Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda Maluku Berikan Layanan Kesehatan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Lorong Putri, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Senin (9/6/2025).Pelayanan kesehatan diberikan kepada keluarga Kamarudin Kaliting, 39 Tahun, korban bencana tanah longsor yang terjadi pada Minggu (8/6/2025). Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.IK., M.H, mengungkapkan, pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan tekanan darah kepada korban bencana longsor."Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada lima orang warga yang menjadi korban bencana tanah longsor. Mereka adalah satu keluarga, yakni Saudara Kamarudin Kaliting beserta istri dan anak-anaknya," kata Kombes Areis.Selain pemeriksaan tekanan darah, Bid Dokkes Polda Maluku juga memberikan asupan vitamin. "Selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya keluhan dari para korban bencana longsor," ungkapnya.Menurut Kombes Areis, pemberian pelayanan kesehatan merupakan bentuk kepedulian dari Polda Maluku kepada korban bencana tanah longsor akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut."Kegiatan pelayanan kesehatan kepada para korban merupakan perintah Bapak Kapolda Maluku yang menaruh perhatian atas musibah yang terjadi," ungkapnya. PNO-12
10 Jun 2025, 12:56 WIT
Bupati Nabire Mesak Magai Tegas Tolak Tambang di Blok Wabu
Papuanewsonline.com, Nabire-, Bupati Nabire Mesak Magai merupakan kepala Daerah pertama di Provinsi Papua Tengah, yang menyatakan sikap menolak eskplorasi tambang di Blok Wabu.Pernyataan tegas ini disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai melalui video singkat yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Senin (9/6/2025)." Pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya mau sampaikan pernyataan sikap saya, untuk menjawab Aksi masyarakat Wilayah Papua Tengah terhadap penolakan tambang di Blok Wabu, bahwa saya tetap mendengar dan mendukung penolakan dari masyarakat adat," ujar Bupati Mesak.Bupati Mesak mengatakan pada tahun 2022, sekitar bulan Februari, dirinya bertemu dengan seseorang dari Minerba di Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut diketahui kalau ada tiga kelompok yang sedang merencanakan untuk masuk melakukan perasi di Blok Wabu.Lanjut Bupati pada tahun yang sama Tahun 2022 bulan September, dirinya bertemu pejabat tinggi PT. Freeport Indonesia di Timika." Saat ketemu di Timika, petinggi PT Freeport cerita ke saya tentang potensi kekayaan di blok wabu, dimana blok wabu dengan Tembagapura berbeda, karena di Tembagapura, emas, tembaga dan nikel serta kekayaan alam lainya, berada dibawah tanah, sehingga butuh operasional dengan peralatan yang canggih untuk mengelolah, sedangkan blok wabu tidak, karena emas diatas permukaan tanah," jelas Bupati.Ditambahkan Bupati Mesak Magai, dirinya sudah memperoleh informasi bilah potensinya kekayaan alam di blok Wabu sangat luar biasa, karena menurut data yang dimiliki, emas di blok Wabu walaupun dieksplorasi selama 25 Tahun juga belum bisa selesai diambil dari tempat tersebut." Tetapi saya mau sampaikan kepada warga masyarakat Papua Tengah, bahkan juga kita pejabat dari delapan kabupaten maupun pejabat provinsi Papua Tengah, bahwa blok Wabu itu benar-benar titipan Tuhan untuk masyarakat kita yang nikmati, jadi kita semua harus menolak tambang di blok Wabu," tegas Bupati Mesak." Blok Wabu adalah titipan Tuhan untuk masyarakat, jadi tidak boleh ada perusahaan tambang yang beroperasi dengan menggunakan peralatan yang canggih, maupun peralatan besar untuk mengambil emas yang ada terlindungi di dalam areal blok wabu, termasuk Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak , Dogiai, dan sebagainya," tandas Bupati.Lanjut Mesak Magai, blok Wabu adalah titipan Tuhan untuk masyarakat hingga anak cucu kedepan." Ini Milik Masyarakat adat kita secara turun temurun hingga anak cucu kedepan, jadi kekayaan alam ini tidak boleh disentuh oleh pemilik pengusaha tambang," Ucapnya Bupati Mesak berharap agar semua pejabat di Papua Tengah turut melindungi kekayaan alam di blok Wabu, sehingga titipan Tuhan tersebut bisa dinikmati anak cucu kedepan secara turun temurun." Biarlah masyarakat dikasih kebebasan untuk mereka ambil emas itu dengan cara manual dengan tenaga mereka sendiri, tanpa melibatkan pengusaha-pengusaha, tidak usah izinkan pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar dari luar datang untuk merusak kekayaan alam di blok wabu," Sorot Bupati Mesak.Mesak Magai menjelaskan, sebagai kepala