wermaf, Bombay, Elralang,
Watsin, Sirbante, dan Ngat), Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra),
sepakat untuk berdamai. Perdamaian itu terikrar dalam kegiatan rekonsiliasi
penyelesian konflik sosial antara masyarakat Ohoi Elat dan Hoar Ngutru yang
digelar di Lapangan Ngurmas Yamlim, Kei Besar, Malra, Rabu (3/5/2023). Rekonsiliasi perdamaian disaksikan oleh Wakapolda Maluku
Brigjen Pol Stephen M. Napiun. Turut hadir Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn)
Murad Ismail, Pangdam XVI/Patimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Danrem
151/Binaya Brigjen TNI Aminton Manurung, Kabinda Maluku Brigjen TNI Anton
Irianto Popang, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat, dan
stakeholder lainnya, beserta tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh
masyarakat. Dalam rekonsiliasi tersebut, kedua belah pihak membacakan
surat pernyataan sikap perdamaian antara masyarakat Ohoi Elat dan Hoar Ngutru. Berikut isi surat pernyataan sikap yang dibacakan dalam
kegiatan rekonsiliasi perdamaian tersebut: Pada hari ini Rabu, 3 Mei 2023
bertempat di lapangan Ngurmas Yamlin Elat, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Malra,
kami masyarakat Ohoi Elat dan masyarakat Hoar Ngutru yang terdiri dari Ohoi
Wakol, Ohoi Ngurdu, Ohoi Soinrat, Ohoi Wermaf, Ohoi Bombay, Ohoi Elralang, Ohoi
Watsin, Ohoi Sirbante, dan Ohoi Ngat, sebagai orang basudara menyatakan sikap
perdamaian di hadapan Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Pattimura,
Kabinda Maluku, Bupati Maluku Tenggara,
Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Forkopimcam sewilayah Kei Besar, para Rat Lorsiu, para Kepala Ohoi se Wilayah
Kei Besar, tokoh adat dan tokoh agama sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa mulai hari ini
menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap manusia, barang, harta benda,
provokasi, berita hoax, dan menjalin kembali hubungan Ain Ni Ain sebagai orang
basudara di Nuhu Efav Ni Kilkilun Kabupaten Maluku Tenggara, dan menyerahkan
sepenuhnya persoalan kriminal terhadap para korban dari kedua belah pihak
kepada pihak berwajib untuk penegakan hukum.
2. Mulai hari ini akses lalu lintas laut dan darat masuk ke luar
Ohoi Elat dan seluruh wilayah Hoar Ngutru normal kembali seperti sediakala dan
apabila ada yang sengaja mencegah, memalang Jalan, termasuk masuk keluar
Pelabuhan untuk naik kapal atau tindakan lain yang mengganggu Kamtibmas di Ohoi
Elat dan Ohoi-ohoi yang berada di kawasan Hoar Ngutru, maka akan menjadi
tanggung jawab sendiri (persoalan pribadi) dan akan berurusan dengan pihak
berwajib (dalam hal ini TNI dan Polri). Demikian pernyataan sikap perdamaian ini kami buat secara
sadar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dan apabila dikemudian hari
salah satu pihak mengingkari isi pernyataan sikap perdamaian ini maka yang
bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Surat pernyataan ini
dibuat dalam rangka 6 asli dan bermaterai yang cukup. Setelah pembacaan deklarasi perdamaian, kegiatan selanjutnya
yaitu pelaksanaan prosesi adat dan diakhiri dengan salam-salaman dari kedua
komunitas. Terkait dengan perdamaian tersebut, Wakapolda Maluku Stephen
M. Napiun memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat
maupun stakeholder terkait di kabupaten Malra. "Kami menghimbau masyarakat agar dapat hidup rukun
saling berdampingan sesama orang basudara. Mari kita jaga perdamaian dan
toleransi antara umat beragama," pintanya. Wakapolda juga menekankan selanjutnya pihaknya tidak akan
segan untuk menindak tegas setiap warga yang melanggar isi kesepakatan damai
tersebut.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama
menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Apabila terjadi persoalan, jangan main
hakim sendiri, dan segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat,"
pungkasnya. (PNO-12)
04 Mei 2023, 14:37 WIT
Puncak Peringatan Hardiknas 2023, Pj Bupati Mappi Apresiasi Insan Pendidikan
Papuanewsonline.com, MAPPI –
Sebagai puncak dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemerintah
Kabupaten Mappi menggelar upacara pada Selasa (2/5/2023). Hardiknas kali ini
turut mengusung tema nasional Hardiknas yaitu “Bergerak Bersama Semarakkan
Merdeka Belajar.”
Penjabat Bupati Mappi, Michael
Rooney Gomar, S.STP., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara yang dihadiri
Forkopimda, pejabat lingkup Pemkab Mappi, guru dan tenaga kependidikan serta
peserta didik dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Mappi.
Mengawali sambutannya, Pj Bupati
Mappi memberi ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada tenaga guru,
insan pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan, pemerhati pendidikan
dan peserta didik.
“Terima kasih setinggi-tingginya
yang sudah mengabdikan dirinya untuk tingkatkan SDM di Tanah Mappi,” ucapnya.
Pj Bupati juga mengapresiasi
kinerja pimpinan Dinas Pendidikan beserta jajaran, juga panitia Hardiknas yang
sudah melakukan persiapan kegiatan mulai dari pembukaan, perlombaan hingga
puncak kegiatan dalam bentuk upacara.
