Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
BRIDA Mimika Dorong Ekosistem Riset Terbuka dan Berbasis Data
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menekankan pentingnya membangun
ekosistem riset yang terbuka, kolaboratif, dan mampu memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan penguatan
kapasitas riset dan advokasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil,
akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lokal di Timika.Slamet mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai
sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat budaya riset, inovasi, dan
advokasi yang didasarkan pada data serta fakta lapangan.Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan
(artificial intelligence/AI) telah membuka banyak peluang dalam pengelolaan
informasi dan pengetahuan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus tetap
diimbangi dengan verifikasi langsung di lapangan agar hasil kajian yang
dihasilkan tetap akurat.Ia mengingatkan bahwa aktor-aktor lokal perlu mampu beradaptasi
dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan kemampuan membaca realitas sosial
yang berkembang di masyarakat.“Penggunaan AI dan teknologi informasi harus tetap didukung data
nyata dari lapangan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang meleset, bias, atau
keliru,” kata Slamet dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan
Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan
oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika,
Kamis (25/6/2026).Slamet menjelaskan, BRIDA Kabupaten Mimika saat ini tengah
mendorong keterbukaan akses terhadap berbagai hasil penelitian, inovasi, dan
kajian daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, mahasiswa,
akademisi, organisasi lokal, maupun pemangku kepentingan lainnya.Menurut dia, selama ini berbagai hasil kajian yang dihasilkan
pemerintah masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD),
sehingga belum seluruhnya mudah diakses oleh publik. Karena itu, diperlukan
sistem pengelolaan data riset yang lebih terintegrasi dan terbuka.Ia menilai keterbukaan informasi riset akan memperkuat kualitas
pengambilan keputusan sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih luas
antara pemerintah dan masyarakat.Selain itu, Slamet mengajak perguruan tinggi, mahasiswa,
organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal untuk berperan aktif dalam
membangun ekosistem riset daerah melalui berbagai hasil penelitian, skripsi,
kajian organisasi, maupun riset berbasis komunitas.Menurutnya, hasil-hasil penelitian lokal memiliki nilai strategis
sebagai sumber referensi yang dapat memperkaya pengetahuan dan memperkuat dasar
penyusunan kebijakan pembangunan.“Hasil riset lokal dapat menjadi rujukan bersama, bukan untuk
disalin, tetapi untuk memperkaya referensi dan memperkuat dasar penyusunan
kebijakan,” katanya.Ia juga menegaskan bahwa kegiatan riset tidak selalu membutuhkan
anggaran besar. Yang terpenting adalah kemampuan memahami persoalan yang
dihadapi masyarakat, mendengar aspirasi warga, mengolah data yang tersedia,
serta menyesuaikannya dengan kondisi aktual di lapangan.Slamet menilai pembangunan budaya riset harus menjadi tanggung
jawab bersama dan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah ataupun OPD
semata.Karena itu, BRIDA Mimika membuka ruang kolaborasi bagi seluruh
pihak yang memiliki hasil kajian atau penelitian agar dapat dikoordinasikan dan
dikelola secara lebih baik.Ia mengajak para peneliti, akademisi, mahasiswa, serta organisasi
masyarakat yang memiliki hasil riset untuk berkoordinasi dengan BRIDA sehingga
hasil kajian tersebut dapat terdokumentasi, diakses publik, dan dimanfaatkan
sebagai sumber pengetahuan bersama.Lebih lanjut, Slamet menekankan bahwa riset dan inovasi daerah
harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan tidak
berhenti sebagai dokumen administratif semata.Menurutnya, keberhasilan pembangunan riset daerah diukur dari
sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan
masyarakat serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.Di akhir penyampaiannya, ia berharap ekosistem riset yang sedang
dibangun di Kabupaten Mimika dapat berkembang menjadi model kolaborasi yang
bermanfaat tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh
bagi wilayah lain di Tanah Papua.“Ekosistem riset di Mimika diharapkan dapat memberi manfaat bukan
hanya bagi Kabupaten Mimika, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain di
Papua,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Jun 2026, 03:31 WIT
Ketua Komisi I DPRK Mimika: Advokasi Warga Sipil Papua Harus Berbasis Data dan Kebijakan
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten
Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa advokasi perlindungan warga
sipil Papua harus bergerak lebih maju. Menurutnya, advokasi tidak boleh hanya
berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi
harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik,
dan dorongan kebijakan yang konkret.Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop
Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam
Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka
Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi
di Mimika”, Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Ia menilai
kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat
konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak
masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga
sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data,
argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi
masyarakat,” tegas Alfian.Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun
secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data
lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi,
pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke
ruang pengambilan keputusan.Menurutnya, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan.
Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah
diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan.“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi
yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten
mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua
membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa,
jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga
tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi
langkah kelembagaan yang konkret.“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan
antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi,
pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat
masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya
advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika
dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi
masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari
komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah
kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan
kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat
memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset.
Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan
efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti,
membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda
kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi
harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang
melindungi masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:12 WIT
Yohanis Nussy: Papua Harus Jadi Produsen Pengetahuan untuk Kebijakan yang Melindungi Warga
Papuanewsonline.com, Timika — Pegiat Advokasi Papua
sekaligus penulis buku Transformasi Papua, Yohanis S. Nussy, menegaskan bahwa
masa depan perlindungan warga sipil Papua harus dibangun dari kekuatan
pengetahuan lokal. Menurutnya, Papua harus menjadi produsen data, penggerak
advokasi, dan penentu arah kebijakan.Hal itu disampaikan Nussy dalam paparannya pada kegiatan
Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam
Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka
Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam materi bertajuk “Membangun Kapasitas RAJA Lokal:
Riset, Advokasi, Jejaring Aktor”, Nussy menekankan pentingnya membangun
kekuatan aktor lokal Papua melalui tiga pilar utama, yakni riset, advokasi, dan
jejaring aktor. Ketiganya, kata dia, harus menjadi fondasi perubahan kebijakan
yang berbasis bukti dan berpihak pada keselamatan warga sipil.“Papua tidak boleh selamanya hanya menjadi objek riset dan
objek kebijakan. Putra-putri Papua harus menjadi subjek utama pembangunan,
produsen pengetahuan, dan pengawal kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan
masyarakat,” tegas Nussy.Menurut Nussy, tantangan Papua tidak bisa dijawab dengan
pendekatan seragam dari luar. Papua memiliki kompleksitas geopolitik, sosial,
budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan spesifik lokal. Karena itu,
pengetahuan yang lahir dari masyarakat Papua sendiri harus ditempatkan sebagai
dasar dalam membaca masalah dan menyusun solusi.Ia menyebut, aktor lokal Papua harus memiliki kapasitas
untuk mengubah data lapangan menjadi bukti, bukti menjadi narasi kebijakan, dan
narasi kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat diterima oleh pengambil
keputusan. Dengan begitu, advokasi tidak berhenti sebagai suara protes, tetapi
menjadi kerja strategis yang mampu memengaruhi kebijakan publik.“Data adalah senjata demokrasi. Bukan untuk menyerang,
tetapi untuk memastikan kebijakan maupun kritik tidak dibangun di atas
prasangka, asumsi, atau kepentingan sepihak,” ujarnya.Nussy menjelaskan bahwa riset advokasi harus dimulai dari
identifikasi masalah yang nyata di masyarakat. Ia menekankan pentingnya riset
kebijakan, riset partisipatif, dan bank data lokal sebagai fondasi advokasi
yang kuat. Menurutnya, masyarakat akar rumput, tokoh adat, komunitas lokal,
akademisi, jurnalis, dan organisasi sipil harus dilibatkan sebagai sumber utama
pengetahuan.Ia juga menilai bahwa kerja advokasi Papua perlu
meninggalkan pola reaktif. Aktor lokal harus mampu menyusun policy brief yang
tajam, ringkas, berbasis data, serta menawarkan solusi konkret kepada
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Keluhan warga harus naik kelas menjadi dokumen kebijakan.
Aspirasi masyarakat harus diolah menjadi rekomendasi. Jika tidak, suara rakyat
hanya akan terdengar sesaat, lalu hilang dalam hiruk-pikuk politik,” kata
Nussy.Dalam paparannya, Nussy juga menyoroti pentingnya manajemen
jejaring aktor. Menurutnya, perlindungan warga sipil Papua tidak mungkin
dilakukan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan pemetaan aktor, pembangunan
kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat sipil, tokoh adat, gereja,
akademisi, media, pemerintah daerah, dan lembaga kebijakan.Ia menekankan bahwa jejaring bukan sekadar kumpulan nama
atau organisasi, tetapi ekosistem kerja yang harus dibangun dengan
transparansi, konsistensi, dan tujuan bersama. Jejaring yang kuat, kata dia, akan membuat advokasi lebih
tahan terhadap tekanan, fragmentasi, dan hambatan struktural.“Gerakan yang berjalan sendiri akan mudah dipatahkan. Tetapi
gerakan yang dibangun dengan riset, jejaring, dan nilai bersama akan punya daya
tahan panjang,” ucapnya.Nussy juga mengingatkan bahwa aktor lokal Papua menghadapi
tantangan serius dalam ruang sipil, mulai dari penyempitan ruang demokrasi,
ancaman keamanan fisik dan digital, hingga fragmentasi kelompok kepentingan. Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme perlindungan
mandiri bagi para pembela hak warga, termasuk perlindungan fisik, keamanan
digital, dukungan hukum, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.“Perlindungan warga sipil tidak hanya berarti merespons
setelah terjadi masalah, tetapi juga membangun daya tahan masyarakat agar mampu
mendeteksi risiko sejak dini dan keamanan manusia harus menjadi prioritas utama
dalam setiap kerja advokasi”, terangnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:10 WIT
Tokoh Media Papua Nilai Literasi Digital dan Verifikasi Informasi Jadi Kunci Advokasi Berbasis Data
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Media Papua yang juga
Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, menegaskan pentingnya literasi
digital dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi di tengah derasnya
arus informasi digital yang berkembang saat ini.Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Penguatan Riset,
Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil
Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di
Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).Menurut Misbah, perkembangan media sosial, aplikasi
percakapan, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah
mempercepat penyebaran informasi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga
meningkatkan risiko beredarnya informasi yang tidak terverifikasi dan
berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan
informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi
juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya
verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada
publik,” ujar Misbah.Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai
maupun meneruskan informasi, foto, video, atau narasi yang beredar di media
sosial dan grup percakapan tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. "Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu
konflik sosial, membentuk persepsi yang keliru, bahkan berpotensi menimbulkan
persoalan hukum.Misbah juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan
yang kini semakin luas dimanfaatkan masyarakat", tandasnya. Menurutnya, AI dapat membantu mempercepat akses informasi,
tetapi hasil yang ditampilkan tidak selalu benar dan tetap membutuhkan proses
verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel.“AI hanyalah alat bantu. Informasi yang dihasilkan tetap
harus diuji, diperiksa sumbernya, dan dibandingkan dengan data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. Jangan sampai teknologi justru membuat kita malas
melakukan pengecekan fakta,” katanya.Dalam paparannya, Misbah menjelaskan perbedaan mendasar
antara jurnalis profesional dan jurnalis warga. Ia menuturkan, jurnalis
profesional bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, proses verifikasi, dan
mekanisme redaksi yang ketat."Citizens journalisme memiliki peran penting dalam
mendokumentasikan peristiwa, namun sering kali belum melalui proses verifikasi
yang memadai", tegasnya. Ia menilai peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami
etika informasi menjadi kebutuhan penting, terutama bagi organisasi kepemudaan,
komunitas masyarakat sipil, dan aktor lokal yang aktif melakukan advokasi
berbagai isu publik di Papua.Lebih lanjut, Misbah menekankan bahwa media sosial
seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, advokasi, dan penyebaran
informasi yang konstruktif, bukan sekadar untuk mengejar popularitas atau
jumlah tayangan.“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat
sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan
masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media
sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan riset dalam produksi
konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, dokumenter yang baik tidak
cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung data, narasumber
yang kredibel, konteks persoalan, serta menawarkan perspektif solusi.Misbah menilai masih banyak organisasi kepemudaan dan
kelompok masyarakat yang aktif mengangkat isu kebijakan publik, namun belum
didukung data yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif kepada para
pengambil kebijakan. "Kedepan diharapkan kerja advokasi selalu dibangun di
atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung
jawab", tuturnya. Misbah mengajak seluruh peserta untuk menjadikan informasi
sebagai instrumen perubahan sosial yang positif. Ia juga mendorong kolaborasi antara media, lembaga riset,
pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat
budaya riset dan advokasi berbasis data di Papua.“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus
dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang
kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti,
dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan
berdampak,” kata Misbah. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:06 WIT
Guru SMAN 7 Mimika Sampaikan Keluhan, Minta Bupati Luruskan Penempatan Tendik sesuai Aturan
Papuanewsonline.com, Timika – Sejumlah tenaga pendidik
(tendik) honorer di lingkungan Kabupaten Mimika menyampaikan keberatan secara
terbuka terkait draf Surat Keputusan penempatan tenaga kontrak yang disusun
Dinas Pendidikan. Keluhan ini ditujukan langsung kepada Bupati Johannes Rettob
agar dilakukan peninjauan ulang menyeluruh, mengingat proses yang dinilai
menyimpang dari jalur birokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh kepala
daerah.Salah satu Guru, Norbertus Riki Lengitubun yang mengabdi di
SMA Negeri 7 Mimika, mencontohkan adanya kejanggalan pada nomor urut 14 dalam
daftar penempatan. (24/6/26) Menurutnya, nama yang tercantum bukanlah tenaga pengajar
yang selama ini bertugas dan mengampu mata pelajaran di sekolah tersebut. Jika ditetapkan, penempatan ini dianggap sebagai cara yang
tidak wajar untuk menggantikan posisi guru yang telah mengabdi selama
bertahun-tahun.Ia bersama rekannya, Murlani Silaban, merasa menjadi korban
dari praktik yang tidak sesuai aturan. Keluhan serupa juga dilaporkan terjadi di SMA Negeri 1 dan
SMA Negeri 6. Yang menjadi perhatian utama, guru yang terancam tersisihkan
justru merupakan satu-satunya pengampu mata pelajaran tertentu di sekolahnya,
sehingga perubahan ini dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran proses belajar
mengajar."Tolong berikan hak guru sesuai dengan pengabdiannya.
Guru guru yang digantikan adalah guru mapel satu satunya di sekolah tersebut.
Pak Bupati tolong tinjau berdasarkan kebutuhan sekolah bukan kepentingan dan
titipan pejabat. Sedih saja semua sektor harus politik dan kepentingan. "
Ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 17:21 WIT
PPDB Mimika: Pengawasan Khusus di SMA Negeri 1, Semua Sekolah Setara
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Pendidikan Kabupaten
Mimika menerapkan pengawasan khusus pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di SMA Negeri 1. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya intervensi
atau titipan dari pihak luar, sekaligus menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri
memiliki kualitas yang setara.Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Mimika, Nius Wenda,
menjelaskan pengawasan ini bukan berarti sekolah lain lebih rendah mutunya. “Selama ini banyak yang menganggap SMA Negeri 1 lebih
istimewa, padahal semua sekolah sudah bagus dan gurunya berkualitas. Hanya di
sekolah ini pengawasan diperketat karena sering ada campur tangan pihak luar,”
ujarnya.Mekanisme PPDB tahun ini tetap mengacu pada aturan resmi,
meliputi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Pemetaan wilayah telah disusun
agar penempatan siswa berjalan adil. Orang tua diminta tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah
terdekat, dan segera melaporkan jika ada kekurangan fasilitas atau tenaga
pendidik.Nius juga menyarankan bagi warga yang memiliki kemampuan
ekonomi untuk mempertimbangkan sekolah swasta yang juga tersedia dan
berkualitas. “Jangan hanya berebut satu sekolah saja. Jika ingin
pendidikan tambahan, orang tua juga dapat memanfaatkan sekolah swasta yang
layak,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:57 WIT
Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas-Konbes NU Siap, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Bangkalan
Papuanewsonline.com, Bangkalan – Persiapan penutupan Munas
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 terus
dimatangkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
sekaligus Ketua Panitia Munas-Konbes NU 2026, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul,
turun langsung meninjau lokasi acara di STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan,
Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh
kebutuhan teknis dan nonteknis telah dipersiapkan secara optimal menjelang
puncak kegiatan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area utama kegiatan dan sarana pendukung
lainnya, menjadi fokus pengecekan panitia.Dalam peninjauan itu, Gus Ipul berkeliling memeriksa
berbagai titik strategis di lokasi acara. Ia mengecek kesiapan tenda yang telah
dipasang untuk menampung tamu undangan serta memastikan alur kedatangan peserta
dan tamu kehormatan dapat berjalan dengan baik.Selain melakukan pengecekan lapangan, Gus Ipul juga
berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres
Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil
RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis
penyelenggaraan, mulai dari penataan kawasan, kesiapan fasilitas pendukung,
hingga langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan saat acara berlangsung.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting mengingat penutupan Munas-Konbes NU
menjadi agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta.Menurut Gus Ipul, setiap detail persiapan harus diperhatikan
secara serius agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi
acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga
pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul.Usai meninjau lokasi, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan
memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat tersebut
dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan
Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat
terkait, serta jajaran pengurus NU se-Madura.Dalam rapat koordinasi tersebut, panitia bersama pemerintah
daerah dan aparat keamanan membahas secara rinci berbagai skenario pelaksanaan
acara. Fokus utama pembahasan meliputi jalur kedatangan Presiden, pengaturan
tamu VVIP dan VIP, pengelolaan peserta, pengamanan kawasan, kesiapan
infrastruktur, hingga dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan penutupan
Munas-Konbes NU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh
sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, koordinasi yang intensif terus
dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.“Ini bukan hanya soal teknis acara, tetapi juga soal
penghormatan kepada para kiai, para peserta, para tamu, dan tentu kepada
Presiden yang kita undang hadir dalam penutupan. Karena itu semua harus
disiapkan sebaik-baiknya,” kata Gus Ipul.Di akhir kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada
Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh.
Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh elemen Nahdlatul Ulama di
Madura yang turut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Bangkalan adalah tempat yang sangat penting bagi NU. Karena
itu kita ingin penutupan Munas-Konbes di sini menjadi momentum yang baik,
tertib, dan membawa keberkahan,” ujar Gus Ipul. (GF)
21 Jun 2026, 18:34 WIT
Polsek Tembagapura Buka "Honai Polsek Belajar" untuk Anak-anak Pedalaman
Papuanewsonline.com, Mimika – Polsek Tembagapura menggelar
kegiatan belajar mengajar di lokasi bernama “Honai Polsek Belajar”, Distrik
Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis (11/6/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 10.35 WIT ini diikuti oleh 30 anak
dari kawasan Kali Kabur dan Perkampungan Waa Banti dengan penuh semangat.Dipimpin Aipda Lebu Tadan bersama dua personel lainnya,
kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan.
Selanjutnya, anak-anak diajari materi dasar seperti membaca dan menulis
kosakata sederhana. Acara ditutup dengan pembagian makanan dan camilan sebagai
bentuk perhatian agar mereka semakin bersemangat menimba ilmu.Program ini diinisiasi menyusul kondisi sekolah formal di
Kampung Waa Banti yang belum berjalan secara optimal. “Kami tergerak melihat kondisi tersebut. Rasa lelah hilang
seketika melihat antusiasme mereka. Kami ingin memastikan anak-anak di
pedalaman tidak tertinggal kesempatan belajar,” ujar Aipda Lebu Tadan.Pihak kepolisian berharap kegiatan ini dapat memberikan
akses pendidikan dasar yang layak, sehingga anak-anak mampu mengenal huruf,
membaca, menulis, dan berhitung.Selain itu, dukungan dari instansi terkait, pihak swasta,
dan peran aktif orang tua sangat diharapkan agar mutu pendidikan di wilayah ini
semakin membaik ke depannya. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:01 WIT
ALUMNI SD NASKAT MATHIAS II LANGGUR A SAMBUT SUKACITA TAHBISAN DIAKON FR. GABRIEL JUNIOR ELL
Papuanewsonline,com. LANGGUR-, Keluarga besar Alumni SD Naskat Mathias II Langgur A Angkatan 2010 menyampaikan ucapan proficiat atas tahbisan diakon salah satu alumninya, Fr. Gabriel Junior Ell di Ambon pada Selasa, (9/5).Ucapan syukur dan doa itu disampaikan melalui pduk digital yang beredar di kalangan alumni. Spanduk bertuliskan _“Proficiat Atas Tahbisan Diakon Fr. Gabriel Junior Ell”_ dengan mengutip ayat Kitab Suci Matius 20:28a, _“Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani, Melainkan Untuk Melayani”_.Dalam pduk tersebut, para alumni angkatan 2010 menuliskan, _“Selamat & Sukses Dalam Pelayanan Baru sebagai Diakon. Salam Kasih dan Doa dari Alumni SD Naskat Mathias II Langgur A, Angkatan 2010.”_Fr. Gabriel Junior Ell, yang akrab disapa Biel, tampak mengenakan stola diakon berwarna merah-putih dengan tangan terkatup berdoa. Ia diapit dua rekannya yang juga mengenakan jubah imam.*Panggilan Pelayanan* Tahbisan diakon merupakan tahap awal dalam tahbisan suci Gereja Katolik sebelum menerima tahbisan imam. Seorang diakon bertugas mewartakan Injil, melayani perayaan Ekaristi, memberkati perkawinan, dan menjalankan karya amal kasih.Moto tahbisan yang dipilih Diakon Biel, Mat. 20:28a, menegaskan semangat dasar pelayanannya: hadir untuk melayani, bukan dilayani.Para alumni berharap Diakon Biel tetap setia dalam panggilan dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat. Dukungan doa dari almamater SD Naskat Mathias II menjadi kekuatan bagi Diakon Biel dalam mengawali medan pastoral yang baru.Pewarta: HendrikEditor. : GF
09 Jun 2026, 22:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
