Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Tunjukkan Kepedulian, Polri Dukung Pemulihan Korban Banjir
Papuanewsonline.com, Padang - Polri terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Hal tersebut tercermin dari kehadiran personel Polsek Kuranji dalam kegiatan bertajuk “Marandang, Pariwisata Pulih Bersama” yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025, di Lapangan Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial bagi para korban bencana banjir di Kota Padang, yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata Kota Padang dan para pengusaha rendang setempat. Dalam kegiatan ini, proses memasak rendang dilakukan langsung di lokasi sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masa pemulihan pascabencana.Sebanyak 1.500 paket rendang yang telah dimasak kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir sebagai bentuk dukungan moril dan bantuan kebutuhan pangan. Kehadiran personel Polri dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan lancar.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa Polri senantiasa mendukung kegiatan kemanusiaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat."Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga aktif mendukung upaya pemulihan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kegiatan seperti ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya. PNO-12
24 Des 2025, 21:18 WIT
Kapolda Sumut Tinjau Langsung Lokasi Pasca Bencana di Tapanuli Tengah
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meninjau langsung situasi pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa, 23 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses penanganan dan pemulihan berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif bagi masyarakat terdampak.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumut serta Kapolres Tapanuli Tengah. Kehadiran pimpinan Polri di lokasi bencana menjadi bentuk komitmen institusi dalam memberikan dukungan moril sekaligus memastikan setiap langkah penanganan pascabencana terlaksana secara optimal, khususnya bagi warga yang mengalami kerugian materiil.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa peninjauan langsung oleh Kapolda merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan respons cepat dan tepat di lapangan. “Kehadiran Kapolda di lokasi bencana bertujuan memastikan seluruh personel dan unsur terkait bekerja sesuai dengan rencana penanganan, sehingga pemulihan kondisi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,” ujarnya.Melalui koordinasi langsung di lapangan, Kapolda Sumut menegaskan bahwa fokus utama penanganan saat ini adalah percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana pendukung, agar warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing serta menjalankan aktivitas secara normal.Polri, bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait, terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan pascabencana alam. PNO-12
24 Des 2025, 21:05 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Rakor Lintas Sektoral Bersama Menko Polhukam secara Virtual
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Kesiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.Rakor yang berlangsung secara virtual ini diikuti Kapolda, bersama Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura dan Kabinda Maluku dari Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Selasa (23/12/2025).Menko Polhukam dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi luar biasa dalam membantu penanganan korban bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh.Terkait kesiapan Nataru, Ia menekankan beberapa hal penting. Di antaranya Keselamatan Transportasi. Djamari mengimbau masyarakat yang melaksanakan mudik agar tidak memaksakan kapasitas kendaraan. "Jika kendaraan sudah penuh, jangan melampaui kapasitas demi keselamatan bersama," tegasnya.Sorotan lainnya yakni antisipasi gangguan di bandara. Djamari menekankan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh keterlambatan penerbangan (delay). Hal ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.Sinergi Forkopimda, juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Ia meminta seluruh Forkopimda di daerah untuk menjaga kerja sama dan soliditas demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam juga mendengarkan paparan dari seluruh Kapolda se-Indonesia mengenai kesiapan personel dan pemetaan titik rawan. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengantisipasi potensi gangguan jelang perayaan Nataru di wilayah Maluku."Kami telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan preemtif guna memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dan perayaan pergantian tahun berjalan aman dan damai. Sinergi dengan TNI dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama," kata Kapolda.Polri akan fokus pada pengamanan rumah ibadah, objek vital, pusat keramaian, serta jalur transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi mobilisasi masyarakat di kepulauan Maluku. PNO-12
24 Des 2025, 10:58 WIT
Menko Yusril: Pemerintah Pilih Terbitkan PP untuk Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia, melalui
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan, memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) guna
mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Keputusan ini diambil setelah
