logo-website
Selasa, 26 Agu 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8: Evaluasi 10 Bulan Kerja Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna ke-8 Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian pemerintahan selama 10 bulan terakhir sekaligus mengokohkan arah kebijakan strategis nasional ke depan. Di hadapan seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas semangat kerja tim yang solid dan penuh determinasi dalam menjalankan program-program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar-kementerian dan loyalitas terhadap visi besar negara merupakan kunci keberhasilan yang sudah mulai terlihat hasilnya di lapangan. “Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat. Artinya kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang tepat,” ujar Presiden Prabowo dengan nada optimis. Dalam forum tersebut, Presiden merinci sederet pencapaian konkret dari berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Beberapa di antaranya bahkan mencetak sejarah baru: Swasembada Pangan Pemerintah berhasil mencatatkan stok beras nasional sebanyak 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini mengindikasikan ketahanan pangan mulai mengarah ke titik swasembada yang nyata. Swasembada Energi Peningkatan investasi dan pembangunan proyek energi terus bergulir dengan masif. Pemerintah mempercepat eksekusi infrastruktur energi sebagai bagian dari transisi menuju kemandirian sektor energi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga awal Agustus, sebanyak 17 juta penerima manfaat telah menerima makanan bergizi setiap hari. Program ini menyasar anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian dari investasi negara dalam gizi generasi masa depan. Sekolah Rakyat Merespon tantangan anak-anak putus sekolah, pemerintah membentuk Sekolah Rakyat yang ditargetkan menjangkau lebih dari 15 ribu anak tahun ini. Ini menjadi simbol nyata kehadiran negara di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Koperasi Desa Merah Putih Hingga kini, telah terbentuk lebih dari 80 ribu koperasi berbasis desa yang menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah. Presiden menilai koperasi adalah fondasi ekonomi gotong-royong Indonesia. Cek Kesehatan Gratis Pemeriksaan kesehatan gratis sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 17 juta warga, mencakup deteksi dini berbagai penyakit kronis dan menular. Program ini dilengkapi dengan rencana pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten. Program 3 Juta Rumah Subsidi Mulai September mendatang, pemerintah akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara besar-besaran, disertai dengan inovasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Di akhir pengantarnya, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya kecepatan, efisiensi, dan kesinambungan. Ia tidak ingin ada ruang stagnasi dalam pemerintahan. “Kita tidak boleh lambat. Tidak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Rakyat menunggu. Kita harus terus bergerak,” tegasnya. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintahan ke depan akan semakin fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, reformasi sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Sidang kabinet ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (GF)   07 Agu 2025, 00:55 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.  Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui platform digital resmi KPU.  Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai prosedur.  “Kami memantau progres unggahan Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir.  Pemantauan ini juga mencakup pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di Papua. "Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara," tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di lokasi TPS.  Meskipun terdapat kendala teknis yang mungkin terjadi,  platform digital KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat memantau hasil secara real time.  "Kami terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel.  Pemantauan yang ketat ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak.  "Kami berharap proses ini berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir. ( Jidan ) 07 Agu 2025, 00:28 WIT
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025 Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur, adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal, namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan," tambahnya. Kehadiran langsung pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan) 07 Agu 2025, 00:05 WIT
ASN Mimika Jalani Tes Kesehatan Menyeluruh Papuanewsonline.com, Mimika — Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan produktivitas pegawai negeri, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melaksanakan program pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika. Kegiatan ini dimulai pada Rabu (6/08/2025) dan akan berlangsung selama empat (4) hari. Program ini tak sekadar melakukan pemeriksaan rutin, tetapi menyasar aspek penting seperti tes HIV, sifilis, tes urine narkoba bekerja sama dengan BNNK Mimika, serta skrining penyakit tidak menular dan infeksi lainnya. Dinas Kesehatan menggandeng sedikitnya 50 petugas kesehatan dari berbagai puskesmas di Mimika untuk melayani ratusan ASN yang tersebar di puluhan OPD. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat komprehensif. ASN yang mengikuti akan menjalani pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, screening Tuberkulosis (TB), malaria, serta tes urine untuk mendeteksi penggunaan narkoba. “Ini bukan hanya soal administrasi kesehatan, tetapi soal investasi jangka panjang dalam menjaga kinerja dan keselamatan kerja para ASN. Kami harap semua ASN memanfaatkan momen ini dengan baik,” ujar Feika. Pada hari pertama, terdapat empat OPD yang menjadi sasaran utama: Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). ASN dari OPD lain dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada hari-hari berikutnya. Dokter Anita Sanjaya, salah satu dokter yang bertugas dalam kegiatan ini, mengungkapkan bahwa hasil sementara menunjukkan cukup banyak ASN memiliki kadar kolesterol dan asam urat yang tinggi. “Temuan ini sangat penting sebagai alarm untuk memulai perubahan gaya hidup. Banyak ASN yang selama ini merasa sehat, ternyata memiliki kondisi yang bisa berisiko jika tidak ditangani,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini sebagai bentuk perlindungan diri terhadap potensi penyakit serius. Dokter Anita berharap ke depan, kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh pegawai hingga ke distrik-distrik. (Abim) 06 Agu 2025, 23:51 WIT
Kado HUT RI: 101 Pasangan di Mimika Resmi Menikah, Dapat Bonus Menginap Papuanewsonline.com, Timika – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan kado istimewa kepada 101 pasangan yang mengikuti kegiatan nikah massal dan isbat nikah terpadu di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (6/8/2025). Momen sakral ini bukan hanya menjadi peristiwa emosional bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan inklusif dari pemerintah daerah. Acara yang dihelat dengan nuansa kebangsaan dan kebersamaan ini melibatkan sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah distrik. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya hanya diakui secara agama atau adat. Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat begitu tinggi. Awalnya hanya ditargetkan 80 pasangan, namun jumlah peserta melonjak hingga 101 pasangan. "Ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas pernikahan secara negara, bukan hanya secara agama. Nikah massal ini adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam kehidupan pribadi warga, memberi kepastian hukum, dan membuka akses ke berbagai layanan sosial dan administrasi," ujar Slamet. Ia menambahkan, legalitas dokumen pernikahan juga menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas, seperti BPJS, akta kelahiran anak, hingga kepemilikan aset yang sah. Yang menarik, dalam kegiatan tersebut turut serta pasangan-pasangan dari berbagai rentang usia, bahkan ada pasangan lanjut usia yang telah hidup bersama puluhan tahun namun baru secara hukum diakui pernikahannya. Salah satunya adalah pasangan berusia 60 tahun yang mengikuti isbat nikah dengan wajah bahagia. "Ini bentuk penghargaan kita terhadap kesakralan pernikahan. Ada pasangan lansia yang tetap antusias karena ingin pernikahan mereka diakui negara. Itu luar biasa menyentuh," kata Slamet. Sebagai bentuk apresiasi dan simbol kebahagiaan, Pemkab Mimika juga memberikan hadiah spesial berupa voucher menginap di hotel-hotel lokal bagi pasangan yang ikut serta. Hal ini menambah kesan romantis dan memberikan ruang bagi pasangan untuk merayakan momen spesial mereka dengan lebih istimewa. "Kami ingin mereka tidak hanya mendapatkan akta nikah, tetapi juga kenangan manis dan rasa dihargai oleh negara," tambah Slamet. Kegiatan nikah massal ini tidak akan berhenti di Timika saja. Slamet menyampaikan bahwa ke depan, program serupa akan difokuskan di wilayah-wilayah yang aksesnya lebih sulit, seperti Kapiraya dan Potowayburu, khususnya untuk menyasar masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang belum terlayani secara optimal. "Langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pelayanan. Kita ingin semua warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap administrasi kependudukan," tuturnya. Nikah massal ini menjadi penegasan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal dokumen, tetapi juga tentang mengangkat martabat dan keadilan bagi setiap warga negara. (jidan)   06 Agu 2025, 23:39 WIT
Mendekati Hari Kemerdekaan Ke-80, Polda Maluku Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Papuanewsonline.com, Ambon - Peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2025 genap memasuki usia ke-80 tahun. Ini menjadi pengingat penting akan perjuangan panjang Para Pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa Para Pahlawan, tidak melupakan sejarah dan terus optimis berupaya untuk mengisi kemerdekaan.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. Menurutnya, kemerdekaan membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun negeri dengan kekuatan sendiri. Semangat ini mendorong inovasi, kerja keras, dan kontribusi nyata demi kemajuan serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Membangun bangsa Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Peningkatan pembangunan dalam aspek baik ekonomi, sosial dan budaya memerlukan kreativitas, karya dan juga inovasi. Untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, dibutuhkan adanya rasa persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara."Kami yakin seluruh masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama dalam memaknai kemerdekaan yang ke 80 tahun 2025, bagaimana bersama sama berupaya memajukan bangsa dan negara," ungkapnya, Rabu (6/8/2025). Kombes Rositah mengajak seluruh elemen masyarakat khsusunya di Maluku agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana falsafah hidup orang basudara yang telah diwariskan para leluhur, seperti potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng dipata dua, ain ni ain, kalwedo, dan masih banyak lagi."Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya di Maluku, tanah Para Raja-raja," ajaknya.Persatuan dan kesatuan penting dijaga dan terus digaungkan, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan, termasuk mensukseskan sejumlah program kemasyarakatan, salah satunya mewujudkan program Asta Cita Presiden RI. Polri, lanjut Kabid Humas, berkomitmen untuk terus mengawal program Asta Cita serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tujuan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045."Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewarnai kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan hari kemerdekaan dengan rasa syukur, mari mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025 sebagai simbol perjuangan, keberanian dan kesucian yang telah menjadi identitas dan semangat bangsa Indonesia," ajaknya. PNO-12 06 Agu 2025, 21:08 WIT
Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu Pada Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju Papuanewsonline.com, Serang - Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. PNO-11 06 Agu 2025, 18:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT