logo-website
Rabu, 12 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pendidikan Homepage
Ramadhan Berkah, Duta Humas Polda Papua dan Insan Pers Kota Jayapura Bagi Takjil Papuanewsonline.com, Jayapura – Semarak Ramadhan Bidhumas Polda Papua melalui Duta Humas bersama Insan Pers Kota Jayapura berbagi takjil kepada masyakat Kota Jayapura, Kamis (13/04). Kegiatan bagi-bagi takjil di pimpin oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo yang diwakili oleh Kasubbid Penmas Polda Papua Kompol Bambang Suranggono didampingi Kasubbag Renmin Bidhumas Polda Papua AKP Zahiri, Kaur Pensat Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua AKP Muhammad Lalang serta rekan-rekan Media Kota Jayapura dan Personel Bid Humas Polda Papua. Dalam pelaksanaannya, Duta Humas Polda Papua Briptu Andi Ernawati dan Bripda Risaldi bersama Insan Pers Kota Jayapura membagikan beberapa takjil berupa makanan ringan seperti kue dan minuman tradisional lainnya di bibir Jalan Lampu Merah Dok 2. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 16.00 Wit hingga jelang waktu berbuka puasa berjalan dengan lancar. Kasubbid Penmas dalam kesempatannya mengatakan bahwa di Bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, Bid Humas Polda Papua bersama rekan-rekan media khususnya yang berada di Kota Jayapura berkesempatan untuk membagikan berkah berupa takjil kepada masyarakat yang melintas di Lampu Merah Dok 2. “Kegiatan bersama rekan rekan media sebagai bentuk kemitraan antar kepolisian dengan media dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pemberitaan di media,” ucap Kasubbid Penmas. Lebih lanjut, ia berharap semoga apa yang diberikan kepada masyarkat dapat bermanfaat  bagi keluarga mereka yang sudah menunggu di rumah. “Mari saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita ciptakan situasi Kamtibmas di Papua dimana sebentar lagi khususnya umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 H/2023 M, tutup Kompol Bambang. (Redaksi) 14 Apr 2023, 11:08 WIT
Wamendagri Pimpin Rakor, Permasalahan Beasiswa Mahasiswa Papua Tuntas Papuanewsonline.com, Jakarta - Guna membahas permasalahan pembayaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) John Wempi Wetipo dihadiri Gubenur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi di seluruh Papua. Hadir pada Rakor tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Velix Wanggai, Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekda Provinsi Papua Pegunungan Sumule Tumbo, Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah Valentinus Sudarjanto Sumito, dan Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng. Selain itu, hadir pula Plh. Sekda Pemprov Papua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Plh. Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Perimbangan Otonomi Daerah, Plh. Direktur Perencanan Anggaran Daerah, Pengawas Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta Kabid Pembinaan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, pemerintah sangat serius mencari solusi pembayaran beasiswa mahasiswa Papua. "Alhamdulillah, hari ini sudah ada solusi dan kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir, baik dari pemerintah daerah provinsi yang ada di Papua dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait," ujar Fatoni. Dalam kesempatan itu, Wamendagri menyampaikan hasil kesimpulan rapat. Di antaranya, pertama, pembayaran utang atau tunggakan beasiswa (Siswa Unggul Papua) tahun 2022 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua yang dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan diselesaikan paling lambat satu bulan sejak 12 April 2023. Kedua, keberlanjutan pembiayaan beasiswa (Siswa Unggul Papua) dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan tahun anggaran selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sesuai data yang telah diverifikasi dan divalidasi bersama. "Keempat, tindak lanjut pembayaran tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Wamendagri. Sementara itu, Fatoni mengatakan, hasil keputusan rapat dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh peserta rapat. Selain itu, pada saat yang sama, dilakukan penyerahan data mahasiswa Papua yang mendapatkan beasiswa. “Data sudah dilakukan verifikasi dan validasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Papua, penyelenggaran pendidikan, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait, seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri," pungkas Fatoni. (Redaksi) 14 Apr 2023, 08:17 WIT
Dialog Interaktif Polda Papua : Tangkal Tindak Kejahatan di Laut Papua Papuanewsonline.com , Jayapura – Sebagai upaya menangkal tindak kejahatan di Laut Papua, Polda Papua menggelar dialog interaktif Polisi Menyapa dengan tema “Tangkal Tindak Kejahatan di Laut Papua”.Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (13/04) bertempat di Stasiun LPP RRI Pro I Jayapura menghadirkan narasumber Ps. Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Papua Kompol Micha Toding, Kanit Sidik Subdit Gakkum Polairud Polda Papua AKP Edy Tohir Sabara dan Kasie Pembina IV Perikanan Tangkap DKP Papua Agus Rimawan S.ST.Pi., M.Si dengan pemandu acara Sdr. Arul Firmansyah.Dalam kesempatannya, Ps. Kasubdit Patroli mengatakan bahwa di daerah Papua terutama laut ada pembagian wilayah laut yaitu sebelah utara itu perbatasan dengan teluk cendrawasih, selatan laut Arafuru, kemudian sebelah barat bebas dengan provinsi papua barat dan sebelah timur konflik dengan Negara PNG.“Kita telah melaksanakan patroli perairan dalam hal ini kita punya laut papua yang sangat luas sehingga kami selalu berkordinasi dengan jajaran polres untuk melakukan kegiatan patroli di setiap daerah masing-masing,” ujar Kompol Micha.Sementara itu, Kanit Sidik Subdit Gakkum mengatakan upaya-upaya yang dilakukan Polda Papua dalam hal ini Dit Polairud dalam setiap penegakan hukum dalam patroli. Untuk tahun 2023 selama bulan januari sampai maret Dit Polairud sudah menangani sebanyak 5 kasus, rata-rata penyeludupan narkoba dari negara tetangga kita PNG dan 1 kasus Migas penyeludupan Oli dalam hal ini minyak tanah yang berhasil diamankan yakni 586 Liter.“Selama kami melaksanakan patroli bersama rekan-rekan dari unit patroli perairan yang kami temukan rata-rata tersangka berhasal dari PNG, campuran, dan Asli dari Indonesia. Dan wilayah-wilayah Meping kami mulai dari Argapura, Hamadi, Dok IV, dan Dok IX, ini titik dimana pengedar melakukan aksinya dan berbagai macam modus yang di lakukan,” ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Kasie Pembina IV Perikanan Tangkap DKP Papua mengatakan dengan potensi Provinsi Papua yang banyak diminta dapat menemukan 4 kasus yang yaitu Bom atau racun, pemanfaatkan jenis ikan yang di lindungi, kapal asing yang melakukan penangkapan di daerah perairan Papua dan juga kelengkapan dokumen kapal yang melintas di wilayah perairan 12 juta sesudahnya.“Dalam rangka pembinaan dan pengawasan juga kami sudah berkalaborasi dengan bagian Maritim, Polair, TNI AL, dan mitra-mitra yang lain untuk dalam rangka antisipasi tindak kejahatan diperairan ini,” tuntasnya ( Redaksi ) 13 Apr 2023, 20:02 WIT
Pj Gubernur PPT Hadiri Rakor Bersama Kemendagri Tindak Lanjut Beasiswa Unggul Papua Papuanewsonline.com, Jakarta-Kepemimpinan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, patut diacungi jempol, bagaimana tidak, sosok  Pj Gubernur perempuan pertama di Indonesia ini, walaupun baru menjabat seumur jagung, namun banyak melakukan terobosan-terobosan dalam membangun  Papua Tengah.Diketahui sosok Pj Gubernur yang dikenal  humanis ini, berhasil memperjuangkan nasib mahasiswa asal papua tengah untuk tetap memperoleh beasiswa dalam melanjutakan studi di perguruan tinggi.Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk terpantau hadiri  keputusan  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua terkait Pemberian Beasiswa Unggul Papua. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama (RSU), Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).Pantauan Papuanewsonline.com, Rapat kordinasi ini, dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Rapat kordinasi ini bertujuan antara lain mencari solusi permasalahan beasiswa Mahasiswa Papua (Siswa Unggul Papua) Wamendagri menyampaikan, bahwa "Rapat hari ini (merupakan) rapat terakhir. Tidak ada rapat-rapat lagi. Sudah banyak sekali rapat dilakukan. Rapat hari ini (diharapkan) tuntas. Setelah ini tinggal eksekusi."Wamendagri dalam rapat tersebut memaparkan laporan sejumlah hasil pemeriksaan terkait keterlambatan pembayaran Program Beasiswa Unggul di Papua Tahun 2022.  "Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari solusi berbagai permasalahan terkait dengan beasiswa mahasiswa Papua," sambungnya.Senada dengan Wamendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, "Pemerintah sangat serius mecari solusi dan melakukan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan beasiswa Papua.""Sudah berkali-kali dilaksanakan rapat, dilakukan pertemuan, bahkan hampir setiap minggu dilaksanakan rapat," tambah Fatoni.Fatoni mengatakan rapat-rapat yang telah digelar, melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam), dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).Rapat juga digelar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua, dengan provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dan dengan penyelenggara beasiswa.Rapat koordinasi kali ini dihadiri Gubernur di Papua, seperti Pelaksa harian (Plh) Gubernur Papua, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Pj Gubernur Papua Barat Daya. Selain itu, hadir pula Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Pj Sekda Papua Tengah, Pj Sekda Papua Pegunungan, Pj Sekda Papua Barat Daya, dan Plh Sekda Papua.Rapat juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan wawasan kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, dan Sejumlah pejabat dari Kemendagri hadir antara lain Wamendagri John Wempi Wetipo, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Pejabat terkait dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Kauangan Daerah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan dari Sekretariat Jenderal Kemendagri."Alhamdulillah, rapat hari ini tuntas. Sudah disepakati pembayaran beasiswa Mahasiswa Papua tengah dengan semua daerah yang ada di Papua, baik untuk tunggakan Tahun 2022 maupun untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya," pungkas Fatoni.Terpisah pada kesempatan itu, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyampaikan terimkasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat, karena melalui Rakor tersebut, akhirnya menghasilkan sesuatu  yang sangat berharga dan positif bagi mahasiswa Papua Tengah agar tetap melanjutkan study di perguruan tinggi, melalui Pemberian Beasiswa Unggul Papua.(Redaksi) 13 Apr 2023, 08:16 WIT
Kapolri Paparkan Realisasi 17 Indikator Kinerja dalam Raker Komisi III DPR Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan tentang poster mereknya sepanjang 2022. Terdapat delapan indikator yang melebihi capaian 100 persen.“Yakni penegakan hukum dengan realisasi 76,37 poin (target 64); keamanan dan dukungan masyarakat dengan realisasi 3,79 poin (target 3,2); pemeliharaan keamanan dan penyerapan masyarakat dengan realisasi 75,34 poin (target 64),” ujar Jenderal Listyo Sigit dalam Raker bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (12/4/2023).Indikator selanutnya yakni penyelesaian hukum dengan realisasi 68,2 persen (target 78 persen); kepuasan layanan kepolisian dengan realisasi 85,56 persen (target 78 persen); penanganan pengaduan masyarakat dengan realisasi 85 persen (target 78 persen); profesionalisme SDM Polri dengan realisasi 81,60 poin (target 76,75 poin); dan nilai kinerja perlawanan dengan realisasi 96,93 persen (target 93,75 persen).Kemudian, tiga indikator yang memiliki pencapaian 100 persen adalah litbang inovatif dengan realisasi dua poin (target dua poin); pendapat BPK atas laporan keuangan yang memperoleh WTP; dan tingkat kapabilitas APIP dengan realisasi tiga poin (target tiga poin).Sementara yang melebihi capaian 60 persen yakni nilai AKIP dengan realisasi 76,44 poin (target 78 poin); indeks kompetensi diklat SDM Polri dengan realisasi 54,59 poin (target 56 poin); nilai reformasi birokrasi dengan realisasi 77,28 poin (target 80 poin); persetujuan kemudahan akses data dengan realisasi 3,32 poin (target empat poin); dan persentasi pemenuhan alkom dengan realisasi 60 persen (target 94 persen)."Untuk capaian indeks, turun 4,39 persen dari 101,74 persen di 2021 menjadi 97,35 persen di 2022. Meskipun turun, namun nilai indeks kinerja Polri di 2022 sudah melebihi target sebesar 75 persen sedangkan penilaian masih berjalan," tutup Jenderal Listyo Sigit (Redaksi) 12 Apr 2023, 13:51 WIT
Tantangan HMI di Era Kekinian, Diskusi dan Buka Puasa Bersama Iwan Anwar Papuanewsonline.com, Mimika - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Mimika melakukan buka puasa bersama sekaligus silahturahmi bersama Senior Iwan Anwar, SH, MH di Mel's Cafe, Selasa (11/04/2023) Dalam rangka buka puasa dan silahturahmi bersama Kader dan Senior Iwan Anwar, SH, MH. HMI Cabang Persiapan Mimika mengawali kegiatan tersebut dengan Diskusi Santai tentang Tantangan HMI di Era Kekinian. Iwan Anwar menyampaikan bahwa, HMI dapat mengembangkan kualitas Iman ilmu dan Takwa melalui kemampuan membaca, kemampuan menganalisa dan kemampuan untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan atau program kerjanya. Diera kekinian banyak tantangan yang harus di lakukan HMI agar program-program kerja tersebut dapat berjalan dengan baik dan proses perkaderan pun tetap eksis di tengah mahasiswa saat ini. "HMI Cabang persiapan Mimika ini, dapat berkiprah dan mengembangkan kualitas dengan kemampuan keilmuannya agar mengembangkan HMI dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kadernya" ungkapnya Oleh karena itu, HMI di Mimika harus terus mengaplikasikan nilai-nilai tersebut sehingga antara Organisasi dan  keilmuan dalam lingkup kemahasiswaan di Kabupaten Mimika khususnya. "Agar HMI menjadi organisasi yang besar, berkembang dan organisasi yang dimana peminatnya khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa, supaya menjadi organisasi pilihan di dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam berorganisasi" tutup Iwan Anwar. (Febri) 12 Apr 2023, 12:45 WIT
Irwasada Polda Maluku Hadiri Rapat Kesiapan Penerimaan Anggota Polri 2023 Papuanewsonline.com, Ambon- Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar S.Ik., M.H menghadiri rapat kesiapan penerimaan anggota Polri (Taruna/Akpol, Bintara dan Tamtama) tahun 2023.Rapat yang diselenggarakan secara viritual ini diikuti Irwasda Maluku dari ruang vicon Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut dipimpin Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Prof. Dedi Prasetyo.As SDM Kapolri dalam arahannya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kinerjanya dalam mendukung tata kelola SDM Polri. Hal ini terlihat dari animo pendaftaran rekrutmen Polri terpadu telah mencapai 104.314 orang, terhitung dari tanggal 4 - 10  April 2023.Selain itu, kata dia, juga terlihat tren kepercayaan publik kepada Polri berada pada angka 66,2%. "Dengan adanya operasi ketupat dan penerimaan terpadu tahun 2023 yang sedang berlangsung, menjadi pertaruhan kita untuk meningkatkan public trust," katanya.Irjen Prasetyo mengajak para personel untuk menghindari sifat tercela yang dapat menjatuhkan institusi Polri. "Gunakanlah filosofi Betah (Bersih, transparan, akuntabel dan humanis), Clean & Clear," ajaknya.Sebagai bentuk komitmen Polri meneruskan prinsip Betah dalam rekrutmen, Irjen Prasetyo mengaku SDM Polri pernah mendapatkan sertifikat ISO di tahun 2008. Hal ini terkait pelaksanaan rekrutmen anggota Polri dalam bentuk pengakuan masyarakat atas komitmen Polri dalam penerapan sistem menajemen yang unggul. Dalam hal ini Polri melibatkan pengawasan internal, diantaranya Itwasda dan Propam, serta pengawasan eksternal."Penerimaan terpadu sebagai momentum dan operasi khusus SDM Polri dalam pertarungan meningkatkan Public Trust. Yang disebut dengan 5S  yakni Soliditas, Smart, Speed, Sinergitas dan Strong Leader," pungkasnya.(Redaksi) 12 Apr 2023, 08:01 WIT
Tisa Aprilia Raskya Madubun dan Perannya Dalam Mengawal Isu Keperempuanan Papuanewsonline.com, Jayapura-Papua, Tisa Aprillia Raskya Madubun merupakan tokoh perempuan yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan menyuarakan banyak hal, termasuk hak-hak perempuan.  Terlahir pada 9 April 1994 silam dari rahim Ibunda Sri Kempa dan Sang ayah bernama Ritham Madubun sebagai generasi pejuang.Kini, harapan dan doa kedua orang tua perlahan tapi pasti terwujud lewat gerakan dan pemikirannya.Bak buah tidak jatuh dari pohonnya, spirit sebagai pejuang seakan turun secara alami dari sang ayah, Ritham Madubun yang merupakan seorang pesepakbola ternama yang pernah mengharumkan nama Papua dikanca nasional. Pernah menjadi kapten Persipura pada era 90-an, bahkan sukses membawa tim berjuluk mutiara hitam itu meraih medali emas pada Pekan Olahgara Nasional (PON) XIII di Jakarta.Kesuksesan itu terus berlanjut dengan mengantarkan Persipura kembali ke divisi utama atau kasta tertinggi sepakbola nasional pada Desember 1993. Meski di medan yang berbeda, namun spirit Tisa Aprillia Raskya Madubun membela rakyat demi keadilan dan kesejahteraan, terutama mewujudkan hak-hak perempuan seakan mengingatkan publik tentang perjuangan sang