Pemprov Papua Pastikan Anggaran Pelantikan Anggota DPRP Jalur Otsus Telah Dialokasikan

Pj Gubernur Agus Fatoni Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Proses Demokrasi Khusus Papua

Papuanewsonline.com - 19 Sep 2025, 17:37 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, saat memberikan keterangan kepada awak media usai rapat paripurna DPRP, Jumat (18/9/25) malam. Ia memastikan anggaran pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus sudah dialokasikan dalam APBD-P 2025.

Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus) telah disiapkan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/9/25) malam.

Fatoni menekankan bahwa pelantikan 11 anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan Otsus merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan khusus yang diatur bagi Papua. Dari sisi eksekutif, pemerintah daerah telah menuntaskan kewajibannya dalam menyediakan pendanaan, sementara jadwal pelantikan sepenuhnya berada di ranah legislatif.

Baca juga Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP

“Terkait dengan pelantikan 11 anggota DPRP dari jalur pengangkatan, itu sepenuhnya kewenangan DPRD untuk menjadwalkan. Namun, dari sisi anggaran, pemerintah wajib memastikan seluruh kegiatan DPRP, termasuk proses pengangkatan ini, telah diakomodasi dalam APBD-P,” tegas Fatoni saat diwawancarai awak media.

Agus Fatoni menjelaskan, alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di Papua, terlebih dalam konteks representasi khusus Otsus. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan memberi kepastian hukum.

Menurutnya, keberadaan 11 anggota DPRP dari jalur Otsus tidak hanya memperkuat peran politik orang asli Papua (OAP), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat.

Baca juga Anggota DPR Papua Tengah Jemi Patabang Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Puncak

“Pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga komitmen ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal implementasi Otsus di Papua,” ujarnya.

Meski anggaran sudah tersedia, jadwal pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus hingga kini masih menunggu penetapan dari DPR Papua. Pemerintah berharap, proses tersebut dapat segera terlaksana sehingga lembaga legislatif di Papua dapat berjalan lebih optimal dengan keanggotaan yang lengkap.

Fatoni menambahkan, kehadiran anggota DPRP dari jalur Otsus diharapkan mampu memberi warna baru dalam dinamika politik Papua, serta memperkuat representasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan strategis.

Baca juga Gempa Berkekuatan 6,6 Guncang Nabire, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Penulis: Jid

Editor: GF

Baca juga Optimalisasi Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Melalui IDI