Pendidikan ditegaskan Pj Bupati,
menjadi prioritas Pemkab Mappi sekarang ini. Itu dilakukan dengan cara
meningkatkan mutu pendidikan melalui program peningkatan kapasitas peserta
didik bekerjasama Yayasan Teknologi Indonesia
Jaya dengan menghadirkan prof Yohanes Surya pada pelaksanaan kegiatan berhitung
melalui metode Gasing.
Pemkab juga telah berikan bantuan
alat pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM Mappi, dengan harapan anak-anak
Mappi bisa bersaing dan mengambil bagian dalam mengisi pembangunan.
“Kita tahu bersama bagaimana
pentingnya pendidikan, sumber daya manusia yang harus kita laksanakan, kita
kerjakan dan tingkatkan bahkan perlu dibenahi untuk masa depan anak-anak di
Mappi,” jelasnya.
Sarana prasarana pendidikan, layanan
mutu dan akses pendidikan juga menjadi prioritas. Pj Bupati menyatakan masalah
pendidikan jadi tanggungjawab moril semua pihak dalam rangka peningkatan akses
dan mutu layanan pendidikan.
Bukan hanya Dinas Pendidikan,
tapi juga dimulai dari keluarga, orang tua serta para pelaku pembangunan, tokoh
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan Ormas, pimpinan
organisasi wanita dan seluruh stakeholder juga memiliki tanggungjawab
meningkatkan kualitas SDM di Mappi.
Membangun pendidikan dikatakan Pj
Bupati, membutuhkan komitmen, biaya atau anggaran dan juga kolaborasi secara
bersama. Pendidikan tidak bisa hanya secara formal diberikan kepada anak didik
tetapi dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, organisasi, gereja,
masjid, tempat ibadah. “Ini jadi tanggungjawab kita melakukan pembinaan dan
sosialisasi kepada anak-aak untuk masa depan,”jelasnya.
Pemkab Mappi juga akan melakukan
pembenahan, perubahan pola pendidikan yang fokus pada bagaimana persiapan
sarana parasana yang sudah ada dan masih kurang supaya tenaga guru bisa
menjalankan tugas dengan baik. Mulai dari penyediaan tempat tinggal dan sarana
transportasi bukan hanya di kota tapi juga di kampung. Dengan begitu guru bisa
bekerja aktif di kampung.
03 Mei 2023, 23:10 WIT
Babinsa Koramil Mendampingi Petani Dalam Mensukseskan Program Swasembada Pangan
Papuanewsonline.com, Timika - Wujud dukungan terhadap
program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di wilayah,
Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Sertu Yulius Nampe terus melaksanakan
pendampingan kepada para petani di wilayah binaan, kali ini mereka sedang
mendampingi bapak Roni (35th) yang merupakan petani Semangka dan Labu
di Kampung Muare, Distrik Mimika Timur, Kab. Mimika, Rabu
(03/05/2023). Dengan terjun langsung mendampingi para petani, harapannya
akan menjadi motivasi bagi para petani dalam peningkatan hasil panen untuk
menambah tingkat perekonomian warga serta mewujudkan program ketahanan pangan
khususnya di wilayah Distrik Mimika Timur. Menurut Sertu Nampe, kegiatan pendampingan pertanian ini
sudah menjadi bagian tugas Babinsa yang harus dilaksanakan sebagai
salah satu wujud pemberdayaan wilayah bidang pertanian guna meningkatkan dan
mempertahankan ketahanan pangan wilayah. “Kami para Babinsa akan selalu mendampingi para petani di
wilayah binaan mulai dari pengolahan lahan sampai dengan masa panen, hal ini
merupakan bentuk pendekatan emosional terhadap masyarakat binaan guna
meningkatkan ketahanan pangan dan mensukseskan program Swasembada Pangan di
wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, bapak Roni selaku pemilik lahan, mengucapkan
terima kasih kepada Babinsa. Menurutnya berkat peran aktif Babinsa kepada
petani dari awal pengolahan lahan hingga panen, hasil panen cabe tahun kemaren
sangat memuaskan. (PNO-12)
03 Mei 2023, 22:25 WIT
Dit Polairud Polda Maluku Turut Serta Dalam Menjaga Dan Membudidayakan Ekosistem Dilaut
Papuanewsonline.com, Maluku - Upaya Ditpolairud Polda Maluku
untuk mengawasi dan mengamankan
aktivitas perairan terus ditingkatkan. Khusus peningkatan program
unggulan Polda Maluku "Basudara Manise". Terbukti, personil Polairud melakukan sosialisasi kepada
masyarakat pekerja laut atau nelayan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
Kabupaten Maluku tengah (Malteng) untuk melakukan aktivitas sesuai aturan hukum
yakni tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan dilaut, karena bahan
peledak akan menghancurkan terumbu karang yang indah di laut. Dir Polairud Polda Maluku, Kombes Pol. Handoyo Santoso
mengatakan, kegiatan pemberian himbauan kepada masyarakat pesisir ini berupa
larangan penggunaan bahan peledak bom ikan, potasium dan alat-alat yang
dilarang saat menangkap ikan di laut, guna menjaga keselamatan ekosistem dan
habitat di laut. "Kita ingatkan kepada para pengepul ikan, untuk tidak
membeli ikan hasil Ilegal Fishing atau hasil tangkapan dengan menggunakan bahan
peledak/potasium karena dapat dikenakan pidana pasal 480 dan pasal 481 ayat
1," tegas Handoyo
Diharapkan, warga pesisir, nelayan dan para pengepul ikan,
diharapkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan laut dengan tidak membuang
sampah plastik ke laut yang dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya. (PNO-12)
03 Mei 2023, 18:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
