Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Wakil Bupati Mimika Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Efisiensi dan Koordinasi
Papuanewsonline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel gabungan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin pagi,
14 Juli 2025. Apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika ini menekankan pentingnya efisiensi kerja dan koordinasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanatnya, Kemong yang
mewakili Bupati Mimika, menyampaikan pentingnya peningkatan efisiensi kerja
ASN. Ia menghimbau agar perjalanan dinas
yang tidak mendesak dikurangi untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan efisiensi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pemerintahan. Selain efisiensi, Kemong juga
menekankan pentingnya pembenahan administrasi di seluruh OPD. Tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib
administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya menegaskan pentingnya
efisiensi kerja, mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar fokus
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya juga menghimbau seluruh OPD
untuk terus membenahi administrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik ke depannya" tegasnya. Ia berharap dengan peningkatan
efisiensi, pembenahan administrasi, dan koordinasi yang solid, pelayanan publik
di Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih optimal. Kemong juga yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu memimpin bawahannya untuk
mencapai tujuan tersebut.
"Saya yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas luar biasa. Untuk itu, mari terus perkuat koordinasi dan
sinergi demi pelayanan publik yang optimal,” tutup nya. ( Jidan )
14 Jul 2025, 16:43 WIT
Polda Maluku Laksanakan Anev Program Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Intelkam melaksanakan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Prioritas Polri yaitu Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi.Kegiatan yang dihelat di Manise Hotel, Senin (14/7/2025) ini mengusung tema "Menuju Polri yang Presisi Mencegah Terorisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Provinsi Maluku".Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I Gede Arsana, S.I.K dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Intelkam Polda Maluku dan Polres jajaran karena telah sukses dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Kombes Arsana juga menekankan pentingnya rapat koordinasi yang berkesinambungan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta meningkatkan kewaspadaan."Sebagai pembina fungsi, kita harus terus melakukan rapat koordinasi sehingga tidak terputus dan berkesinambungan. Kita tetap harus monitor situasi kamtibmas dan waspada sehingga kita tidak terlena sesuai dengan moto kita 'Indera Waspada' " ujarnya.Kepada rekan-rekan Binmas dan Humas diharapkan dapat menjadi kompetitor dan mitra dalam konteks deteksi dini. "Saya berharap kegiatan ini tetap berkesinambungan sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan dapat tercapai," tambahnya.Kegiatan Anev tersebut juga dihadiri Ketua Forum Penanggulangan Terorisme Provinsi Maluku, Dr. Abdul Rauf, M.Ag, yang bertindak sebagai narasumber.Dalam kegiatan tersebut, para Kasat Intelkam dan operator di jajaran Polres/ta Polda Maluku hadir sebagai peserta Rapat Anev.Melalui rapat ini, Polda Maluku berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang presisi dalam mencegah ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi. PNO-12
14 Jul 2025, 14:44 WIT
Pemkab Mimika Bersama PT Freeport Indonesia Resmikan Program Penyediaan Air Bersih
Papuanewsonline.com, Timika
– Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia secara resmi
meluncurkan program penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kota Timika dan
sekitarnya pada Sabtu (12/07/2025). Program ini merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
penyediaan layanan dasar yang layak, merata, dan berkelanjutan. Peluncuran program ini ditandai
dengan upacara peresmian yang dihadiri oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Director & Executive Vice President Sustainable Development PT. Freeport Indonesia, Claus Wamafma. Program penyediaan air bersih ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih yang
layak dan terjangkau. Program ini
mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan fasilitas
pengolahan air, serta pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan dan
pemeliharaan sistem penyediaan air bersih. Dengan tersedianya air bersih,
diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak
dan ibu hamil. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia atas
kolaborasi dalam program ini. "Program penyediaan air
bersih ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Mimika. Kami berharap program
ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup
masyarakat," ujarnya. Ia juga mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini agar manfaatnya
dapat dirasakan oleh semua. "Mari terus bersinergi, menjaga
keberlanjutan pembangunan ini, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat Mimika, demi Mimika yang lebih sehat, maju, dan
sejahtera," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika
berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang
berkelanjutan. ( Jidan )
13 Jul 2025, 18:25 WIT
Ketua DPRK Mimika Kunjungi Lahan Ketahanan Pangan Yonif 754 Kostrad
Papuanewsonline.com, Timika-, Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional, Ketua DPRK Kabupaten Mimika Primus Natikapereyau melaksanakan kunjungan kerja ke lahan ketahanan pangan milik Yonif 754/ENK Kostrad yang berlokasi di Kompi Bantuan di poros Jalan Pomako, Jumat (11/7/2025).Kegiatan kunjungan ini menjadi simbol nyata sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Presiden RI.Dalam Kunjungan ini, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyampaikan apresiasi karena Yonif 754/ENK sebelumnya sukses melaksanakan panen padi perdana beberapa waktu lalu.Ia berharap Yonif 754/ENK terus berinovasi dan mengembangkan lahan sawah sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. " Lahan pertanian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus diperluas guna meningkatkan produktivitas," Ucapnya. Primus mengaku keberhasilan ini menunjukkan apresiasi sekaligus dukungan konkret dari pemerintah daerah terhadap inisiatif dan kerja nyata satuan TNI di wilayah Kabupaten Mimika."Kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Daerah seperti ini adalah contoh ideal dalam menjalankan amanat negara. Kita berharap sinergi ini terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat," ujar Primus.Dalam kunjungan ini, Ketua DPRK juga melihat langsung progres pengelolaan lahan, serta berdialog dengan prajurit terkait pengembangan pertanian ke depan.
Primus berharap Dengan kolaborasi yang kuat, program ketahanan pangan diharapkan berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat stabilitas dan kemandirian pangan di wilayah Papua Tengah.(Hen)
12 Jul 2025, 22:17 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12
12 Jul 2025, 14:26 WIT
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional
Menko Yusril Dukung Daud
Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Papuanewsonline.com, Banda
Aceh — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril
Ihza Mahendra, menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku
Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan
Yusril saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud
Beureu'eh di Anjong Mon Mata, di belakang Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh,
Kamis (10/7), Malam. Yusril mengatakan, sejarah Aceh,
khususnya peran Daud Beureu'eh dalam melawan Belanda dan Jepang, serta peran
sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian
dari Republik Indonesia, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya
bagi bangsa dan negara. “Tidak semua tokoh di Aceh
gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebagian ingin Aceh
menjadi negara sendiri, sebagian malah ingin tetap di bawah penjajahan Belanda.
Daud Beureu'eh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI
baik secara politik, militer, maupun diplomasi,” tegas Yusril. Yusril menjelaskan bahwa
keinginan Daud Beureu'eh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan
keistimewaannya disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh awal tahun
1946. Karena itu, pada masa revolusi,
Daud Beureu’eh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo
dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI. Provinsi Aceh akhirnya dibentuk
melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di
Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Mr.
Sjafruddin Prawiranegara. Lanjut Yusril bahwa Daud
Beureu’eh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh. Namun pada 1950, Peraturan
Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan
Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soesanto Tirtoprodjo dari PNI, sehingga
peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari
Provinsi Sumatera Utara. “Celakanya, pencabutan Keputusan
Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana
Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir, padahal baik Sjafruddin, Natsir, maupun
Daud Beureu'eh semuanya adalah tokoh
Partai Masyumi,” jelas Yusril. Menurut Yusril, saat itu Natsir
menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP, sehingga
memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureu’eh.Lanjut dikatakan
Yusril bahwa Natsir terlambat sehari datang ke Aceh karena putrinya meninggal
tenggelam di Kolam Renang Cikini,” kenang Yusril dari wawancaranya dengan
Natsir pada 1982. Saat Natsir mendarat di Aceh,
Daud Beureu’eh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya beliau
telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di
Jakarta. "Natsir sangat memahami
kekecewaan Daud Beureu’eh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi
tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain. Hal ini
disampaikan Natsir dalam pidato di depan
masyarakat Aceh yang berdatangan ke Pendopo Gubernur, yang diterjemahkan Osman
Raliby ke dalam Bahasa Aceh," ucap Yusril. Ditambahkan Yusril saat itu,
Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureu’eh melalui Osman Raliby
agar menahan diri dari perlawanan, Namun Daud Beureu’eh menjawab bahwa
"nasi sudah menjadi bubur" dan telah menyingkir dari ibu kota Aceh, Kutaraja, dan masuk
hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan
berdirinya DI/TII, yang baru dilakukan pada 1953. Jadi walaupun Provinsi Aceh
kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, Daud Beureu’eh
telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Belakangan, DI/TII Aceh
yang dipimpinnya menyatakan bergabung
dengan PRRI dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan
PRRI-Permesta pada1958. “Dari fakta-fakta sejarah itu,
Daud Beureu’eh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin
memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan
janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Yusril. Yusril menegaskan, sejarah
tentang Daud Beureu’eh perlu ditulis ulang. “Beliau adalah pejuang RI sejati,
jasa-jasanya tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya beliau
diangkat menjadi Pahlawan Nasional,” kata Yusril. Ia menambahkan, Natsir dan
Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap
pemberontak PRRI. Namun setelah dikaji ulang, mereka sejatinya bukan
pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas
kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi
ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan. “Akhirnya, Presiden SBY meneken
Keputusan Presiden yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Natsir dan
Sjafruddin Prawiranegara,” tutup Yusril.