mempertimbangkan kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan polemik terkait terbitnya Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa
penyusunan PP ini dianggap lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan merevisi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(UU Polri). Yusril menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk
menyelesaikan masalah hukum dengan segera dan menghindari perdebatan yang lebih
panjang. "Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU, oleh
karena itu Presiden memilih pengaturan melalui PP," ujar Yusril dalam
keterangan tertulisnya.Penyusunan PP ini, lanjut Yusril, juga merupakan respons
terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN), yang menyebutkan bahwa jabatan-jabatan tertentu di
Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri,
dengan pengaturan lebih lanjut yang harus dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah. Dengan demikian, PP ini akan menjadi dasar hukum yang jelas dan
konstitusional terkait penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.Sementara itu, Yusril juga mengutip Pasal 28 ayat (4) UU
Polri, yang mengatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi
sipil di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, setelah
Putusan MK, muncul pertanyaan terkait jabatan mana yang dapat diisi oleh
anggota Polri. "Jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri akan diatur
lebih lanjut dalam PP," jelas Yusril.PP yang sedang disusun ini diharapkan dapat menggantikan dan
merapikan pengaturan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri, yang
sebelumnya tercantum dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Ini akan memberikan
kepastian hukum dan memastikan bahwa penugasan anggota Polri di jabatan sipil
tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.Menanggapi perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Yusril menjelaskan bahwa
pilihan instrumen hukum untuk mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur
kepolisian berbeda dengan yang diterapkan pada TNI. "UU TNI memilih
mengaturnya langsung dalam undang-undang. Dengan PP juga tidak ada masalah,
karena berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden berwenang untuk menetapkan PP
dalam menjalankan undang-undang," ujar Yusril.Keputusan apakah UU Polri akan direvisi atau tidak akan
sepenuhnya bergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang
dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. "Apakah ke depan UU Polri akan
diubah atau tidak, itu tergantung pada hasil kerja komisi dan kebijakan
Presiden setelah menerima rekomendasi dari komisi tersebut," tegas Yusril.Penyusunan PP ini sudah dimulai sejak dua hari lalu,
melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian PANRB, Kementerian
Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, yang dikoordinasikan oleh Kemenko
Kumham Imipas. Presiden telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di
jabatan sipil dilakukan melalui PP, dan diharapkan PP ini sudah dapat
diselesaikan pada akhir Januari 2026. Penulis: PNO-1Editor: GF
23 Des 2025, 18:14 WIT
Pemerintah Indonesia Luncurkan Legalitas dan Penegasan Status Kewarganegaraan PFDs
Papuanewsonline.com, Bitung - Pada Selasa, 23 Desember 2025,
di Pantai Mayat, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Pemerintah Indonesia melaksanakan
kegiatan penting untuk penyelesaian permasalahan Persons of Filipino Descent
(PFDs). Acara Penyerahan Simbolis Dokumen Legalitas, Keberadaan, Kegiatan, dan
Status Kewarganegaraan ini menandai pencapaian besar dalam implementasi
rekomendasi kebijakan nasional yang telah lama tertunda. Kegiatan ini juga
merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban bilateral
dengan Filipina, yang telah menunggu penyelesaian lebih dari satu dekade.Penyelesaian masalah PFDs di wilayah Sulawesi Utara
merupakan langkah strategis bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan
kepastian hukum kepada komunitas yang telah lama bermukim di Indonesia.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menjelaskan bahwa ini
bukan hanya soal administratif, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi
manusia dan stabilitas kawasan. “Penyelesaian PFDs adalah bagian dari komitmen
kemanusiaan dan stabilitas regional,” ujarnya.Komunitas PFDs di Sulawesi Utara merupakan akibat dari
mobilitas tradisional masyarakat pesisir antara Filipina Selatan dan Indonesia
bagian Timur sebelum sistem keimigrasian modern diterapkan. Banyak warga
Filipina yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi, yang menyebabkan
permasalahan seperti illegal entry dan statelessness. Sebagai respons terhadap
kondisi ini, Indonesia dan Filipina telah melakukan registrasi terhadap warga
keturunan Indonesia di Filipina, meski penyelesaian terhadap 2.202 orang masih
tertunda.Untuk menyelesaikan masalah ini, Kemenko Kumham Imipas telah
mengkoordinasikan 72 kegiatan dengan melibatkan berbagai kementerian dan
lembaga pusat dan daerah. Ini termasuk pembahasan 8 Komitmen Kunci yang telah
disepakati, serta kebijakan-kebijakan terkait legalitas dan penegasan
kewarganegaraan PFDs. Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah
penerbitan dokumen kewarganegaraan Filipina melalui prosedur yang meliputi
verifikasi biometrik dan penerbitan paspor.Salah satu capaian signifikan hingga Desember 2025 adalah
pendataan biometrik terhadap 714 PFDs, dengan 237 di antaranya telah
dikonfirmasi sebagai Warga Negara Filipina (WN). Selain itu, 4 paspor Filipina
telah diterbitkan sebagai bagian dari Gelombang I, yang juga telah melalui
pemeriksaan bersama antara Ditjen Imigrasi, BIN, dan BNPT.Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Registered Filipino
Nationals (RFNs) sebagai instrumen hukum baru yang resmi mengakui status
kewarganegaraan Filipina bagi PFDs. RFNs ini menjadi dasar untuk pemberian izin
tinggal keimigrasian dan kebijakan terkait lainnya yang menyangkut pelayanan
publik bagi komunitas PFDs.Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman
Gede Surya Mataram, menekankan pentingnya konsistensi lintas sektor dalam
proses ini. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelesaian masalah PFDs di
Indonesia akan mempercepat proses penyelesaian bagi Persons of Indonesian
Descent (PIDs) di Filipina. “Penanganan PFDs di Indonesia membuka jalan bagi
Filipina untuk menuntaskan masalah PIDs yang tertunda,” ujarnya.Kemenko Kumham Imipas juga menegaskan bahwa penyelesaian
masalah PFDs bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara
Filipina yang telah lama tinggal di Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat
hubungan bilateral antara kedua negara. Langkah ini memastikan bahwa individu
yang telah lama bermukim di Indonesia tidak terjebak dalam kondisi tanpa
kewarganegaraan, yang berisiko pada ketidakpastian sosial dan politik. Penulis: PNO-1Editor: GF
23 Des 2025, 18:00 WIT
Bupati Boven Digoel Hadiri Rapat Evaluasi RAPBD 2026, Fokus Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Merauke - Pada tanggal 23 Desember
2025, Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, turut serta dalam rapat evaluasi
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026
yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Rapat ini melibatkan berbagai pihak
penting, termasuk Tim Evaluasi Provinsi Papua Selatan, Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD), serta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Boven Digoel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan
menyempurnakan rencana anggaran demi pembangunan yang lebih terarah dan
berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel.Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, rapat ini menjadi platform strategis untuk merumuskan kebijakan
anggaran yang tepat sasaran. Bupati Roni Omba menekankan bahwa evaluasi ini
penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilakukan
dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami berharap dengan
adanya evaluasi ini, kualitas perencanaan dan penganggaran dapat semakin baik,
memberikan dampak positif, dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik untuk
masyarakat Boven Digoel," ujarnya dalam kesempatan tersebut.Tim Evaluasi Provinsi Papua Selatan, Tim TAPD, serta Banggar
DPRK Boven Digoel mengkaji berbagai aspek penting dalam RAPBD 2026, mulai dari
prioritas pembangunan hingga alokasi anggaran yang optimal. Pembahasan ini
diharapkan dapat menciptakan kesepahaman yang kuat antara pemerintah daerah dan
pihak terkait untuk merancang program-program yang tepat guna dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat setempat.Rapat ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal
ini, Bupati Roni Omba berharap agar seluruh proses evaluasi dan perencanaan
dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat,
sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran
yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, rapat ini juga memberikan ruang untuk diskusi
tentang berbagai inovasi dan solusi baru dalam menghadapi tantangan pembangunan
daerah, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor
ekonomi lainnya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Boven Digoel menjadi
tujuan utama yang ingin dicapai melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien
dan efektif.Dalam kesempatan ini, Bupati Roni Omba mengungkapkan bahwa
pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada tercapainya tujuan
pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif sangat
penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan
dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.Rapat evaluasi ini diakhiri dengan penandatanganan
kesepakatan bersama yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan anggaran
untuk tahun 2026. Para peserta rapat sepakat untuk terus memperbaiki sistem
penganggaran daerah demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bermanfaat
bagi masyarakat. Penulis: HendrikEditor: GF
23 Des 2025, 17:56 WIT
Mendekati Perayaan Natal, Polda Maluku: Tetap Waspada Dalam Menjaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua hari menjelang perayaan Natal 2025, Satgas Gakkum Operasi Lilin Salawaku Polda Maluku diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Penekanan ini disampaikan Kasatgas Gakkum AKBP. Pulung Wietono, S.I.K saat memimpin apel kesiapan Operasi Lilin Salawaku 2025, Selasa (23/12/2025).AKBP Pulung Wietono dalam arahannya menyampaikan anggota yang terlibat dalam Ops Lilin Salawaku merupakan personel terpilih dan dipercaya mampu mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. "Olehnya itu seluruh anggota harus menjalankan tugas dengan baik sesuai pembagian satgas yang telah ditentukan," pintanya.Menjelang puncak perayaan Natal, seluruh personel diminta tetap waspada dan memperhatikan perkembangan situasi di lapangan. "Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hindari pelanggaran, saling mengingatkan satu sama lain, serta tetap menjaga kesehatan. Semoga pengamanan berjalan aman dan lancar," pungkasnya. PNO-12
23 Des 2025, 16:07 WIT
Satgas Banops Polairud Polda Maluku Amankan Arus Mudik di Pelabuhan Tulehu
Papuanewsonline.com, Tulehu - Satgas Bantuan Operasi (Banops) Polairud Polda Maluku melakukan pengamanan arus mudik penumpang di Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (23/12/2025).Pengamanan yang dilaksanakan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bertujuan untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan penumpang.Kasatgas Banops Polairud Polda Maluku, Ipda A. Mikini mengungkapkan, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mobilitas masyarakat semakin meningkat."Hari ini kami mengamankan kawasan pelabuhan Tulehu dan perairan sekitarnya untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta kecelakaan laut," kata Ipda Mikini.Pengamanan yang dilaksanakan, kata Mikini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Personel Polairud juga melaksanakan patroli perairan, pengawasan proses naik-turun penumpang (embarkasi dan debarkasi), serta pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal cepat dan penumpang sesuai standar keselamatan pelayaran."Kegiatan ini kami lakukan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat," jelasnya.Menurutnya, pelabuhan Tulehu menjadi salah satu titik vital transportasi laut, sehingga pengamanan dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan."Kami juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan keselamatan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menjaga ketertiban selama berada di kawasan pelabuhan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif," ungkapnya.Polairud Polda Maluku melalui Operasi Lilin Salawaku 2025, tambah Ipda Mikini, berkomitmen menjaga stabilitas keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, "khususnya pada jalur transportasi laut, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya. PNO-12
23 Des 2025, 16:01 WIT
Jelang Natal dan Tahun Baru, Patroli Preventif Ops Lilin Salawaku 2025 di Ambon Berjalan Aman
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Sub Satgas Preventif Operasi Lilin Salawaku 2025 terus memperkuat pengamanan tempat ibadah guna memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, damai, dan kondusif.Pada Selasa, (23/12/2025), mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, personel Sub Satgas Preventif melaksanakan patroli dialogis pengamanan tempat ibadah di sejumlah gereja di Kota Ambon, di antaranya Gereja Filadelfia dan Gereja Joseph Kam.Kegiatan patroli tersebut diawali dengan apel kesiapan personel yang dipimpin AKP La Ritji, selaku Kasubsatgas Pengamanan Tempat Ibadah, di Lapangan Tahapary. Selanjutnya, personel bergerak ke lokasi sasaran untuk melaksanakan patroli sekaligus dialog langsung dengan tokoh agama dan masyarakat.Di Gereja Filadelfia, petugas berdialog dengan pendeta dan pengurus gereja guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah Natal, sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Personel juga melakukan pemantauan situasi di sekitar lingkungan gereja guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.Hal serupa dilakukan di Gereja Joseph Kam, di mana personel patroli menyambangi pendeta dan jemaat untuk berdialog, memberikan imbauan kamtibmas, serta mensosialisasikan layanan Call Center 110 sebagai sarana pengaduan cepat apabila masyarakat menemukan gangguan kamtibmas.Selain itu, patroli preventif ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, maupun laporan langsung kepada kepolisian, sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara aparat keamanan dan warga.Dari hasil pelaksanaan kegiatan, situasi kamtibmas di seluruh lokasi terpantau aman dan kondusif. Masyarakat dan tokoh agama menyambut positif kehadiran aparat kepolisian yang dinilai mampu memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru.Kepolisian menegaskan akan meningkatkan intensitas patroli, terutama pada jam-jam ibadah dan saat aktivitas masyarakat meningkat, guna mencegah potensi gangguan (PG) dan ambang gangguan (AG) agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata (GN).Langkah preventif yang dilakukan Polda Maluku melalui Sub Satgas Preventif Ops Lilin Salawaku 2025 menunjukkan pendekatan humanis dan proaktif dalam menjaga keamanan perayaan keagamaan. Patroli dialogis yang disertai komunikasi langsung dengan tokoh agama dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.Di tengah dinamika sosial menjelang Natal dan Tahun Baru, kehadiran polisi di tempat ibadah menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Respons positif masyarakat mencerminkan bahwa strategi preventif yang dikedepankan dalam Operasi Lilin Salawaku 2025 berjalan efektif dan tepat sasaran.Dengan pengamanan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara aparat dan masyarakat, diharapkan seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Maluku dapat berlangsung aman, damai, dan penuh khidmat. PNO-12
23 Des 2025, 15:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
