Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Dukung Swasembada Pangan, Polda Maluku Siap Mengikuti Arahan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK menyatakan Polda Maluku dan jajarannya siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam mendukung dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Wakapolda setelah mengikuti Arahan Kapolri melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (4/8/2025).Saat mengikuti Arahan Kapolri, Wakapolda Maluku didampingi Irwasda, para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Manager Operasional Perum BULOG Kanwil Maluku-Maluku Utara. Turut hadir para Kapolres dan PJU-nya dari daerah masing-masing.Kapolri dalam arahannya meminta jajarannya untuk memperkuat koordinasi lintas jajaran dalam menghadapi permasalahan aktual, khususnya dalam permasalahan pangan dan stabilisasi harga beras di berbagai daerah.Kapolri menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya melalui dukungan terhadap program-program strategis seperti Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Program SPHP yang dijalankan BULOG bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan distribusi, pendampingan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Oleh karena itu, Polri harus hadir dalam setiap upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, termasuk melalui pengamanan distribusi dan dukungan penuh terhadap gerakan pangan murah,” tegas Kapolri.Stabilisasi harga beras menjadi sorotan utama dalam rapat ini mengingat fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Selain menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, sinergi Polri–BULOG juga diarahkan untuk memastikan tidak ada kelompok atau individu yang mengambil keuntungan secara tidak sah dalam rantai pasok pangan nasional.Dengan semakin intensifnya pengawasan, diharapkan upaya stabilisasi harga dapat memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.Terkait hal itu, Wakapolda menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam menjalankan arahan Kapolri secara konsisten dan berkelanjutan. "Polda Maluku siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BULOG dan instansi terkait lainnya, dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan dengan optimal, serta menjaga stabilitas kamtibmas dan ekonomi masyarakat," katanya. PNO-12
05 Agu 2025, 15:57 WIT
Kapolri Teken MoU Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum. MoU ini merupakan perpanjangan, di mana dari nota kesepahaman sebelumnya, kali ini terdapat poin tambahan.“Hari ini kita telah melaksanakan perbaikan terkait dengan nota kesepahaman yang awalnya ada 6 poin, saat ini menjadi 7 poin, ditambah berbagai perubahan yang tentunya ini sangat relevan dengan kondisi yang ada,” ujar Jenderal Sigit di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (4/8/25).Dijelaskan Jenderal Sigit, nota kesepahaman ini perlu dilakukan utamanya untuk masalah kecepatan, pemanfaatan fasilitas, peningkatan SDM, dan mempermudah kerja-kerja di lapangan. Dengan adanya nota kesepahaman ini akan semakin baik, mudah, dan membuat tugas di bidang masing-masing lebih optimal.“Beberapa hal yang ada terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, terkait dengan MOU yang ada, ini tentunya juga akan mendukung kita menghadapi berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing yang saat ini terus meningkat, wisatawan mancanegara yang juga terus meningkat,” jelas Kapolri.Di tengah situasi global yang ada, ujar Kapolri, tentunya harus selalu ada kewaspadaan terhadap meningkatnya pekerja dan wisatawan asing. Sebab, di satu sisi mereka juga adalah spionase-spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia demi mengetahui, mempelajari, dan melakukan hal-hal berdampak kepada kestabilan keamanan dalam negeri.Lebih lanjut Kapolri menyampaikan, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga mengamankan wilayahnya. Di sisi lain, hal itu membuat negara lain menjadi lebih lemah.“Itu tentunya menjadi satu prinsip dalam hal bagaimana suatu negara harus bertahan dan tentunya kita harus mewaspadai hal tersebut,” ungkap Kapolri.Di bidang operasional dan penguatan kapasitas, ujar Kapolri, telah dilakukan perbaikan dalam bidang bantuan pengamanan, pemanfaatan sarana-perasarana, koordinasi dan pengawasan, setta peningkatan kapasitas SDM. Hal itu dilakukan karena beberapa kegiatan Polri juga beringgungan dengan Kementerian Impas.Dicontohkan Kapolri, saat menggeser napi-napi yang high risk di Nusa Kambangan, penanganan berbagai macam kerusuhan, dan tukar-menukar sarana serta perasarana manakala terjadi situasi kontingensi selalu dilakukan bersama Imipas. Hal itu dilakukan dengan tujuan semakin memperkuat hubungan antar institusi.Menurut Kapolri, sinergisitas merupakan kunci melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung program-program pemerintah pusat. Berbagai macam permasalahan, termasuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa dengan sinergitas.“Dengan penanda tanganan nota kesepahaman yang ada, tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Jenderal Sigit. PNO-12
05 Agu 2025, 14:36 WIT
Wakapolda Maluku Apresiasi Pelaksanaan Apel Pasukan Latihan SAR Laut Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, memberikan apresiasi atas pelaksanaan apel gelar pasukan latihan SAR Laut Tahun 2025.Apresiasi disampaikan Wakapolda saat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung di dermaga Irian, Lantamal IX Ambon, Senin (4/8/2025).Apel gelar pasukan latihan SAR dipimpin Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pimpinan instansi vertikal dan daerah."Kami memberikan apresiasi atas kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka pelatihan SAR Tahun 2025," kata Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni di sela-sela kegiatan.Menurutnya, pelatihan SAR penting dilakukan, mengingat geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang memiliki risiko tinggi dalam setiap pelayaran."Pelatihan SAR penting dilakukan sebagai upaya bersama dalam merespon situasi darurat atau bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perairan Maluku yang umumnya menggunakan transportasi laut," ungkapnya.Pelatihan SAR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel, kesiapan sarana prasarana, serta efektivitas sistem komando dan koordinasi dalam pelaksanaan operasi penyelamatan di laut.Sebelumnya, Pangkoarmada III dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, dan instansi pemerintah daerah, serta unsur maritim lainnya untuk menciptakan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan korban kecelakaan laut. Latihan yang dilaksanakan diharapkan menjadi wadah pembelajaran taktis dan teknis bagi para peserta dalam menghadapi medan tugas yang nyata.Wilayah laut Maluku yang luas, dengan kompleksitas geografis dan tingginya aktivitas pelayaran, memerlukan sistem tanggap darurat yang terpadu dan handal. Melalui latihan ini, diharapkan setiap unsur dapat memahami perannya masing-masing dalam struktur komando dan mampu bertindak secara cepat dan terkoordinasi dalam setiap misi SAR. PNO-12
05 Agu 2025, 14:14 WIT
Kemenko Polkam Harap PSU di Papua Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Tim pemantau yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan harapan besar agar pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua dapat berjalan lancar dan tuntas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan dalam
konferensi pers di Jayapura oleh Mayor Jenderal Heri Wiranto, Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri, usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan PSU
yang dilaksanakan atas arahan Menko Polkam Budi Gunawan pada Senin (4/8/2025). “Kami, tim pemantau dari Kemenko
Polkam, berharap agar seluruh kesiapan yang tadi disampaikan oleh penyelenggara
pemilu, termasuk pemerintah daerah, dapat terlaksana dengan baik mulai tanggal
6 Agustus dan terus berlanjut hingga pelaksanaan PSU selesai,” ujar Heri
Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau PSU. Kemenko Polkam juga menyoroti
pentingnya kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait
dengan logistik dan koordinasi anggaran. Heri mengungkapkan bahwa dukungan
anggaran dari pemerintah daerah sudah disiapkan sejak sebulan yang lalu,
sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mulai menjalankan fungsi
pengawasan di lapangan. Dalam aspek keamanan, Heri
memastikan bahwa aparat TNI-Polri telah siap mengamankan seluruh jalannya PSU.
Polda Papua dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa titik-titik rawan telah
dipetakan, dan langkah-langkah mitigasi telah disiapkan untuk mencegah potensi
gangguan. “Kerawanan yang ada sudah dibahas
dan diantisipasi dengan baik. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dalam
PSU ini dapat menjalankan proses sesuai aturan dan tidak ada hal-hal yang dapat
merugikan jalannya pemungutan suara,” tegas Heri. Ia juga menambahkan bahwa
keberhasilan PSU di Papua merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga
kualitas demokrasi. “Kami bertekad bahwa PSU yang dilaksanakan di Provinsi
Papua ini harus tuntas dan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Rakor Kesiapan PSU Papua dihadiri
oleh pejabat dari berbagai lembaga terkait, antara lain PJ Gubernur Papua,
Wakapolda Papua, Kabinda Papua, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua. (GF)
05 Agu 2025, 13:07 WIT
Sambut Panglima Koarmada III, Wakapolda: Selamat Datang di Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, menyampaikan selamat datang di Maluku, Bumi Raja-Raja kepada Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.Ucapan selamat datang disampaikan Wakapolda saat ikut melakukan penjemputan kedatangan Panglima Koarmada III yang baru tersebut di Base Ops Lanud Pattimura, Kota Ambon, Minggu (3/8/2025).Dalam penjemputan itu hadir sejumlah pejabat lainnya seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Maluku, Wakil Ketua III DPRD Maluku, Irdam Kodam XV/Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Danguspurla Koarmada III, Danlanud Pattimura Ambon dan lainnya."Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di Maluku," kata Wakapolda dalam kegiatan penjemputan Panglima Koarmada III di Base Ops Lanud Pattimura Ambon.Wakapolda mengungkapkan, Koarmada III dan Polda Maluku selama ini kerap berkoordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas. Ia juga memberikan apresiasi terhadap Guspurla yang selama ini terus mendukung tugas-tugas Kepolisian, khususnya dalam menjaga wilayah maritim Maluku."Kami berharap akan terus bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keutuhan NKRI di wilayah strategis Maluku yang dikenal sebagai Bumi Raja-Raja," harapnya. PNO-12
05 Agu 2025, 13:06 WIT
Hadiri Puncak Haul Buntet Pesantren, Kapolri: Peran Strategis Pesantren Bentuk Karakter Bangsa
Papuanewsonline.com, Cirebon - Pondok Buntet Pesantren kembali meneguhkan dirinya sebagai salah satu pilar ketahanan moral dan pendidikan nasional melalui peringatan Puncak Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon 1447 H / 2025 M, yang digelar Sabtu malam (2/8).Kegiatan tahunan yang telah menjadi tradisi lintas generasi ini dihadiri oleh ribuan santri, alumni, tokoh ulama, serta pejabat negara, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran pucuk pimpinan kepolisian negara tersebut menjadi simbol penghormatan institusi negara terhadap warisan keilmuan, spiritualitas, dan peran sosial pesantren.Pondok Buntet Pesantren, yang berdiri sejak abad ke-18 oleh tokoh ulama Keraton Kanoman Cirebon, Kyai Muqoyim, dikenal sebagai pesantren yang mengintegrasikan pendidikan salaf dan modern. Lebih dari 65 pondok dan lembaga pendidikan formal berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan Islam paling komprehensif di Indonesia.Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan Ketua MPR RI H. A. Muzani turut hadir memberikan sambutan dalam acara yang sarat nilai spiritual dan nasionalisme ini. Dalam pengajiannya, KH. Marzuqi Mustamar menyampaikan pentingnya menjaga warisan keilmuan pesantren dan terus membumikan Islam yang rahmatan lil ‘alamin di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, Pondok Buntet Pesantren hadir sebagai institusi penjaga nilai, pembentuk karakter bangsa, dan penyeimbang dalam kehidupan masyarakat. Kurikulum yang mengajarkan tafsir, hadits, fiqih, tasawuf, serta pendidikan umum dari TK hingga perguruan tinggi, menjadi bukti komitmen pesantren dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya alim, tetapi juga unggul dan kritis dalam menjawab tantangan zaman.Dalam sambutannya, Ketua YLPI Buntet Pesantren KH. Adib Rofiuddin Izza menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas perhatian dan dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama Kapolri. “Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya, terima kasih, beliau berbaik hati,” ungkapnya disambut haru para hadirin. Ia juga menegaskan bahwa pesantren tidak mengharap apa pun selain keutuhan bangsa dan negara. “Kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja, tidak lebih dari itu,” ucapnya, menggetarkan suasana malam haul yang penuh kehangatan.Kehadiran Kapolri dalam puncak haul ini juga menjadi pengingat bahwa kolaborasi ulama dan umara (pemimpin) adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Pesantren menjadi mitra strategis negara dalam membina umat dan menangkal berbagai bentuk radikalisme serta disintegrasi moral.Dengan mengusung semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, haul Pondok Buntet Pesantren 2025 bukan hanya menjadi refleksi masa lalu, tetapi juga proyeksi masa depan, tentang bagaimana pesantren tetap relevan, adaptif, dan menjadi pusat pencerahan di tengah perubahan zaman. PNO-12
05 Agu 2025, 10:28 WIT
Logistik PSU Papua Didistribusikan, Wamendagri Harap Berjalan Damai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas distribusi
logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut
dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari proses demokrasi
di Papua. Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya
pelaksanaan PSU yang penuh integritas dan tanggung jawab. "Pelaksanaan PSU
di Papua memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur
Indonesia," ujarnya. Ribka Haluk mengapresiasi
kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat
dalam mempersiapkan PSU. "Dengan semangat gotong royong dan koordinasi
lintas sektor, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi
pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat
demokrasi," tegasnya. Wamendagri Ribka Haluk juga
berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan integritas,
profesionalisme, dan keberanian moral, serta memastikan netralitas ASN.
"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada ruang bagi kesalahan,
pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU," kata
Wamendagri. Ia mengajak masyarakat Papua
untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dengan menggunakan hak pilih dengan bijak.
"Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan
bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ucapnya. Wamendagri Ribka Haluk menyadari
bahwa pelaksanaan PSU membutuhkan biaya dan waktu yang besar. "Setiap
rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun
jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan
kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,"
tegasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:43 WIT
ASN Papua Diminta Sukseskan PSU, Kobarkan Nasionalisme, dan Percepat Realisasi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
berperan aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera
dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi
Papua, Suzana D. Wanggai, saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor
Gubernur Papua, Senin (4/8/25). Dalam amanatnya, Pj. Sekda
menekankan bahwa partisipasi ASN dalam PSU adalah wujud tanggung jawab
konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih pemimpin yang akan memimpin
provinsi ini selama lima tahun ke depan. "Partisipasi ASN adalah wujud tanggung
jawab konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih Pemimpin kita 5 Tahun ke
depan," tegas Suzana Wanggai. Menjelang peringatan Hari Ulang
Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pj. Sekda juga mengimbau seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul
sebagai simbol semangat nasionalisme. "Walau terdapat keterbatasan
anggaran, semangat nasionalisme harus tetap dinyatakan secara simbolik dan
nyata," ungkapnya. Selain itu, Pj. Sekda
mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran yang masih rendah, baru
mencapai 43%. Dia meminta agar belanja dipercepat dan program disesuaikan
dengan dinamika yang ada. "Jangan memaksakan kegiatan yang tidak
memungkinkan. Fokus pada efisiensi dan efektivitas," jelasnya. Pj. Sekda juga menyoroti
pengelolaan media sosial yang bijak. Dia menekankan bahwa ASN perlu mengelola
akun media sosial secara profesional untuk mendukung citra positif pemerintah.
Pj. Sekda meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus melakukan
pendampingan kepada seluruh SKPD terkait pengelolaan media sosial mereka. "Sebagai instansi teknis,
Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk terus melakukan pendampingan
terhadap pengelola media sosial di seluruh SKPD," ujarnya. Di akhir amanatnya, Pj. Sekda
mengajak ASN untuk menjaga kekompakan dan kolaborasi antar OPD, mengingat kerja
kolaboratif adalah kunci kemajuan Papua. "Kerja kolaboratif adalah kunci
kemajuan Papua," tutup Suzana Wanggai. Pj. Sekda juga menyampaikan rasa
empati atas insiden kecelakaan yang dialami seorang ASN saat menuju apel dan
menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Sebagai bentuk perhatian, pagar
halaman kantor sementara tidak ditutup. "Disiplin penting, tapi
keselamatan jauh lebih utama," pungkasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:38 WIT
Pj Gubernur Papua Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan
efisiensi anggaran melalui apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar pada 4 Agustus 2025. Dalam
arahannya, Pj Gubernur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk memotong anggaran yang tidak esensial dan memfokuskan dana pada
program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kita harus melakukan efisiensi
anggaran yang ketat. Banyak anggaran yang sebenarnya tidak begitu penting dan
bisa dikurangi,” tegas Pj Gubernur dalam sambutannya. Fatoni mengungkapkan bahwa
kondisi keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Papua membuat efisiensi
menjadi langkah yang sangat diperlukan. Dengan memangkas anggaran yang tidak
prioritas, dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program-program pembangunan
yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan
infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. “Kita harus lebih fokus pada
program-program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,”
ujarnya. Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur
juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih detail dan terukur.
Dengan perencanaan yang matang, diharapkan tidak akan ada pembengkakan anggaran
dan pengalokasian dana akan lebih tepat sasaran. “Perencanaan anggaran harus lebih
detail dan terukur sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran,” ujarnya. Pj Gubernur Fatoni juga
menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
daerah. Semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dialokasikan akan digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan
masyarakat Papua. Fatoni berharap seluruh ASN di
Pemerintah Provinsi Papua dapat mendukung upaya efisiensi dan refocusing
anggaran ini, agar pelayanan publik bisa meningkat, serta kesejahteraan
masyarakat Papua dapat tercapai. “Saya berharap seluruh ASN dapat
mendukung penuh upaya efisiensi anggaran ini demi kemajuan Papua,” pungkasnya. Dengan langkah efisiensi yang
ketat, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk
pembangunan yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat. (jidan)
05 Agu 2025, 01:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