Menko Yusril berharap hal yang
sama dapat dilakukan terhadap Teungku Muhammad Daud Beureu’eh.(Ning)
11 Jul 2025, 23:06 WIT
Silaturahmi Bersama Wakil Bupati Mimika, Warga Agimuga Dorong Pembangunan Infrastruktur
Papuanewsonline.com, Timika
- Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menerima kunjungan masyarakat di rumah
jabatan pada Jumat, 11 Juli 2025. Pertemuan singkat tersebut membahas aspirasi
warga terkait pembangunan gedung, peningkatan kualitas pendidikan, dan
penyediaan fasilitas umum di wilayah Agimuga.
Wakil Bupati mendengarkan dengan seksama berbagai masukan yang
disampaikan. Sebagian besar aspirasi yang disampaikan
sejalan dengan visi dan misi bersama Bupati Mimika. Emanuel Kemong menekankan pentingnya
kolaborasi dan kesabaran seluruh masyarakat Agimuga dalam mewujudkan
pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Ia berkomitmen untuk
menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur yang dibutuhkan. "Kami mohon doa dan kesabaran dari
seluruh masyarakat Agimuga," ujarnya.
Ia berharap agar pembangunan yang
dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat Agimuga. "Semoga langkah-langkah pembangunan dapat
segera terwujud dengan baik dan merata untuk kesejahteraan masyarakat."
Pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika akan
terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai
program pembangunan yang terencana dan terarah, dengan selalu memperhatikan prinsip
keadilan dan pemerataan. ( Jidan )
11 Jul 2025, 22:40 WIT
i-Tax Mimika, Pilar Utama Kemudahan Membayar Pajak
Papuanewsonline.com, Timika
– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam
mendorong digitalisasi pembayaran pajak.
Kepala Bapenda, Dwi Cholifah, menjelaskan pada Kamis (11/07/2025) bahwa
Bapenda berupaya menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas
bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum familiar dengan
teknologi digital. "Kami melakukan sosialisasi
intensif melalui brosur dan papan reklame, serta mempertahankan fasilitas
pembayaran manual atau tunai di loket Bapenda, ATM, dan mesin EDC,"
jelasnya. Hal ini penting karena masih
banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang bergantung pada
transaksi tunai dan belum memiliki akses ke perbankan digital. Bapenda menilai layanan perbankan
yang ada di Mimika, termasuk lima bank dan kantor pos, sudah cukup untuk
memenuhi kebutuhan pembayaran pajak selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur
di masa mendatang, Bapenda Mimika memanfaatkan aplikasi "i-Tax
Mimika" yang tersedia di platform Android.
Aplikasi ini terhubung dengan
berbagai kanal pembayaran dan diperbarui secara berkala untuk mengikuti
perkembangan teknologi dan regulasi terbaru.
Aplikasi ini juga memperhitungkan regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur
pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan antara
pemerintah pusat dan daerah. Bapenda
Mimika memastikan aplikasi "i-Tax Mimika" selalu diperbarui untuk
menyesuaikan dengan regulasi tersebut.
Dengan demikian, aplikasi ini dapat secara akurat menghitung dan
mendistribusikan bagi hasil pajak sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk
terus meningkatkan layanan pembayaran pajak.
Strategi kami adalah menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan
aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.
Keberadaan aplikasi 'i-Tax Mimika' dan berbagai kanal pembayaran diharapkan
dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," pungkasnya.
Bapenda Mimika akan terus
berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pembayaran pajak untuk
mendukung perekonomian daerah. ( Jidan )
11 Jul 2025, 22:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