daerah akan tetap bersama masyarakat melindungi kekayaan alam di blok wabu." kita selamatkan kekayaan alam ini untuk masyarakat kita nikmat, bukan pengusaha-pengusaha," Jelasnya.Lanjut Dia kalau seperti freeport kan menggunakan alat peralatan yang canggih, biaya yang besar, boleh saja, Tetapi kekayaan alam di blok wabu tidak seperti freeport, karena di blok Wabu Emas berhamburan di atas tanah." Masyarakat dengan tenaga manual saja, mereka bisa nikmati, jadi Kita harus lindungi masyarakat kita, Biarlah mereka dengan tenaga mereka, dengan manual ambil, sehingga sampai Anak cucu pun akan nikmati, Barang tidak akan cepat habis kalau menggunakan manual, dan biarlah masyarakat nikmati itu sendiri," ujar Mesak Magai.Ia kembali mengingatkan bahwa blok Wabu merupakan titipan tangan Tuhan murni untuk masyarakat. " Mari kita berpihak kepada masyarakat, pihak-pihak di Jakarta jangan masuk ke Blok Wabu dan ganggu kekayaan alam di Provinsi papua Tengah. " Kalau Freeport silakan, Tetapi untuk wilayah lain jangan, termasuk Baya Biru, Blok Wabu, termasuk daerah Mapia, Paniai, Dogiai, Nabire," jelas Bupati.Mesak meminta agar Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelolah sendiri kekayaan alam tersebut dengan menggunakan alat-alat tradisional." Masyarakat mereka kelola sendiri, silakan saja, kita kasih kebebasan untuk masyarakat kita nikmati, dan ini pernyataan sikap saya, untuk disampaikan kepada semua wargah masyarakat Papua Tengah, termasuk semua pejabat Provinsi Papua Tengah, baik pejabat Kabupaten maupun pejabat Provinsi, sesuai dengan firman Tuhan Siapapun dia yang setia kepada perkara-perkara kecil, dia juga akan setia kepada perkara-perkara yang besar," Pungkasnya.(Fadli)
09 Jun 2025, 22:38 WIT
Srikandi Polri Ops Damai Cartenz-2025 Tebar Damai Lewat Ibadah Bersama Anak-Anak
Papuanewsonline.com, Kenyam – Sebanyak 70 anak sekolah minggu mengikuti ibadah bersama personel Polwan Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Yericho Nogolait Kandego, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu 8 juni 2025.Ibadah yang berlangsung khidmat itu turut dirangkaikan dengan perayaan Hari Pentakosta. Suasana semakin semarak dengan antusiasme jemaat dan anak-anak yang menyambut kehadiran para srikandi Polri di tengah-tengah mereka.Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polwan di wilayah Kabupaten Nduga.“Kami ingin masyarakat, terutama anak-anak Papua, merasakan bahwa kehadiran Polri melalui personel Polwan Ops Damai Cartenz-2025 ini membawa kebaikan, keamanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., juga mengapresiasi kegiatan yang dinilainya sebagai bentuk nyata dari komitmen Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat Papua.“Kami sangat mengapresiasi kegiatan humanis Polwan Ops Damai Cartenz-2025 ini yang mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Ini bagian dari komitmen Operasi Damai Cartenz-2025 untuk membangun rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat Papua,” ujarnya.Kegiatan ibadah bersama ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui sentuhan kemanusiaan, khususnya di wilayah yang masih rawan konflik seperti Kabupaten Nduga. PNO-12
09 Jun 2025, 16:43 WIT
Delegasi TNI AL Hadiri Rapat WPNS WORKSHOP 2025 Di Victoria, Kanada
Papuanewsonline.com, Kanada - Situasi perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini dalam keadaan yang sangat dinamis, untuk menghadapi situasi tersebut, negara-negara yang tergabung dalam forum Western Pacific Naval Symposium (WPNS) berkumpul untuk membahas permasalahan bidang maritim khususnya di kawasan Indo-Pasifik. TNI AL turut mengambil peran serta pada kegiatan WPNS Workshop 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 6 Juni 2025 di Victoria, Kanada.Dalam pertemuan tersebut, delegasi TNI AL dipimpin oleh Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Alfred Daniel Matthews didampingi Pabanda Multilateral Ban V Sopsal, Mayor Laut (P) Anugrah Aldino Putra. Adapun jumlah negara yang hadir pada kegiatan WPNS Workshop 2025 berjumlah 20 negara dari anggota dan observer forum WPNS. Kegiatan WPNS Workshop bertujuan mempersiapkan kegiatan WPNS Symposium 2026 yang akan dihadiri oleh para Kepala Staf Angkatan Laut negara anggota dan observer forum WPNS.Bertindak selaku tuan rumah yaitu Royal Canadian Navy yang memaparkan tentang pentingnya kolaborasi antar negara untuk menjaga kelestarian kehidupan maritim. Royal Canadian Navy menyampaikan inisiatif tentang Ocean Collaboration melalui tiga pilar yaitu Understand, Promote and Support. Ketiga pilar tersebut mengandung makna tentang pentingnya kerjasama dan saling menghormati antar angkatan laut.Pada kegiatan tersebut, TNI AL memaparkan kesiapan kegiatan WPNS Junior Officer Interaction Program (JOIP) 2025 yang akan diselenggarakan pada medio Oktober 2025 di Surabaya. Selain itu, TNI AL juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan WPNS MCMEX/DIVEX tahun 2028 dan WPNS Naval Medicine Seminar tahun 2029. Kegiatan internasional tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan dan sharing kemampuan masing-masing negara sesuai bidang pembahasan, juga dapat menjadi ajang promosi kebudayaan bagi Indonesia selaku tuan rumah.WPNS Workshop merupakan kegiatan strategis dalam rangka penguatan Confidence Building Measures (CBM) antar negara di kawasan Indo-Pasifik. WPNS Workshop 2025 telah menghasilkan beberapa point rekomendasi untuk dibawa pada kegiatan WPNS Workshop 2026 dan 20th WPNS Symposium yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di Tahiti Island, French Polynesia.Keikutsertaan TNI AL dalam WPNS Workshop merupakan salah satu implementasi dari penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam rangka memperkuat diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Pemerintah RI, berkontribusi pada keamanan dan stabilitas maritim di kawasan dan global. PNO-12
09 Jun 2025, 16:18 WIT
593 Bakomsus Polri Selesaikan Pendidikan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Gizi
Papuanewsonline.com, Jateng - Sebanyak 593 bintara kompetensi khusus Polri yang direkrut untuk menyukseskan Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilantik. Mereka terdiri dari 434 polisi laki-laki dan 159 polisi wanita (polwan).Para bakomsus berlatar pendidikan ilmu pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat. Mereka akan mengemban tugas sebagai bhabinkamtibmas, dengan fokus pada tugas-tugas terkait ketahanan pangan dan program MBG.Upacara penutupan pendidikan bakomsus untuk mengawal visi Ketahanan Pangan dan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di dua lokasi, sesuai tempat mereka menimba ilmu dasar kepolisian. Untuk polwan, digelar di Sepolwan Lemdiklat Polri, Ciputat, Jakarta Selatan pada Rabu (4/6/2025), dan untuk polisi laki-laki di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Banyubiru, Ungaran, Jawa Tengah (Jateng).Para bakomsus dilantik usai menjalani pendidikan selama lima bulan. Untuk diketahui perekrutan mereka merupakan satu dari empat langkah strategis Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan. "Dari sisi materi pelajaran tentu saja berbeda, di mana komposisi mata pelajaran siswa Bakomsus ini 70 persen di antaranya adalah fungsi teknis Binmas. Di mana nanti mereka akan mengimplemetasikan program ketahanan pangan dari Presiden terkait dengan Asta Cita sehingga fungsi teknis Binmasnya lebih banyak," jelas Kasepolwan Kombes Melda Yanny kepada wartawan pada Minggu (7/6/2025).Kombes Melda menuturkan polisi tugas umum (PTU) atau non-bakomsus Ketahanan Pangan dan MBG selama pendidikan lebih banyak mempelajari fungsi teknis Sabhara, yakni sebanyak 50 persen mata pelajaran. "Sedangkan, program polisi tugas umum 50 persen di antaranya lebih kepada fungsi teknis Sabhara. Sehingga, ada perbedaan komposisi materi pelajaran antara keduanya," lanjut Melda.Diketahui, rekrutmen bakomsus Ketahanan Pangan dan MBG dilakukan oleh Bagian Penyediaan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Bagdiapers SSDM) Polri sejak November 2024. Proses rekrutmen berlangsung sepanjang Desember 2025.Polri menetapkan persyaratan pendaftar Bakomsus Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mulai lulusan SMK, D3, D4, hingga sarjana. Lalu untuk Bakomsus Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat syarat pendidikan D4 dan sarjana."Kami dari Bag Diapers cukup kaget juga untuk pendaftar bisa sampai ribuan, padahal kita sosialisasi hanya 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 November kemarin. Dan pendaftaran juga hanya 7 hari," ungkap Kasubbag Penerimaan Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri Kompol Adi Dharma di program detikSore, Kamis (5/12/2024).Sebelumnya diberitakan, penerimaan anggota Polri jalur Bakomsus Pertanian, Perikanan, Peternakan, Ahli Gizi, dan Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mempercepat tercapainya misi Swasembada Pangan dan terlaksananya program Makan Bergizi Gratis dengan optimal.Swasembada Pangan merupakan salah satu Asta Cita dalam Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pun program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak Indonesia agar tumbuh SDM-SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. PNO-12
09 Jun 2025, 11:44 WIT
Kunjungan 2 Menteri Kabinet Ke Nduga, Dikawal Ketat Polwan Ops Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Nduga – Sebanyak sembilan personel polisi wanita (Polwan) dari Operasi Damai Cartenz-2025 dilibatkan dalam pengamanan VVIP kunjungan Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. di Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).Kunjungan kerja kedua menteri kabinet tersebut mendapat pengamanan ketat, termasuk keterlibatan para polwan yang tidak hanya bertugas di lapangan, tetapi juga aktif dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di lokasi.Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa keterlibatan sembilan polwan merupakan wujud dukungan Ops Damai Cartenz terhadap upaya pemerintah membangun Papua.“Keterlibatan sembilan polwan ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat, khususnya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di Papua,” ujar Brigjen Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan bahwa seluruh rangkaian kunjungan Menhan dan Menkeu di Kabupaten Nduga berjalan aman dan lancar.“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nduga yang telah bekerja sama dengan aparat keamanan demi kelancaran kunjungan pemerintah pusat di Kenyam,” ujarnya. PNO-12
08 Jun 2025, 14:51 WIT
Di Sorong, Menteri Bahlil Diteriaki 'Penipu' Hingga Kabur Lewat Pintu Belakang Bandara
Papuanewsonline.com, Sorong- Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Massa disambut aksi demonstrasi dari masyarakat dan aktivis lingkungan dengan yel-yel "Bahlil Penipu" di Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025) pagi.Awalnya massa aksi ingin menemui Menteri, dan Menteri Bahlil sudah bersedia untuk menemui massa aksi, namun berselang beberapa menit, sebagaian massa aksi ingin menerobos masuk di dalam bandara, sehingga Menteri Bahlil kabur lewat pintu belakang yang ada di bandara Sorong.Mengetahui sang Menteri Bahlil kabur meninggalkan bandara, massa aksi langsung marah berteriak secara spontan meneriaki yel yel " Bahlil Penipu".Dasar teriak " Penipu" dari massa aksi yang dialamtkan kepada menteri Bahlil dipicuh lantaran komentarnya yang menyebut perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat hanya PT Gag Nikel, padahal masih ada lagi tiga perusahan tambang nikel yang beroperasi yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulya Raymon Perkasa." Ini sikap Menteri Bahlil Lahadalia pengecut karena menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung, ini bentuk ketidakjujuran terhadap publik," sorot Rolan salah satu massa aksi, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (7/6/2025). (Red)
07 Jun 2025, 18:36 WIT
Wujudkan Penegakan Hukum Yang Humanis, Kejati Papua Hadirkan Layanan Antar Jemput Gratis untuk Saksi
Papuanewsonline.com, Jayapura,– Komitmen Kejaksaan Tinggi Papua dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis terus ditunjukkan secara nyata.Kasi penerangan hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Papua Aguwani, SH., MH mengatakan Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah menghadirkan layanan antar jemput saksi secara gratis." Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terlibat dalam proses hukum," ujar Aguwani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/6/2025).Aguwani menjelaskan, Kejaksaan Tinggi Papua di bawah kepemimpinan Hendrizal Husin, S.H., M.H. memberikan kemudahan bagi para saksi, baik yang diperiksa di kantor Kejati Papua maupun yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi di pengadilan. " Jadi masyarakat kini tidak perlu khawatir mengenai biaya transportasi atau kendala jarak," Ungkapnya.Kata Aguwani layanan ini dijalankan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Mahuse.Terpisah Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse menjelaskan bahwa layanan ini merupakan solusi atas berbagai hambatan yang sering dikeluhkan para saksi.“Kami memfasilitasi mobil layanan antar jemput bagi saksi yang dipanggil dalam proses penyidikan maupun persidangan di pengadilan, terutama bagi mereka yang mengalami kendala jarak, biaya atau akses transportasi,” jelas Aspidsus Nixon.Ucap Nixon langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Kejati Papua tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan hak dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani proses hukum." Pelayanan ini merupakan bagian dari wujud pelayanan publik Kejaksaan yang lebih responsif dan inklusif," Terangnya.Nixon berharap Dengan kehadiran layanan gratis ini, masyarakat dapat lebih kooperatif dalam mendukung penegakan hukum tanpa harus terbebani oleh faktor biaya atau akses.(Red)
07 Jun 2025, 11:49 WIT
Mendekatkan Teori dan Praktik: Mahasiswa Hukum Universitas Trisakti Ikuti Kuliah Umum
Papuanewsonline.com, Depok – Fakultas Hukum Universitas Trisakti melalui Jurusan Hukum Kehutanan menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Peran Masyarakat dan Polisi Satwa untuk Mewujudkan Keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.” Acara ini berlangsung di Auditorium Gedung Transfer Knowledge Animal Center Direktorat Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri, Kelapadua, Depok.Kuliah umum ini menghadirkan Brigadir Jenderal Polisi Tory Kristianto, S.I.K., selaku Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri, sebagai pembicara utama. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, para dosen, serta praktisi di bidang hukum lingkungan dan kehutanan.Dalam sambutannya, Brigjen Pol Tory Kristianto menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati Indonesia.“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, namun juga menghadapi ancaman serius seperti perburuan liar dan kerusakan habitat. Polisi Satwa hadir tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak edukasi dan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan satwa dan habitatnya,” ujar Brigjen Pol Tory Kristianto.Ia menjelaskan berbagai peran strategis Polisi Satwa dalam menangani isu-isu konservasi, termasuk pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar, penyelamatan satwa yang terlantar atau terancam, serta kegiatan edukasi berbasis komunitas di berbagai daerah.Kegiatan kuliah umum ini dibuka oleh Dr. Intan Nevia Cahyana, S.H., M.H., dosen pengampu mata kuliah Hukum Kehutanan. Dalam sambutannya, ia menekankan urgensi kegiatan ini dalam memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa terkait dinamika penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan.“Melalui kuliah umum ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga melihat langsung bagaimana hukum itu diimplementasikan di lapangan. Ini menjadi bagian dari kurikulum kontekstual yang bertujuan mencetak lulusan hukum yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan mampu berpikir solutif dalam praktik,” ujar Dr. Intan.Menambah bobot acara, hadir pula AKBP Gede Pasek, S.I.K., selaku Wakil Direktur Binmas Polda Metro Jaya, yang memaparkan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam mendukung program-program komunitas berbasis keamanan lingkungan, termasuk Program Unggulan Komunitas Polisi yang diinisiasi oleh Binmas PMJ.“Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri di masyarakat. Dalam konteks konservasi dan perlindungan lingkungan, Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator dialog antara warga dan aparat, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong pembentukan komunitas peduli lingkungan seperti yang kami gagas dalam Komunitas Polisi,” terang AKBP Gede Pasek.Program Komunitas Polisi sendiri merupakan pendekatan strategis berbasis masyarakat yang bertujuan memperkuat peran serta warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan, termasuk dalam isu pelestarian alam.Sebagai fasilitator dalam kuliah umum ini, Monica Fany Megawati selaku Ketua Pemerhati Polsatwa Korsabhara Baharkam Polri turut memberikan perspektif penting mengenai peran generasi muda dalam konservasi.“Keterlibatan mahasiswa hukum dalam kegiatan ini sangat strategis. Mereka bukan hanya calon penegak hukum, tetapi juga calon pemimpin perubahan. Dengan memahami langsung peran Polisi Satwa, kami berharap tumbuh semangat advokasi lingkungan yang lebih kuat dan berdampak luas di tengah masyarakat,” ujar Monica.Selain pemaparan materi, kuliah umum ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Mahasiswa terlihat antusias berdialog langsung dengan para narasumber, membahas tantangan hukum dalam pelestarian satwa dan kehutanan di Indonesia, serta membahas strategi kolaboratif antara aparat dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif.Kegiatan ini menjadi bagian nyata dari komitmen Universitas Trisakti dalam mengembangkan pendidikan hukum yang adaptif dan kontekstual, yang mampu merespons tantangan zaman, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah kompleksitas hukum nasional dan global. PNO-12
07 Jun 2025, 10:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
