Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Pemprov Papua Canangkan HUT ke-80 RI dengan Jalan Santai dan Donor Darah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik
Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua menggelar pencanangan resmi di halaman
Kantor Gubernur Papua, Jumat (1/8/2025). Acara tersebut disambut antusias oleh
ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, pelajar, tokoh
masyarakat, hingga komunitas olahraga. Rangkaian kegiatan diawali dengan
jalan santai, dilanjutkan senam bersama, donor darah, dan pembagian bendera
merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari “Gerakan Nasional Pembagian
10 Juta Bendera Merah Putih” yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang memimpin langsung kegiatan ini, menekankan
bahwa tema HUT RI ke-80 yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan
Indonesia Maju” menjadi pengingat pentingnya kebersamaan untuk membangun Papua
yang sehat, adil, dan sejahtera. “Kesejahteraan rakyat dimulai
dari masyarakat yang sehat. Itulah kenapa kegiatan ini menyentuh sisi olahraga
dan donor darah. Kesehatan adalah pondasi pembangunan,” ujar Suzana. Ia juga mengajak seluruh
masyarakat Papua untuk tidak melewatkan momentum demokrasi yang penting, yakni Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua
telah menetapkan hari tersebut sebagai hari libur resmi agar masyarakat bisa
fokus datang ke TPS. “Gunakan hak suara sesuai hati
nurani, jangan golput. Mari sukseskan PSU demi Papua yang lebih baik,” imbau
Suzana Wanggai. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:29 WIT
Pemprov Papua Serahkan 34 Unit Vsat Starlink dan 14 Indibiz untuk Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Pemerintah Provinsi Papua terus menggenjot transformasi digital dan pemerataan
akses internet di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Pada
kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen, Penjabat Gubernur Papua, Agus
Fatoni, secara simbolis menyerahkan bantuan 34 unit Vsat Starlink dan 14
perangkat Indibiz kepada pemerintah daerah setempat, Kamis (31/7/2025). Perangkat ini akan dipasang di
titik-titik strategis seperti sekolah, puskesmas, kantor distrik, dan rumah
ibadah yang selama ini mengalami kesulitan jaringan internet. Bantuan ini
diharapkan mampu menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta
mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut. “Saya harap perangkat ini
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Akses internet adalah kebutuhan
mendasar, bukan lagi pelengkap. Ia menjadi tulang punggung pendidikan, layanan
kesehatan, hingga pelaksanaan demokrasi yang transparan,” tegas Agus Fatoni. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto, menjelaskan bahwa Vsat Starlink
yang diberikan telah dilengkapi wallmount rack, router, dan access point agar
stabil dan menjangkau luas. Sementara itu, perangkat Indibiz disiapkan khusus
untuk menunjang Wi-Fi publik di rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya di
daerah perkotaan Yapen. “Teknologi VSAT adalah solusi
utama di tengah kondisi geografis Papua yang kompleks. Program ini akan kami
lanjutkan di semua kabupaten/kota agar tidak ada satu pun masyarakat Papua yang
tertinggal dari kemajuan digital,” ujarnya. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:54 WIT
PJ Gubernur Papua Kunjungi Puskesmas Kosiwo, Salurkan Susu dan Vitamin untuk Anak-anak
Papuanewsonline.com, Serui –
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama Penjabat Ketua TP PKK, Tyas A.
Fatoni, melakukan kunjungan kerja penuh makna ke Puskesmas Kosiwo, Distrik
Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada Kamis (31/7/2025). Dalam lawatannya ke
daerah terpencil tersebut, Fatoni membawa harapan dan bantuan langsung berupa 44.000
kelambu, 1.000 susu dan nutrisi anak, serta vitamin A dan B untuk balita, ibu
hamil, dan remaja putri. “Semoga ini bermanfaat dan
membuat kita semua makin sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa jadi SDM
Papua yang unggul, cerdas, dan berkarakter,” ujar Fatoni dalam sambutannya. Kunjungan ini menjadi simbol
komitmen nyata Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses kesehatan
hingga ke pelosok dan membangun fondasi kesehatan yang kokoh demi generasi masa
depan Papua. Fatoni juga menekankan pentingnya
menjaga stabilitas dan keamanan wilayah sebagai syarat utama pembangunan. “Kondisi kondusif harus terus
kita jaga. Kalau aman, pembangunan lancar, ekonomi bergerak, dan Papua semakin
sejahtera,” imbuhnya. Turut hadir dalam kunjungan
tersebut, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, yang mengapresiasi perhatian
Pemprov Papua terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Kami punya 17 distrik dan setiap
distrik memiliki Puskesmas. Kehadiran bapak gubernur sangat memotivasi dan
menunjukkan bahwa Kosiwo juga penting bagi pembangunan Papua,” ucap Benyamin. Kunjungan ke Puskesmas Kosiwo ini
bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari langkah nyata dan terukur dalam
memperkuat pelayanan kesehatan primer di Papua—khususnya daerah kepulauan dan
terluar—guna memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari layanan
dasar, terutama anak-anak dan ibu hamil. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:40 WIT
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemda Mimika Gratiskan BPHTB dan PBG untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabar gembira bagi masyarakat Mimika berpenghasilan rendah! Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya mendukung program nasional 3
Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya dengan
memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada warga yang masuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Bupati Mimika Nomor 4 dan 5 Tahun 2025, sebagai bentuk konkret pemda dalam
mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang
mampu. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, sebanyak 168 warga Mimika
telah menerima manfaat pembebasan BPHTB, dan jumlah ini terus bertambah setiap
pekan. “Data kami laporkan langsung ke
Kementerian Dalam Negeri setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat
dan program berjalan serius, bukan sekadar wacana,” ujar Dwi saat dikonfirmasi
pada Kamis (1/8/2025). Program ini menyasar warga yang
belum memiliki rumah dan memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:
Penghasilan maksimal Rp10,5 juta per bulan bagi
yang belum menikah
Maksimal Rp12 juta per bulan untuk yang sudah
berkeluarga
Luas rumah maksimal 36 meter persegi dan tanah
maksimal 48 meter persegi (rumah swadaya)
Lokasi bukan di atas lahan pertanian
Sertifikat tanah atas nama sendiri dan dilampiri
dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keterangan penghasilan dari
kepala kampung
Tak hanya pembebasan pajak, Pemda
Mimika juga menyederhanakan prosedur pengajuan agar warga tidak kesulitan
mengakses bantuan ini. “Kami ingin pastikan masyarakat
mudah mengakses haknya. Jangan sampai hanya karena proses rumit, orang kecil
tidak bisa punya rumah,” tegas Dwi. Langkah ini diharapkan mendorong
percepatan pembangunan hunian layak di Mimika, sekaligus mendukung program
nasional dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan sinergi antara pusat dan
daerah, rumah bukan lagi mimpi—tapi hak yang nyata untuk setiap warga Mimika.
(Jidan)
01 Agu 2025, 22:42 WIT
Prabowo Pimpin Rapat Ekonomi Strategis di Hambalang: Bahas Ketahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Di
tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto
memimpin rapat penting bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya,
Hambalang, Bogor, Kamis (31/07/2025). Pertemuan strategis ini membahas arah
kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, serta langkah konkret yang harus diambil
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam rapat tersebut, DEN
melaporkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian ekonomi
tertinggi dalam sejarah, yang dipicu oleh tensi geopolitik, perubahan iklim,
hingga disrupsi teknologi dan pasar keuangan global. Meski tantangan
membayangi, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tetap menguat. “Kita harus siaga, tapi jangan
kehilangan arah. Justru dalam krisis seperti ini, bangsa besar menunjukkan
kepemimpinannya,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya. Prabowo menekankan pentingnya antisipasi
dini dan respon terukur terhadap perubahan global yang cepat. Ia
menginstruksikan agar kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada sektor-sektor
strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah
keberhasilan Indonesia dalam menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat,
yang membuka peluang besar untuk peningkatan ekspor produk padat karya dan
masuknya investasi baru. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi
domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Presiden juga kembali menegaskan
urgensi deregulasi dan penyederhanaan birokrasi, agar proses investasi lebih
cepat dan efisien. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan daya saing tinggi. “Dunia berubah cepat. Kita tidak
bisa berjalan lambat,” tegas Prabowo. Rapat ini menunjukkan komitmen
pemerintahan Prabowo untuk secara aktif merespons tantangan global, sekaligus
merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan zaman. (Ning)
01 Agu 2025, 21:00 WIT
Polda Maluku Komitmen Sukseskan Program E-Monev KIP 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan program E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.IK, usai mengikuti video conference terkait persiapan pelaksanaan E-Monev KIP yang digelar Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (31/7/2025).Vicon yang diikuti Kombes Rositah, didampingi dua staf Subid PID Bid Humas Polda Maluku dari ruang kerjanya ini dipimpin oleh Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko."Bidang Humas Poda Maluku siap mensukseskan program E-Monev KIP Tahun 2025, dan siap melaksanakan arahan dari Divisi Humas Polri," kata Kombes Rositah.Sebelumnya, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam arahannya meminta dukungan seluruh Bidang Humas Polda jajaran. Semua jajaran diminta memberikan data untuk kesiapan pelaksanaan penilaian oleh KIP Pusat."Kami sangat berharap dukungan datanya. Kami melihat masih banyak data yang belum terisi. Mulai bulan ini kita sudah harus persiapan untuk verifikasi penilaian KIP Pusat. Mari kita saling mendukung untuk penilaian kita yang terbaik sebab mempertahankan itu lebih sulit dari pada kita merebut," tegasnya.Brigjen Trunoyudo juga meminta seluruh Polda jajaran untuk menyampaikan unit pelayanan informasi pada ruang SPKT di masing-masing Polda atau Polres. Ini untuk memudahkan pelayanan informasi. "Rekan-rekan Humas jajaran agar dapat menyiapkan ruang pelayanan informasi dengan memanfaatkan ruang SPKT yang ada di Polda atau Polres, Saya melihat masih ada Polda dan Polres yang belum menyiapkan ruang pelayanan informasi ini," harapnya. PNO-12
01 Agu 2025, 20:00 WIT
Bidang Propam Polda Maluku Laksanakan Monev Triwulan II Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II Tahun 2025.Kegiatan yang dihelat di Rupattama Polda Maluku, Kamis (31/7/2025), ini dipimpin oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. Ia didampingi Kasubbid Wabprof dan Kasubbid Provos serta dihadiri seluruh personel Bid Propam Polda Maluku.Kabid Propam dalam arahannya menyampaikan pesan dari Kadiv Propam Polri yang menekankan pentingnya standarisasi protokol respon cepat terhadap setiap laporan pelanggaran anggota. Jajaran Propam juga diharapkan melakukan penguatan mekanisme pengawasan internal yang proaktif. Tak hanya itu, Kadiv Propam Polri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus sensitif, serta membangun sinergi dengan Kompolnas sebagai bagian dari penguatan pengawasan eksternal yang lebih efektif.Kabid Propam menegaskan, dalam penanganan kasus yang menjadi sorotan publik, seluruh personel Propam diharapkan memahami dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan profesional. "Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran anggota. Penanganan kasus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disertai pendekatan humanis guna memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegasnya.Kegiatan monev yang dilakukan menjadi bagian dari komitmen Bid Propam Polda Maluku untuk terus memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan integritas anggota, serta memastikan pelayanan Polri yang bersih, responsif, dan berorientasi pada keadilan. PNO-12
01 Agu 2025, 19:11 WIT
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
