Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Patroli Presisi, Polda Maluku Sasar Titik Rawan di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui unit patroli kota presisi dan unit tipiring Direktorat Samapta, melakukan patroli kamtibmas di wilayah kota Ambon, Selasa (16/9/2025).Sejumlah daerah rawan di Ambon, ibukota provinsi Maluku menjadi sasaran patroli yang bertujuan memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin kondusif.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, mengungkapkan, patroli kamtibmas gencar dilakukan Polda Maluku dan jajaran di daerah-daerah rawan."Patroli kamtibmas ini menyasar kegiatan masyarakat, perkumpulan masyarakat, daerah rawan gangguan kamtibmas, aksi premanisme dan kejahatan yang ditemukan," ungkap Kombes Rositah.Saat menyisir sejumlah daerah rawan menggunakan kendaraan dinas, tim menghampiri sejumlah pelajar sekolah. Mereka ditemukan masih nongkrong di ruas jalan Rijali. "Tim patroli menemukan sejumlah siswa yang pulang sekolah tapi masih nongkrong di jalan Rijali. Mereka kemudian diberikan pesan kamtibmas dan diingatkan mengenai bahaya tawuran," ujarnya.Selain patroli menggunakan kendaraan bermotor di ruas-ruas jalan utama, tim juga menghampiri pusat perbelanjaan masyarakat seperti Ambon Plaza. Mereka berjalan kaki di dalam Amplaz melihat situasi kamtibmas yang berjalan aman kondusif."Petugas juga sempat berbincang dengan security menanyakan situasi kamtibmas di lokasi sekitar mall, serta mengingatkan untuk segera menghubungi kepolisian terdekat apabila terjadi gangguan kamtibmas," ujarnya.Selama pelaksanaan patroli sejak pukul 10.00 WIT hingga siang hari, situasi kamtibmas di wilayah kota Ambon terpantau aman dan kondusif. Masyarakat tampak beraktifitas dengan lancar. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
17 Sep 2025, 09:55 WIT
Gelar Dialog Interaktif, Polda Maluku: Saatnya Suara Perempuan dan Anak Maluku Didengar
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku) melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon menggelar dialog publik interaktif bertajuk “Rise and Speak: Suara Perempuan dan Anak Maluku untuk Hidup yang Lebih Aman”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Jors de Fretes, Kantor RRI Cabang Ambon, pada Selasa (16/9).Dialog dengan tema "Rise and Speak" ini, selain merupakan bagian dari upaya Polda Maluku bersama mitra strategis untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku juga merupakan salah satu kegiatan yang digelar oleh Polwan Polda Maluku dalam rangka memperingati Hari Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-77 yang jatuh pada tanggal 1 September 2025 kemarin.Dialog ini menghadirkan empat narasumber utama yang mewakili berbagai pihak terkait penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yakni:Brigpol Mustika Payung, SH, MH – Penyidik Pembantu Subdit Renakta Dit Krimum Polda MalukuHusein, S.Pd, M.Pd – Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi MalukuCerly Laisina – Direktur Yayasan Peduli Ina Yana MalukuPrisca D. Sampe, S.Psi, M.Psi – Pakar Psikologi dan Akademisi Universitas Pattimura AmbonDalam pemaparannya, Brigpol Mustika Payung mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur selama tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa mayoritas kasus terjadi di lingkungan keluarga, dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban.“Saat ini, terjadi peningkatan kasus dibanding tahun sebelumnya, dan kebanyakan terjadi dalam rumah tangga. Korban sering kali tidak berani melapor karena takut intimidasi dari pelaku yang merupakan orang tua atau kerabat dekat,” ungkap Mustika.“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat atau mengetahui kekerasan. Kepolisian siap memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada para korban.”Cherly Laisina, Direktur Yayasan Peduli Ina Yana Maluku, menyatakan bahwa pelaporan adalah langkah awal penting dalam menghentikan kekerasan. Ia juga mengapresiasi peran aktif Polda Maluku dalam mendampingi kasus-kasus yang ditangani yayasan.“Kami sangat mengapresiasi Polda Maluku atas kolaborasi yang sudah terjalin dalam mendampingi para korban. Namun, kami juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku agar penanganan ini tidak timpang,” ujar Cerly.“Kami bahkan mendorong Polri untuk membentuk direktorat khusus untuk perempuan dan anak agar penanganan lebih fokus dan cepat.”Menanggapi hal tersebut, Husein, S.Pd, M.Pd, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya preventif di lapangan, khususnya di lingkungan sekolah.“Kami rutin melakukan edukasi dan pembagian brosur di sekolah menengah atas, termasuk sosialisasi bahaya bullying dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Husein.“Kami sepakat bahwa koordinasi antar lembaga harus diperkuat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini secara efektif.”Prisca D. Sampe, pakar psikologi dan akademisi Unpatti, menyoroti dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap anak, yang menurutnya dapat menimbulkan trauma hingga dewasa.“Anak-anak korban kekerasan berpotensi mengalami trauma psikis jangka panjang. Di Unpatti sendiri, kami sudah memiliki Satgas yang awalnya fokus pada kekerasan seksual, namun kini diperluas untuk mencakup kasus kekerasan perempuan dan anak secara umum,” jelas Prisca.Seruan Bersama: Bangkit dan Suarakan KebenaranDialog interaktif ini ditutup dengan seruan moral dari para narasumber agar para korban tidak lagi takut untuk bersuara, serta ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melaporkan dan mencegah kekerasan.“Mari kita bangkit dan bersuara. Suara korban adalah langkah awal untuk mendapatkan keadilan. Kami, kepolisian, akan selalu siap berdiri bersama para korban,” tegas Brigpol Mustika. PNO-12
17 Sep 2025, 09:40 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi DPP IMM, Tekankan Peran Pemuda Dalam Menjaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.Si menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senin (15/9/2025).Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku ini dihadiri Ketua DPP IMM Bidang PBPA, Immawan Ode Rizki Pratama, M. Hum.Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Direktur Intelkam Polda Maluku mendampingi Kapolda, sementara dari jajaran IMM yaitu Ketua DPD IMM Maluku Abubakar Mahu, LBH DPD IMM Maluku Yogi, Ketua Panitia Musda IMM Maluku Arwan Hitimala, dan Sekretaris DPD IMM Maluku Abdullah.Pertemuan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan dialog terbuka yang mencerminkan semangat kolaborasi antara kepolisian dan organisasi kepemudaan.Immawan Ode Rizki Pratama menyampaika terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda Maluku yang telah meluangkan waktu menerima jajaran IMM. Immawan menegaskan bahwa tujuan kedatangan mereka bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk meminta nasihat dan pandangan dari Kapolda sebagai bekal generasi muda dalam menjalankan peran organisasi kepemudaan. "Suatu kebanggaan bagi kami bisa duduk berdialog langsung dengan Bapak Kapolda. Kami ingin mendengar arahan sebagai generasi muda yang sedang berproses membangun diri sekaligus organisasi," ujarnya.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran jajaran IMM. Ia menekankan bahwa Polda Maluku pada prinsipnya selalu terbuka dalam membangun komunikasi, kerja sama, dan relasi harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. “IMM adalah organisasi pengkaderan. Di tangan adik-adik sekalianlah kelak estafet kepemimpinan bangsa ini akan diteruskan. Karena itu, teruslah berbuat baik, teruslah memberikan yang terbaik bagi negara, khususnya bagi Maluku yang kita cintai,” kata Kapolda.Kapolda juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dalam menjaga kedamaian, membangun peradaban, serta menanamkan budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengajak IMM untuk tampil sebagai pelopor kedamaian, yang mengedepankan karya nyata dan ilmu pengetahuan dalam membangun bangsa dan negara, terutama provinsi Maluku. “Mari bersama-sama kita jaga dan bangun Maluku. Jadilah pelopor kedamaian. Maluku bisa maju, aman, dan tentram jika kita semua bergandeng tangan dengan tulus,” tambahnya.Pertemuan yang berlangsung menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergitas antara Polda Maluku dan IMM, terutama dalam mendukung program-program positif yang melibatkan generasi muda. IMM Maluku sendiri menyampaikan kesiapan untuk terus bersinergi, baik dalam bidang pendidikan, kepemudaan, maupun advokasi sosial. PNO-12
16 Sep 2025, 14:24 WIT
Agus Fatoni Tegaskan Kehadiran Kantor DPD RI di Gedung Tifa
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Harapan masyarakat Papua untuk memiliki kantor perwakilan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Bumi Cenderawasih akhirnya semakin
dekat menjadi kenyataan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Panitia
Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, yang digelar di Kantor Gubernur Papua,
Jayapura, Senin (15/9/25). Dalam pertemuan tersebut, kedua
pihak menyepakati rencana jangka pendek dengan menunjuk lantai 13 Gedung
Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Gedung Tifa sebagai kantor sementara DPD RI di
Papua. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus
Fatoni, menyampaikan bahwa kehadiran kantor DPD RI di Jayapura akan memudahkan
masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara langsung kepada wakilnya di pusat. “Kita tadi membicarakan berbagai
hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura.
Dengan adanya kantor ini, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi dan
berdiskusi dengan anggota DPD RI,” ujar Fatoni. Agus Fatoni menambahkan,
penggunaan Gedung Tifa akan dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Ketua
PURT DPD RI, Hasan Basri, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan bentuk komitmen
bersama untuk mempercepat realisasi pembangunan kantor definitif DPD RI di
Papua. Menurutnya, keberadaan kantor ini bukan hanya simbol kehadiran negara,
tetapi juga wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua
di tingkat nasional. Penandatanganan MoU dilakukan
langsung oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Ketua PURT DPD RI Hasan Basri,
disaksikan oleh anggota DPD RI, perwakilan MRP, Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda), serta para tamu undangan. Agus Fatoni berharap kehadiran
kantor DPD RI di Jayapura dapat memperkuat peran strategis DPD RI dalam
mengawal kebijakan pembangunan di Papua. Ia menekankan pentingnya sinergi
antara pemerintah daerah, masyarakat, dan DPD RI untuk memastikan setiap aspirasi
dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata. “Kita berharap, dengan adanya
kantor DPD RI di Jayapura, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin
meningkat. Ini langkah awal untuk memperkuat demokrasi dan memperjuangkan
kesejahteraan rakyat Papua,” tegas Fatoni. Kehadiran kantor DPD RI di Gedung
Tifa diyakini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi,
transparansi, serta keterlibatan masyarakat Papua dalam pembangunan nasional.
Selain itu, kantor ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara
rakyat Papua dan pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar
mencerminkan kebutuhan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:53 WIT
Dari Sentani hingga Youtefa, Inilah Rangkaian Kunjungan Wapres Gibran di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Papua bersiap menyambut kehadiran Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming
Raka, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua
Selatan pada 16–18 September 2025. Lawatan ini digelar usai Wapres menuntaskan
kunjungannya ke negara tetangga, Papua Nugini (PNG). Agenda kunjungan Wapres Gibran di
Bumi Cenderawasih terbilang padat, menyentuh berbagai sektor mulai dari
pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, hingga koordinasi pemerintahan. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus
Fatoni, menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan
instansi vertikal telah dilibatkan dalam rapat koordinasi wilayah untuk
memastikan kunjungan berjalan aman, lancar, dan sukses. “Rapat tersebut dilaksanakan agar
kunjungan Wakil Presiden di Papua berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Fatoni
dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (15/9/25). Ia juga mengimbau masyarakat
untuk menyambut Wapres dengan hangat serta turut menjaga suasana tetap
kondusif. Di Kabupaten Jayapura, Wapres
Gibran dijadwalkan meninjau SMP Negeri 2 Sentani untuk mengecek langsung
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan
pemerintah pusat. Selanjutnya, ia akan mengunjungi Puskesmas Kampung Harapan
guna memastikan layanan kesehatan gratis berjalan optimal. Tak hanya itu, Wapres juga akan
mengunjungi Gedung Keuangan Negara untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program
pemerintah pusat di Papua, serta bertemu dengan jajaran Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Menjelang akhir kunjungan, Wapres
Gibran direncanakan menyambangi dua pusat aktivitas ekonomi masyarakat, yakni Pasar
Ikan Hamadi dan Pasar Induk Youtefa. Kehadiran Wapres di pasar tradisional ini
diharapkan dapat memberikan semangat bagi para pedagang kecil dan memastikan
harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Selain itu, ia juga dijadwalkan
meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial, serta
menutup rangkaian kunjungannya di RSUP Jayapura, rumah sakit rujukan terbesar
di Papua. Kunjungan kerja Wapres Gibran di
Papua diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memberikan
solusi konkret terhadap berbagai tantangan pembangunan di Papua, mulai dari
peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, hingga penguatan
ekonomi rakyat. Pj Gubernur Agus Fatoni menutup
keterangannya dengan penuh optimisme. “Kami berharap kunjungan ini
membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua dan semakin memperkuat komitmen
pemerintah pusat dalam membangun Bumi Cenderawasih,” tegasnya. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:50 WIT
Pemprov Papua dan DPD RI Sepakat Percepat Pembangunan Kantor Perwakilan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
terkait percepatan pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Papua.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin
(15/9/25), usai pertemuan antara Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni. Momentum ini dinilai sebagai
langkah penting dalam memperkuat kehadiran negara di Bumi Cenderawasih,
khususnya dalam memperluas akses masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi
langsung kepada para senator DPD RI. Dalam keterangannya, Pj Gubernur
Agus Fatoni menyambut baik rencana percepatan pembangunan tersebut. “Kita tadi membicarakan berbagai
hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura. Untuk
tahap awal, akan menempati lantai 13 Gedung Tifa, Kantor Majelis Rakyat Papua
(MRP), dengan mekanisme pinjam pakai sesuai aturan,” jelas Fatoni. Dengan skema ini, DPD RI dapat
segera berkantor di Papua sambil menunggu pembangunan kantor permanen. Fatoni menegaskan bahwa
keberadaan kantor DPD RI di Papua diharapkan dapat memperkuat hubungan langsung
antara masyarakat dan wakilnya di tingkat nasional. “Dengan adanya kantor ini,
masyarakat Papua bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan menyampaikan
masukan kepada anggota DPD RI yang merupakan perwakilannya. Ini penting untuk
mendukung pembangunan daerah dan memperkuat demokrasi di Papua,” tambahnya. Selain itu, ia menilai langkah
ini akan membuka ruang komunikasi yang lebih intensif, sekaligus memperkuat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kerja sama antara Pemprov Papua
dan DPD RI menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan di Papua. MoU ini
bukan hanya sebatas kesepakatan administratif, tetapi juga simbol komitmen
bersama untuk menghadirkan pelayanan negara yang lebih dekat dengan rakyat. Pj Gubernur Agus Fatoni menutup
keterangannya dengan harapan agar pembangunan kantor DPD RI di Papua dapat
segera terealisasi, sekaligus menjadi pintu masuk bagi aspirasi masyarakat yang
lebih luas dan inklusif. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:47 WIT
Pj Gubernur Papua Imbau Warga Jaga Kondusifitas Menjelang Putusan MK
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana politik di Papua jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua Tahun 2024 kian menjadi
perhatian publik. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
menyerukan agar masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan, dan menghormati
apapun hasil putusan MK yang dijadwalkan akan dibacakan pada Rabu (17/9/25).
Dalam keterangannya di Jayapura,
Senin (15/9/25), Fatoni menegaskan bahwa keputusan MK adalah produk hukum
tertinggi dalam penyelesaian sengketa pemilu.
“Keputusan MK bersifat final.
Sebagai warga Papua, kita harus siap menerima dan menghormati apapun hasilnya.
Kita adalah satu keluarga besar di tanah Papua, mari kita tunjukkan kedewasaan
dalam berdemokrasi,” tegas Fatoni.
Fatoni mengingatkan masyarakat
untuk terus menjaga suasana damai dan toleransi yang telah lama menjadi
kekuatan Papua. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah kunci penting bagi
kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus terus mempertahankan
iklim yang damai dan toleran ini. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat bisa
beraktivitas dengan baik, dan pembangunan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa
perbedaan politik tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Justru, momentum
putusan MK harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kebersamaan dan
solidaritas seluruh komponen masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa roda pemerintahan Papua harus tetap berjalan normal pasca putusan MK.
Terlebih dengan segera ditetapkannya gubernur definitif, diharapkan agenda
pembangunan daerah dapat semakin dipercepat.
“Mudah-mudahan kita semua selalu
diberkati Tuhan, dan semangat membangun Papua semakin kuat di bawah
kepemimpinan yang baru. Tujuan kita satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua,” ungkapnya.
Seruan Pj Gubernur ini menjadi
pesan moral penting di tengah dinamika politik Papua. Ia berharap masyarakat
tidak terprovokasi isu-isu yang beredar, melainkan tetap solid menjaga
kedamaian dan mengedepankan kepentingan bersama.
Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Sep 2025, 13:43 WIT
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor
Papuanewsonline.com, Mimika –
Ironi pembangunan kembali mencuat di Kabupaten Mimika. Meski berada di wilayah
perkotaan yang strategis, Distrik Kuala Kencana hingga kini belum memiliki
kantor distrik permanen. Pembangunan gedung kantor baru yang sempat
direncanakan malah terhenti akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung
selesai. Akibat mangkraknya proyek
tersebut, pemerintah distrik terpaksa menyewa bangunan sebagai kantor sementara
dengan biaya fantastis, yakni Rp150 juta per tahun. Fakta ini disampaikan
langsung oleh Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobay, saat mengikuti Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRK Mimika pada Senin (15/9/2025). “Pembangunan gedung baru masih
terkendala lahan, sehingga untuk sementara kami kontrak bangunan dengan bayaran
Rp150 juta per tahun,” jelas Yemi Gobay di hadapan anggota dewan. Menurut Yemi, kondisi ini bukan
hanya membebani anggaran, tetapi juga menunjukkan lambannya penyelesaian
masalah lahan di wilayah yang seharusnya paling mudah diakses pemerintah.
“Kuala Kencana ini berada di kawasan kota, tetapi faktanya kami masih bekerja
di kantor kontrakan,” imbuhnya. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, mengaku prihatin dengan situasi tersebut. Ia menilai Pemkab
Mimika harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan
kantor distrik bisa dilanjutkan. “Kondisi seperti ini tidak bisa
dibiarkan. Kuala Kencana itu berada dalam wilayah kota, jadi seharusnya punya
kantor distrik permanen yang representatif, bukan menumpang di bangunan
kontrakan,” tegas Herman. Selain itu, Herman juga menyoroti
praktik klaim lahan yang kerap menjadi penghambat pembangunan infrastruktur
publik di Mimika. Menurutnya, Pemkab harus bertindak tegas agar fasilitas
pelayanan masyarakat tidak terus terhambat hanya karena kepentingan segelintir
pihak. Tak hanya persoalan kantor
distrik, Kuala Kencana juga menghadapi sejumlah masalah lain yang terungkap
dalam RDP tersebut. Antara lain, pembangunan kantor Kelurahan Karang Senang
yang masih mandek, serta desakan masyarakat di Utikini untuk segera membangun
Puskesmas dan Pustu sebagai fasilitas kesehatan dasar. Herman menegaskan, Komisi III
DPRK Mimika akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah
agar menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. “Jangan sampai masyarakat terus
dirugikan hanya karena tarik-menarik kepentingan lahan. Pemerintah harus hadir,
memastikan pembangunan berjalan, dan pelayanan masyarakat tidak terhenti,”
pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:30 WIT
RDP Komisi III DPRK Mimika Ungkap Fakta Miris di Distrik Hoya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan empat kepala
distrik kembali membuka realita miris pelayanan pemerintahan di daerah
pedalaman. Salah satunya, Distrik Hoya, hingga kini belum memiliki kantor fisik
untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kepala Distrik Hoya, Yeteni
Tabuni, dalam RDP yang berlangsung Senin (15/9/2025), memaparkan bahwa kondisi
ini membuat 45 pegawai distrik lebih banyak beraktivitas di Timika, pusat
pemerintahan kabupaten. Hal itu terjadi bukan karena kelalaian, melainkan
karena tidak adanya fasilitas kantor yang layak untuk bekerja. “Pegawai distrik tetap digaji
oleh negara, tetapi tanpa kantor yang memadai, mereka akhirnya beraktivitas
lebih banyak di Timika,” jelas Yeteni Tabuni. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan pemerintahan di Hoya akan terus terhambat
jika tidak segera ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mimika. “Ini persoalan serius. Kita tidak
bisa menyalahkan para pegawai, karena faktanya memang kantor distrik tidak ada.
Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ujar Herman usai RDP yang digelar di
Aula DPRK Mimika. Selain ketiadaan kantor, kendala
transportasi menjadi isu besar lainnya. Akses menuju Distrik Hoya hanya dapat
ditempuh melalui jalur udara, dengan biaya perjalanan fantastis, mencapai Rp180
juta sekali penerbangan. Biaya tinggi ini bukan hanya membebani pemerintah,
tetapi juga menghambat mobilitas pegawai serta pelayanan dasar bagi masyarakat. “Kendala transportasi inilah yang
hari ini kami dengar langsung, dan ini akan kami dorong ke Pemkab agar segera
ada solusi yang nyata,” tegas Herman. Meski demikian, Kepala Distrik
Hoya melaporkan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya relatif kondusif. Layanan
pendidikan pun berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas. Namun, pelayanan
kesehatan disebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah. RDP ini menjadi momentum penting
untuk mengevaluasi arah pembangunan di Mimika, terutama di wilayah pedalaman
yang kerap tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar. Herman Gafur menutup
pernyataannya dengan harapan besar agar hasil pertemuan ini tidak berhenti di
meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. “Kami berharap RDP ini
benar-benar menjadi bahan evaluasi dan langkah awal demi kelancaran layanan
pemerintahan di Distrik Hoya,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF.
16 Sep 2025, 13:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
