Papuanewsonline.com
Luncuran 6 Proyek PT Freeport Indonesia Mengancam Kehidupan Masyarakat Asli Papua di Timika
Papuanewsonline.com, TIMIKA- Pembuangan limbah pada aliran
sungai di kali kopi oleh PT Freeport Indonesia saat ini menjadi ancaman nyata bagi
keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua, yang lebih menyedihkan belum ada
solusi terkait pembuangan limbah pada aliran sungai kali kopi, kini PT
Freeport Indonesia bersama pemerintah
pusat kembali ingin menyelesaikan proses AMDAL enam proyek yang berkaitan
dengan produk tambahan yang direncanakan akan diluncurkan.Menanggapi persoalan tersebut, sekretaris Aliansi Pemuda
Komoro (APK), Rafael Taorekeyau menyebutkan, masyarakat menolak dengan keras luncuran
enam proyek tersebut.“ Luncuran enam proyek PT Freeport akan jadi ancaman terhadap
kehidupan masyarakat asli Papua, coba saja kita lihat sendiri pembuangan limbah
di lokasi sungai yang baru di kali kopi, dimana tailing cukup besar kurang lebih 2 juta M3, ini berdampak pada keberlangsungan kehidupan
masyarakat Papua kedepa,’’ Jelas Rafael di Timika, Sabtu (5/11/2022).Rafael mengemukakan, PT Freeport Indonesia dan pemerintah
pusat jangan memaksakan kehendak untuk melakukan proses AMDAL terkait 6 proyek tambahan tersebut tanpa melihat kehidupan sosial masyarakat asli Papua. “ Peralihan sungai,
atau pembuangan limbah di sungai yang baru seperti dikali kopi, kita lihat cukup besar luasnya kurang lebih 2 juta M3 lebih, ini merupakan ancaman serius bagi kehidupan
masyarakat asli papua, sehingga PT.Freeport dan Pemerintah pusat jangan
memaksakan kehendak, karena masyarakat menolak dengan keras,’’ tegas Rafael. Kata Rafael, apabila PT Freeport dan pemerintah pusat
memaksakan kehendak untuk melakukan pembuangan
limbah di sungai, maka masyarakat 3
kampung yang ada di Mimika Timur jauh akan menerima ancaman dalam
keberlangsungan kehidupan mereka.Kata Dia, luncuran enam proyek PT Freeport nantinya akan
menyerap ribuan tenaga kerja, namun OAP kembali akan jadi penonton di tanahnya
sendiri, ini fakta dan realita dalam kehidupan saudara-saudara saya saat ini,
karena semenjak kehadiran PT Freeport hingga kini, dalam rekrutmen tenaga
karyawan untuk saudara saya OAP yang
diakomodir dihitung dengan jari, karena banyak didominasi oleh orang luar
papua.“ Mereka Selalu dengan dalil memberikan lapangan pekerjaan
dan janji manis lain terhadap masyarakat, namun janji dan harapan mereka palsu, ini
fakta,’’ Tegasnya. Dikatakannya, Kerusakan lingkungan yang dilakukan PT Freeport
Indonesia sudah mencapai ambang batas, sehingga masyarakat tidak akan
memberikan toleransi.“ Pimpinan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah pusat jangan
hanya memaksakan kehendak untuk meraup keuntungan tanpa melihat dampak yang
akan terjadi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat asli papua,’’ pinta
Rafael.Lanjut Tokoh Pemuda suku Komoro ini menegaskan, Pemerintah
dan PT Freeport Indonesia tidak perlu mengundang masyarakat ke Jakarta untuk
melakukan negosiasi-negosiasi, karena masyarakat akan menolak luncuran enam
proyek tersebut.“ Pimpinan PT Freeport dan Pemerintah Pusat Datang bicara dan ketemu masyarakat, bila perlu melihat
kondisi lingkungan yang telah rusak saat ini, sehingga memiliki kajian dan
analisis yang matang, jangan memaksaakan kehendak dan mengorbankan kami
masyarakat asli Papua,’’ Tutupnya.(Stefi)
08 Nov 2022, 05:32 WIT
Asistensi Percepatan Realisasi APBD & Penanganan Inflasi Daerah, Tim Kemendagri Sambangi Jawa Timur
Papuanewsonline.com, Surabaya- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menerus melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan asistensi dalam rangka mendorong realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi termasuk monev kondisi uang kas yang ada di Bank. Salah satu daerah tujuan monev dan asistensi diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Surabaya (26/10/2022). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni melalui telepon selulernya, Jumat (4/11) mengatakan , Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan APBD terbesar, termasuk APBD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. " Realisasi belanja tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan dimana kabupaten tersebut sebagai daerah dengan realisasi belanja tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 78,2% dari total anggaran belanja sebesar 2,8 triliun" ujar Fatoni. Pada sisi lain, Fatoni menerangkan jika dana pemda yang ditempatkan di bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dipersiapkan untuk pembayaran yang sudah memiliki peruntukkannya. " Dana yang tersimpan di Bank merupakan uang Kas PEMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum terpakai, bukan semata-mata sengaja disimpan untuk mendapatkan keuntungan," tegas Fatoni. Bersamaan dengan itu, Fatoni juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2022 dengan melakukan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah masing-masing. "Upaya yang dilakukan pertama yaitu, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan penanganan inflasi di APBD Perubahan 2022 dan APBD Tahun 2023 Kedua, seluruh PEMDA memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, PEMDA segera melakukan lelang dini dan memanfaatkan e-katalog, baik e-katalog lokal, toko daring dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Keempat, PEMDA melaksanakan Rakor rutin minimal tiga (3) kali dalam satu tahun. Terakhir, kelima yaitu, pejabat pengelola keuangan ditetapkan setiap bulan November dan tidak menggunakan tahun anggaran," tandas Fatoni. Fatoni menegaskan, pada Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga sudah menekankan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan realisasi APBD yang tinggal dua (2) bulan lagi. " Pada saat Rakor sudah diingatkan Perlu segera merubah Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Keuangan tidak menggunakan Tahun Anggaran, namun perlu ditetapkan setiap tahun pada bulan November. Selain itu, perlu segera menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi pada Perubahan APBD (APBD-P) dan APBD Tahun 2023," ujar Fatoni.(Ridwan)
04 Nov 2022, 22:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
