Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Meriahkan HUT Polwan Ke-77, Kapolda Maluku: Jadilah Sosok Humanis dan Menginspirasi
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., hadir langsung dan turut mendonorkan darah dalam rangkaian kegiatan kemanusiaan memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Wanita (Polwan) ke-77, yang digelar di Ruang Sagu, Gedung Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, pada Kamis (11/09/2025).Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari pengabdian nyata Polwan Polda Maluku kepada masyarakat, sejalan dengan tema nasional peringatan HUT Polwan ke-77: “Polri untuk Masyarakat”.Dalam keterangannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Polwan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, tidak hanya dalam aspek keamanan, namun juga dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.“Saya pribadi ikut mendonorkan darah hari ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Polwan. Ini bukan hanya simbolik, tapi bentuk nyata dari semangat melayani dan peduli,” ungkap Irjen Pol. Dadang Hartanto.“Saya berharap Polwan Polda Maluku terus menunjukkan jati diri sebagai sosok yang profesional, humanis, dan menginspirasi. Jadilah pelindung masyarakat yang hadir dengan empati, yang tak hanya menjaga keamanan, tapi juga menguatkan solidaritas sosial,” tambahnya.Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 50 kantong darah yang akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah tersebut.Selain Kapolda, turut hadir dan berpartisipasi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Maluku, Pakor Polwan, pengurus daerah Bhayangkari Maluku, serta seluruh personel Polwan Polda Maluku.Melalui momentum ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Semangat ini juga sejalan dengan pesan moral yang digaungkan Kapolda melalui tagar #MalukuTarusBikingBae dan #BasudaraTarusBikingBae sebuah ajakan untuk terus berbuat baik dan menjaga kebersamaan di Tanah Maluku. PNO-12
12 Sep 2025, 12:26 WIT
Dukung Transformasi Polri, Wakapolda Maluku Ikuti Forum Belajar Bersama ICITAP
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan Transformasi Polri yang Presisi melalui peningkatan kapasitas personel di berbagai lini. Hal ini tercermin dalam partisipasi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, dalam Forum Belajar Bersama.Forum belajar bersama mengusung tema Patroli Presisi. Kegiatan yang digelar secara daring, diikuti Wakapolda dari ruang vicon lantai 2 Mapolda Maluku, Kamis (11/9/2025). Hadir Karo SDM, Kabid TIK, Kasubdit Wisatawa Dit Pamobvit, Kasubbagrenmin Biroops, Kabagops Dit Lantas, Kasubbaminopsnal Bagbinopsnal Dit Samapta, Ps Paur Siwasjaspam Dit Binmas, serta Kapolres/ta dan para Kabag SDM, Kabagops, Kasatsamapta, Kasatlantas, dan Kasatbinmas di polres masing-masing.Kegiatan forum belajar bersama menghadirkan narasumber dari International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman tentang konsep Patroli Presisi, yang merupakan salah satu turunan dari program prioritas Kapolri dalam mewujudkan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). Patroli Presisi tidak lagi dipandang sekadar rutinitas lapangan, melainkan instrumen penting dalam memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis, berbasis data, dan ditopang teknologi modern.Dalam paparannya, ICITAP menekankan bahwa patroli di era digital harus adaptif terhadap tantangan keamanan kontemporer. Mulai dari peningkatan kapasitas personel dalam penggunaan perangkat teknologi komunikasi dan informasi, sistem pemetaan kerawanan berbasis data, hingga mekanisme respon cepat terhadap dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.Keterlibatan ICITAP dalam forum ini menunjukkan adanya kolaborasi internasional yang erat dalam mendukung reformasi Polri. Sebagai lembaga di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berfokus pada pelatihan dan asistensi teknis kepolisian di berbagai negara, ICITAP memberikan perspektif global mengenai bagaimana patroli modern dapat dijalankan dengan mengutamakan profesionalisme, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.ICITAP menekankan pentingnya sinergi antara patroli fisik di lapangan dengan sistem komando dan kendali yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, pola kerja kepolisian tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi ancaman dan risiko keamanan di masyarakat.Melalui forum ini, jajaran Polda Maluku diharapkan mampu menginternalisasi paradigma baru dalam pelaksanaan patroli. Wilayah Maluku yang memiliki karakteristik kepulauan, kompleksitas sosial, dan dinamika keamanan yang unik, memerlukan model patroli yang adaptif, terukur, serta berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan forum belajar bersama dengan tema Patroli Presisi. Ia mengaku kegiatan ini penting sebagai bagian dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Maluku tetap kondusif."Kami berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan tugas dan tanggungjawab personel dalam mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan di tengah masyarakat, sehingga terciptanya Maluku yang aman dan kondusif," harapnya. PNO-12
12 Sep 2025, 11:56 WIT
Polwan Satgas Ops Damai Cartenz Tunjukkan Sentuhan Humanis di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dalam rangka memperkuat pendekatan humanis kepada personel dan masyarakat di wilayah penugasan, Polwan Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan kegiatan di Posko Satgas Tindak ODC Sektor Puncak Jaya pada Rabu (10/9/2025) pukul 10.00 WIT.Kegiatan ini diikuti oleh Ipda dr. Shintia Novotna Katoda, M.Kes., selaku PA Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz, bersama Bripka Ita Somboalo dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz. Melalui momen ini, Polwan tidak hanya hadir sebagai pelindung, tetapi juga memberikan keteladanan serta kedekatan emosional yang menumbuhkan rasa kebersamaan.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peran Polwan dalam misi operasi sangat penting untuk membangun komunikasi yang lebih hangat.“Polwan memiliki sentuhan humanis yang mampu mendekatkan kami dengan masyarakat maupun personel di lapangan. Kehadiran mereka menjadi jembatan yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman,” tegasnya.Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa Polwan berperan strategis dalam memperkuat semangat personel.“Polwan memberikan energi positif, baik melalui pelayanan kesehatan, komunikasi, maupun interaksi sosial. Kehadiran mereka selalu menjadi penyemangat di tengah tantangan tugas,” ujarnya.Dengan adanya kegiatan ini, Satgas Ops Damai Cartenz berharap sinergi antara personel dan masyarakat semakin terjalin erat. Pendekatan humanis yang ditunjukkan Polwan diharapkan mampu membangun kepercayaan, menumbuhkan rasa aman, serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya pemeliharaan situasi kamtibmas di wilayah Papua. PNO-12
12 Sep 2025, 11:31 WIT
ASN Papua di Luar Daerah Wajib Urus Mutasi, Jika Tidak Gaji Dihentikan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengambil langkah tegas untuk menertibkan
tata kelola kepegawaian. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua yang kini
bekerja di luar wilayah Papua diberi tenggat waktu hingga Senin, 15 September
2025 untuk mengurus kepindahan administratif. Jika tidak, pembayaran gaji dan
tunjangan mereka akan dihentikan mulai Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Penjabat
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Suzana D Wanggai, usai melakukan
pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Kamis (11/9/2025). Suzana menjelaskan, berdasarkan
data terkini, terdapat sedikitnya 83 ASN yang masih berstatus pegawai Pemprov
Papua, tetapi faktanya sudah lama bertugas di daerah lain. Kondisi ini,
menurutnya, sangat mengganggu sistem pengelolaan keuangan dan manajemen
kepegawaian di Papua. “Secara administrasi mereka masih
ASN Pemprov Papua, tapi faktanya sudah bekerja di luar. Ini membebani APBD
karena mereka tetap menerima gaji dan tunjangan dari Papua, padahal
pengabdiannya untuk daerah lain,” ungkap Suzana. Dari catatan Pemprov, pembayaran
gaji dan tunjangan ASN tersebut menguras dana sekitar Rp5 miliar per tahun dari
kas daerah Papua. Suzana menegaskan bahwa Pemprov
Papua sama sekali tidak menutup ruang bagi ASN yang ingin mengembangkan
kariernya di daerah lain. Namun, hal itu harus disertai dengan administrasi
mutasi yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan maupun
kewenangan. “Kami menghormati pilihan karier
ASN yang ingin berkembang di luar Papua. Tetapi proses mutasi adalah kewajiban
hukum. Kalau tidak diurus, kami anggap tidak aktif dan hak-haknya otomatis
tidak lagi ditanggung Pemprov Papua,” tegasnya. Pemprov Papua menetapkan batas
waktu 15 September 2025 bagi ASN yang bersangkutan untuk menuntaskan
administrasi mutasi. Jika tidak ada penyelesaian, maka sejak Oktober,
pembayaran hak mereka akan dihentikan. “Ini langkah tegas untuk
menertibkan sistem kepegawaian dan memastikan anggaran daerah digunakan secara
efisien. Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar kembali ke masyarakat
Papua,” ujar Suzana. Ia juga tidak menutup kemungkinan
jumlah ASN yang belum mengurus mutasi bisa lebih banyak dari yang terdeteksi
saat ini. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh ASN Papua yang berada di
luar daerah segera melapor dan menyelesaikan kewajibannya. Menurut Suzana, kebijakan ini
adalah bagian dari upaya Pemprov Papua untuk menegakkan disiplin aparatur dan
menata birokrasi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami tidak ingin ada beban
keuangan yang sia-sia. Setiap ASN harus bertanggung jawab terhadap statusnya.
Papua butuh aparatur yang disiplin, loyal, dan memberikan kontribusi nyata bagi
masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:31 WIT
Pemprov Papua Genjot Legalitas Koperasi Desa, Dorong Layanan Sampai ke Pelosok
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Melalui program Koperasi
Desa atau Kampung Merah Putih, pemerintah berupaya mempercepat legalitas
koperasi sekaligus memperluas layanan hingga pelosok, meski dihadapkan pada
tantangan hukum, biaya, dan akses geografis. Hal itu ditegaskan Penjabat
Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri agenda resmi di Jayapura, Kamis
(11/9/2025). Menurutnya, koperasi kampung adalah salah satu instrumen penting
untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
yang masih sulit dijangkau pasar formal. Fatoni mengungkapkan, sebagian
besar koperasi desa sebenarnya telah terbentuk, namun legalitas formal masih
menjadi kendala utama. “Salah satu hambatan adalah
aturan bahwa pembentukan koperasi wajib dilakukan di hadapan notaris. Untuk
kampung-kampung di Papua, jarak jauh dan biaya tinggi membuat proses ini sulit
dipenuhi,” jelasnya. Sebagai jalan keluar, pemerintah
memberikan mekanisme surat kuasa kepada kepala dinas terkait agar dapat
mewakili pengurus dalam proses legalitas. Dengan cara ini, koperasi desa tetap
bisa berjalan tanpa menunggu kehadiran notaris ke lokasi terpencil. “Dengan solusi ini, kami berharap
legalisasi koperasi bisa dipercepat dan lebih efisien,” tegas Fatoni. Selain kendala hukum, masalah
administrasi juga kerap muncul. Banyak pengurus koperasi di kampung belum
memiliki KTP, sehingga menyulitkan proses pendaftaran. Untuk itu, Pemprov Papua
bekerja sama dengan dinas kependudukan guna mempercepat penerbitan dokumen
kependudukan. “Surat keterangan domisili
sementara juga disediakan agar proses tidak terhambat. Intinya, kita harus cari
jalan agar koperasi bisa segera beroperasi,” ujar Fatoni. Ia juga menyoroti aturan
keanggotaan koperasi yang mensyaratkan tidak boleh berasal dari satu keluarga.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri di kampung-kampung Papua, di mana ikatan
kekerabatan antarwarga sangat kuat. Fatoni menekankan bahwa koperasi
desa bukan hanya soal legalitas, melainkan juga soal kemitraan dan
keberlanjutan. Menurutnya, pemerintah telah membuka peluang kerja sama antara
koperasi kampung dengan BUMN maupun BUMD di berbagai sektor. “Koperasi desa bisa menjadi mitra
dalam layanan pembayaran listrik, distribusi LPG, penyediaan sembako, hingga
layanan obat-obatan. Dengan begitu, masyarakat di kampung tidak perlu lagi
jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya. Ia menambahkan, dukungan regulasi
dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan koperasi kampung
sebagai motor penggerak ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Fatoni menutup dengan penegasan
bahwa kehadiran koperasi desa adalah bentuk nyata pemerintah hadir di tengah
masyarakat, khususnya di daerah pelosok Papua. “Koperasi desa harus menjadi
motor penggerak ekonomi kampung. Kita ingin pelayanan masyarakat semakin dekat,
mudah diakses, dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:26 WIT
Pemkab Mimika Genjot Pembentukan Hukum Daerah, 9 Raperda Non-APBD Masuk Tahap Harmonisasi
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat fondasi hukum daerah melalui
proses harmonisasi sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tahun
2025. Kegiatan yang digelar Bagian Hukum Setda Mimika ini berlangsung pada Kamis
(11/09/2025) dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRK Mimika, serta
perwakilan instansi terkait. Harmonisasi ini bertujuan untuk
menyelaraskan isi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, sekaligus memastikan produk hukum yang lahir tidak tumpang
tindih, berkualitas, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelarasan
menjadi bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah. “Proses penyelarasan ini penting
untuk menjamin bahwa Raperda yang dihasilkan merupakan bagian integral
pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang lahir harus
efektif, berkualitas, dan tertib, serta sesuai dengan kerangka hukum nasional,”
tegas Abraham. Ia menambahkan bahwa harmonisasi
bukan hanya formalitas, tetapi langkah strategis untuk membangun kepastian
hukum yang mampu menopang pembangunan daerah dan memberikan perlindungan bagi
masyarakat. Dari sembilan Raperda yang
dibahas, empat merupakan inisiatif DPRK Mimika, sementara lima lainnya berasal
dari Pemkab Mimika. Kesembilan Raperda ini mencakup berbagai sektor penting,
antara lain: Subsidi transportasi wilayah
pesisir dan pegunungan. Perlindungan serta pemberdayaan
pengusaha orang asli Papua (OAP). Pengendalian minuman beralkohol. Penyelenggaraan administrasi
kependudukan. Rencana pembangunan industri
daerah. Perubahan atas peraturan daerah
tentang perseroan daerah. Pembentukan dan susunan perangkat
daerah. Pembagian saham hasil divestasi
PT Freeport Indonesia. Pengelolaan dana dividen saham
Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Abraham menjelaskan bahwa proses
harmonisasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai
pihak berkompeten.
Tahapan yang ditempuh antara lain; penyusunan naskah akademik dan draf Raperda
rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Konsultasi dengan Biro
Hukum Provinsi Papua Tengah. “Dengan kolaborasi multi-pihak,
kita berharap Raperda yang lahir benar-benar dapat menjawab kebutuhan daerah
sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tambahnya. Isi sembilan Raperda yang sedang
diharmonisasikan mencerminkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian besar di
Mimika. Misalnya, subsidi transportasi untuk wilayah pesisir dan pegunungan,
yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Sementara itu, Raperda tentang perlindungan
pengusaha OAP menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian ekonomi
orang asli Papua.
Tak kalah penting, pembahasan mengenai pembagian saham hasil divestasi PT
Freeport Indonesia dan pengelolaan dana deviden mencerminkan kepedulian Pemkab
Mimika dalam mengelola sumber daya strategis agar memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan harmonisasi ini, Pemkab
Mimika menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan tata kelola hukum yang
lebih baik. Proses ini diharapkan menghasilkan Raperda yang tidak hanya selaras
dengan aturan pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat lokal. “Peraturan yang lahir harus
memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh
masyarakat Mimika,” tutup Abraham Kateyau. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:02 WIT
Pemkab Mimika Perketat Pengawasan, Rp1,993 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Program 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
terus menunjukkan komitmen dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat
sasaran. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Monitoring Meja II yang
digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan fokus
pada evaluasi realisasi fisik maupun keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.Rapat yang berlangsung di Timika ini dipimpin langsung oleh Penjabat
Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika.
Dalam sambutannya, Abraham menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk
meninjau progres program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta
merumuskan langkah solutif agar target pembangunan daerah dapat tercapai.“Monitoring ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kemajuan, kendala, serta dampak dari pelaksanaan rekomendasi program dan
kegiatan di tahun 2025,” tegas Abraham Kateyau dalam arahannya.Ia juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) meningkatkan kinerja serta tidak ragu menyampaikan persoalan yang
dihadapi.
“Jika ada kendala, segera sampaikan dalam forum ini. Mari kita cari solusi
secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.Berdasarkan data aplikasi SIMONET Bappeda Mimika, hingga
saat ini, realisasi fisik telah mencapai 47,27 persen dan realisasi keuangan
tercatat sebesar 30,94 persen atau senilai Rp1,993 triliun.Angka tersebut menjadi tolok ukur sekaligus peringatan bagi
seluruh OPD agar segera melakukan percepatan program di sisa waktu tahun
anggaran 2025.Pj Sekda Mimika menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh bukan
hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan pembangunan
benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan
kinerja program dan kegiatan ke depan,” jelasnya.Ia juga mengingatkan agar laporan kemajuan setiap OPD
disusun lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Selain pengawasan ketat, rapat ini juga menjadi forum
strategis untuk memperkuat koordinasi lintas OPD. Beberapa langkah yang
ditekankan di antaranya, mempercepat tender dan realisasi program prioritas, memastikan
kualitas pekerjaan sesuai standar, mengoptimalkan sistem digital seperti
SIMONET dalam memantau progress dan menyusun langkah antisipatif terhadap
kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis.Dengan dana yang sudah digelontorkan hampir Rp2 triliun,
Pemkab Mimika berharap hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik,
semua diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Mimika.“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata. Mari
kita kawal bersama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”
tutup Abraham Kateyau. Penulis: AbimEditor: GF
11 Sep 2025, 20:19 WIT
Banjir dan Longsor melanda Bali, Polri Kerahkan Personel Bantu Penanganan
Papuanewsonline.com, Bali – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Provinsi Bali pada 9 hingga 10 September 2025 memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor, sementara beberapa pemukiman warga terendam air. Berdasarkan laporan sementara, bencana ini menewaskan 7 orang, melukai 47 orang, serta memaksa 237 warga mengungsi ke 4 titik lokasi pengungsian.Menanggapi kondisi darurat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat bersama TNI, BPBD, serta instansi terkait. Personel Polri dikerahkan untuk membantu evakuasi korban, membuka jalur yang tertutup material longsor, hingga mengatur arus lalu lintas agar distribusi bantuan logistik tidak terhambat.Kapolda Bali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. “Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat, bersinergi dengan seluruh instansi untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan warga di pengungsian dapat terpenuhi,” ujarnya.Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pembersihan jalur yang terdampak longsor dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian. Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan bencana susulan. PNO-12
11 Sep 2025, 16:51 WIT
Gelar Dialog Damai di Pulau Haruku, Kapolda Maluku Komitmen Tegakkan Hukum dan Serukan Persatuan
Papuanewsonline.com, Haruku - Dalam upaya meredam ketegangan dan memastikan keamanan pasca insiden yang menewaskan satu warga, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menggelar kunjungan kerja dan dialog damai di kedua negeri yang bertikai di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (10/9/2025).Kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat dan kehadiran negara dalam menangani situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus wujud komitmen seluruh elemen pemerintah dalam menyerap aspirasi dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang terdampak konflik.Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke rumah duka korban di Negeri Kabau. Dalam suasana haru, Kapolda Maluku beserta Gubernur, Pangdam XV/Pattimura, Bupati Maluku Tengah, serta pejabat utama Polda Maluku menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban.“Kami turut berduka cita yang mendalam. Saya meminta seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat,” ujar Kapolda.Dalam dialog terbuka dengan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda, warga Negeri Kabau menyampaikan sejumlah aspirasi krusial yang membutuhkan atensi dan tindak lanjut penanganan oleh Forkopimda Maluku.Menanggapi hal tersebut diatas, Kapolda Maluku dengan tegas menyatakan, “Polri tidak akan tinggal diam. Namun proses hukum membutuhkan bukti kuat. Kami mohon kerja sama masyarakat untuk menyampaikan setiap informasi, sekecil apa pun.”Usai dari Negeri Kabau, rombongan Forkopimda melanjutkan kunjungan ke Negeri Kailolo, yang juga terdampak situasi konflik. Di hadapan ratusan warga, para pimpinan daerah menyampaikan imbauan damai dan pesan persatuan.“Kami hadir sebagai orang tua dan saudara. Jangan biarkan kekerasan memecah persaudaraan. Mari jaga damai dan hindari provokasi,” seru Kapolda.Gubernur Maluku turut menekankan pentingnya rekonsiliasi. “Cukup sudah pertikaian. Kita semua orang basudara. Tidak boleh ada ruang bagi mereka yang ingin memecah belah,” ujarnya.Dalam sesi dialog, perwakilan pemuda Negeri Kailolo menyuarakan harapan agar oknum yang dianggap sebagai pemicu konflik diproses secara hukum, seraya menyatakan kesiapan untuk berdamai.Kunjungan ini menegaskan sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap proses hukum.Menyikapi situasi dan kondisi pasca kejadian bentrok tersebut, Seluruh unsur Forkopimda Maluku bersepakat untuk menyelesaikan konflik, menjamin dan memberikan rasa aman dengan pendekatan humanis dan rekonsiliatif.Dengan hadirnya Forkopimda secara langsung di tengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku mengirimkan pesan kuat bahwa keamanan, keadilan, dan kedamaian adalah tanggung jawab bersama.“Bersama masyarakat, kita akan pastikan Pulau Haruku kembali aman, damai, dan bersatu sebagai tanah para orang basudara,” tutup Kapolda.PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
11 Sep 2025, 16:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
