logo-website
Sabtu, 28 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Dukung Program Makanan Bergizi Gratis, Pemuda Arso 11 Siap Kelola Lahan Pertanian Sayur Papuanewsonline.com, Keerom – Sebuah inisiatif pertanian sayur mulai digalakkan oleh kelompok pemuda di Arso 11, Kabupaten Keerom, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi gratis. Program ini mendapat pendampingan dari Polda Papua dan Papua Youth Creative Hub (PYCH), dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat.Pertemuan koordinasi yang berlangsung di Arso 11 pada Rabu (5/2) pukul 11.30 hingga 14.30 WIT dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk AKP Sosra Antoni, A.Md. Han., Iptu Sarimin, Leo Yopu selaku Ketua Kelompok Arso 11, serta perwakilan PYCH yakni Etha, Vitha Faidiban, Yuni Randongkir, dan Kevin. Dalam pertemuan ini, dibahas strategi pengelolaan pertanian sayur serta peninjauan lokasi yang akan dijadikan lahan pertanian.AKP Sosra Antoni menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif ini dan menegaskan bahwa pendampingan dari Polda Papua merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah.“Pertemuan ini menjadi awal silaturahmi yang baik. Saya mewakili Polda Papua hadir untuk mendukung kelompok pemuda Keerom, khususnya Arso 11, dalam mengembangkan pertanian sayur guna menyuplai bahan makanan bergizi gratis,” ujar AKP Sosra.Ia juga menambahkan bahwa lahan yang telah ditinjau dinilai sangat subur dan berpotensi untuk ditanami sayuran seperti sawi putih, kacang panjang, bunga kol, cabai, dan tomat. AKP Sosra menekankan pentingnya membersihkan lahan sebelum penanaman dimulai serta memastikan ketersediaan bibit dan peralatan yang dibutuhkan.Sementara itu, Ketua Kelompok Pemuda Arso 11, Leo Yopu, menyambut baik dukungan dari Polda Papua dan PYCH. Ia mengungkapkan bahwa rencana ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2024, namun baru bisa direalisasikan tahun ini berkat adanya pendampingan.“Kami memiliki lahan seluas 5 hektare, namun pengelolaannya akan dilakukan bertahap, dimulai dari 1 hektare terlebih dahulu. Kami siap mengelola lahan ini dengan melibatkan pemuda asli Papua (OAP) serta berkolaborasi dengan masyarakat lainnya,” jelas Leo.Vitha Faidiban, selaku penanggung jawab program P3 dari PYCH, juga berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.Sebagai langkah awal, tim kerja akan mulai melakukan pembersihan lahan pada Sabtu, 8 Februari 2025, di Kampung Arso 11. Pekerjaan clearing ini melibatkan 9 orang pekerja dan dikoordinasi oleh Leo Yopu bersama tim kerja. Target awal adalah membersihkan lahan seluas 100x100 meter, dengan hasil awal pembersihan seluas 25x100 meter.Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian pemuda setempat. Oleh karena itu, pendampingan dan publikasi program ini akan terus dilakukan secara bertahap agar dapat menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lainnya.Dengan semangat gotong royong dan kerja sama antara pemuda Arso 11, Polda Papua, dan PYCH, diharapkan pertanian sayur ini dapat berkembang dan menjadi bagian dari solusi ketahanan pangan di Papua. PNO-12 10 Feb 2025, 18:33 WIT
Operasi Keselamatan Resmi Digelar, Kapolda Maluku: Tingkatkan Kampanye Kamseltibcar Lantas Papuanewsonline.com, Maluku- Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2025 resmi digelar. Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si berharap operasi keselamatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas).Demikian disampaikan Kapolda dalam amanatnya yang dibacakan Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, SIK., M.Si saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Salawaku 2025.Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Salawaku 2025 resmi dilaksanakan di lapangan apel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Senin (10/2/2025).Hadir dalam apel gelar pasukan operasi keselamatan yaitu Direktur Lantas Polda Maluku dan Kapolresta Ambon beserta Wakapolresta dan pejabat utama Polresta Ambon. Turut hadir Kepala PT Jasa Raharja Ambon, dan perwakilan Komandan POM AU.Kapolda mengatakan, apel gelar pasukan juga dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamseltibcar lantas menjelang Idul Fitri 1446 hijriah.Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 10 - 23 Februari 2025. Operasi keselamatan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tema "tertib berlalu lintas guna terwujudnya Asta cita".Menurutnya, permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi jumlah penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Permasalan-permasalan tersebut dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder agar mampu meningkatkan kampanye Kamseltibcarlantas. Selain itu juga diperlukan kebersamaan antar instansi pemerintah lainnya.Operasi keselamatan bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka korban kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas baik sebelum, pada saat dan pasca operasi keselamatan Salawaku 2025.Operasi keselamatan salawaku adalah merupakan jenis operasi harkamtibmas di bidang lantas yang mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum kepada pengemudi, pengendara dan masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE baik statis, mobile dan blangko teguran.Sebelum mengakhiri amanat, Kapolda berpesan kepada para peserta apel untuk melakukan langkah-langkah seperti, melaksanakan deteksi dini, lidik serta pemetaan terhadap lokasi tempat yang rawan pelanggaran, laka lantas dan kemacetan.Melaksanakan binluh kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas berupa kegiatan sosialisasi, penyuluhan melalui pemasangan pduk, banner, baliho, dan sebagainya.Melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan stakeholder terkait di terminal untuk memastikan kelayakan kendaraan.Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi angkutan umum serta pemeriksaan kadar alkohol maupun narkoba secara random.Melakukan pengecekan jalur atau survei jalur serta mendatakan jalur mana yang digunakan masyarakat untuk menuju ke lokasi tujuan.Melaksanakan pengecekan bersama dengan stakeholder terkait tentang jalur kawasan wisata serta datakan lokasi parkir kendaraan bermotor dan sarpras lainnya.Lakukan kegiatan sosialisasi kepada pengusaha angkutan barang tentang pembatasan operasional kendaraan bermotor angkutan barang.  Melaksanakan kegiatan peduli dan penjagaan pada lokasi rawan macet, Laka dan pelanggaran lalu lintas. 10 Feb 2025, 16:59 WIT
Kunker di Polda Papua, Kadiv Hubinter Polri Lakukan Asistensi dan Evaluasi BTNCLO Papuanewsonline.com, Jayapura – Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., bersama tim Border Transnational Crime Liaison Officer (BTNCLO) Polri, serta Dirkrimum Polda Papua, Kombes Pol. Fauzi Dalimunthe, S.I.K., melaksanakan kunjungan kerja ke PLBN Skouw dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Vanimo, PNG dalam rangka kegiatan Asistensi dan Evaluasi BTNCLO di Polda Papua, Kamis (06/02/25).Kunjungan dan CC ke PLBN Skouw, diterima langsung oleh Ka PLBN, Matildha B. Pusung beserta stakeholder jajaran terkit yaitu TNI, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan KRI Vanimo.Kunjungan ke PLBN diawali dengan welcome ceremony kepada Kadivhubinter Polri dari Ka PLBN, serta seluruh jajaran stakeholder PLBN Skouw, dan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas dan sesi diskusi, serta pemaparan terkait aktifitas PLBN. Selain itu, dalam rapat juga dibahas tantangan keamanan terkait perkembangan kejahatan transnasional di lintas batas Indonesia-PNG dilanjutkan dengan pengenalan dan briefing terkait BTNCLO.KRI Vanimo, Tangkuman Alexander Immanuel, turut mengapresiasi kunjungan Delegasi Polri, dan dilanjutkan dengan paparan terkait tugas KRI serta tantangan, isu kejahatan transnasional berkembang dan masalah hukum lainnya di wilayah perbatasan dua negara.Kadivhubinter Polri juga memperkenalkan BTNCLO kepada perwakilan RPNGC khususnya di West Sepik.“Untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam rangka pertukaran informasi maupun percepatan penanganan kejahatan TC, adapun selanjutnya pihak West Sepik PP akan menyampaikan LO untuk kolaborasi lebih lanjut,” ungkap Irjen Pol. Dr. Krishna Murti. PNO-12 09 Feb 2025, 11:07 WIT
Rekrutmen Polri 2025 Resmi Dibuka, Kabid Humas Polda Papua: “Masuk Polisi Itu Gratis!” Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menegaskan bahwa proses rekrutmen anggota Polri tahun 2025 berlangsung secara transparan dan tanpa pungutan biaya.Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., yang memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan liar dalam seleksi calon Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri.“Masuk polisi itu gratis, tidak ada pungutan sepeser pun. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga proses rekrutmen tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya, Jumat (07/02/2025).Kabid Humas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji kelulusan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia seleksi. Ia meminta agar setiap calon peserta dan keluarganya percaya pada kemampuan diri sendiri.“Jangan tertipu oleh pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran. Percayakan sepenuhnya pada usaha dan kemampuan anak-anak kita jika memenuhi syarat, mereka pasti berhasil,” ujar Kabid Humas.Polda Papua juga membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik pungutan liar dalam proses seleksi. Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang berani melapor.“Kami akan menjamin keamanan bagi pelapor. Jika ada pihak yang bermain dalam rekrutmen ini, segera laporkan. Kami akan tindak tegas,” katanya.Lebih lanjut, Kombes Benny menjelaskan bahwa pendaftaran seleksi Polri tahun 2025 telah resmi dibuka sejak 5 Februari hingga 6 Maret 2025.Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id, dengan verifikasi dokumen di Polres terdekat.“Tahun ini, rekrutmen mencakup Akpol, Bintara tugas umum, Bintara Rekpro, Bintara kompetensi khusus, serta Tamtama. Seluruh tahapan seleksi berlangsung transparan dengan pengawasan ketat,” jelasnya. PNO-12 09 Feb 2025, 10:45 WIT
Indramayu Jadi Lokasi Pertama Sosialisasi Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Papuanewsonline.com, Indramyu - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Penyulundupan dan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggelar workshop bertajuk "Safe Space for All: Rise and Speak Berani Bicara, Selamatkan Sesama" di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (6/2). Acara ini sekaligus menjadi momentum perkenalan direktorat baru yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya serta pemberantasan perdagangan orang.Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelindungan dan penegakan hukum secara presisi dan efektif."Indramayu dipilih sebagai lokasi pertama karena daerah ini memiliki potensi besar dalam menciptakan model pelindungan yang efektif bagi perempuan dan anak. Selain itu, dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat menjadikannya lokasi strategis untuk mengimplementasikan program ini," ujarnya.Brigjen Pol. Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum."Kampanye #RiseAndSpeak bertujuan untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Ini bukan sekadar slogan, tetapi panggilan hati untuk bertindak, peduli, dan melindungi sesama," tegasnya.Polri, kata Brigjen Pol. Nurul Azizah, akan menindak siapapun yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk orang tua, calo, hingga oknum aparat yang membantu memfasilitasi kejahatan tersebut."Bapak Kapolri telah menginstruksikan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Jika ada oknum pejabat atau aparat yang terlibat, mereka akan dikenai sanksi hukum berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," tandasnya.Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus perdagangan orang, termasuk keterlibatan oknum pejabat atau aparat pemerintah."Tidak perlu takut, hukum dan negara akan melindungi pelapor. Mari kita bersama-sama memutus rantai perdagangan orang dan memastikan anak-anak kita tidak lagi menjadi korban eksploitasi," ajaknya.Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam perekrutan ilegal tenaga kerja, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang minim informasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan orang dan eksploitasi anak."Pendidikan adalah kunci utama dalam mencegah kekerasan dan ketidakadilan. Kami berharap sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi mitra utama dalam menyebarkan kesadaran ini kepada generasi muda," katanya.Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat."Mewujudkan dunia yang lebih aman dan lebih adil membutuhkan kerja sama kita semua. Rise and Speak bukan hanya seruan, tetapi panggilan untuk bertindak. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," pungkasnya.Seiring dengan hadirnya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, Brigjen Nurul Azizah berkomitmen untuk tidak hanya menangani perkara-perkara pidana berkaitan dengan perempuan dan anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak kekerasan akan terlindungi dan mendapat tempat yang aman untuk mencari keadilan.Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Indramayu dapat menjadi pilot project dalam upaya pelindungan perempuan dan anak, serta menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan orang di Indonesia. PNO-12 07 Feb 2025, 18:18 WIT
Jaga Situasi Tetap Kondusif, Sat Samapta Polres Sarmi Gelar Patroli Dialogis Papuanewsonline.com, Sarmi – Demi mencegah dan meminimalisir timbulnya gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat pasca sidang penetapan PHPU Pilkada 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK), Satuan Samapta Polres Sarmi terus meningkatkan giat Patroli dialogis, Kamis (06/02/2025).Kasat Samapta, Iptu Suratno, S.H., M.H., mengatakan bahawa, Patroli Dialogis yang dilaksanakan hari ini merupakan strategi Polres Sarmi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk menjalin silaturahmi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Dengan berinteraksi aktif dan humanis, tentunya kami dapat mengetahui kondisi nyata di lapangan, dan segera merespon apabila ditemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak kejahatan di siang hari ini,” ujarnya.Sementara itu pada giat Patroli tersebut, Personel Sat Samapta melakukan beberapa kegiatan diantaranya Patroli Preventif secara mobile untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif pada area pasar maupun pusat keramaian, memantau objek vital diantaranya Bank BRI Sarmi, dan Bank Papua, Tim Patroli Juga menyambangi beberapa warga yang sedang melakukan aktivitas.Dalam patroli tersebut, Pihaknya memberikan pesan Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu tugas Polres Sarmi. Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh berita - berita yang tidak benar (Hoaks) terkait sidang penetapan di MK.“Lewat kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih merasa terayomi dan terciptanya perasaan yang aman dan nyaman dalam setiap aktivitasnya sehari-hari,” tutup Kasat. PNO-12 07 Feb 2025, 18:14 WIT
Kadiv Hubinter Polri Laksanakan Courtesy Call di Polda Papua Papuanewsonline.com, Jayapura – Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol. Khrisna Murti, S.I.K., M.Si. memimpin kegiatan Courtesy Call Polda Papua Tahun 2025 bertempat di Aula Vicon Polda Papua Koya Koso, Rabu (05/02/2025).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si, Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Pol Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H, Kabagbatans Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Kombes Pol. Hery Dian Dwi Harto, S.I.K., M.P.P, para pejabat utama Polda Papua dan Para Kapolres/ta perbatasan jajaran Polda Papua.Kegiatan Courtesy Call Polda Papua Bersama Kadivhubinter Polri tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait program Border Transnational Crime Liaison Officer (BTNCLO) adalah program yang diusung oleh Kapolri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan menyangkut Transnational Crime yang diantaranya adalah penyelundupan manusia dan barang.Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengucapkan selamat datang kepada Kadiv Hubinter Polri beserta tim yang telah datang di Polda Papua.“Pertama-pertama yang tentunya agar kita tidak ragu lagi dalam memberikan tindakan hukum di daerah-daerah perbatasan. Terutama untuk rekan-rekan kita yang bertugas di perbatasan akan mendapatkan atensi khusus, dan direncanakan untuk BTNCLO ini akan menjadi Bidang khusus dengan tujuan agar memudahkan wilayah dalam melaksanakan tugas di Perbatasan,” ucap Kapolda.Sementara itu, Kadiv Hubinter mengatakan tujuan utamanya adalah untuk memberikan arahan terkait BTNCLO (Border Transnational Crime Liaison Officer), berdasarkan putusan Kapolri nomor 166 tanggal 31 September 2024 merujuk kepada Proses yang panjang Kapolri memutuskan untuk membentuk BTNCLO di Polda yang memiliki perbatasan.“Terkait dengan itu ada ruang yang kita beririsan atau bersinggungan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada dan bertugas di Perbatasan. Namun ada juga beberapa ruang-ruang yang tidak bisa masuki contohnya adalah Pengamanan perbatasan yang sudah diemban oleh teman-teman dari TNI,” tutur Kadiv Hubinter.Lebih lanjut, ia menyampaikan Polda yang diperbatasan ini memiliki kendala dalam mengkomunikasikan masalah-masalahnya dikarenakan jarak yang sangat jauh dengan Divhubinter Polri. Pihaknya akan memberikan pelatihan, kewenangan dan pasport untuk diberikan izin kapan saja agar bisa ke perbatasan jika ada permasalahan.“BTNCLO ini bukan hanya entitas kita didalam tubuh Polri namun BTNCLO ini bisa menjadi jembatan untuk kita semua agar bisa menyelesaikan masalah-masalah di Perbatasan,” pungkasnya. PNO-12 07 Feb 2025, 18:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT