Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Sidang Perdana Kasus ITE Ella Bergulir di PN Manokwari, Istri dan Bupati Hermus Indouw Jadi Saksi JP
Papuanewsonline.com, Manokwari – Sidang perdana perkara
dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan nomor
register 53/Pid.Sus/2026/PN.Mnk atas nama terdakwa Louela Riska Warikar alias
Ella resmi digelar di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I A, Senin (16/3).Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim William Depondoye, SH,
MH, didampingi hakim anggota Roberto Naibaho, SH, MH dan Muslim Muhayamin
Ashiddiqie, SH, MH. Jalannya persidangan dibantu Panitera Pengganti Julius
Victor, SH.Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh
Jaksa Penuntut Umum I Nengah Ardika, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Manokwari.Dalam dakwaannya, JPU menyusun tiga lapis dakwaan terhadap
terdakwa Ella.Pada dakwaan kesatu primer, terdakwa diduga melanggar Pasal
27B ayat (2) huruf a jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.Sementara dalam dakwaan kesatu subsidair, terdakwa diduga
melanggar Pasal 27A ayat (2) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.Sedangkan pada dakwaan kedua, Ella juga diduga melanggar
Pasal 482 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim memberikan
kesempatan kepada terdakwa bersama penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi
atau keberatan. Namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh pihak terdakwa.Karena tidak ada keberatan yang diajukan, majelis hakim
kemudian memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan pernyataan pembuka
(opening statement) sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang KUHAP.Dalam pernyataan pembukanya, JPU I Nengah Ardika menyatakan
akan menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap
terdakwa.Keempat saksi tersebut yakni Febelina Wondiwoy (istri Bupati
Manokwari), Hermus Indouw (Bupati Manokwari), Febby Louisha Rhindhiany Suebu,
serta Maria Magdalena Wanma.Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan dan pernyataan
pembuka JPU, Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan.Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 8 April 2026,
dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum dari Kejari Manokwari.Perkara ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik di
Manokwari, mengingat salah satu saksi yang akan dihadirkan adalah Bupati
Manokwari Hermus Indouw beserta istrinya, yang memiliki posisi strategis dalam
pemerintahan daerah. Penulis: Nerius Rahabav
16 Mar 2026, 20:27 WIT
Masuki Hari Kedua Operasi Ketupat Salawaku 2026, Perketat Pengamanan di Titik Keramaian
Papuanewsonline.com, Ambon – Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026, Polda Maluku meningkatkan kesiapsiagaan personel melalui apel kesiapan yang dipimpin Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Maluku Kombes Pol. Donni Eka Syaputra selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Preventif. Apel berlangsung di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Sabtu (14/3/2026).Kegiatan tersebut diikuti para Kasubsatgas serta personel yang terlibat dalam operasi sebagai bentuk konsolidasi dan penguatan kesiapan pengamanan menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.Dalam arahannya, Kombes Pol Donni Eka Syaputra menyampaikan bahwa hingga hari kedua pelaksanaan operasi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Maluku masih relatif kondusif. Namun demikian, aktivitas masyarakat mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah lokasi keramaian.“Memasuki hari kedua operasi, situasi kamtibmas masih dalam kondisik aman dan terkendali. Namun kita mulai melihat peningkatan aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta kawasan pelabuhan. Oleh karena itu seluruh personel harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya peran Satgas Intelijen dalam memberikan informasi serta perkiraan intelijen terkait perkembangan situasi kamtibmas sebelum personel melaksanakan tugas di lapangan.Menurutnya, informasi intelijen yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan operasi.Selain itu, seluruh personel diminta untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta terus memantau dinamika situasi keamanan di wilayah tugasnya.Dalam kesempatan tersebut, Dirpamobvit juga menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Kapolda Maluku, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku diminta untuk terus melakukan razia terhadap peredaran minuman keras tradisional jenis sopi yang kerap menjadi pemicu berbagai tindak pidana di masyarakat.“Peredaran miras tradisional seperti sopi sering menjadi faktor pemicu berbagai gangguan kamtibmas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga konflik antar kelompok masyarakat. Karena itu penindakan terhadap peredarannya harus terus dilakukan,” tegasnya.Untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal, Polda Maluku juga akan melaksanakan analisa dan evaluasi (anev) secara rutin setiap hari guna menilai efektivitas pelaksanaan tugas serta menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026, Polda Maluku berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama rangkaian kegiatan menjelang hingga setelah Hari Raya Idulfitri.Apel kesiapan personel yang digelar Polda Maluku pada hari kedua Operasi Ketupat Salawaku 2026 menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang perayaan Idulfitri. Peningkatan aktivitas masyarakat di pusat keramaian, pelabuhan, dan tempat wisata menjadi salah satu indikator dimulainya mobilitas menjelang musim mudik.Selain penguatan pengamanan di lapangan, langkah penertiban peredaran minuman keras tradisional seperti sopi juga menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas di masyarakat.Dengan pengawasan yang intensif, dukungan intelijen, serta evaluasi rutin selama operasi berlangsung, diharapkan situasi keamanan di wilayah Maluku tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. PNO-12
15 Mar 2026, 11:45 WIT
Ditpolairud Polda Maluku Kawal Aktivitas Mudik di Pelabuhan Hunimua
Papuanewsonline.com, Liang – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran, personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku melaksanakan pengamanan di Pelabuhan Ferry Hunimua, Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Salawaku 2026 yang digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode mudik Idulfitri.Pengamanan di kawasan pelabuhan tersebut dipimpin oleh IPTU Absalom Mikini bersama personel Ditpolairud Polda Maluku yang bersinergi dengan unsur pengelola pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut, khususnya penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang.Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat dua kapal ferry yang melayani rute penyeberangan Hunimua (Liang) – Waipirit, yakni KMP Erana dan KMP Roka Tenda. Kedua kapal tersebut menjadi sarana utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut.Selain melakukan pemantauan, personel Ditpolairud juga melakukan pengawasan terhadap proses naik dan turunnya penumpang serta kendaraan di area pelabuhan. Petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mematuhi aturan yang berlaku di kawasan pelabuhan.Kehadiran aparat kepolisian di lokasi penyeberangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang hendak merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman.Melalui kegiatan pengamanan ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Pelabuhan Hunimua diharapkan tetap terjaga dengan baik serta mendukung kelancaran layanan transportasi penyeberangan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026.Pengamanan di jalur penyeberangan Hunimua–Waipirit memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus mudik di Provinsi Maluku. Jalur laut ini menjadi salah satu akses utama mobilitas masyarakat antara Pulau Ambon dan Pulau Seram.Melalui keterlibatan Ditpolairud Polda Maluku dalam pengawasan aktivitas pelabuhan, diharapkan potensi gangguan keamanan, kepadatan penumpang, maupun risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Kehadiran aparat di lapangan juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat selama momentum mudik Lebaran. PNO-12
15 Mar 2026, 11:29 WIT
Wakapolri Tinjau Langsung Command Center Operasi Ketupat 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tahun ini mendapat dukungan teknologi yang semakin modern guna memantau situasi arus mudik secara lebih akurat dan cepat. Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menilai kesiapan teknologi yang digunakan dalam pengamanan mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau langsung kesiapan Command Center Operasi Ketupat di KM 29 Tol Jakarta–Cikampek.Menurutnya, berbagai perangkat teknologi yang digunakan saat ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus membantu proses pengambilan keputusan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas. Selain itu, dalam Operasi Ketupat tahun ini seluruh personel patroli lalu lintas yang bertugas di lapangan juga telah dilengkapi kamera yang terpasang pada tubuh petugas atau bodycam. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau situasi sekaligus memastikan setiap tindakan yang dilakukan anggota di lapangan dapat diawasi dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.“Bodycam ini penting untuk melihat situasi sekaligus mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan anggota di lapangan,” kata Dedi.Ia menambahkan bahwa selain penggunaan bodycam oleh personel patroli, pengamanan arus mudik juga didukung berbagai perangkat teknologi lain yang terintegrasi dengan Command Center.“Kalau menurut saya tahun ini jauh lebih siap. Selain teknologi Command Center mobile yang dilengkapi drone, untuk penindakan lalu lintas secara elektronik kita juga menggunakan drone ETLE,” ujar Dedi.Ia menjelaskan bahwa penggunaan drone menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemantauan arus lalu lintas selama masa mudik. Terdapat dua jenis drone yang digunakan dalam Operasi Ketupat tahun ini. Pertama adalah drone yang terintegrasi dengan Command Center mobile. Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas di titik-titik yang tidak dapat dijangkau oleh kamera pengawas atau CCTV. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran situasi lapangan secara lebih menyeluruh sehingga proses analisis data lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.“Command Center mobile ini dilengkapi drone yang akan melihat titik-titik yang tidak terpantau CCTV. Dari situ kita bisa melakukan analisa data untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan,” jelasnya.Selain pemantauan menggunakan drone, sistem pengawasan arus mudik tahun ini juga didukung oleh analisa berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut memungkinkan proses analisis data serta pemaknaan situasi lalu lintas dilakukan secara realtime di sepanjang jalur mudik. Pemantauan tersebut terintegrasi langsung dengan command centre yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, hingga Bali, serta berbagai jalur utama mudik di seluruh Indonesia. Dengan sistem tersebut, perkembangan situasi lalu lintas di lapangan dapat dipantau secara cepat dan terpusat.Selain itu, sistem pemantauan juga dilengkapi dengan teknologi traffic counting yang berfungsi menghitung jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan utama. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi petugas dalam menentukan langkah rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun sistem one way apabila terjadi lonjakan volume kendaraan. Seluruh data tersebut ditampilkan secara terintegrasi dalam layar monitor Command Center yang berada di Pos Terpadu Operasi Ketupat Rest Area KM 29. Berbagai informasi yang ditampilkan pada layar tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan analisis situasi serta menentukan kebijakan pengaturan lalu lintas selama masa mudik.Salah satu sistem yang digunakan adalah Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi), yaitu aplikasi berbasis geospasial atau peta digital yang memuat berbagai informasi penting terkait jalur mudik. Melalui aplikasi ini, petugas dapat memantau berbagai titik strategis seperti lokasi personel polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan patroli, jaringan CCTV, hingga lokasi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.Selain itu, aplikasi tersebut juga menampilkan berbagai fasilitas pendukung perjalanan masyarakat seperti pintu tol, SPBU, lokasi wisata, tempat ibadah, serta titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas seperti trouble spot dan blank spot. Tidak hanya itu, sistem tersebut juga memuat informasi terkait lokasi kantor kepolisian di wilayah polda maupun polres, serta berbagai simpul transportasi seperti bandara, terminal, pelabuhan, hingga rumah sakit yang berada di sepanjang jalur mudik. Informasi mengenai rute jalur mudik di masing-masing wilayah juga turut ditampilkan dalam sistem tersebut.Selain Aplikasi K3I, layar monitor di Command Center KM 29 juga menampilkan jaringan CCTV milik National Traffic Management Center (NTMC) serta CCTV dari operator jalan tol Jasa Marga yang tersebar di berbagai ruas jalan tol. Integrasi berbagai sistem tersebut memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara komprehensif dari satu pusat kendali. Di sisi lain, Polri juga mengoperasikan drone ETLE yang berfungsi untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan.Dengan dukungan berbagai teknologi tersebut, Polri berharap pengawasan arus mudik dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan transparan sehingga pelayanan kepada masyarakat selama perjalanan mudik dapat berjalan optimal. Seluruh upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. PNO-12
15 Mar 2026, 11:19 WIT
Wakapolri Tekankan Antisipasi Rekayasa Lalu Lintas dan Optimalisasi Layanan Mudik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan selama arus mudik Lebaran. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Hari Sabtu (14/03).Dalam arahannya, Wakapolri menjelaskan bahwa berbagai skenario rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan oleh jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain penerapan contraflow serta sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan.“Contraflow ini sudah dipersiapkan. Jika nanti sore terjadi kepadatan dari Jakarta menuju Cikampek, maka rekayasa tersebut bisa segera dilaksanakan,” ujar Dedi.Ia menjelaskan bahwa keputusan penerapan rekayasa lalu lintas akan diambil berdasarkan analisis data yang dihimpun dari berbagai sistem pemantauan di Command Center. Ketika volume kendaraan yang melintasi ruas tol tertentu telah mencapai angka tertentu, maka langkah pengaturan lalu lintas akan segera diberlakukan.“Apabila arus kendaraan yang melalui Cikampek sudah di atas 6.000 kendaraan per jam, maka akan dilakukan rekayasa one way dan langkah-langkah pengaturan lainnya,” jelasnya.Selain itu, Wakapolri juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Untuk itu Polri telah menyiapkan sistem SMS blast yang dapat digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas maupun rencana penerapan rekayasa jalan. Menurutnya, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat beberapa jam sebelum kebijakan rekayasa lalu lintas diberlakukan agar pemudik dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik.“Misalnya dua jam sebelum contraflow atau one way diberlakukan, masyarakat akan mendapat informasi melalui SMS blast sehingga bisa menentukan jalur perjalanan yang akan dipilih,” katanya.Di samping itu, Wakapolri juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline Kepolisian Negara Republik Indonesia di nomor 110 apabila mengalami kendala selama perjalanan mudik. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai situasi darurat maupun gangguan di jalan sehingga petugas dapat segera memberikan bantuan.Menurut Dedi, seluruh langkah yang dilakukan Polri dalam Operasi Ketupat tahun ini bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman. Ia juga kembali mengingatkan tagline Operasi Ketupat tahun ini sebagai semangat bersama antara petugas dan masyarakat.“Tagline Operasi Ketupat 2026 adalah Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Ini menjadi semangat bagi seluruh petugas maupun masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik,” pungkasnya. PNO-12
15 Mar 2026, 11:12 WIT
Wakapolri: Lalu Lintas Mudik Terpantau Lancar, Polri Tetap Antisipasi Lonjakan Kendaraan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi arus mudik Lebaran melalui jalur udara hingga Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Sabtu (14/03).Dari hasil pemantauan tersebut, arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju sejumlah jalur utama mudik masih terpantau berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan. Pemantauan dilakukan dengan meninjau sejumlah ruas jalan tol yang menjadi jalur utama pemudik, mulai dari Tol Jakarta–Cikampek hingga ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wakapolri menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan dari udara, pergerakan kendaraan menuju wilayah timur Pulau Jawa masih dapat dikendalikan dengan baik oleh petugas di lapangan. “Secara umum saya pantau dari udara, arus lalu lintas yang keluar Jakarta berjalan sangat lancar. Meskipun sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam kategori sangat lancar,” ujar Dedi saat memberikan keterangan kepada awak media di Command Center KM 29. Ia menjelaskan bahwa situasi lalu lintas yang terpantau dari udara menunjukkan kelancaran di sejumlah titik penting jalur mudik. Mulai dari ruas Tol Jakarta–Cikampek, jalur menuju Cirebon, hingga perbatasan Jawa Tengah di kawasan Kalikangkung, kondisi lalu lintas masih relatif terkendali. Menurutnya, bahkan hingga jalur yang mengarah ke Jawa Timur seperti kawasan Ngawi, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik tanpa adanya kepadatan yang signifikan. Selain jalur menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, Wakapolri juga memantau kondisi lalu lintas yang mengarah ke Pelabuhan Merak sebagai jalur utama pemudik yang menuju Sumatra. Berdasarkan laporan yang diterima, arus kendaraan menuju kawasan tersebut juga masih dalam kondisi lancar. Namun demikian, untuk mengantisipasi potensi kepadatan, petugas telah melakukan pengaturan lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan berat bersumbu tiga keluar dari jalan tol menuju jalur arteri di wilayah Cilegon. “Untuk kendaraan sumbu tiga sudah dilakukan pengalihan keluar tol menuju jalur arteri. Ini bagian dari langkah antisipasi agar arus kendaraan pemudik tetap lancar,” jelasnya. Dedi juga menegaskan bahwa pemantauan situasi arus mudik dilakukan secara terus menerus melalui Command Center Operasi Ketupat yang dilengkapi sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi. Melalui pusat kendali tersebut, petugas dapat menganalisis kondisi di lapangan secara real time sehingga berbagai langkah antisipasi dapat segera diambil apabila terjadi lonjakan kendaraan. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi (Anev) operasi juga terus dilakukan setiap hari guna memastikan seluruh personel dan sarana prasarana pengamanan arus mudik berjalan optimal. “Dari hasil Anev hari pertama dan hari kedua ini, secara umum situasi kamtibmas juga dalam kondisi sangat kondusif dan arus lalu lintas masih bisa dikendalikan dengan baik,” katanya. Dengan kondisi tersebut, Polri memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas guna menjamin perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. PNO-12
15 Mar 2026, 11:10 WIT
Polda Maluku Perpanjang MoU Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026-2028
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmen transparansi dalam proses rekrutmen anggota Polri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)Kapolda Maluku menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.“PKS ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara fair dan bebas dari praktik penyimpangan. Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolda.Ia juga menyoroti masih adanya isu negatif terkait proses rekrutmen, seperti praktik titip-menitip atau penggunaan uang. Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi faktor penting untuk menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan seleksi kini didukung sistem digital untuk meminimalkan potensi kecurangan. Saya tegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat penyimpangan dalam rekrutmen akan kami tindak tegas. Pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi juga akan diproses secara hukum,” tegasnya.Kapolda juga mengimbau para orang tua dan calon peserta seleksi agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Percayakan pada kemampuan anak dan sistem seleksi yang ada, bukan pada calo atau janji-janji oknum,” ujarnya.Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku, antara lain Karo SDM, Kabid Kum, Kabid Humas, Kabid Dokkes, serta perwakilan dari Karo Ops dan Kabid Propam.Selain itu, hadir berbagai mitra Pengawas eksternal yang ikut menandatangani PKS tersebut, yakni dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media, hingga organisasi masyarakat, di antaranya Rektor Universitas Pattimura, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Media Online PotretMaluku.id, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta jajaran Wakil Rektor Universitas Pattimura.Rektor Universitas Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Maluku yang terus melibatkan unsur akademisi dalam pengawasan proses seleksi.Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga objektivitas serta memastikan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis kompetensi.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa sejak terlibat sebagai pengawasan dari tahun 2021, sangat sedikit laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam seleksi anggota Polri di wilayah Maluku.“Transparansi dalam proses seleksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.Penandatanganan PKS tersebut menjadi simbol sinergi antara Polda Maluku dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen Polri yang bersih, objektif, dan akuntabel.Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengawasan seleksi anggota Polri ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan kepolisian.Keterlibatan berbagai unsur eksternal, mulai dari akademisi, lembaga pengawas pelayanan publik, hingga organisasi profesi, menjadi langkah penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan bebas dari praktik percaloan.Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan menegaskan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian harus berbasis kemampuan, integritas, serta prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. PNO-12
13 Mar 2026, 21:06 WIT
Hari Pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026, Polisi Kendalikan Arus Lalu Lintas di Bawah JMP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima 2026, personel Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), tepatnya di wilayah Galala, Kota Ambon, Jumat mulai pukul 09.00 WIT.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah awal pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Maluku.Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas, Rommy Pradipta, S.H., M.H., mengatakan penempatan personel di titik strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan pada jalur penghubung antara kawasan Galala dan pusat Kota Ambon.“Personel kami ditempatkan di beberapa titik di sekitar bawah jembatan dan simpang jalan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan secara manual, baik kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang yang melintas,” kata Rommy.Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat melintasi area bawah jembatan.Berdasarkan hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Merah Putih terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Tidak ditemukan hambatan berarti maupun kejadian menonjol yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan karena dinilai membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.Rommy menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama pelaksanaan operasi pengamanan Idulfitri di wilayah Kota Ambon.Pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026 di Kota Ambon menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Idulfitri. Kawasan bawah Jembatan Merah Putih yang menjadi salah satu jalur vital penghubung antarwilayah di Kota Ambon menjadi fokus pengawasan guna mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personel Satgas di lapangan tidak hanya memastikan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. PNO-12
13 Mar 2026, 20:43 WIT
Bantah Hoaks Seleksi Polisi, Polda Maluku Gelar Dialog Publik Bersama RRI Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Publik “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” yang digelar bersama RRI Ambon di Studio Programa 1 RRI Ambon, Jumat (13/3/2026).Dialog yang dipandu pewara RRI Ambon Theis de Kock ini mengangkat tema “Ingin Jadi Polisi; Begini Persyaratan dan Mekanisme Penerimaan Polri TA 2026.”Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku, Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H., Kadis Dukcapil Kota Ambon, Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, serta Rusda Leikawa, Koordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku.Rekrutmen Polri Mengedepankan Prinsip BETAHKabagdalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K. menjelaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri saat ini mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) sebagaimana arahan pimpinan Polri.Menurutnya, rekrutmen Polri tahun ini dilakukan secara terpadu melalui seleksi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama, dengan tujuan menjaring calon-calon anggota Polri yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan profesional.“Seluruh tahapan seleksi saat ini telah menggunakan sistem berbasis teknologi yang terpusat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Nilai peserta akan langsung muncul di layar komputer setelah tes selesai sehingga dapat diketahui secara terbuka,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi, Polda Maluku melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai bentuk transparansi.“Panitia seleksi juga diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Karena itu masyarakat tidak perlu mencari koneksi atau membayar pihak tertentu untuk bisa lulus seleksi,” tegasnya.Dukcapil Ingatkan Pentingnya Administrasi KependudukanSementara itu, Kadis Dukcapil Kota Ambon Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H. mengingatkan para calon peserta seleksi agar mempersiapkan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap dan benar.Dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, dan ijazah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi saat pendaftaran.“Kami mengimbau para calon peserta agar memastikan data kependudukannya benar dan tidak menggunakan dokumen yang tidak sah. Sistem Dukcapil saat ini sudah terintegrasi dan dilengkapi barcode sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi dengan mudah,” ujarnya.Ombudsman Awasi SeleksiPada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya turut berperan sebagai pengawas eksternal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.Menurutnya, kehadiran Ombudsman bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).“Kami memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip BETAH. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang menyebutkan bahwa masuk polisi harus membayar.“Seleksi Polri saat ini sudah menggunakan sistem yang transparan. Karena itu masyarakat harus percaya pada kemampuan diri sendiri,” katanya.Mafindo Tangkal Hoaks Rekrutmen PolriKoordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku Rusda Leikawa menambahkan bahwa pihaknya juga terlibat dalam tim pengawas eksternal untuk membantu menangkal penyebaran informasi hoaks terkait proses rekrutmen anggota Polri.Menurutnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.“Kami melihat langsung bahwa hasil seleksi benar-benar berdasarkan kemampuan peserta. Tidak ada perlakuan khusus terhadap calon tertentu,” jelasnya.Ia juga mendorong Polda Maluku untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem rekrutmen Polri yang transparan dan tidak dipungut biaya.Dialog publik yang berlangsung interaktif tersebut berjalan lancar hingga selesai dan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan serta mekanisme penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.Dialog publik yang digelar Polda Maluku bersama RRI Ambon menjadi salah satu upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen anggota Polri.Dengan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman, Dukcapil, serta organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo, proses seleksi diharapkan semakin terbuka dan akuntabel.Langkah ini juga penting untuk mematahkan stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa masuk polisi harus melalui jalur koneksi atau biaya tertentu. Melalui sistem seleksi berbasis teknologi dan pengawasan berlapis, Polri berupaya memastikan bahwa hanya calon terbaik yang akan terpilih menjadi anggota kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
