Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP
Papuanewsonline.com, Nabire
— Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang
telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah,
Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda
tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif
yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan
resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga
hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR
sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua
Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP
sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas
berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi
pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali
berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi
ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan
dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan
pembangunan di Papua Tengah
“Kami tidak ingin fungsi
pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari
mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan
pribadi,” tambah ketua Komisi IV. (Red)
15 Jul 2025, 17:04 WIT
Reperdasi Pertanggungjawaban Dibahas DPR, APBD Pemprov Papua Raih Opini WTP
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, ST., MM, pada Senin, 14 Juli 2025, dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forkompinda Papua. Denny Bonai menjelaskan bahwa rapat paripurna ini sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. " Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ucapnya.Lanjut Bonai, Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 3,05 triliun (100,5% dari target), sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,80 triliun. " Meskipun terdapat penurunan realisasi pada beberapa pos pembiayaan, secara keseluruhan, namun kinerja keuangan daerah Papua dinilai baik," Tegasnya.Bonai mengatakan Selanjutnya, persetujuan bersama atas Raperda ini dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPR Papua telahv melaksanakan rapat paripurna untuk membahas materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024." Pencermatan detail Raperdasi oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi sangat penting, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Papua," Pungkas Bonai.Kata Bonai, Pembahasan ini tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, menekankan bahwa Raperdasi ini merupakan wujud kinerja pemerintah provinsi Papua dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan," Pungkasnya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 13:02 WIT
Wakil Bupati Mimika Himbau OPD Kurangi Perjalanan Dinas, Ikuti Temuan BPK
Papuanewsonlline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengurangi
frekuensi perjalanan dinas. Himbauan tersebut disampaikan pada
Senin pagi (14/07/2025) setelah Apel gabungan, menyusul temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya biaya perjalanan dinas di
pemerintahan Kabupaten Mimika. Sehingga langkah ini merupakan bagian dari upaya
optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan peningkatan efisiensi. Kemong menekankan pentingnya
selektifitas dalam menghadiri undangan perjalanan dinas ke luar daerah. Setiap
perjalanan dinas harus mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi pelaksanaan
tugas dan program pemerintah. Perjalanan
dinas yang dapat diwakilkan oleh staf atau pejabat eselon lebih rendah
sebaiknya tidak dilakukan oleh pimpinan OPD. “Hasil temuan kemarin dari BPK
itu memang lebih banyak di perjalanan dinas karena dananya cukup besar.
Diharapkan supaya kita bisa minimalisir. Kalau memang sangat perlu iya bisa,
tapi kalau rapat-rapat biasa menghadiri undangan, tidak perlu juga,” tegas
Kemong. Ia memberikan contoh kegiatan
yang bersifat urgen dan perlu dihadiri, seperti yang berkaitan dengan koperasi
merah putih, sekolah rakyat, stunting, dan kegiatan lain yang sejalan dengan
visi dan misi kepala daerah. Kemong juga menyoroti pentingnya
pelaporan perjalanan dinas. Mekanisme
pelaporan, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan daerah, harus dipatuhi
oleh seluruh pegawai.
Selain mengurangi frekuensi,
upaya penghematan juga dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta
perjalanan dinas. (Jidan)
14 Jul 2025, 17:04 WIT
Wakil Bupati Mimika Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Efisiensi dan Koordinasi
Papuanewsonline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel gabungan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin pagi,
14 Juli 2025. Apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika ini menekankan pentingnya efisiensi kerja dan koordinasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanatnya, Kemong yang
mewakili Bupati Mimika, menyampaikan pentingnya peningkatan efisiensi kerja
ASN. Ia menghimbau agar perjalanan dinas
yang tidak mendesak dikurangi untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan efisiensi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pemerintahan. Selain efisiensi, Kemong juga
menekankan pentingnya pembenahan administrasi di seluruh OPD. Tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib
administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya menegaskan pentingnya
efisiensi kerja, mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar fokus
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya juga menghimbau seluruh OPD
untuk terus membenahi administrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik ke depannya" tegasnya. Ia berharap dengan peningkatan
efisiensi, pembenahan administrasi, dan koordinasi yang solid, pelayanan publik
di Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih optimal. Kemong juga yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu memimpin bawahannya untuk
mencapai tujuan tersebut.
"Saya yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas luar biasa. Untuk itu, mari terus perkuat koordinasi dan
sinergi demi pelayanan publik yang optimal,” tutup nya. ( Jidan )
14 Jul 2025, 16:43 WIT
Polda Maluku Laksanakan Anev Program Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Intelkam melaksanakan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Prioritas Polri yaitu Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi.Kegiatan yang dihelat di Manise Hotel, Senin (14/7/2025) ini mengusung tema "Menuju Polri yang Presisi Mencegah Terorisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Provinsi Maluku".Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I Gede Arsana, S.I.K dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Intelkam Polda Maluku dan Polres jajaran karena telah sukses dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Kombes Arsana juga menekankan pentingnya rapat koordinasi yang berkesinambungan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta meningkatkan kewaspadaan."Sebagai pembina fungsi, kita harus terus melakukan rapat koordinasi sehingga tidak terputus dan berkesinambungan. Kita tetap harus monitor situasi kamtibmas dan waspada sehingga kita tidak terlena sesuai dengan moto kita 'Indera Waspada' " ujarnya.Kepada rekan-rekan Binmas dan Humas diharapkan dapat menjadi kompetitor dan mitra dalam konteks deteksi dini. "Saya berharap kegiatan ini tetap berkesinambungan sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan dapat tercapai," tambahnya.Kegiatan Anev tersebut juga dihadiri Ketua Forum Penanggulangan Terorisme Provinsi Maluku, Dr. Abdul Rauf, M.Ag, yang bertindak sebagai narasumber.Dalam kegiatan tersebut, para Kasat Intelkam dan operator di jajaran Polres/ta Polda Maluku hadir sebagai peserta Rapat Anev.Melalui rapat ini, Polda Maluku berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang presisi dalam mencegah ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi. PNO-12
14 Jul 2025, 14:44 WIT
Pemkab Mimika Bersama PT Freeport Indonesia Resmikan Program Penyediaan Air Bersih
Papuanewsonline.com, Timika
– Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia secara resmi
meluncurkan program penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kota Timika dan
sekitarnya pada Sabtu (12/07/2025). Program ini merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
penyediaan layanan dasar yang layak, merata, dan berkelanjutan. Peluncuran program ini ditandai
dengan upacara peresmian yang dihadiri oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Director & Executive Vice President Sustainable Development PT. Freeport Indonesia, Claus Wamafma. Program penyediaan air bersih ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih yang
layak dan terjangkau. Program ini
mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan fasilitas
pengolahan air, serta pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan dan
pemeliharaan sistem penyediaan air bersih. Dengan tersedianya air bersih,
diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak
dan ibu hamil. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia atas
kolaborasi dalam program ini. "Program penyediaan air
bersih ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Mimika. Kami berharap program
ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup
masyarakat," ujarnya. Ia juga mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini agar manfaatnya
dapat dirasakan oleh semua. "Mari terus bersinergi, menjaga
keberlanjutan pembangunan ini, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat Mimika, demi Mimika yang lebih sehat, maju, dan
sejahtera," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika
berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang
berkelanjutan. ( Jidan )
13 Jul 2025, 18:25 WIT
Ketua DPRK Mimika Kunjungi Lahan Ketahanan Pangan Yonif 754 Kostrad
Papuanewsonline.com, Timika-, Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional, Ketua DPRK Kabupaten Mimika Primus Natikapereyau melaksanakan kunjungan kerja ke lahan ketahanan pangan milik Yonif 754/ENK Kostrad yang berlokasi di Kompi Bantuan di poros Jalan Pomako, Jumat (11/7/2025).Kegiatan kunjungan ini menjadi simbol nyata sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Presiden RI.Dalam Kunjungan ini, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyampaikan apresiasi karena Yonif 754/ENK sebelumnya sukses melaksanakan panen padi perdana beberapa waktu lalu.Ia berharap Yonif 754/ENK terus berinovasi dan mengembangkan lahan sawah sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. " Lahan pertanian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus diperluas guna meningkatkan produktivitas," Ucapnya. Primus mengaku keberhasilan ini menunjukkan apresiasi sekaligus dukungan konkret dari pemerintah daerah terhadap inisiatif dan kerja nyata satuan TNI di wilayah Kabupaten Mimika."Kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Daerah seperti ini adalah contoh ideal dalam menjalankan amanat negara. Kita berharap sinergi ini terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat," ujar Primus.Dalam kunjungan ini, Ketua DPRK juga melihat langsung progres pengelolaan lahan, serta berdialog dengan prajurit terkait pengembangan pertanian ke depan.
Primus berharap Dengan kolaborasi yang kuat, program ketahanan pangan diharapkan berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat stabilitas dan kemandirian pangan di wilayah Papua Tengah.(Hen)
12 Jul 2025, 22:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
