Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
"Stop Cari Muka!": Pj Sekda Mimika Beri Pesan Menohok untuk ASN
Papuanewsonline.com, Mimika —
Suasana apel pagi di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kuala Kencana,
Senin (8/9/2025), mendadak hening ketika Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah
(Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, menyampaikan pesan yang menohok kepada ratusan
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir. Dalam arahannya, Abraham
blak-blakan menyinggung adanya sebagian ASN yang merasa tidak senang dengan
penunjukan dirinya sebagai Pj Sekda oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ia menegaskan
bahwa jabatan adalah amanah, bukan ajang perebutan atau ambisi pribadi. “Saya juga tidak mengharapkan
menjadi Sekda, tetapi saya ditunjuk bapak Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pj
Sekda untuk mengemban tugas. Jadi ini amanah, bukan sesuatu yang saya
kejar-kejar,” tegasnya di hadapan peserta apel. Abraham kemudian mengingatkan
seluruh ASN agar tidak terjebak dalam perilaku mencari muka atau saling
menjatuhkan sesama rekan kerja. Menurutnya, kualitas seorang pegawai akan
dinilai berdasarkan kinerja, bukan kedekatan semu dengan pimpinan. “Kita sama-sama pegawai negeri,
tidak usah setor-setor muka ke pimpinan daerah. Nanti juga pimpinan yang
menilai kinerja ASN. Kalau bekerja baik, pasti akan terlihat. Kalau hanya
pandai mencari muka, justru akan merusak suasana kerja,” tandasnya. Pesan ini sontak menjadi sorotan
karena disampaikan secara lugas, tanpa basa-basi, seolah menjadi sindiran keras
bagi mereka yang lebih sibuk mengejar simpati atasan ketimbang melayani
masyarakat. Dalam kesempatan itu, Abraham
juga menekankan bahwa tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat Mimika. Ia meminta agar aparatur pemerintah lebih
mengedepankan kerja sama, saling mendukung, dan membangun lingkungan kerja yang
sehat. “Jangan lagi ada sikut-sikutan,
apalagi mencari kesalahan orang lain. Mari kita bekerja dengan hati, saling
menopang, dan berfokus pada pelayanan kepada rakyat. Itu yang paling penting,”
ujarnya. Menurutnya, Mimika membutuhkan
birokrasi yang solid dan harmonis untuk mampu menjawab berbagai tantangan
pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan dasar hingga penyiapan
daerah menghadapi berbagai agenda strategis nasional. Pj Sekda Mimika ini menegaskan
bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan
tertentu, termasuk Sekda, asalkan memenuhi syarat kompetensi dan mendapatkan
kepercayaan dari pimpinan daerah. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak
menjadikan jabatan sebagai sumber konflik internal. “Siapapun bisa jadi Sekda kalau
dipandang layak dan mampu. Jadi jangan jadikan jabatan ini sebagai bahan iri
hati. Yang penting, mari kita sama-sama bekerja membangun Mimika,” pungkasnya. Pesan keras Abraham Kateyau di
apel pagi itu menjadi penegasan bahwa birokrasi Mimika membutuhkan aparatur
yang berintegritas, profesional, dan bekerja berdasarkan tanggung jawab, bukan
sekadar pencitraan pribadi. Penulis: Jid Editor: GF
08 Sep 2025, 20:15 WIT
Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wamen Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana khidmat menyelimuti Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), ketika
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri
baru dalam rangka reshuffle Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Pelantikan ini menandai reshuffle
pertama sejak Prabowo Subianto dilantik bersama Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka pada Oktober 2024. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan
Presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan para pejabat baru dengan tangan
di atas kitab suci, dan diakhiri penandatanganan berita acara pelantikan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo
Hadi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa perombakan ini dilakukan setelah
Presiden menerima berbagai masukan, evaluasi, serta pertimbangan mendalam. “Atas berbagai pertimbangan,
masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka
pada sore hari ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah
Putih pada beberapa jabatan kementerian,” jelas Prasetyo. Ia menegaskan bahwa reshuffle
bukanlah semata-mata pergantian personal, melainkan langkah penyesuaian arah
kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan bangsa di tengah tantangan
global dan dinamika dalam negeri. Beberapa posisi strategis
mengalami perombakan, antara lain: Menkopolhukam: Budi Gunawan Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Indrawati Menteri Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding Menteri Koperasi: Budi Arie
Setiadi Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito
Ariotedjo Presiden Prabowo kemudian
memperkenalkan lima pejabat baru yang langsung dilantik dalam prosesi penuh
khidmat: Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri
Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mukhtaruddin — Menteri
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fery Joko Juliantono — Menteri
Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi. Mochammad Irfan Yusuf — Menteri
Haji dan Umrah, memimpin kementerian baru yang resmi dibentuk melalui reshuffle
ini. Dahnil Anzar Simanjuntak — Wakil
Menteri Haji dan Umrah. Pembentukan Kementerian Haji dan
Umrah menjadi sorotan tersendiri. Presiden menilai kebutuhan umat Muslim
Indonesia, yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umrah dalam jumlah
besar, harus mendapat perhatian khusus dalam bentuk kebijakan yang lebih
terarah, terkoordinasi, dan profesional. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menekankan agar seluruh pejabat baru segera bekerja cepat menyesuaikan
diri dengan tantangan yang ada. “Kita menghadapi situasi global
yang penuh ketidakpastian. Saya minta para menteri dan wakil menteri baru untuk
bekerja keras, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan yang dibuat
langsung menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Presiden tegas. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi
dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor keuangan
dan pelayanan publik. Langkah reshuffle ini dinilai
sebagai penegasan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, yang ingin
menekankan stabilitas politik, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang
lebih efektif. Perombakan kabinet ini diharapkan
mampu mempercepat pencapaian visi besar Indonesia, yakni menuju negara maju
dengan kesejahteraan merata, stabilitas yang terjaga, serta daya saing global
yang semakin meningkat. Penulis: Bim Editor: GF
08 Sep 2025, 20:11 WIT
Evaluasi Program Polri Triwulan III, Polda Maluku Komitmen Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Bulanan Program Polri untuk Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Wakaposko Presisi Mabes Polri dari Jakarta.Pelaksanaan Anev di lingkungan Polda Maluku berlangsung di Ruang Video Conference lantai 2 Mapolda Maluku pada pukul, senin (8/9/2025) dan dipimpin oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir dalam kegiatan ini Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama (PJU), Kaposko Presisi, koordinator kegiatan, sekretaris, dan operator tingkat Polda.Sementara itu, jajaran Polres/ta se-Maluku juga mengikuti kegiatan ini secara daring dari wilayah masing-masing bersama para pejabat utama, sekretaris, dan operator Polres.Anev bulanan ini merupakan forum penting dalam rangka monitoring, evaluasi, dan konsolidasi pelaksanaan program-program unggulan Polri untuk masyarakat, guna memastikan ketercapaian target kinerja di seluruh satuan wilayah.“Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar lini, dan memastikan bahwa setiap program Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni dalam arahannya.Melalui forum Anev ini, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Maluku.PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
08 Sep 2025, 18:45 WIT
Polda Maluku Usulkan Sejumlah Personel Sebagai Kandidat Hoegeng Corner 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku mengusulkan sejumlah nama personel Polda hingga Polres jajaran sebagai kandidat Hoegeng Corner Tahun 2025.Hoegeng Corner merupakan program untuk menjaring dan mengapresiasi para polisi teladan dan berprestasi dari seluruh Indonesia.Penamaan program ini diambil dari nama Jenderal Hoegeng, yang mengisahkan perjuangan polisi dalam menunjukkan dedikasi, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap perempuan dan anak, serta tugas di daerah terpencil. Sejumlah nama personel Polda Maluku dan Polres Jajaran diusulkan melalui video conference yang di gelar SSDM Polri di Jakarta, pada Senin (8/9/2025).Vicon yang diikuti Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Djemy Junaidi S.IK dari ruang vicon Mapolda Maluku ini turut didampingi Kasubag Mutjab Biro SDM Kompol Senja Pratama S.I.K bersama para perwira dan Personel di lingkup SDM Polda Maluku."Hari ini sejumlah nama personel Polda Maluku dan Polres Jajaran telah diusulkan sebagai kandidat Hoegeng Corner," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Para personel Polda Maluku dan Polres Jajaran yang diusulkan dinilai telah memberikan integritas, dedikasi, inovasi terbaik dalam melayani masyarakat."Program ini memberikan penghargaan bagi polisi-polisi yang terpilih sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kontribusi positif mereka kepada masyarakat. Mereka akan mendapatkan penghargaan Hoegeng Award," ungkapnya. PNO-12
