Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
RDP Komisi III DPRK Mimika Ungkap Fakta Miris di Distrik Hoya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan empat kepala
distrik kembali membuka realita miris pelayanan pemerintahan di daerah
pedalaman. Salah satunya, Distrik Hoya, hingga kini belum memiliki kantor fisik
untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kepala Distrik Hoya, Yeteni
Tabuni, dalam RDP yang berlangsung Senin (15/9/2025), memaparkan bahwa kondisi
ini membuat 45 pegawai distrik lebih banyak beraktivitas di Timika, pusat
pemerintahan kabupaten. Hal itu terjadi bukan karena kelalaian, melainkan
karena tidak adanya fasilitas kantor yang layak untuk bekerja. “Pegawai distrik tetap digaji
oleh negara, tetapi tanpa kantor yang memadai, mereka akhirnya beraktivitas
lebih banyak di Timika,” jelas Yeteni Tabuni. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan pemerintahan di Hoya akan terus terhambat
jika tidak segera ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mimika. “Ini persoalan serius. Kita tidak
bisa menyalahkan para pegawai, karena faktanya memang kantor distrik tidak ada.
Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ujar Herman usai RDP yang digelar di
Aula DPRK Mimika. Selain ketiadaan kantor, kendala
transportasi menjadi isu besar lainnya. Akses menuju Distrik Hoya hanya dapat
ditempuh melalui jalur udara, dengan biaya perjalanan fantastis, mencapai Rp180
juta sekali penerbangan. Biaya tinggi ini bukan hanya membebani pemerintah,
tetapi juga menghambat mobilitas pegawai serta pelayanan dasar bagi masyarakat. “Kendala transportasi inilah yang
hari ini kami dengar langsung, dan ini akan kami dorong ke Pemkab agar segera
ada solusi yang nyata,” tegas Herman. Meski demikian, Kepala Distrik
Hoya melaporkan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya relatif kondusif. Layanan
pendidikan pun berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas. Namun, pelayanan
kesehatan disebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah. RDP ini menjadi momentum penting
untuk mengevaluasi arah pembangunan di Mimika, terutama di wilayah pedalaman
yang kerap tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar. Herman Gafur menutup
pernyataannya dengan harapan besar agar hasil pertemuan ini tidak berhenti di
meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. “Kami berharap RDP ini
benar-benar menjadi bahan evaluasi dan langkah awal demi kelancaran layanan
pemerintahan di Distrik Hoya,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF.
16 Sep 2025, 13:26 WIT
Rp600 Juta Dana Desa di Nawaripi Hasilkan Pembangunan Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika melakukan
monitoring langsung penggunaan dana desa di Kampung Nawaripi, Senin
(15/9/2025). Agenda ini difokuskan pada evaluasi realisasi program tahun
anggaran 2024 sekaligus pengecekan progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dalam kesempatan itu, tim DPMK
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah kampung berdasarkan usulan
program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)
tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Kepala Kampung Nawaripi, Norman
Ditubun, menegaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hasil pembangunan, kata dia, bisa disaksikan langsung oleh
masyarakat di lapangan. “Semua program yang diusulkan
melalui Musrenbang dan dikerjakan dalam APBK 2024 sudah terealisasi dengan baik
di lapangan,” ujar Norman. Total dana desa yang dikucurkan
ke Nawaripi pada tahun 2024 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut dibagi rata ke
20 RT, masing-masing menerima Rp30 juta. Khusus 4 RT yang dihuni warga asli
Kamoro, alokasi anggaran diprioritaskan untuk rehabilitasi rumah, termasuk
penggantian pintu, jendela, hingga pengecatan rumah warga. Program ini menjadi bukti nyata
bahwa dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama
dalam meningkatkan kualitas hunian warga asli Kamoro. Ke depan, Norman menyampaikan
bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK)
melalui pengembangan wisata lokal di kawasan Mile 21 dan Gua Maria Pelindung
Abadi. “Kalau sudah ada pendapatan asli
yang masuk, saya pasti akan kembalikan dana desa, biar bisa diserahkan ke
kampung lain,” ucap Norman optimistis. Selain sektor wisata, BUMDes
Nawaripi juga akan dilibatkan sebagai pengelola dengan menawarkan harga
terjangkau bagi masyarakat. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan ekonomi
warga sekaligus memperkuat pendapatan asli kampung. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:19 WIT
Polda Metro Jaya: Kebebasan Berpendapat di Jamin, Namun Perusuh di Pidana
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu bukan menyasar para pendemo, melainkan individu-individu yang terbukti melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.Penegasan ini disampaikan oleh Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dalam sesi doorstop bersama media, Senin (15/9). Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin dan dihormati, selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.“Yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Yang kami pidanakan adalah perusuh, perusak, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” ujar Brigjen Pol Ade Ary.Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kelompok massa aksi yang telah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak kepolisian sebelum menyampaikan aspirasinya.“Dari beberapa massa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu keteladanan yang baik. Beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh saudara-saudara kami,” katanya.Menurut Brigjen Pol Ade Ary, langkah preemtif dilakukan sejak awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.“Kegiatan himbauan dan penangkalan itu bagian dari tindakan preemtif. Saat ada pemberitahuan, penanggung jawab atau korlap datang ke kantor kepolisian, komunikasi dijalin. Kami sampaikan imbauan agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, bersih, dan sopan,” jelasnya.Lebih lanjut, Brigjen Pol Ade Ary menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap para tersangka kerusuhan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.“Penyidikan dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tentu mengedepankan prinsip proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekarang sudah masuk tahap penyidikan karena sudah ada tersangka yang ditahan,” ungkapnya.Penyidik, kata dia, masih terus mencocokkan keterangan saksi dengan tersangka, barang bukti, serta lokasi kejadian guna mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi.“Penyidikan adalah proses untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan siapa yang patut disangka. Saat ini penyidik terus bekerja, dan dalam waktu dekat akan dilakukan rilis resmi,” tambahnya.Untuk merespons kekhawatiran masyarakat soal kabar orang hilang pasca kerusuhan, Polda Metro Jaya telah membuka Posko Pengaduan Orang Hilang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.“Kami membuka posko ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian. Masyarakat bisa melaporkan keluarga yang hilang ke hotline 0812-8559-9191. Posko ini beroperasi 24 jam,” terang Brigjen Pol Ade Ary.Polda Metro Jaya juga menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Komnas HAM, Pemprov DKI, dan stakeholder lainnya guna mempercepat proses identifikasi dan pelaporan kepada publik.“Mindset kami: orang hilang adalah saudara kami juga. Kami akan bantu menelusuri dan memberikan informasi secepat mungkin,” tegasnya.Menanggapi adanya keterlibatan anak-anak dalam aksi beberapa waktu lalu, Brigjen Pol Ade Ary menjelaskan bahwa sebagian dari mereka diamankan untuk keselamatan karena tidak ada pendampingan orang dewasa.“Anak-anak itu kami amankan untuk dicegah agar tidak berada di lingkungan yang membahayakan. Banyak yang terpengaruh oleh provokasi dari media sosial dan pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.“Kami imbau agar kita semua bijak bermedsos. Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara, tapi mari kita jaga ketertiban bersama,” tutup Brigjen Pol Ade Ary. PNO-12
16 Sep 2025, 07:57 WIT
182 Personil Polda Maluku Terpilih Mengikuti Seleksi Pendidikan Polri 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 182 personel Polda Maluku dari berbagai satuan mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Terpadu Pendidikan Pengembangan Karir Polri Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh SDM Polri di Jakarta, dan diikuti seluruh Polda jajaran, termasuk Polda Maluku.Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (15/9/2025) di Mapolda Maluku, dan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Djemy Junaidi, S.I.K., serta Kabid Keuangan Polda Maluku. Hadir pula para pengawas internal dan eksternal seleksi, serta panitia pelaksana dari Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Melalui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah, seluruh peserta, panitia, dan pengawas seleksi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam proses seleksi.Adapun rincian peserta seleksi terpadu dari Polda Maluku yang mengikuti kegiatan ini meliputi:3 personel Pamen mengikuti seleksi Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangti)8 personel mengikuti seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen)48 personel Bintara mengikuti seleksi Perwira Alih Golongan (PAG)123 personel Tamtama, terdiri dari satuan Brimob dan Polairud, mengikuti seleksi Sekolah Bintara Polri T.A. 2025Dalam kegiatan ini, seluruh peserta bersama panitia dan pengawas juga mengulangi pembacaan sumpah dan janji seleksi yang dipimpin langsung oleh panitia Pakta Integritas dari SDM Polri.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan seleksi pendidikan pengembangan Polri tahun 2025 dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi. PNO-12
16 Sep 2025, 07:33 WIT
Yusril Tegaskan Pemerintah Hormati Tim Independen HAM
Papuanewsonline.com, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza
Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh inisiatif enam lembaga
negara bidang HAM yang membentuk tim independen pencari fakta atas ekses demo
akhir Agustus 2025. Menurut Yusril, pembentukan tim
independen tersebut murni lahir dari lembaga-lembaga negara yang memiliki
mandat konstitusional. “Bahwa kemudian enam Lembaga Negara HAM itu membentuk
tim independen pencari fakta terkait ekses dan penanganan demo yang berujung
ricuh, hal tersebut adalah sepenuhnya inisiatif mereka sebagai lembaga negara
independen, tanpa ada dorongan apalagi arahan dari Presiden atau Pemerintah,”
tegas Yusril saat menyampaikan keterangan resminya di hadapan awak media. Yusril mengingatkan, hal serupa
sebelumnya juga disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rapat
koordinasi penanganan ekses demo yang digelar di kantor Kemenko Kumham Imipas
pekan lalu. Dalam rapat itu hadir sejumlah komisi terkait serta LPSK, kecuali
Ombudsman. Dalam forum tersebut,
masing-masing lembaga menyampaikan langkah konkret, mulai dari kunjungan ke
daerah terdampak hingga penyelidikan awal. “Komnas HAM pun menegaskan tengah
melakukan penyelidikan sesuai kewenangan undang-undang,” tambahnya. Adapun enam lembaga negara
independen yang tergabung dalam tim pencari fakta tersebut meliputi: Komnas
HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman
Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta
Komisi Nasional Disabilitas (KND). “Semua lembaga ini dibentuk
dengan undang-undang. Karena itu, ketika kami mengundang mereka ke rakor,
Kemenko Kumham Imipas betul-betul hanya melakukan koordinasi tanpa memberi
arahan. Pemerintah menghormati independensi mereka,” jelas Yusril. Lebih lanjut, Yusril menegaskan
bahwa tim independen bentukan enam lembaga HAM berbeda dengan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) yang sempat diusulkan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin, saat bertemu Presiden bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana
Negara. “Berdasarkan pengalaman masa
lalu, pembentukan TGPF biasanya dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres),
yang menetapkan keanggotaan, tugas, serta jangka waktu kerja tim. Jadi
posisinya berbeda,” terang Yusril. Terkait apakah Presiden akan
menganggap cukup tim independen bentukan lembaga HAM atau akan membentuk TGPF,
Yusril menegaskan hal itu sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara. “Saya tidak berani mendahului
beliau. Sampai detik ini, ketika Presiden sudah kembali dari Qatar, kami belum
menerima arahan mengenai hal itu,” pungkas Yusril. Dengan pernyataan ini, pemerintah
menegaskan posisinya sebagai pihak yang menghargai independensi lembaga HAM,
sekaligus membuka ruang koordinasi apabila Presiden memutuskan langkah baru
dalam penanganan ekses demo akhir Agustus lalu.(GF)
15 Sep 2025, 20:39 WIT
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Polri Cegah Konflik Meluas Dalam Aksi Demonstrasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota belakangan ini.Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai langkah taktis kepolisian mampu mencegah potensi konflik horizontal dan tindakan anarkistis yang lebih besar, meski aksi-aksi tersebut diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa.“Kami mengapresiasi kinerja Polri terutama dalam penanganan aksi demo yang terjadi. Meski ada tragedi memilukan, kerja-kerja taktis Polri dalam menghadapi aksi yang ditunggangi banyak kepentingan tetap bisa dikendalikan dengan baik,” kata Dzulfikar, Sabtu (13/9).Pria yang juga menjabat Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia ini menyebut eskalasi kerusuhan di sejumlah kota menunjukkan adanya infiltrasi agenda politik dari pihak-pihak tertentu. Menurutnya, dalam kondisi tersebut Polri tetap berhasil menjaga situasi agar tidak semakin memburuk.“Kerusuhan yang terjadi jelas sudah disusupi agenda politik, bukan lagi semata tuntutan rakyat. Di titik inilah kita melihat kerja Polri patut diapresiasi karena mampu menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk,” lanjutnya.Dzulfikar juga menyoroti respons cepat Polri dalam menangani dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum anggotanya. Ia menilai proses hukum terhadap kasus polisi yang menabrak pengemudi ojek online berjalan transparan dan memberi kepastian hukum.“Kami melihat Polri juga sigap menindak anggotanya yang bertindak di luar SOP. Contohnya kasus polisi yang menabrak ojol bisa ditangani dengan cepat dan transparan. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya.Lebih lanjut, Dzulfikar mendorong Polri untuk menuntaskan penyelidikan terhadap aktor intelektual atau dalang kerusuhan demi memastikan tragedi serupa tidak terulang.“Kami mendorong Polri segera menuntaskan penyelidikan atas dalang kerusuhan yang menelan korban jiwa. Namun di sisi lain, kami berharap Polri bisa tegas membebaskan demonstran yang agenda perjuangannya tulus untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” ucapnya.Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.“Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen untuk tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Mari kita dukung setiap kebijakan negara yang bertujuan mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa,” tutur Dzulfikar. PNO-12
15 Sep 2025, 12:10 WIT
Gelar Forum Belajar Bersama, Polri Hadirkan Prof. Mahfud MD dan Komjen Chryshnanda
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat, 12 September 2025 Kegiatan ini dipimpin Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto dan diikuti lebih dari 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian.Forum menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD dan Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.Dalam paparannya, Komjen Chryshnanda menekankan pentingnya transformasi pendidikan Polri berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban. “Polri harus mampu membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital serta post-truth. Smart policing dan media policing adalah kunci, namun yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” ujarnya.Sementara itu, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan moril anggota Polri yang kerap menghadapi tekanan publik dan media sosial. “Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” tegasnya.Forum ini menjadi wadah refleksi untuk memulihkan semangat, memperkuat profesionalisme, dan meneguhkan komitmen Polri sebagai institusi penegak hukum yang tegas sekaligus humanis, demi memperkokoh kepercayaan publik dan menjaga keutuhan NKRI. PNO-12
15 Sep 2025, 11:59 WIT
Bhabinkamtibmas Tulehu Sosialisasikan UU PKDRT
Papuanewsonline.com, Tulehu – Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, diajak untuk dapat memerangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Ajakan tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Negeri Tulehu, Aipda M. Kasim Tuasamu, saat memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sosialisasi UU PDKRT yang dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan elemen masyarakat setempat dilaksanakan di Gedung Ramean Negeri Tulehu, Sabtu, 13 September 2025.Aipda Kasim Tuasamu berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Secara komprehensif, Aipda Kasim memaparkan mengenai berbagai bentuk kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT. Diantaranya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, beserta sanksi pidana yang berlaku."Kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang merupakan tindak pidana dan harus kita lawan bersama. Melalui sosialisasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat Negeri Tulehu untuk berani melapor jika mengetahui atau mengalami kekerasan," tegasnya. Polri, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, kata Aipda Kasim, akan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban Tindak Pidana KDRT. Sosialisasi UU PDKRT mendapat antusiasme peserta. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Ini menandai tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu KDRT, sehingga menunjukkan keberhasilan sosialisasi dalam membuka ruang diskusi yang konstruktif.Sinergitas Tiga Pilar dan Elemen Masyarakat.Sosialisasi UU PDKRT turut dihadiri Raja Negeri Tulehu, Babinsa Negeri Tulehu, Kepala Dusun se-Negeri Tulehu, Ketua RT masing-masing dusun, serta perwakilan dari Relawan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak Maluku Tengah. Kehadiran para pilar ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, dan pemerintah desa dalam menjaga kamtibmas.Raja Negeri Tulehu menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bhabinkamtibmas. "Kami mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi warga, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Mari kita jadikan Negeri Tulehu sebagai wilayah percontohan yang bebas dari kekerasan," ujar Raja Negeri Tulehu.Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya dan dampak negatif KDRT semakin meningkat, serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga. PNO-12
15 Sep 2025, 11:50 WIT
Kapolda Hadiri Musda IMM Wilayah Maluku ke XIV
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto SH., SIK., M,Si menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Mahasiswa Muhamadiah (IMM) Wilayah Maluku ke XIV, Sabtu (13/9/2025).Saat menghadiri kegiatan yang dihelat di gedung Ashari Alfatah, kota Ambon, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Kabid Humas, dan Kabid Hukum serta Wakapolresta Ambon.Pembukaan Musda IMM Wilayah Maluku ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Kapolda Maluku, Ketua PW Muhammadiyah Maluku, dan Ketua DPD IMM Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku menerima plakat sebagai cendramata yang diserahkan oleh Ketua IMM Wilayah Maluku.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda IMM wilayah Maluku ke XIV. "Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda IMM Maluku. Semoga IMM dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan berakhlak mulia," kata Kapolda di sela-sela kegiatan.Sebagai organisasi kemahasiswaan, Kapolda berharap IMM dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mencerdaskan anak bangsa, serta menjadi pelopor keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Maluku.Selama ini, kata Kapolda, Polda Maluku terus berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan semua organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, termasuk IMM dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.Keamanan, kata Kapolda, merupakan modal utama kemajuan suatu daerah. Olehnya itu, keamanan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawatnya dengan baik."Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi membawa perubahan untuk Maluku yang aman, yang damai, membangun Maluku yang jauh lebih maju lagi. Maluku tarus biking bae, Basudara tarus biking bae," pungkasnya. PNO-12
15 Sep 2025, 10:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
