Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Kuasa hukum terdakwa Robert
Kambu, Frenky Kambu, menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan
Kantor Pengadilan Negeri Mimika, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut dilakukan
sebagai bentuk protes atas tidak diindahkannya permohonan tim kuasa hukum
terkait peliputan langsung persidangan perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2025/PN Tim.Dalam pernyataannya, Frenky Kambu menyebut pihaknya telah
mengajukan permohonan sebanyak empat kali—dua kali secara langsung dalam
persidangan di hadapan Majelis Hakim dan dua kali melalui surat resmi—agar
sidang atas nama terdakwa Robert Kambu, S.E. dapat diliput atau disiarkan
secara langsung oleh media. Namun, hingga kini permohonan tersebut belum
mendapat tanggapan.“Kami meminta negara memastikan persidangan tidak
dipolitisasi dan tidak terjadi kriminalisasi hukum serta peradilan. Sidang
perkara yang terbuka untuk umum seharusnya dapat diliput sebagaimana praktik di
pengadilan lain di Indonesia,” ujar Frenky.Ia juga menuntut agar Majelis Hakim tidak membatasi pihak
yang berkepentingan maupun masyarakat umum dalam mendokumentasikan jalannya
persidangan melalui foto atau video selama sidang berlangsung. Menurutnya,
dokumentasi tersebut penting sebagai bentuk pengawasan publik serta sebagai
bukti apabila di kemudian hari terdapat putusan yang dinilai merugikan akibat
pembuktian yang diduga tidak benar.Frenky menilai pembatasan dokumentasi di ruang sidang
berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan menyulitkan upaya pembuktian balik
terhadap dugaan keterangan atau bukti palsu yang kerap muncul dalam proses
persidangan.Karena permohonan tersebut belum direspons, tim kuasa hukum
meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Mahkamah Agung
RI turun tangan untuk menyikapi persoalan tersebut. Mereka berharap kebijakan
peliputan atau siaran langsung persidangan dapat diberlakukan secara seragam di
seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Timika.Aksi ini disebut sebagai upaya mendorong penegakan hukum
yang transparan dan demokratis, serta memastikan proses peradilan berjalan
secara terbuka dan dapat diawasi publik.Penulis: BimEditor: GF
10 Feb 2026, 22:18 WIT
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung dan Kawal Penuh Program Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka sekaligus memberikan arahan di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri. Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program Pemerintah Indonesia.Sigit mengungkapkan, kegiatan ini bakal menindaklanjuti seluruh arahan atau direktif dari Presiden Prabowo Subianto saat rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan pada, Senin, 9 Februari 2026. "Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah," kata Sigit saat acara rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Sigit menjelaskan, beberapa hal penting yang dibahas di antaranya terkait dengan swasembada pangan, energi serta hilirisasi. "Dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja Pemerintah," ujar Sigit. Menurut Sigit, dengan adanya kegiatan ini, Polri ke depannya bakal terus mendukung pelaksanaan program pemerintah demi mewujudkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, kata Sigit juga sangat berpengaruh dengan terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab itu, menurut Sigit, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjamin hal tersebut. "Disatu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri bakal terus melanjutkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kemudian program ketahanan pangan, Sigit menyebut, Polri akan terus menyelesaikan penanaman jagung, yang diharapkan pada akhir tahun 2026 ini semua lahan bisa tertanam. "Karena Bapak Presiden memiliki target khusus dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kita selesaikan," tutur Sigit. Di sisi lain, Sigit menyatakan, rapim Polri juga bakal membahas terkait hilirisasi soal merubah sampah menjadi energi serta program lainnya. Selain itu, Sigit juga menekankan peran Polri dalam mencegah kebocoran anggaran dan mengoptimalkan pemasukan negara. "Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," papar Sigit.Kemudian, rapim Polri juga membahas terkait bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Sigit, Korps Bhayangkara bakal membahas seluruh hal yang memiliki dampak multiplier effect di tengah situasi global yang terjadi. "Saya kira itu hal-hal yang kami diskusikan hari ini, selama beberapa hari ini ke depan, sehingga kemudian menjadi satu kebijakan, satu langkah yang akan ditindaklanjuti oleh para Kasatker dan para Kasatwil di seluruh jajaran," tutup Sigit. PNO-12
10 Feb 2026, 21:36 WIT
Jalan Trans Seram Kembali Dibuka, Pendekatan Dialogis Polri Pulihkan Kondisi di Waisala
Papuanewsonline.com, SBB – Aktivitas lalu lintas di ruas strategis Jalan Trans Seram, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali berjalan normal setelah jajaran Polres Seram Bagian Barat berhasil membuka aksi pemalangan jalan yang sempat dilakukan warga Desa Alang Asaude, Selasa (10/2/2026).Aksi pemalangan yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIT tersebut sempat menghentikan arus transportasi antarwilayah di Pulau Seram. Dua titik utama pemalangan berada di Jembatan Waihanunu, yang ditutup dengan cor semen, pasir, dan batako, serta di kawasan Batu Putih Desa Alang dengan menggunakan batang pohon sebagai penghalang jalan.Kasihumas Polres Seram Bagian Barat, AKP Jhon R. Soplanit, menjelaskan bahwa aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan dan keresahan warga atas peristiwa pembakaran empat unit sepeda motor milik warga Desa Alang Asaude oleh orang tak dikenal (OTK).“Peristiwa bermula saat warga melakukan aktivitas penyulingan minyak kayu putih di lokasi Ketel Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Alang Asaude. Sekitar pukul 01.00 WIT, ketika hendak kembali ke desa, para korban mendapati empat unit sepeda motor mereka telah hangus terbakar. Kejadian ini memicu reaksi emosional masyarakat yang kemudian berujung pada pemalangan jalan,” jelas AKP Jhon.Menindaklanjuti situasi tersebut, Polres SBB bergerak cepat dengan mengutamakan pendekatan persuasif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan situasi. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M. secara langsung memantau dan mengendalikan langkah penanganan melalui jajaran di lapangan.Kapolres SBB menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah Kepolisian.“Kami memahami kekecewaan dan keresahan masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Namun kami mengajak seluruh pihak untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum. Polri hadir untuk menjamin rasa aman, membuka ruang dialog, serta memastikan setiap permasalahan diselesaikan secara adil dan bermartabat melalui jalur hukum,” tegas AKBP Andi Zulkifli.Pembongkaran blokade jalan dilaksanakan sekitar pukul 13.55 WIT oleh personel gabungan Polres SBB dan Polsek Waesala yang dipimpin Wakapolres SBB Kompol Beninkurniawan, S.H., S.I.K., M.A., didampingi Kasat Reskrim AKP Idris Mukadar, S.Hi., Kasat Intelkam AKP M. Jayadi, Kapolsek Waesala, serta perwira terkait.Sekitar pukul 14.10 WIT, seluruh material pemalangan berhasil dibersihkan. Situasi di lokasi terpantau aman, terkendali, dan kondusif, sementara arus lalu lintas kembali berjalan normal tanpa gangguan lanjutan.Usai pembongkaran, jajaran Polres SBB melaksanakan pertemuan dengan Kepala Desa Alang Asaude serta para korban pembakaran kendaraan bermotor. Dalam dialog tersebut, Kepolisian menegaskan bahwa pemalangan jalan merupakan perbuatan melanggar hukum, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak kembali melakukan tindakan serupa.Kapolres SBB juga memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus pembakaran kendaraan menjadi perhatian serius Kepolisian.“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional dan transparan. Para korban kami arahkan untuk segera membuat laporan polisi agar proses penyelidikan dapat berjalan optimal dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” tambah Kapolres.“Kami mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas dan mempercayakan sepenuhnya penanganan setiap persoalan kepada Kepolisian,” tutup AKP Jhon R. Soplanit.Pemulihan arus lalu lintas Jalan Trans Seram di Waisala menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan empatik tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks. Respons cepat Polres Seram Bagian Barat mencerminkan peran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga penjaga harmoni sosial dan kepentingan publik.Dalam konteks nasional, Jalan Trans Seram merupakan infrastruktur vital yang menopang mobilitas, distribusi logistik, dan denyut ekonomi masyarakat Pulau Seram. Penanganan yang mengedepankan de-eskalasi konflik dan ruang musyawarah menjadi contoh praktik keamanan berbasis perdamaian (peace-based policing) yang relevan untuk diterapkan di berbagai daerah.Langkah Polri yang mengajak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum menegaskan pesan penting bahwa keadilan tidak lahir dari blokade dan konflik, melainkan dari proses hukum yang adil, terbuka, dan humanis. PNO-12
10 Feb 2026, 21:30 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Rakor Kesiapan Peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kesiapan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Gudang Ketahan Pangan Polri.Rapat yang diikuti secara daring oleh Wakapolda didampingi Irwasda Kombes Pol I Made Sunarta S.E., M.H dan sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku ini berlangsung dari Ruang Video Conference Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (10/2/2026), .Rakor untuk kesiapan peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri yang dihelat Mabes Polri ini di pimpin Asisten Utama Kapolri bidang perencanaan dan anggaran, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat.Rencananya, peresmian dua bangunan yang didirikan Polri untuk mendukung program Pemerintah tersebut akan secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni usai kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Polda Maluku siap mendukung dan mengikuti arahan dari pimpinan Polri untuk mensukseskan program prioritas Pemerintah."Polda Maluku selalu mendukung dan siap untuk menyukseskan program-program prioritas Polri maupun Pemerintah," tegasnya. PNO-12
10 Feb 2026, 21:24 WIT
Polda Maluku Gelar Anev Rutin, Irwasda: Tingkatkan Performa Kinerja Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Maluku Kombes Pol. Made Sunarta, S.E., M.H menekankan kepada jajaran Polda Maluku dan Polres jajaran terkait pentingnya peningkatan performa kinerja kepolisian.Penekanan ini disampaikan Irwasda saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) kinerja jajaran Polda Maluku yang dihelat secara virtual, Senin (9/2/2026).Anev mingguan yang dihelat secara rutin ini turut dihadiri Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres dan kapolsek jajaran melalui sarana zoom meeting dan dipusatkan dari ruang Command Center, Markas Polda Maluku.Kegiatan yang bertujuan untuk membedah pencapaian kinerja selama satu minggu terakhir ini kata Irwasda merupakan instrumen krusial guna memastikan seluruh program kerja Polri berjalan sesuai jalur (on the track). Ia menggarisbawahi kalau evaluasi yang dilakukan adalah momentum untuk penguatan internal, bukan untuk mencari kesalahan."Anev ini dilaksanakan untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan satu minggu kemarin. Kegiatan merupakan wadah untuk saling memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas di lapangan," tegas Irwasda.Lebih lanjut, seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polsek diingatkan agar senantiasa peka terhadap dinamika Kamtibmas di wilayah masing-masing. Irwasda berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi acuan bagi para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) dalam mengambil kebijakan strategis ke depan."Polda Maluku berkomitmen untuk terus berbenah, meningkatkan responsivitas terhadap laporan masyarakat, serta memastikan situasi keamanan di Bumi Raja-Raja tetap kondusif," harapnya. PNO-12
10 Feb 2026, 21:20 WIT
Bupati Mimika Bantah Pembayaran Proyek Perpustakaan 100 Persen, Hanya 30 Persen Sesuai Progres
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
memberikan klarifikasi terkait proyek pembangunan perpustakaan yang tengah
menjadi sorotan. Bupati Johannes Rettob menyatakan bahwa pembayaran proyek
tersebut baru mencapai sekitar 30 persen, sejalan dengan progres pekerjaan
fisik yang hingga kini belum selesai. Sebab, waktu pelaksanaan proyek telah
berakhir, sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran penuh seperti yang
diperkirakan sebagian pihak."Pembayarannya baru 30 persen. Pekerjaannya belum
rampung dan jangka waktu telah habis. Jadi bukan uang sudah dicairkan
seluruhnya. Informasi yang menyebutkan pembayaran 100 persen adalah
keliru," jelasnya, (9/2/26) Bupati juga menegaskan bahwa pendanaan proyek pembangunan
perpustakaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk
Tahun Anggaran 2025, yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini
untuk membantah informasi sebelumnya yang menyatakan sumber dana berasal dari
alokasi lain. "Proyek perpustakaan ini dibiayai dari APBD Induk tahun
2025, dan memang menggunakan dana Otsus," ucapnya.Menurutnya, mekanisme pembayaran proyek pemerintah selalu
mengacu pada progres pekerjaan yang telah dicapai, bukan dilakukan secara
sekaligus di awal tahap pelaksanaan. "Dalam pembangunan proyek pemerintah, sistem pembayaran
mengikuti tingkat kelengkapan pekerjaan. Jika progresnya hanya sebatas itu,
maka pembayaran juga sesuai dengan itu. Adapun sisa pembayaran akan tergantung
pada kebijakan dan langkah selanjutnya yang diambil oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang menangani," katanya.Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika sebagai OPD
penanggung jawab memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi lebih lanjut
dengan pihak pelaksana proyek, termasuk berkoordinasi dengan aparat terkait
jika diperlukan. "Jika Dinas Pendidikan berkeinginan untuk melanjutkan
pembangunan hingga selesai, silakan lakukan proses koordinasi yang diperlukan.
Termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur
yang berlaku," tambahnya. Penulis: Bim
Editor: GF
10 Feb 2026, 20:58 WIT
Operasi Keselamatan Salawaku 2026: Polri Perkuat Upaya Preventif Tekan Kecelakaan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Republik Indonesia terus mengintensifkan langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari agenda nasional keselamatan jalan. Melalui Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Salawaku 2026, Polda Maluku melaksanakan kegiatan imbauan tertib berlalu lintas kepada para sopir angkutan umum di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, Senin (9/2/2026).Kegiatan tersebut menyasar pengemudi angkutan umum yang beroperasi di kawasan Pasar dan Terminal Mardika, salah satu pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat tertinggi di Kota Ambon. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan preemtif dan edukatif Polri dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman dan berkeselamatan.Dalam pelaksanaannya, personel Satgas Preemtif menyampaikan imbauan secara langsung dan humanis kepada para sopir agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mengedepankan etika berlalu lintas, khususnya di kawasan padat aktivitas ekonomi dan wisata.Selain imbauan lisan, petugas juga membagikan leaflet edukatif berisi pesan-pesan keselamatan berkendara kepada para sopir dan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Mardika. Materi sosialisasi tersebut memuat ajakan mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya.Polda Maluku menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Salawaku 2026 tidak semata berorientasi pada penegakan hukum, melainkan menitikberatkan pada pencegahan dini dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan persuasif ini, diharapkan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.Dengan tingginya mobilitas masyarakat di kawasan Pasar Mardika, Polri berharap keterlibatan aktif para pengemudi angkutan umum sebagai garda terdepan transportasi publik mampu menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi daerah.Langkah Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Salawaku 2026 menunjukkan pergeseran paradigma Polri dalam pengelolaan lalu lintas, dari pendekatan represif menuju strategi pencegahan berbasis edukasi publik. Keselamatan jalan raya kini dipahami sebagai isu nasional yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan rasa aman masyarakat.Pendekatan humanis yang menyasar pengemudi angkutan umum di pusat aktivitas ekonomi seperti Terminal dan Pasar Mardika mencerminkan strategi tepat sasaran. Sopir angkutan umum memiliki peran strategis sebagai penggerak mobilitas harian masyarakat, sehingga peningkatan kesadaran mereka berdampak luas terhadap keselamatan publik.Jika dilakukan secara konsisten dan terukur, Operasi Keselamatan Salawaku 2026 berpotensi memperkuat budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan. Di sinilah peran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pendidik dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. PNO-12
10 Feb 2026, 20:49 WIT
Karo SDM Pimpin Apel Gabungan Personel Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K menyoroti terkait kerawanan kamtibmas yang kerap terjadi di Maluku. Ia menekankan pentingnya peranan anggota sebagai Polisi Lingkungan Masyarakat (POLIMA).Penekanan ini disampaikan Karo SDM saat memimpin apel gabungan personel dan ASN Polda Maluku yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin (9/2/2026).Selain seluruh personel gabungan, hadir dalam kegiatan rutin tersebut yakni Irwasda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, dan seluruh Pejabat Utama Polda Maluku."Saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dengan baik," ucapnya.Maluku, lanjut Kombes Jemi, rawan akan konflik antar kelompok. Untuk mencegah aksi kekerasan tersebut, seluruh personel diharapkan dapat berperan aktif, termasuk sebagai POLOMA. "Saya minta agar seluruh personel dapat berperan aktif dan bisa menjadi Polisi lingkungan masyarakat atau POLIMA dan ini akan menjadi perpanjangan tangan dari pimpinan Polda melalui rekan-rekan semua," pintanya.Di sisi lain, Kombes Jemi juga menyampaikan terkait administrasi kenaikan pangkat personel Polri. Kepada seluruh Kasubag Renmin di jajaran Polda Maluku, Ia meminta untuk selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM Polda Maluku. "Saya minta agar selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM khususnya terkait administrasi kenaikan pangkat personel dengan mengecek kembali administrasi dan berkasnya disiapkan kemudian segera dikirimkan ke Biro SDM," ungkapnya.Terkait administrasi kenaikan pangkat tersebut, Kombes Jemi berharap agar dapat disiapkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kepada personel yang ingin menjadi penyidik, Kombes Jemi mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat sehingga diharapkan dapat menyiapkan diri dan mengikuti semua prosedur dan mekanismenya yang telah diatur.Tak hanya itu, seluruh personel hingga ASN Polda Maluku kembali diingatkan terkait penggunaan media sosial yang bijak. "Jangan sampai karena kelalaian kita akhirnya dapat menyebabkan masalah diri sendiri dan institusi Polri," ujarnya. PNO-12
10 Feb 2026, 20:37 WIT
Kombes Rositah: Perkuat Pertahanan Siber Lewat Konsolidasi Media Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan nasional di ruang digital, seiring meningkatnya tantangan hoaks, disinformasi, dan polarisasi opini publik di media sosial. Melalui kebijakan komunikasi publik yang terstruktur, Polri mendorong seluruh personel menjadi bagian dari cooling system nasional dalam meredam ketegangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.Langkah tersebut tercermin dalam arahan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. saat memberikan arahan dalam Apel Gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, pada Senin (9/2/2026) . Dalam arahannya Kombes Rositah menginstruksikan personel untuk aktif mendukung akun resmi Polri dengan menjadi cooling system di ruang digital. Kebijakan ini tidak semata bersifat internal, tetapi menjadi bagian dari strategi keamanan digital nasional yang menempatkan informasi akurat sebagai fondasi stabilitas sosial.Lebih lanjutn Kombes Rositah menegaskan bahwa setiap anggota Polri adalah representasi institusi, tidak hanya di ruang publik fisik, tetapi juga di ruang digital. Karena itu, dukungan terhadap akun resmi Polri dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.“Saya instruksikan seluruh personel Polda Maluku untuk aktif memberikan dukungan berupa like, share, dan comment pada setiap konten yang dipublikasikan melalui akun resmi Humas Polda Maluku maupun akun resmi Polda Maluku,” tegasnya.Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan manajemen media Polri yang sejalan dengan kebijakan nasional transformasi komunikasi publik. Dukungan kolektif personel diyakini mampu mengamplifikasi narasi positif Polri secara masif, sekaligus memperluas jangkauan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat luas.Kabid Humas merinci setidaknya tiga tujuan utama dari kebijakan tersebut. Pertama, amplifikasi informasi, agar pesan kamtibmas, pelayanan publik, dan capaian kinerja Polri dapat tersampaikan secara cepat dan luas. Kedua, peningkatan engagement institusi, sehingga akun resmi Polri tetap relevan dan muncul dalam arus utama algoritma media sosial. Ketiga, kontra-narasi hoaks, dengan menghadirkan sumber informasi resmi sebagai rujukan utama publik.“Media sosial adalah sarana tercepat Polri melayani masyarakat dalam hal informasi. Jika seluruh personel solid mendukung konten kreatif institusi, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kokoh,” ujar Kombes Pol. Rositah.Langkah Polda Maluku menempatkan personel sebagai cooling system di media sosial mencerminkan pergeseran paradigma pengamanan nasional dari sekadar pendekatan fisik menuju pengelolaan ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoaks, kehadiran Polri yang aktif, terkoordinasi, dan berbasis akun resmi menjadi faktor kunci menjaga stabilitas sosial.Kebijakan ini juga menegaskan bahwa keamanan nasional di era digital tidak hanya ditentukan oleh patroli di lapangan, tetapi juga oleh kecepatan, akurasi, dan kredibilitas komunikasi publik. Dengan memobilisasi kekuatan internal secara terukur, Polri berupaya memastikan ruang digital tetap sehat, informatif, dan kondusif bagi demokrasi.Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, strategi ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara nasional, sekaligus menjadikan media sosial sebagai sarana pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. PNO-12
10 Feb 2026, 20:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