08 Sep 2025, 18:22 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali
Papuanewsonline.com, Timika- Ketua Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) Kabupaten Mimika, Antonius Rahabav, menyoroti adanya dugaan penggelembungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kegiatan rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mimika yang digelar di Bali.Antonius Rahabav mengatakan Rapat yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Mimika, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Mimika tersebut merupakan pemborosan anggaran yang berpotensi KKN.“ Tidak ada hal urgensi untuk rapat pembahasan APBD Perubahan harus dilaksanakan di Bali, sehingga inisiatif DPRK bersama eksekutif membahas APBD-P di Bali harus dipertanyakan," ujar Antonius Rahabav di Timika, Senin (8/9/2025).Kata Antonius Rahabav bahwa APBD dan APBD-P merupakan hak dan hajat hidup ratusan ribu masyarakat Mimika, sehingga selayaknya dibahas di Kabupaten Mimika agar ada pengawasan publik." Dugaan masyarakat, perjalanan dinas untuk pembahasan APBD-P di Bali, hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat nyata bagi masyarakat Mimika," Ucapnya.Antonius menegaskan pembahasan dan rapat APBD-P di luar daera tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga patut diduga ada kongkalikong anggaran." APBD dan APBD-P merupakan hak mutlak milik masyarakat Mimika, bukan milik ekselutif dan legislatif, sehingga kedepan harus prosesnya dilakukan di Kabupaten Mimika secara transparan kepada publik," Tegasnya.Kata Rahabav, bahwa Rapat di Bali tidak memiliki urgensi tujuan yang jelas, sehingga berpotensi melanggar hukum." Kami akan lakukan kajian mendalam tentang hal ini, dan bila ada pelanggaran hukum maka, kami akan laporan ke KPK," Ungkapnya.Ia menilai wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan daerah dan bisa melaksanakan rapat di Mimika untuk menekan biaya, ketimbang memilih lokasi di luar daerah yang justru menelan anggaran yang besar." Bayangkan berapa anggaran SPPD dan akomodasi, biaya hotel dalam rapat dan pembahasan APBD-P di Bali," Terangnya.Kata Dia, kebiasaan rapat di luar kota berisiko menimbulkan kemerosotan keuangan daerah akibat motif mencari nilai SPPD lebih dari efesiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo." Anggaran perjalanan dinas tersebut berpotensi maladministrasi dan melanggar ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, di mana anggaran SPPD seharusnya tidak boleh melampaui batas tertinggi yang sudah diatur," sorot Antonius.Selain itu, Ia menyinggung bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 juga harus mengikuti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, yang menekankan prinsip efisiensi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan kebermanfaatan secara langsung bagi kehidupan masyarakat di Mimika." Bupati sebagai kepala daerah harus berani menganulir kegiatan rapat di luar kota yang dianggap hanya pemborosan anggaran," Terangnya." Eksekutif dan legislatif harus punya sensitivitas terhadap etika publik, ditengah merosotnya perekonomian di Kabupaten Mimika, banyak masyarakat yang susah, ini pejabat secara berkelanjutan buat kegiatan di luar daerah," Sorotnya.Lanjut Dia, Kebiasaan rapat di luar kota harus dipangkas habis secara sistemik agar efisiensi anggaran bisa benar-benar dirasakan masyarakat Mimika.Terpisah, hingga kini ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bungkam, karena belum memberikan klarifikasi tentang urgensi bahas APBD-P di Bali, publik pun menanti klarifikasi dari kader Partai Golkar tersebut sebagai ketua DPRK Mimika. (Hendrik)
08 Sep 2025, 10:39 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Polsek Sirimau
Papuanewsonline.com, Ambon –
Suasana penuh semangat terlihat di Markas Polsek Sirimau, Polresta Pulau Ambon
dan Pulau-Pulau Lease, Minggu (7/9/2025), saat Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.
Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melakukan peninjauan langsung.
Kunjungan ini menjadi bagian penting dari agenda Kapolda untuk memastikan
kesiapan jajaran kepolisian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Didampingi sejumlah pejabat utama
Polda Maluku dan Kapolresta Ambon, Kapolda disambut hangat oleh Kapolsek
beserta seluruh personel Polsek Sirimau. Dalam kesempatan itu, Kapolda meninjau
satu per satu fasilitas dan sarana prasarana, mulai dari ruang kerja, area
pelayanan publik, hingga lingkungan sekitar markas. Kebersihan, kerapian, serta
kesiapan sarana menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut. Kapolda menegaskan bahwa markas
kepolisian adalah wajah pertama Polri di mata masyarakat. Karena itu, kondisi
Mako harus mencerminkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan. “Mako harus bersih, rapi, dan
nyaman. Masyarakat yang datang akan menilai kinerja Polri dari bagaimana kita
menata lingkungan kerja. Dengan suasana yang tertib dan bersih, pelayanan pun
akan lebih optimal,” tegas Kapolda. Tidak hanya pada aspek fisik,
Kapolda juga menyoroti pentingnya sikap personel dalam memberikan pelayanan. Ia
mengingatkan agar seluruh anggota Polsek Sirimau menjaga tutur kata, perilaku,
serta tampilan yang sopan dan humanis ketika berinteraksi dengan masyarakat. “Personel harus tampil dengan
penuh ketulusan, profesional, dan selalu berbuat baik. Ingat, tarus biking
bae, basudara tarus biking bae. Itulah yang akan membuat masyarakat merasa
aman dan nyaman bersama Polri,” pesan Kapolda dengan penuh makna. Kegiatan peninjauan ini bukan
sekadar inspeksi fasilitas, tetapi juga menjadi momen motivasi langsung dari
pucuk pimpinan Polda Maluku kepada personel di lapangan. Kehadiran Kapolda
memberi energi baru, mengingatkan bahwa tugas kepolisian bukan hanya menegakkan
hukum, tetapi juga merawat kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat. Kapolda menekankan agar seluruh
personel tidak pernah lelah memberikan pelayanan terbaik, sekaligus menjaga
marwah institusi Polri sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban. Peninjauan Polsek Sirimau ini
juga menjadi bagian dari penguatan internal Polda Maluku, untuk memastikan
seluruh jajarannya memiliki kesiapan penuh dalam menjalankan tugas. Dengan
disiplin, profesionalisme, serta pelayanan yang humanis, Polri diharapkan
semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.(GF)
07 Sep 2025, 20:33 WIT
Bripda Hans Simauw Berbagi Kasih di Panti Asuhan Maria Mediatrix Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon –
Senyum bahagia terpancar dari wajah anak-anak Panti Asuhan Maria Mediatrix,
Ambon, saat menerima kunjungan penuh kasih dari Bripda Hans Simauw, personel
Direktorat Samapta Polda Maluku. Pada Jumat (5/9/2025), ia melaksanakan
kegiatan sosial bertajuk “Berbagi Sembako Menunjukkan Rasa Kasih Sesama
Manusia untuk Basudara di Maluku”. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah
paket sembako berupa beras, mie instan, minuman kemasan, dan kebutuhan pokok
lainnya diserahkan langsung kepada anak-anak panti. Kehadiran Polri melalui
aksi nyata ini menjadi bukti bahwa institusi keamanan tidak hanya berperan
menjaga ketertiban, tetapi juga hadir sebagai sahabat dan keluarga bagi
masyarakat. Kegiatan sosial ini berlangsung
di Jl. Dr. Kayadoe RT 006/RW 05, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon. Bripda Hans mengungkapkan bahwa momen tersebut merupakan bentuk nyata
kepedulian Polri terhadap sesama, sekaligus memperkuat jalinan persaudaraan di
Maluku. “Ini bentuk kepedulian kami
terhadap basudara di Maluku. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak
hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam cinta kasih dan kebersamaan,”
tutur Bripda Hans Simauw. Kapolda Maluku melalui jajarannya
terus mendorong setiap personel untuk aktif menjalankan kegiatan sosial yang
menyentuh langsung masyarakat. Dengan mengusung semangat #MalukuTarusBikingBae
dan #BasudaraTarusBikingBae, aksi berbagi ini diharapkan dapat mempererat
hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat. Polda Maluku percaya, dengan
kebersamaan, kepedulian, dan kasih sayang antar sesama, kedamaian dan
ketertiban di Maluku akan terus terjaga. (GF)
05 Sep 2025, 23:52 WIT
Kapolres SBT Jenguk Mahasiswa Korban Luka Bakar Saat Demo
Papuanewsonline.com, Seram Bagian
Timur – Perhatian dan kepedulian nyata ditunjukkan Kapolres Seram Bagian Timur
(SBT) AKBP Alhajat, S.I.K., yang pada Jumat (5/9/2025) turun langsung menjenguk
empat mahasiswa korban luka bakar akibat insiden demo di depan Kantor DPRD
Kabupaten SBT sehari sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut,
Kapolres didampingi Wakil Bupati SBT Muh Miftah T.R. Wattimena, Ketua DPRD SBT
Risman Sibualamo, serta sejumlah unsur Forkopimda SBT. Mereka bersama-sama
mendatangi RSUD Bula, tempat para mahasiswa dirawat intensif. Kehadiran
rombongan disambut hangat pihak rumah sakit sekaligus menjadi penguat moral
bagi keluarga korban. Kepada para mahasiswa yang sedang
berjuang memulihkan diri, Kapolres menyampaikan dukungan moral dan doa agar
mereka segera pulih. Ia menegaskan, Polri bukan hanya hadir untuk menjaga
keamanan, tetapi juga memberi perhatian penuh terhadap masyarakat yang
membutuhkan, terlebih dalam kondisi darurat seperti saat ini. “Hari ini kami memberikan
perhatian khusus kepada mahasiswa yang tengah menjalani perawatan di RSUD Bula
akibat luka bakar saat unjuk rasa di DPRD SBT. Kehadiran Polri adalah wujud
kepedulian, sekaligus membangun kepercayaan dengan masyarakat,” tutur AKBP
Alhajat. Ia juga menambahkan, “Kunjungan
ini bagian dari komitmen kami untuk selalu berada di sisi masyarakat. Polri
berupaya memastikan situasi di wilayah tetap aman dan kondusif, serta
memberikan dukungan moral agar para mahasiswa lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas
seperti sedia kala.” Seperti diketahui, tragedi ini
bermula saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) Cabang SBT melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD SBT,
Kamis (4/9/2025). Aksi awalnya berjalan tertib,
namun memanas ketika sejumlah mahasiswa tetap bersikeras membakar ban bekas
meski sudah dilarang aparat. Ban yang sudah disiram BBM jenis Pertalite lalu
disulut api hingga menimbulkan percikan yang menyambar ke arah massa. Api dengan cepat membakar pakaian
empat mahasiswa yang berada dekat dengan titik pembakaran. Panik pun pecah,
namun beruntung petugas kepolisian bertindak cepat menolong korban dan segera
membawa mereka ke RSUD Bula. Insiden tersebut menjadi
pelajaran berharga bahwa penyampaian aspirasi harus tetap mengutamakan
keselamatan bersama. Kapolres berharap agar ke depan aksi mahasiswa dapat
dilakukan secara damai, konstruktif, dan menghindari hal-hal yang bisa
membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Polri juga menegaskan komitmennya
untuk terus menjadi mitra masyarakat, sekaligus memastikan ruang demokrasi
tetap berjalan tanpa harus menimbulkan korban. (GF)
05 Sep 2025, 23:48 WIT
Aksi Heroik Polisi Selamatkan Mahasiswi Saat Bajunya Terbakar di Tengah Demonstrasi
Papuanewsonline.com, Seram Bagian
Timur – Suasana aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Seram Bagian Timur (SBT) di depan Kantor
DPRD SBT, Kamis (4/9/2025), mendadak berubah mencekam setelah insiden
pembakaran ban berujung pada kobaran api yang menyambar massa. Akibatnya, empat
mahasiswa mengalami luka bakar, termasuk seorang mahasiswi yang bajunya
terbakar. Awalnya, demonstrasi berjalan
tertib. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan orasi dan membentangkan
sejumlah pduk tuntutan. Namun, keadaan memanas ketika beberapa peserta aksi
tetap ngotot melakukan pembakaran ban meski telah dicegah aparat kepolisian
yang bertugas melakukan negosiasi. Salah seorang mahasiswa yang
menyiramkan bahan bakar jenis Pertalite ke ban, tanpa diduga, justru memicu
percikan api yang langsung menyambar ke arah kerumunan. Api cepat membesar
hingga mengenai empat mahasiswa yang berada di sekitar titik pembakaran, salah
satunya adalah mahasiswi berinisial DVL (23 tahun). Momen dramatis terjadi ketika api
membakar baju DVL. Dengan sigap, personel Polres SBT langsung berlari ke arah
korban untuk memadamkan api. Salah seorang anggota bahkan rela melepas bajunya
sendiri untuk menutupi tubuh mahasiswi tersebut, demi memadamkan api sekaligus
menjaga martabat korban di hadapan publik. Aksi heroik itu berhasil
menyelamatkan DVL dari luka yang lebih parah. Seluruh korban luka bakar segera
dievakuasi ke RSUD Bula untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP
Alhajat, S.I.K., yang turut mendampingi para korban di rumah sakit,
menyampaikan rasa prihatin sekaligus apresiasi atas kesigapan anggotanya di
lapangan. “Tadi kami bersama Wakil Bupati
dan beberapa unsur Forkopimda langsung menjenguk adik-adik kita yang terkena
musibah. Kami doakan agar mereka segera pulih. Kejadian ini menjadi pelajaran
penting bagi kita semua agar tetap menjaga keamanan, keselamatan, dan
ketertiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkap Kapolres. Polres SBT juga mengimbau seluruh
elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk lebih
mengutamakan keselamatan dalam menyuarakan aspirasi. Kapolres menekankan bahwa
kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor hukum serta menghindari
tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. “Kami tidak melarang mahasiswa
menyampaikan aspirasi. Itu hak demokrasi. Tapi mari kita lakukan dengan
cara-cara yang damai, tanpa membahayakan keselamatan,” tambah Kapolres. Insiden ini menjadi catatan
penting bahwa demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk berdialog dan
menyampaikan aspirasi, bukan ajang yang berujung pada korban jiwa atau luka.
(GF)
05 Sep 2025, 22:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