Ayah dalam mewujudkan harapan rakyat Papua melilhat Persipura bisa berkompetisi di kasta tertinggi liga Indonesia. Baginya, perempuan sebagai entitas warga Negara yang tinggal di Kota Jayapura memiliki peranan penting, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan penting inilah yang kerap diperjuangkan Tisa Aprillia Raskya Madubun agar seluruh perempuan di Kota Jayapura paham dan mengerti akan peranan penting itu. Perempuan harus bisa tampil memberikan sumbangsihnya disegela liding sektor, salah satunya pembangunan daerah. Lantas, bagaimana kisah perjalanan dan pemikiran Tisa Aprillia Raskya Madubun? Saat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan (STIE JB) Timika, Tisa Aprillia Raskya Madubun memulai kiprahnya sebagai seorang aktivis sekaligus politisi perempuan bergabung dengan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Selang beberapa tahun kemudian, Tisa Aprillia Raskya Madubun terpilih sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Mimika periode 2013-2014 sekaligus menjadi ketua umum pertama saat didirikan. Di periode yang sama, Tisa Aprillia Raskya Madubun didapuk sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Manasiswa STIE JB. Setahun kemudian, terpilih sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) STIE JB eriode 2015-2016. Konsistensi Tisa Aprillia Raskya Madubun untuk tetap berkecimpung pada perjuangan perempuan mulai terlilhat saat dipercayakan menjabat sebagai Ketua Bidang Internal Kohati Badan Koordinasi (Badko) HMI Papua-Papua Barat Periode 2017-2019. Kohati sendiri merupakan lembaga ex officio yang khusus mengurusi isu keperempuanan.Setelah demisioner, Tisa Aprillia Raskya Madubun tidak pernah berhenti menyuarakan hak-hak perempuan. Di tahun 2020, Tisa Aprillia Raskya mendirikan Komunitas Dibalik Perempuan yang bergerak pada isu keperempuanan hingga sekarang. Ditahun yang sama, Tisa Aprillia Raskya juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan SDM DPD KNPI Mimika periode 2020-202022. Masih di tahun yang sama, Tisa Aprillia Raskya Madubun juga memulai karir politiknya dengan bergabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dipercayakan menjadi Sekretaris DPW PSI sejak 2020 hingga sekarang.  Kosistensinya terus berlanjut saat dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Bidang Politik, Hukum dan HAM Forhati Wilayah Papua. Ruang gerak Tisa Aprillia Raskya Madubun semakin luas karena mengisi tiga sektor gerakan sekaligus, yakni politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari sekian yang pernah dibuatnya adalah menggelar kelas pendidikan politik untuk perempuan. Dalam pandangan Tisa Aprillia Raskya Madubun, perempuan harus berperan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya bergelut pada bidang ekonomi dan sosial, dalam hal politik juga demikian pentingnya. Pandangan kaum patrial bahwa perempuan harus duduk mengurusi ranah domestik kini sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Perempuan mampu melakukan hal yang lebih luas mulai menjadi aktor strategis dalam pembangunan secara nasional maupun regional demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.  Kecerdasan dan kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya mama-mama Papua tidak bisa dianggap remeh berkat berkontribusi terhadap pembangunan. Seperti meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dibidang pertanian, perdagangan dan bidang lainnya. Di bidang politik dan pemerintahan, perempuan dilibatkan sebagai pengambilan keputusan-keputusan strategis. Meski tidak semua perempuan berada di posisi itu, setidaknya mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah.Selain itu, Tisa Aprillia Raskya Madubun juga memandang bahwa perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya.Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga.Dalam upaya pembangunan ekonomi, perempuan cukup mendominasi dari berbagai sisi baik itu industri kreatif, menjadi pengusaha atau menduduki jabatan di lembaga yang secara khusus membidangi perekonomian. Terlepas dari semua bidang yang seyogianya bisa digeluti oleh kaum perempuan, sejauh ini perempuan mampu membuktikan keikutsertaannya dalam proses pembangunan. Menghadapi tahun-tahun politik, sudah saatnya kaum perempuan mengerti dan memahami peran penting itu. (Redaksi) 10 Apr 2023, 21:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT