logo-website
Minggu, 12 Okt 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
HIMA PERSIS Apresiasi Profesionalisme Polri, Dorong Dialog Nasional Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) mengapresiasi kinerja Polri dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil pada 25–31 Agustus 2025. Ketua Umum PP HIMA PERSIS, Sholahudin Hasan, menilai aparat kepolisian berhasil menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kebutuhan menjaga keamanan publik."Kami menyaksikan bagaimana aparat Polri berusaha mengawal jalannya aksi dengan pendekatan yang cukup terukur. Tentu saja menjaga keamanan di tengah ribuan massa bukanlah perkara mudah. Tapi dalam beberapa hari itu, Polri berupaya untuk menghindari benturan yang lebih luas serta memastikan aspirasi tetap bisa disampaikan. Kami mengapresiasi langkah ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).Menurut Sholahudin, demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan apabila ada ruang aman bagi masyarakat untuk bersuara. Dalam konteks ini, kata dia, kehadiran Polri bukan semata-mata sebagai pengendali massa, melainkan juga penjaga agar ruang demokrasi tidak terganggu.“Demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Ketika aparat hadir dengan sikap profesional dan proporsional, maka hak itu tetap terlindungi tanpa mengorbankan stabilitas bangsa,” tambahnya.Sholahudin juga mengapresiasi langkah cepat Polri menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat. Ia menilai respons semacam ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian.“Respons cepat untuk memproses oknum yang diduga melanggar prosedur menunjukkan komitmen institusi untuk tetap profesional dan akuntabel. Ini langkah penting agar masyarakat semakin percaya kepada Polri,” jelasnya.Ia menegaskan, dalam negara demokrasi, aparat keamanan selalu berada pada posisi sulit: di satu sisi harus menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib memastikan hak-hak rakyat tidak terabaikan. Karena itu, sikap profesional yang ditunjukkan Polri menurutnya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.“Keseimbangan itu tidak mudah, tetapi kami melihat adanya ikhtiar serius dari Polri. Tentu ini patut diapresiasi,” pungkas Sholahudin. PNO-12 15 Sep 2025, 09:46 WIT
Plt Bupati Nduga Bantah Tuduhan Soal Dana Desa Papuanewsonline.com, Nduga – Polemik pengelolaan dana desa di Kabupaten Nduga kembali mencuat setelah muncul tuduhan dari salah seorang anggota DPRK Nduga yang menuding adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Plt Bupati Nduga, Yoas Beon, S.IP. Tuduhan itu menguat di publik setelah beredarnya sebuah video yang menyebut dana desa disalurkan sebagai “bantuan pribadi” dari bupati. Menanggapi hal tersebut, Yoas Beon dengan tegas membantah tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar dan tanpa bukti kuat. Menurutnya, pencairan dana desa dilakukan secara transparan, sesuai mekanisme resmi, serta melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bersama pihak bank. “Saya tidak pernah menyatakan bahwa dana itu berasal dari saya pribadi. Pencairan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, bahkan disaksikan langsung masyarakat di distrik. Tujuan kami agar masyarakat melihat dan merasakan sendiri transparansi proses ini,” ujar Beon saat memberikan klarifikasi, Sabtu (13/9/2025). Yoas Beon juga menyinggung praktik lama yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan masalah. Menurutnya, penyaluran dana desa yang selama ini hanya dilakukan di ibu kota kabupaten tanpa melibatkan masyarakat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. “Kami ingin ubah pola itu. Dana desa harus dirasakan langsung di kampung. Itulah mengapa kami turun ke distrik dan kampung, bahkan dengan biaya operasional pribadi, bukan menggunakan dana desa,” jelasnya. Plt Bupati menyesalkan pernyataan anggota DPRK yang menudingnya melakukan pelanggaran. Ia meminta agar tuduhan publik selalu disertai bukti yang jelas, bukan sekadar opini atau narasi yang diviralkan di media sosial. “Kalau ada yang merasa ada potongan, pengurangan, atau pelanggaran juknis, tunjukkan buktinya. Jangan hanya mencurigai tanpa dasar. Fitnah semacam ini justru merugikan masyarakat,” tegas Beon. Yoas Beon juga mengungkap bahwa selama 16 tahun terakhir, pengelolaan dana desa di Nduga kerap tidak didampingi secara baik oleh pemerintah daerah. Akibatnya, anggaran besar yang mencapai Rp 250–300 miliar per tahun tidak jelas pertanggungjawabannya. Kini, dengan kebijakan baru, Pemkab Nduga berkomitmen menyalurkan dana desa secara langsung dan transparan hingga ke tangan masyarakat kampung. Bahkan, Beon mengakui pihaknya juga melakukan pembagian untuk gereja sebagai upaya pemerataan manfaat dana desa. “Dana desa yang dikelola dengan benar akan membawa dampak besar bagi masyarakat. Bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan ekonomi lokal bisa berkembang pesat bila kita bersama-sama menjaganya,” pungkasnya.(GF)  14 Sep 2025, 08:18 WIT
Dana Desa Langsung ke Kampung, Kadis PMK Nduga Akui Efektivitas Kebijakan Plt Bupati Papuanewsonline.com, Nduga – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Beon, S.IP., mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan jajaran perangkat kampung atas kebijakan barunya yang dinilai strategis dalam merealisasikan dan mendistribusikan dana desa langsung ke kampung-kampung. Kebijakan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD) KCP Keneyam, yang memungkinkan pencairan dana desa lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge, S.STP, menegaskan kebijakan ini merupakan terobosan besar yang menjawab keluhan masyarakat selama lima tahun terakhir. “Banyak keluhan dari warga bahwa dana desa sering habis di kota atau terkuras untuk membayar biaya transportasi udara seperti pesawat dan helikopter. Tahun ini, kebijakan PLT Bupati sangat tepat, karena dana desa langsung diserahkan ke tangan masyarakat melalui kepala kampung masing-masing,” jelas Machla dalam siaran persnya. Menurutnya, sebagai pimpinan DPMK yang membawahi 248 kampung, ia sangat mendukung langkah yang ditempuh PLT Bupati dan bahkan ikut mendampingi proses penyaluran dana tersebut ke lapangan. Machla menjelaskan, tahap awal penyaluran dana desa telah dilakukan di Distrik Embetpem dan Distrik Kora. Menariknya, realisasi di dua distrik tersebut bisa diselesaikan dalam waktu hanya satu hari menggunakan transportasi darat, sehingga lebih hemat biaya dan efisien dibanding metode sebelumnya. “Ini membuktikan bahwa kebijakan Bapak PLT Bupati benar-benar memberi solusi nyata. Dengan cara ini, dana desa bisa sampai langsung ke kampung tanpa ada potongan biaya transportasi yang mahal,” ujarnya. PLT Bupati Yoas Beon disebut ingin memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan kampung, bukan habis di perjalanan. Dengan pola baru ini, masyarakat di kampung kini bisa segera memanfaatkan dana untuk program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pelayanan sosial. “Kami ingin masyarakat kampung merasakan langsung manfaat dana desa. Kebijakan ini diambil demi efisiensi, transparansi, dan tentu saja demi kesejahteraan masyarakat Nduga,” ungkap Machla menambahkan. Masyarakat dan para kepala kampung yang hadir dalam penyaluran tahap pertama menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka berharap langkah ini bisa diterapkan berkelanjutan dan menjangkau seluruh distrik yang ada di Kabupaten Nduga. Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dana desa benar-benar menjadi instrumen utama untuk membangun dari kampung, bukan hanya tersendat di kota atau terkuras oleh biaya transportasi.(GF) 14 Sep 2025, 08:13 WIT
Pemkab Mimika Bangun Perpustakaan di Kampung Uta Papuanewsonline.com, Mimika – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di wilayah terpencil kembali diwujudkan melalui pembangunan perpustakaan desa di Kampung Uta, Distrik Mimika Tengah. Fasilitas ini diharapkan mampu menjadi pusat pengetahuan sekaligus motor penggerak literasi di kawasan pesisir yang selama ini minim akses terhadap bacaan dan teknologi. Pembangunan perpustakaan ini kini tengah difokuskan pada penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, mebel, pengadaan buku bacaan, serta perangkat komputer. Selain itu, Pemkab Mimika melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga menyiapkan akses internet berbasis Starlink, agar masyarakat—khususnya anak-anak sekolah—bisa memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Yacob Yopi Toisuta, menjelaskan bahwa koleksi buku yang disediakan tidak hanya terbatas pada bacaan sekolah formal, melainkan juga buku-buku pengetahuan umum yang relevan dengan kehidupan masyarakat pesisir. “Selain buku pelajaran, kita sediakan buku tentang pertanian, pengelolaan ikan, hingga pertambangan yang sesuai dengan potensi daerah. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang aplikatif dan bermanfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari,” kata Yopi saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (12/9/2025). Ia menegaskan, pembangunan perpustakaan di Kampung Uta akan diselesaikan secara bertahap. “Kalau semua fasilitas sudah 100 persen lengkap, barulah kita resmikan,” tambahnya. Menariknya, keberadaan perpustakaan ini tidak hanya difokuskan untuk menyediakan akses informasi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berencana merekrut tiga warga setempat yang akan diberikan pelatihan khusus untuk menjadi petugas perpustakaan. “Kami ingin perpustakaan ini dikelola oleh masyarakat sendiri, sehingga ada rasa memiliki. Petugasnya nanti akan dilatih agar bisa mengoperasikan layanan perpustakaan, termasuk penggunaan komputer dan internet,” jelas Yopi. Perpustakaan di Kampung Uta saat ini menjadi satu-satunya fasilitas perpustakaan yang dibangun pemerintah di wilayah pesisir Mimika. Namun, Yopi memastikan bahwa pembangunan serupa akan terus digalakkan di distrik-distrik lain. “Ke depan, kami akan berupaya menghadirkan fasilitas perpustakaan di wilayah lain. Karena literasi bukan hanya kebutuhan di kota, tetapi juga di pesisir dan pedalaman,” tegasnya. Dengan hadirnya perpustakaan ini, Pemkab Mimika berharap dapat menumbuhkan budaya membaca, mengurangi kesenjangan akses informasi, serta memacu semangat belajar generasi muda di pesisir. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan dan literasi sebagai prioritas, meski harus menembus keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil.   Penulis: Jid Editor: GF  13 Sep 2025, 20:17 WIT
Perkuat Jati Diri dan Profesionalisme Polri, Wakapolda Maluku Hadiri Forum Belajar Bersama Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri Forum Belajar Bersama yang dilaksanakan secara daring dari ruang vicon lantai 2 Polda Maluku, Jumat (12/9/2025).Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat jati diri dan profesionalisme Polri ini turut dihadir Irwasda Maluku dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku.Forum belajar bersama dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. Narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Mohammad Mahfud M.D, dari Posko Presisi Mabes Polri, Jakarta.Kalemdiklat Polri Ajak Seluruh Anggota Bangkitkan Moral dan ProfesionalismeDalam arahannya, Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemulihan moral, semangat, dan profesionalisme Polri pasca insiden kerusuhan kolektif. "Kita semua harus termotivasi, pemulihan moril, semangat, dan profesional Polri pasca kekerasan kolektif serta riot akhir Agustus," ungkapnya.Beliau juga mengingatkan kalau polisi harus bekerja menggunakan otak, otot, dan hati nurani. Ia juga menyoroti peran Lemdiklat sebagai "kampus peradaban" yang mengimplementasikan pembelajaran melalui dialog dan pembangunan literasi sosial-kemanusiaan serta kebangsaan.Komjen Chryshnanda menggarisbawahi lima keutamaan Lemdiklat Polri:1. Pendidikan moral, kejujuran, kebenaran, dan keadilan.2. Pengendalian diri, kesadaran tanggung jawab, dan disiplin.3. Peka, peduli, dan berbelarasa demi keteraturan sosial dan peradaban.4. Pimpinan dan kepemimpinan yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.5. Ikon kebhinekaan, toleransi, serta anti narkoba dan anti korupsi.Menurutnya, seorang polisi harus mampu menjadi role model dan siap menghadapi situasi apa pun. "Sebagai polisi, kita harus menjauhi sifat jumawah (sombong) dan amarah," tegasnya.Prof. Mahfud MD Tegaskan Jati Diri Polri sebagai Bhayangkara NegaraPada kesempatan yang sama, Prof. Mohammad Mahfud M.D menegaskan jati diri Polri sebagai Bhayangkara Negara adalah perisai atau tameng negara. Beliau menjelaskan, kewajiban Polri, bersama seluruh elemen bangsa, adalah menjaga dan membangun NKRI. "Secara konstitusional, Polri mendapat bagian menjaga NKRI dari sudut Kamtibmas dan penegakan hukum," jelasnya.Prof. Mahfud juga menyoroti fenomena demoralisasi yang terjadi di tubuh Polri akibat berbagai isu, termasuk banyaknya tudingan, bully, dan adu domba dengan institusi lain. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan khusus Kompas pada 6 September 2025, sentimen negatif terhadap institusi Polri hampir mencapai 90%.Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa secara umum, institusi Polri tetap baik dan berperan penting dalam menjaga keamanan. "Polisi yang baik itu lebih banyak, jauh lebih banyak," katanya.Ia mengajak seluruh anggota Polri untuk kembali menegaskan jati diri mereka, yang berlandaskan pada Tribrata dan Catur Prasetya, guna menghadapi berbagai persoalan. PNO-12 13 Sep 2025, 17:16 WIT
Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 27 Pati Polri Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia kembali melaksanakan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri pada Jumat (12/9/2025) pukul 10.00 WIB, bertempat di Rupattama Mabes Polri.Dalam upacara tersebut, sebanyak 27 personel resmi mendapatkan kenaikan pangkat, terdiri atas:- 2 personel ke pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto, S.I.K. (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. (Kepala BNN).- 7 personel ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.- 18 personel ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, yang terdiri atas Wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.Dengan demikian, total kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri pada periode ini berjumlah 27 personel.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.“Kenaikan pangkat bagi 27 Pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan. Tentunya dengan pangkat baru, tanggung jawab semakin besar, dan kami berharap seluruh Pati Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Mabes Polri dan perwakilan keluarga Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat. PNO-12 13 Sep 2025, 16:31 WIT
Menko Yusril: Presiden Prabowo yang Tentukan Pembentukan TGPF Demo Ricuh Papuanewsonline.com, Jakarta – Polemik terkait usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Jika Presiden memutuskan, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Yusril menjelaskan, wacana pembentukan TGPF menguat setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan itu, para tokoh menekankan pentingnya kehadiran tim investigasi independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkap tragedi demonstrasi yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia di berbagai daerah. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahkan menyebut Presiden telah menyetujui usulan tersebut. Namun, Yusril meluruskan bahwa hingga Jumat siang belum ada arahan resmi dari Presiden untuk menindaklanjutinya. “Presiden mendengarkan aspirasi itu dan menyatakan ide tersebut sebagai gagasan yang baik, namun belum ada keputusan final yang disampaikan kepada kami,” jelas Yusril. Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas dalam merespons aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan. Dari ribuan peserta aksi yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan. “Dari hasil pengecekan langsung saya ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya memastikan langkah hukum sudah dijalankan dengan tegas terhadap mereka yang terlibat,” tegas Yusril. Kini, publik menanti sikap resmi Presiden Prabowo apakah akan membentuk TGPF atau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berjalan. Pembentukan tim independen dipandang penting oleh sejumlah kalangan untuk menjamin keadilan serta mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran prosedural dalam penanganan unjuk rasa. Yusril memastikan, jika Presiden memberi lampu hijau, pemerintah akan mendukung penuh serta menyediakan fasilitas yang diperlukan. “Pemerintah siap mendukung sepenuhnya pembentukan TGPF jika Presiden menyatakan perlu. Prinsip kami adalah keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.(GF)  12 Sep 2025, 21:21 WIT
Subuh Berjamaah, Kapolda Maluku Ajak Masyarakat Hidup Damai dan Taat Hukum Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam semangat mempererat silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan serta kebangsaan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menggelar Sholat Subuh Berjamaah bersama warga di Masjid As-Salamah, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Jumat (12/09/2025).Turut hadir mendampingi, Wakapolda Maluku, Karo SDM, Dirpolairud, Kapolsek Nusaniwe, para personel Polri, imam masjid, serta jamaah setempat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari semangat #MalukuTarusBikingBae—sebuah ajakan moral yang digaungkan Kapolda untuk terus berbuat baik, menjaga harmoni, dan menjunjung nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai salah satu sarana penting dalam upaya Polda Maluku untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai mitra sejajar Polri dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif.Setelah menunaikan ibadah, Kapolda menyampaikan pesan kebangsaan dan keagamaan yang menekankan pentingnya kedekatan antara aparat dan masyarakat dalam menjaga perdamaian.“Sholat Subuh Berjamaah bukan hanya ibadah, tapi juga momentum memperkuat persaudaraan. Polri hadir bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga sebagai bagian dari umat yang ingin bersama-sama membangun kedamaian dan persatuan,” ujar Kapolda.Ia menambahkan bahwa masjid harus menjadi pusat pembinaan spiritual, sosial, dan moral bagi masyarakat, tempat menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yang santun dan taat hukum.Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari segala bentuk kekerasan. Ia menyoroti bahwa persoalan kekerasan, terutama di lingkungan sosial dan keluarga, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.“Maluku ini indah dan penuh berkah. Tapi kekayaan ini hanya bisa dirasakan jika kita hidup dalam damai. Jangan mudah terpancing emosi. Mari kita biasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, bukan kekerasan. Karena saat kita memilih damai, kita sedang ‘biking bae’ untuk generasi kita,” tegasnya.Semangat #MalukuTarusBikingBae, lanjut Kapolda, harus diwujudkan dalam tindakan nyata: menebar kebaikan, menghindari provokasi, dan membangun budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai agama.Program Subuh Berjamaah yang rutin dilakukan Kapolda di berbagai wilayah Maluku ini menjadi pendekatan spiritual dan sosial yang efektif dalam membangun komunikasi tanpa sekat antara Polri dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat citra Polri sebagai sahabat rakyat sekaligus penjaga moral bangsa.Kegiatan berakhir pada pukul 05.40 WIT dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib, menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam bingkai religius mampu menciptakan Kamtibmas yang kondusif dan berkelanjutan. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae 12 Sep 2025, 17:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT