Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Satgas Yonif 641/Bru Berikan Snack Gratis Untuk Anak-Anak Papua
Papuanewsonline.com, Memberamo Tengah - Merangkul dan membuat senang, Satgas Yonif 641/Bru Pos Kobakma membagikan makanan snack gratis kepada anak-anak Papua kampung Gimbis guna menambah asupan gizi di Distrik Kobakma, Kabupaten Memberamo Tengah, Papua Pegunungan, (10/05/2025).Kegiatan membagikan snack gratis kepada masyarakat yang dilakukan oleh personel Pos Kobakma ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta wujud nyata kepedulian dan kecintaan anggota Satgas Yonif 641/Bru kepada masyarakat di wilayah binaannya. Selain itu juga dapat meningkatkan kedekatan antara TNI dengan rakyat, sesuai jati dirinya bahwa TNI berasal dari Rakyat dan akan selalu membantu kesulitan masyarakat.Danpos Kobakma Letda Inf Ridho Ardiansyah menyampaikan bahwa kegiatan membagikan Snack secara gratis kepada masyarakat yang datang ke Pos maupun yang melintas di depan Pos ini, rutin dilakukan oleh personel Pos Kobakma sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Disamping itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar Pos yang masih sulit memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan.Dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh personel Pos Kobakma Satgas Yonif 641/Bru, semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dimana kehadiran TNI selain memberikan rasa aman, juga rasa bahagia bagi masyarakat karena selalu membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitarnya.Adik Rio Pagawak (14 th) dan kawan-kawan yang merupakan anak Orang Asli Papua kampung Gimbis sangat berterima kasih telah mendapatkan pembagian makanan snack secara gratis yang dilakukan oleh Pos Kobakma Satgas Yonif 641/Bru. PNO-12
11 Mei 2025, 13:23 WIT
Polda Jabar Tangkap 145 Pelaku Premanisme Dalam Operasi Pekat II Lodaya 2025
Papuanewsonline.com, Jabar - Polda Jawa Barat (Jabar) menangkap 145 pelaku premanisme dalam pelaksanaan Operasi Pekat II Lodaya 2025 yang digelar sejak 1 Mei lalu. Operasi ini memang menyasar aksi-aksi premanisme yang dinilai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Jabar. Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan S.I.K., S.H., M.H. mengatakan, berdasarkan data hingga hari kedelapan, 36 dari 145 adalah yang sudah ditargetkan. Sebab, sebelumnya ada 44 yang sudah ditargetkan oleh penyidik. “36 dari 44 target operasi berhasil diungkap atau setara dengan 81,82 persen dari total target yang ditetapkan,” ujar Irjen Rudi Setiawan, Jumat (9/5/25).Menurutnya, kepolisian juga mengamankan 109 pelaku non-target dan mencatat 98 korban. Selain itu, Polda Jabar sudah menangani 99 kasus premanisme yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk terminal, pasar tradisional, proyek pembangunan, hingga kawasan sengketa tanah dan hiburan malam.Beragam barang bukti berhasil disita, antara lain 42 bilah senjata tajam, 1 airsoft gun, 15 sepeda motor, 4 mobil, 8 ponsel, 46 dokumen, dan uang tunai sebesar Rp 1.320.500. "Operasi ini melibatkan 935 personel, terdiri dari 185 anggota Polda dan 750 anggota dari satuan wilayah jajaran,” ujar Kapolda.Ditegaskan Kapolda Jabar, operasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.“Polda Jabar serius dan konsisten dalam menindak segala bentuk premanisme yang meresahkan warga. Operasi ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan melalui kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kami juga menyasar pelaku-pelaku yang beroperasi secara digital,” jelasnya.Ia menambahkan, Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. Selain itu, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar lebih berani melapor bila mengalami atau menyaksikan aksi premanisme."Polda Jabar optimistis dapat menuntaskan operasi ini dengan hasil maksimal, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan investasi di Jawa Barat,” ungkapnya.Selama pelaksanaan Operasi Pekat II, Ditreskrimum Polda Jabar bersama satuan wilayah juga berhasil mengungkap sejumlah kasus pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh pelaku premanisme di berbagai lokasi. Di antaranya, pengungkapan praktik pungli di Pasar Caringin Kota Bandung yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang memaksa sopir kendaraan niaga membayar uang parkir tanpa dasar hukum, serta aksi premanisme penjualan minuman secara paksa. Di Ciamis, Polisi menangkap sekelompok pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang dan barang di Pasar Ramadan, yang sempat viral di media sosial.Selain itu, dalam unjuk rasa Hari Buruh (Mayday) di Taman Dago Kota Bandung, seorang mahasiswa diamankan karena membawa senjata tajam dan tongkat pemukul serta terjadi pengrusakan berat yang dilakukan 3 pelaku terhadap mobil patroli milik Polsek Kiaracondong dan tersangka kini ditahan di Mapolda Jabar. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menuturkan, di wilayah Subang premanisme juga terungkap di kawasan industri Smartpolitan dan pabrik keramik, di mana sopir logistik dipaksa membayar pungutan keamanan fiktif. Kasus serupa terjadi di Pasar Bogor, dengan modus penjualan kue secara paksa kepada pedagang, yang dilakukan oleh pelaku dengan rekam jejak panjang dalam kegiatan pungli. Bahkan, praktik pungutan parkir liar yang dikendalikan oleh individu bersenjata tajam juga berhasil dibongkar di sekitar Cafe Bajawa, Kota Bogor. PNO-12
