logo-website
Senin, 25 Agu 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12 12 Jul 2025, 14:26 WIT
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Papuanewsonline.com, Banda Aceh — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud Beureu'eh di Anjong Mon Mata, di belakang Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/7), Malam. Yusril mengatakan, sejarah Aceh, khususnya peran Daud Beureu'eh dalam melawan Belanda dan Jepang, serta peran sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negara. “Tidak semua tokoh di Aceh gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebagian ingin Aceh menjadi negara sendiri, sebagian malah ingin tetap di bawah penjajahan Belanda. Daud Beureu'eh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI baik secara politik, militer, maupun diplomasi,” tegas Yusril. Yusril menjelaskan bahwa keinginan Daud Beureu'eh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan keistimewaannya disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh awal tahun 1946. Karena itu, pada masa revolusi, Daud Beureu’eh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI. Provinsi Aceh akhirnya dibentuk melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Lanjut Yusril bahwa Daud Beureu’eh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh. Namun pada 1950, Peraturan Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soesanto Tirtoprodjo dari PNI, sehingga peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. “Celakanya, pencabutan Keputusan Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir, padahal baik Sjafruddin, Natsir, maupun Daud Beureu'eh semuanya adalah tokoh Partai Masyumi,” jelas Yusril. Menurut Yusril, saat itu Natsir menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP, sehingga memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureu’eh.Lanjut dikatakan Yusril bahwa Natsir terlambat sehari datang ke Aceh karena putrinya meninggal tenggelam di Kolam Renang Cikini,” kenang Yusril dari wawancaranya dengan Natsir pada 1982. Saat Natsir mendarat di Aceh, Daud Beureu’eh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya beliau telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. "Natsir sangat memahami kekecewaan Daud Beureu’eh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain. Hal ini disampaikan Natsir dalam pidato di depan masyarakat Aceh yang berdatangan ke Pendopo Gubernur, yang diterjemahkan Osman Raliby ke dalam Bahasa Aceh," ucap Yusril. Ditambahkan Yusril saat itu, Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureu’eh melalui Osman Raliby agar menahan diri dari perlawanan, Namun Daud Beureu’eh menjawab bahwa "nasi sudah menjadi bubur" dan telah menyingkir dari ibu kota Aceh, Kutaraja, dan masuk hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan berdirinya DI/TII, yang baru dilakukan pada 1953. Jadi walaupun Provinsi Aceh kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, Daud Beureu’eh telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Belakangan, DI/TII Aceh yang dipimpinnya menyatakan bergabung dengan PRRI dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan PRRI-Permesta pada1958. “Dari fakta-fakta sejarah itu, Daud Beureu’eh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Yusril. Yusril menegaskan, sejarah tentang Daud Beureu’eh perlu ditulis ulang. “Beliau adalah pejuang RI sejati, jasa-jasanya tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional,” kata Yusril. Ia menambahkan, Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI. Namun setelah dikaji ulang, mereka sejatinya bukan pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan. “Akhirnya, Presiden SBY meneken Keputusan Presiden yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara,” tutup Yusril. Menko Yusril berharap hal yang sama dapat dilakukan terhadap Teungku Muhammad Daud Beureu’eh.(Ning) 11 Jul 2025, 23:06 WIT
i-Tax Mimika, Pilar Utama Kemudahan Membayar Pajak Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam mendorong digitalisasi pembayaran pajak.  Kepala Bapenda, Dwi Cholifah, menjelaskan pada Kamis (11/07/2025) bahwa Bapenda berupaya menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum familiar dengan teknologi digital.  "Kami melakukan sosialisasi intensif melalui brosur dan papan reklame, serta mempertahankan fasilitas pembayaran manual atau tunai di loket Bapenda, ATM, dan mesin EDC," jelasnya.  Hal ini penting karena masih banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang bergantung pada transaksi tunai dan belum memiliki akses ke perbankan digital. Bapenda menilai layanan perbankan yang ada di Mimika, termasuk lima bank dan kantor pos, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pajak selama 3 hingga 5 tahun ke depan.  Untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur di masa mendatang, Bapenda Mimika memanfaatkan aplikasi "i-Tax Mimika" yang tersedia di platform Android.  Aplikasi ini terhubung dengan berbagai kanal pembayaran dan diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terbaru.  Aplikasi ini juga memperhitungkan regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan antara pemerintah pusat dan daerah.  Bapenda Mimika memastikan aplikasi "i-Tax Mimika" selalu diperbarui untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut.  Dengan demikian, aplikasi ini dapat secara akurat menghitung dan mendistribusikan bagi hasil pajak sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pembayaran pajak.  Strategi kami adalah menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.  Keberadaan aplikasi 'i-Tax Mimika' dan berbagai kanal pembayaran diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," pungkasnya.  Bapenda Mimika akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pembayaran pajak untuk mendukung perekonomian daerah. ( Jidan ) 11 Jul 2025, 22:12 WIT
