Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP

Papuanewsonline.com, Jayapura – Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum resmi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP.

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat Papua,” ujar Fatoni.

Ia juga tidak menutup mata terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat waktu sesuai tahapan perencanaan.

Dalam penjelasannya, Fatoni menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Meski demikian, ia menyebut adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan.

Di sisi lain, belanja pegawai menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN. Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, Fatoni menyinggung pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Pokok-pokok pikiran hasil reses akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya.

Sidang paripurna ini memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Penulis: Jid

Editor: GF