11 Mei 2025, 13:19 WIT
Tiga SMA di Timika Bersaing Ketat Melaju ke Final Duta Pajak Daerah Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika- Total dari 10 SMK dan SMA di Mimika yang masuk semi final, dalam ajang seleksi Duta Pajak Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Bapenda Mimika menyisahkan tiga sekolah yang melaju ke final, pada tanggal 19 Mei mendatang.Ketiga sekolah yang berhasil melaju ke final duta pajak daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 diantaranya, SMA Negeri 1 dengan total nilai 57,46, SMAS YPPK Tiga Raja Timika dengan total nilai 56,13, dan SMA Kristen Shinging Stars dengan total nilai 55,03.Pantauan Media Papuanewsonline.com pada ajang seleksi ini berjalan cukup ketat pasalnya masing-masing tim perwakilan dari sekolah menunjukan kecerdasan pada saat lomba cerdas cermat yang dilaksanakan di Bapenda Mimika, Jumat (9/5).Ketua panitia seleksi pemilihan duta pajak Daerah Tahun 2025, Darius Sabon menyatakan Penilaian itu berdasarkan hasil keputusan dewan juri yang terdiri dari akademisi STIE Jambatan Bulan 3 Orang, praktisi pajak 3 Orang dan Entertaiment 3 Orang," Tegasnya.Darius menyebutkan tiga besar finalis ini harus mempersiapkan diri secara lebih baik untuk bersaing mengikuti babak Final yang berlangsung pada tanggal 19 Mei 2025 mendatang.Darius menyebutkan, pada babak Final nanti, tiga pasangan finalis akan mengikuti lomba dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi." Pasangan peserta yang juara satu akan dikontrak oleh Bapenda selama setahun untuk mempromosikan pajak daerah kepada masyarakat," tegasnya.Diketahui dalam ajang bergengsi ini, panitia pelaksana menyediahkan hadia uang tunai bagi peserta juara 1 senilai Rp30.000.000, Juara 2 sebesaar Rp25.000.000, dan Juara 3 sebesar Rp20.000.000.(red)
10 Mei 2025, 15:59 WIT
Polri Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, pre-emtif, dan preventif.Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” tegas Irjen Sandi.Penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, hingga penculikan.Irjen Sandi menambahkan, “Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif.”Sejumlah kasus menonjol telah berhasil diungkap selama operasi ini, di antaranya Polres Subang yang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri, Polresta Tangerang yang menangkap 85 preman, serta Polda Banten yang berhasil mengamankan 146 orang pelaku, Polda Kalteng yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP, dan Polres Metro Jaksel yang mengamankan 10 orang yang membawa sajam dan senjata api.Untuk mendukung keberhasilan operasi ini, kepolisian mengambil sejumlah langkah strategis antara lain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, menggelar razia terhadap praktik pungli dan premanisme, melakukan pengecekan legalitas ormas yang terlibat, berkoordinasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan guna merumuskan langkah penanganan yang tepat, hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas yang terbukti melakukan tindak pidana.Polri juga terus menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberhasilan operasi ini dan menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. PNO-12
09 Mei 2025, 19:48 WIT
Kapolri Hadiri Promensisko TPPU & TPPT, Komitmen Perangi Kejahatan Siber
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber.Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5).Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber. "Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia," ujar Sigit.Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber. "Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online," tegasnya.Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan. "Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online," tutup Sigit. PNO-12
09 Mei 2025, 19:00 WIT
Wakapolda Maluku Ingatkan Pentingnya Kesiapan dan Kedisiplinan Personel Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Samudi, S.I.K., M.H, kembali mengingatkan pentingnya kesiapan dan kedisiplinan personel Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.Penekanan ini disampaikan Wakapolda saat memimpin apel pagi di Markas Komanda Direktorat Samapta Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (8/5/2025).Apel yang dirangkai dengan pemeriksaan kelengkapan pribadi sebagai bagian dari implementasi program penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) di lingkungan Polri ini turut dihadiri Direktur Samapta dan Kabid Propam Polda Maluku.Dalam arahannya, Brigjen Pol Samudi menekankan pentingnya "Kesiapan dan kedisiplinan setiap personel itu penting untuk terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang dinamis di wilayah Maluku," kata Wakapolda dalam arahannya kepada seluruh personel Dit Samapta Polda Maluku. Wakapolda menegaskan, apel yang kerap dilaksanakan, bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana untuk konsolidasi kekuatan dan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan individu dan satuan."Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri. Untuk itu, seluruh personel diminta agar selalu menjaga kelengkapan administrasi maupun perlengkapan pribadi sesuai ketentuan," pintanya.Setelah memberikan pengarahan, apel personel dilanjutkan dengan pelaksanaan Gaktiblin oleh Kabid Propam Polda Maluku. Pemeriksaan dilakukan meliputi kelengkapan identitas, atribut, serta pemeriksaan HP terkait judi online. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang rutin dilaksanakan untuk memastikan seluruh anggota tetap berada pada koridor aturan dan etika profesi.Kegiatan tersebut ditutup dengan ucapan terima kasih dari Wakapolda Maluku atas kehadiran dan kesiapan seluruh personel. Wakapolda juga memberikan apresiasi atas kinerja Dit Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Maluku. PNO-12
09 Mei 2025, 18:49 WIT
Survei Indikator: 89,6% Pemudik Terbantu Oleh Kerja Polantas Selama Mudik 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta - Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,6 persen pemudik merasa terbantu oleh kehadiran dan pelayanan polantas di berbagai titik selama periode mudik tahun ini.Survei dilaksanakan pada 14 hingga 20 April 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung. Metode survei menggunakan simple random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei dibagi ke dalam dua kategori, yakni responden umum yang tidak melakukan mudik dan responden yang melakukan mudik. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi di kedua kelompok tersebut. Di kategori semua responden, 82,7 persen menyatakan kinerja Polantas membantu selama arus mudik 2025, sementara di kategori khusus pemudik, angkanya lebih tinggi, mencapai 89,6 persen.Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei mengenai pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Menurut Burhanuddin, sebanyak 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, merasa puas terhadap pelaksanaan operasi pengamanan tersebut selama Ramadan dan Lebaran.“Kita dapatkan informasi, 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Polri selama Ramadan maupun Lebaran,” ujar Burhanuddin, Rabu (7/5/2025).Selain itu, survei juga mencatat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengaturan lalu lintas yang dilakukan jajaran Korlantas Polri selama mudik Lebaran. Burhanuddin menyebutkan, tingkat kepuasan pemudik terhadap pengaturan lalu lintas mencapai 92,3 persen.“Kalau ditanyakan khusus kepada pemudik, yang merasa cukup puas memang naik, meskipun yang mengatakan sangat puas sedikit turun. Tapi secara keseluruhan, baik di tahun 2024 maupun 2025, tingkat kepuasan terhadap pengaturan lalu lintas tetap tinggi,” lanjutnya.Burhanuddin menambahkan, hasil positif ini menjadi gambaran bahwa kehadiran Polantas di lapangan selama musim mudik masih sangat dibutuhkan dan diapresiasi masyarakat, serta menunjukkan peningkatan layanan dan pengamanan dari tahun ke tahun. PNO-12
09 Mei 2025, 18:37 WIT
KSP: Komunikasi Sebagai Kesuksesan Menuju Indonesia Emas
Papuanewsonline.com, Semarang – Deputi Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., LL.D. memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025). Dalam paparannya, Fritz menekankan pentingnya peran Humas Polri sebagai bagian integral dalam mengawal komunikasi publik terhadap program-program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.“Kita semua yang disumpah sebagai penyelenggara negara harus kembali mengingat, untuk apa negara ini dibentuk. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia,” ujar Fritz.Ia mengawali dengan refleksi mendalam terhadap empat tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, termasuk program kerja Polri, harus sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bernegara.Dalam kesempatan itu, Fritz juga membawa salam dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seraya menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal implementasi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto.“Kalau semua yang saya sampaikan dilupakan, tolong ingat yang ini: Presiden menekankan pentingnya program yang bukan hanya terbaik, tapi juga cepat. Program terbaik saja tapi butuh 30 tahun, tak ada gunanya. Program cepat saja tapi tidak berkualitas, juga tidak ada manfaatnya,” tegasnya.Fritz kemudian memaparkan empat PHTC utama sebagai contoh konkret yang perlu dikawal secara kuat oleh komunikasi publik, termasuk Humas Polri, yakni:1. Makan Bergizi Gratis, yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai fondasi pembangunan SDM unggul.2. Cek Kesehatan Gratis, sebagai langkah preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan merencanakan kebutuhan kesehatan nasional.3. Kedaulatan Pangan, dengan mencetak sawah baru dan menyerap gabah petani demi menjamin ketahanan beras nasional.4. Revitalisasi Sekolah, agar anak-anak tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mendapat pendidikan yang layak dalam infrastruktur yang memadai.“Apa gunanya anak-anak kita sehat kalau sekolahnya bocor, tak ada toilet, atau tak layak pakai? Karena itu PHTC keempat fokus membangun sekolah-sekolah,” tuturnya.Di akhir sambutannya, Fritz meminta seluruh peserta Rakernis untuk memahami bahwa tugas komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk kesadaran kolektif untuk mendukung keberhasilan program nasional.“Kita semua punya peran dalam menyukseskan Indonesia Emas. Humas Polri harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk narasi kebijakan yang menyentuh rakyat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
07 Mei 2025, 19:01 WIT
Dewan Pers: Sinergi Polri dan Dewan Pers Kunci Penanganan Isu Media di Era Oversupply Informasi
Papuanewsonline.com, Semarang – Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Polri dan Dewan Pers dalam menangani berbagai isu pers dan informasi di era digital saat ini. Hal ini disampaikan saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025, Selasa (6/5/2025) di Akpol Semarang.“Saya bisa sampaikan bahwa memang ini jalan yang terbaik, untuk kemudian bersama-sama Dewan Pers dan Polri melakukan sinergi untuk menyampaikan komunikasi kepada masyarakat luas,” ujar Totok di awal paparannya.Namun demikian, Totok mengakui bahwa pemahaman mengenai MoU dan PKS antara Polri dan Dewan Pers belum merata di seluruh jajaran kepolisian, terutama di level penyidik Polres.“Belum dipahami secara keseluruhan isi dari MoU dan PKS itu oleh seluruh jajaran Polri. Karena itulah kami di Dewan Pers terus melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke tingkat penyidik Polres,” ungkapnya.Ia menyoroti fenomena oversupply media, yaitu lahirnya media baru dalam jumlah besar setiap saat, yang tidak semuanya dijalankan oleh insan pers profesional. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam membedakan antara wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik secara sah dengan individu yang hanya memanfaatkan platform digital untuk kepentingan pribadi.“Sekarang itu sudah mulai ada semacam oversupply terhadap jumlah media. Bayangkan, hari ini seseorang masih bekerja sebagai tukang batu, besok dia sudah punya website sendiri,” kata Totok menggambarkan kondisi lapangan.Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi ketika wartawan diproses hukum tanpa koordinasi lebih awal dengan Dewan Pers, yang dapat memicu reaksi luas dari komunitas pers nasional hingga internasional.“Kalau polisi menjadikan seorang wartawan sebagai tersangka, serangannya langsung ke Kapolri. Ada semacam esprit de corps dari kalangan wartawan yang kadang membabi buta,” ujarnya.Totok memberikan contoh beberapa kasus, seperti pembunuhan jurnalis di Kalimantan dan pembakaran keluarga jurnalis di Medan, yang sempat menimbulkan kegaduhan karena belum adanya klarifikasi atau komunikasi yang cukup di awal.“Kalau saja sejak awal disampaikan kepada kami, bisa kami bantu luruskan. Tidak perlu semua bukti dari sosmed sampai berita dikumpulkan untuk dibawa ke pengadilan. Kita bisa duduk bareng dulu untuk menetapkan posisi yang tepat,” katanya.Ia menilai pentingnya komunikasi langsung antara penyidik dan Dewan Pers dalam menangani kasus yang melibatkan media atau wartawan, agar tidak muncul salah paham di masyarakat dan tidak menyudutkan institusi Polri secara tidak adil.“Saya yakin kalau kita mengikuti jalur yang sudah disepakati dalam MoU, maka penyelesaian persoalan akan lebih cepat dan tidak melebar ke mana-mana,” tegasnya.Totok juga mengusulkan agar sosialisasi MoU dan PKS dilakukan lebih masif, baik secara daring maupun tatap muka, serta melibatkan para Kasubbid Humas dan Tim Humas di Polda dan Polres seluruh Indonesia.“Saya yakin, MOU yang sudah kita perbarui ini akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena Polri punya jaringan luas hingga ke daerah,” pungkasnya. PNO-12
07 Mei 2025, 18:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