Bapenda Mimika Dorong Transaksi Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran Bapenda Mimika Dorong Transaksi Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menerapkan strategi peningkatan aksesibilitas pembayaran pajak digital untuk mendorong transaksi online.  Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa metode pembayaran online bertujuan mempermudah masyarakat membayar pajak, sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan realisasi pembayaran pajak. (11/7/25)  "Kuncinya adalah membuka sebanyak mungkin saluran pembayaran," ujarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapenda Mimika telah menjalin kerja sama dengan 5 (lima) lembaga perbankan dan satu kantor pos, yaitu Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Kantor Pos.  Kelima lembaga ini dianggap cukup menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika.  Setiap lembaga menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk ATM, kanal digital, dan mesin EDC (Electronic Data Capture).  Dengan demikian, masyarakat memiliki beragam pilihan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Peningkatan signifikan transaksi pembayaran pajak digital didorong oleh strategi utama Bapenda Mimika, yaitu membuka berbagai kanal pembayaran.  Kerja sama dengan berbagai bank dan kantor pos bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya.  Setiap kanal pembayaran menyediakan berbagai metode, mulai dari transfer antar bank hingga pembayaran melalui aplikasi digital. "Dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.  Kemudahan akses pembayaran diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah," pungkasnya menutup wawancara bersama Papuanewsonline.com. ( Jidan ) 11 Jul 2025, 20:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2025 Gelar Patroli dan Bagi Sembako di Distrik Omukia Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 melaksanakan kegiatan patroli sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan gangguan keamanan seperti Kabupaten Puncak. Pembagian sembako mencakup beras, gula, mie instan, kopi, minyak goreng, dan daun teh. Proses pembagian dilakukan secara langsung oleh personel, di mana petugas mendatangi warga, menyapa, serta menjelaskan maksud kedatangan sebelum menyerahkan bantuan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membawa kedamaian di tengah masyarakat."Ini membuktikan bahwa kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz-2025 membawa kedamaian. Masyarakat menyambut baik hal ini," ujar Brigjen Pol. Faizal.Selain patroli dan pembagian bantuan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat dalam menciptakan situasi yang kondusif.Secara terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau warga, khususnya di Kabupaten Puncak, agar terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan aparat keamanan."Dengan adanya Satgas Ops Damai Cartenz-2025 ini, yang selain melakukan penegakan hukum terhadap KKB juga hadir bersama masyarakat dalam kegiatan sosial, membuktikan bahwa aparat hadir untuk menjaga masyarakat dari gangguan dan memberikan jaminan keamanan," tutup Kombes Pol. Yusuf Sutejo. PNO-12 11 Jul 2025, 20:29 WIT
Polda Maluku Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Kerajaan Belanda Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Kerajaan Belanda, Jumat (11/7/2025).Pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di bidang keamanan dan diplomasi, ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Kedatangan delegasi parlemen kerajaan Belanda diterima langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mewakili Kapolda Maluku. Ia didampingi Karo SDM dan Direktur Intelkam Polda Maluku.Delegasi parlemen kerajaan Belanda yang hadir yakni Jesse Klaver, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kati Piri (Greenleft–Labour Alliance), Eric van der Burg (Party for Freedom & Democracy), dan empat anggota lainnya.Kedatangan mereka juga didampingi oleh jajaran Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, yaitu Adrian Palm (Deputy Head of Mission), Maresa Oosterman (Kepala Bidang Politik), serta Edwin Arifin (Senior Policy Advisor Bidang Politik). Hadir juga Pimpinan Konsulat Belanda di Ambon, Kun Kusno, didampingi mantan Duta Besar RI untuk Serbia, Samuel Samson, serta staf Konsulat Belanda, Priscilia Tuhuteru.Kurang lebih satu jam, pertemuan yang berlangsung menjadi momen strategis dalam memperkuat kerja sama antara kedua pihak.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan perhatian terhadap upaya-upaya Polda Maluku dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama tersebut."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam membangun kemitraan ke depan," harap Wakapolda.Dalam pertemuan tersebut, para delegasi parlemen kerajaan Belanda menyatakan kekaguman atas peran strategis yang dijalankan oleh institusi Kepolisian dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Mereka secara khusus mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penanganan potensi konflik sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.Para delegasi tertarik memahami bagaimana Polri, khususnya di Maluku, menjaga kohesi sosial dalam konteks keberagaman, serta peran aktif aparat kepolisian dalam program-program kemitraan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.Para anggota parlemen Belanda juga mencatat Polda Maluku sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi representasi dari diplomasi keamanan berbasis nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan.Polda Maluku sendiri berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional, khususnya mitra strategis seperti Kerajaan Belanda, demi memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian di wilayah Maluku. PNO-12 11 Jul 2025, 16:15 WIT
Ditpolsatwa Polri dan Universitas Trisakti Resmi Jalin Sinergi Papuanewsonline.com, Depok - Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri dan Universitas Trisakti resmi menjalin kerja sama strategis dalam sebuah inisiatif bertajuk "Sinergi Edukasi dan Pengabdian: Menyatukan Langkah Ditpolsatwa dan Universitas Trisakti untuk Indonesia", yang digelar di Bhayangkara Equestrian, Kelapa Dua, Depok.Kolaborasi ini menjadi tonggak awal kemitraan jangka panjang yang berfokus pada tiga pilar utama: edukasi, pengabdian masyarakat, dan pelestarian satwa. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas generasi muda serta mendukung tugas-tugas kepolisian melalui pendekatan humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.Dalam sambutannya, Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Tory Kristianto, S.I.K, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata komitmen Ditpolsatwa dan Universitas Trisakti dalam membina generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, keamanan, dan nilai-nilai kemanusiaan.“Kegiatan ini adalah langkah awal dari upaya bersama membangun sinergi dalam pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan pemuda. Kami yakin kolaborasi ini akan membawa dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Brigjen Pol Tory.Adapun tiga program unggulan yang diluncurkan:1. Pelatihan Berkuda untuk Mahasiswa Universitas TrisaktiLebih dari 40 mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Trisakti akan mengikuti pelatihan berkuda secara rutin di Bhayangkara Equestrian. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter mahasiswa melalui peningkatan keterampilan fisik, kedisiplinan, serta kepemimpinan.2. Sosialisasi Pelatihan Handler K-9 bagi Satgas Anti Narkoba KampusDitpolsatwa juga meluncurkan program pelatihan bagi mahasiswa yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Trisakti, untuk menjadi calon handler anjing pelacak (K-9). Program ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus sekaligus menanamkan kepedulian terhadap keamanan sosial.3. Diskusi dan Rencana Pilot Project Konservasi LuwakSebagai bentuk dukungan terhadap konservasi satwa dan pengembangan ekonomi kreatif, Ditpolsatwa dan Universitas Trisakti membahas rencana pengelolaan lahan untuk proyek penangkaran luwak. Program ini akan melibatkan mahasiswa dalam aspek konservasi serta edukasi kopi luwak berkelanjutan.Dalam kesempatan yang sama, Ditpolsatwa turut memperkenalkan Pemerhati Polisi Satwa, sebuah komunitas kolaboratif yang beranggotakan akademisi, relawan, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap peran Polisi Satwa. Komunitas ini akan berfokus pada edukasi, konservasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat.Pemerhati Polisi Satwa mendapat dukungan penuh dari Wakil Rektor III Universitas Trisakti, Ir. Yoska Oktaviano, M.T, dan Dr. Intan Nevia Cahyana, S.H., M.H, yang juga turut duduk sebagai pengurus inti organisasi ini.Acara ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Trisakti, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, jajaran rektorat, pejabat utama Ditpolsatwa, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan nasional menuju Indonesia yang lebih beradab, sehat, dan berkelanjutan.“Kami ingin menanamkan nilai cinta tanah air, kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, dan semangat gotong royong melalui sinergi ini,” tutup Brigjen Pol Tory.Dengan semangat Presisi, Ditpolsatwa dan Universitas Trisakti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengambil peran dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan, pengabdian, dan pelestarian lingkungan. PNO-12 11 Jul 2025, 10:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT