Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Hadapi Tantangan Era Digital, Bid Humas Polda Maluku Supervisi Polres SBB
Papuanewsonline.com, SBB – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku melaksanakan kegiatan supervisi dan evaluasi terkait fungsi kehumasan di Polres Seram Bagian Barat (SBB).Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Polres SBB pada Selasa (20/1/2026) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kehumasan di era digital.Supervisi dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K beserta tim. Turut hadir Kapolres SBB, Kasi Humas, Kasat Binmas, para Bhabinkamtibmas, serta perwakilan personel dari satuan kerja Polres SBB.Pelaksanaan supervisi difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi kehumasan, sekaligus penguatan peran personel Polri dalam pengelolaan informasi publik dan media digital yang profesional, transparan, dan berimbang.Kapolres SBB, AKBP. Andi Zulkifli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi. Ia menegaskan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas personel, khususnya Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak Polri dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi menegaskan pentingnya dilaksanakan supervisi terkait fungsi kehumasan di era digital. Ia mengaku kegiatan yang dilakukan Bid Humas Polda Maluku juga merupakan bagian dari bentuk pembinaan terkait fungsi kehumasan kepada satuan kewilayahan. "Kemampuan kehumasan saat ini menjadi kebutuhan utama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial," ungkapnya.Mengutip arahan Kadiv Humas Polri, Kombes Rositah menekankan di era digital, setiap dinamika dan kinerja Polri dapat dengan mudah diketahui publik. Oleh karena kekurangan Polri tidak dapat ditutup-tutupi, maka berbagai kebaikan, prestasi, dan pengabdian Polri kepada masyarakat juga harus disampaikan secara terbuka dan masif.Terkait peran Bhabinkamtibmas, mantan Kapolres Maluku Tengah ini mengaku sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Untuk itu, mereka perlu dibekali kemampuan manajemen media, serta keterampilan fotografi dan videografi, guna menghasilkan konten-konten positif yang edukatif dan informatif terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan," jelasnya.Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri, yang menegaskan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri merupakan pengemban fungsi kehumasan.Di tempat yang sama, Ps. Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Maluku, AKP Alfred Hadapan, memperkenalkan platform Police Tube sebagai salah satu media resmi Polri yang membuka ruang partisipasi masyarakat. Para Bhabinkamtibmas diimbau untuk aktif memanfaatkan platform tersebut sebagai sarana publikasi kegiatan kepolisian yang positif dan humanis.Tak hanya itu, kegiatan supervisi juga diisi dengan pembekalan teknis oleh Briptu Kristianto Pesireron, S.Kom. Ia menyampaikan materi dasar fotografi dan videografi, pemanfaatan kamera DSLR dan smartphone, serta tahapan pembuatan konten mulai dari pengambilan gambar hingga proses pengeditan agar menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas."Kami berharap seluruh personel Polres Seram Bagian Barat, khususnya Bhabinkamtibmas, semakin profesional dalam menjalankan fungsi kehumasan dan pemanfaatan media digital, sehingga informasi Polri kepada masyarakat dapat tersampaikan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung citra positif Polri," harap Kombes Rositah. PNO-12
21 Jan 2026, 19:39 WIT
Buku Karya Wakapolri 'Rasa Bhayangkara Nusantara' Diberikan Pada Dubes RI Untuk Inggris
Papuanewsonline.com, Jakarta - Buku Rasa Bhayangkara Nusantara, karya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, dicetak dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku ini diberikan kepada Duta Besar (Dubes) RI Untuk Inggris, Desra Percaya."Alhamdulillah Mas Dirgayuza telah menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara ke Pak Dubes, (buku) yang diberikan versi cetakan Bahasa Inggris. Semoga bukunya dapat menjadi media diplomasi," kata Komjen Dedi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan soal gastro diplomacy. "Kuliner menjadi bahasa universal untuk membangun kedekatan, dalam hal ini memperkenalkan budaya dan kekayaan kuliner Indonesia ke tingkat nasional dan internasional," sambung Komjen Dedi.Diberitakan sebelumnya buku Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan tentang bagaimana Polri mengabdi melalui sesuatu yang sederhana namun bermakna.Dalam buku ini, keseharian SPPG Polri dari sebelum matahari terbit hingga MBG diantarkan ke penerima manfaat digambarkan di buku ini. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol cara baru membangun bangsa melalui perhatian yang nyata.Diketahui pada Kamis (18/12/2025), Polri menyerahkan Buku Menu MBG 'Rasa Bhayangkara Nusantara' kepada delegasi Kedutaan Besar Prancis. Penyerahan buku dilakukan saat tim dari Kedubes Prancis mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten.Komjen Dedi membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga 'Rasa Bhayangkara Nusantara' tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG. PNO-12
21 Jan 2026, 12:53 WIT
Brimob Polda Sumut Beri Edukasi dan Trauma Healing untuk Anak TK Terdampak Bencana di Batang Toru
Papuanewsonline.com, Tapanuli Selatan – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Batalyon C melaksanakan kegiatan edukasi dan trauma healing kepada anak-anak TK ABA Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini ditujukan bagi anak-anak yang terdampak bencana alam di wilayah tersebut.Kegiatan trauma healing dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak agar mereka dapat kembali ceria, mengurangi rasa takut, serta memulihkan semangat belajar pascabencana.Dalam kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas positif, seperti permainan edukatif, bernyanyi bersama, serta interaksi yang menyenangkan. Selain itu, diberikan pula edukasi dasar mengenai langkah-langkah sederhana menyelamatkan diri saat terjadi bencana banjir.Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam pemulihan kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak.“Trauma healing yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap anak-anak korban bencana. Kami ingin mereka kembali merasa aman, tenang, dan dapat menjalani aktivitas belajar seperti sediakala,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Menurutnya, pemulihan psikologis anak-anak pascabencana menjadi hal yang sangat penting agar mereka tidak terus dibayangi rasa takut dan cemas.“Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak secara psikologis saat bencana terjadi. Oleh karena itu, Polri hadir memberikan pendampingan agar mereka bisa kembali ceria, berani, dan memiliki semangat untuk bersekolah,” tambahnya.Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua murid. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang digelar oleh personel Brimob.Melalui program edukasi dan trauma healing ini, diharapkan anak-anak terdampak bencana di Kecamatan Batang Toru dapat pulih secara mental dan emosional, merasa lebih aman, serta kembali menjalani aktivitas belajar dengan penuh semangat dan keceriaan.Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk memberikan dukungan kemanusiaan dan pemulihan pascabencana. PNO-12
20 Jan 2026, 16:02 WIT
Percepat Pemulihan Pascabencana, 283 Taruna Akpol Diturunkan dalam Latsitarda Nusantara XLVI
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Polri kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana. Sebanyak 283 taruna tingkat akhir Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam Batalyon Ksatriya Hawin Sarwahita resmi diberangkatkan untuk mengikuti Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda Nusantara) XLVI Tahun 2026.Ratusan Taruna Akpol tersebut akan bergabung bersama taruna dan kadet dari berbagai lembaga pendidikan kedinasan lainnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, dengan fokus utama di Kabupaten Aceh Tamiang.Keikutsertaan Taruna Akpol dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana, sekaligus implementasi peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penugasan taruna dalam Latsitarda Nusantara menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.“Keikutsertaan 283 Taruna Akpol dalam Latsitarda Nusantara XLVI Tahun 2026 ini merupakan bentuk kontribusi nyata Polri dalam membantu masyarakat yang sedang bangkit dari dampak bencana. Para taruna akan terjun langsung membantu kegiatan pemulihan di Aceh Tamiang sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penting pembentukan karakter calon perwira Polri agar semakin peka dan responsif terhadap persoalan sosial di lapangan.“Melalui kegiatan ini, para taruna tidak hanya mendapatkan pengalaman teknis, tetapi juga belajar membangun empati, kepedulian, dan semangat melayani masyarakat. Inilah nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan kepada calon pemimpin Polri di masa depan,” tambahnya.Dalam pelaksanaan di lapangan, para Taruna Akpol akan terlibat langsung dalam berbagai program kemanusiaan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat terdampak bencana.Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan bahwa para taruna akan melakukan kegiatan trauma healing bagi anak-anak dan warga yang mengalami dampak psikologis akibat bencana, membantu membersihkan lingkungan permukiman, serta ikut membangun dan merehabilitasi fasilitas umum yang rusak.“Mereka akan terlibat dalam kegiatan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak. Selain itu, para taruna juga akan membantu membersihkan dan memperbaiki tempat ibadah, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur lainnya, serta kantor-kantor kepolisian yang terdampak bencana banjir agar dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat,” jelasnya.Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kehadiran Taruna Akpol di tengah masyarakat diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan sosial di Aceh Tamiang.“Peran aktif para taruna ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi pascabencana. Ini adalah wujud nyata bakti Polri untuk negeri,” lanjut Karopenmas.Pemberangkatan para Taruna Akpol diawali dengan Upacara Pembukaan dan Pembentukan Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latsitarda Nusantara XLVI Tahun 2026 yang dipimpin oleh Danjen Akademi TNI Letjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha di Dermaga Samudera II Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Sabtu (17/1/2026).Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri, para pimpinan lembaga pendidikan kedinasan, serta pejabat TNI-Polri wilayah Jawa Tengah, termasuk Wakapolda Jawa Tengah.Selain Taruna Akpol, kegiatan ini juga diikuti oleh taruna dan kadet dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) dengan total peserta mencapai 1.456 orang.Selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak 17 Januari hingga 17 Februari 2026, para taruna akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di lokasi bencana, baik kegiatan fisik maupun nonfisik sebagai bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat.Usai upacara, para taruna diberangkatkan menuju wilayah sasaran menggunakan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Banda Aceh-593, KRI Teluk Calang-524, dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992. Sekitar pukul 16.00 WIB, ketiga KRI tersebut bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya bergerak ke lokasi penugasan di Aceh Tamiang.Melalui Latsitarda Nusantara XLVI Tahun 2026 ini, Polri berharap para Taruna Akpol mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus semakin memperkokoh semangat pengabdian, soliditas, dan kemanunggalan Polri dengan rakyat. PNO-12
20 Jan 2026, 13:35 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiens UT Ambon, Perkuat Peningkatan Kualitas SDM Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Universitas Terbuka (UT) Ambon, Kamis (15/01/2025).Audiensi yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan antara Polda Maluku dan UT Ambon, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri melalui akses pendidikan tinggi yang fleksibel, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tuntutan tugas kepolisian.Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam, Direktur Samapta, dan Kabid Hukum Polda Maluku. Sementara dari UT Ambon hadir Direktur Yuli Tirtariandi El Anshori, Manager Tata Usaha dan Marketing Ahyar Hanubun, serta Staf Bagian Kerja Sama Abraham Sarapil.Direktur UT Ambon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Maluku yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi tersebut. Ia menegaskan, kerja sama antara UT Ambon dan Polda Maluku telah terjalin sejak tahun 2010. Kerjasama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM Polri.“Kerja sama Universitas Terbuka dan Polda Maluku telah terjalin sejak tahun 2010 dan telah melahirkan ratusan lulusan yang kini menjadi bagian dari anggota Polda Maluku. Pertemuan ini menjadi kehormatan sekaligus momentum penting untuk terus memperkuat sinergi kelembagaan,” ungkap Direktur UT Ambon.Lebih lanjut dijelaskan bahwa Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Metode pembelajaran UT dirancang untuk memberikan fleksibilitas, khususnya bagi anggota Polri, ASN, serta masyarakat umum yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak.Proses pembelajaran dilaksanakan melalui sistem belajar mandiri yang didukung bahan ajar cetak dan digital, tutorial online, tutorial tatap muka, serta pemanfaatan platform pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dengan metode tersebut, mahasiswa tetap dapat meningkatkan kualifikasi akademik tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab kedinasan.Melalui audiensi ini, UT Ambon berharap kerja sama dengan Polda Maluku dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pengembangan SDM, peningkatan pendidikan personel Polri, serta pelaksanaan program-program strategis yang sejalan dengan kebutuhan institusi Polri.Sejalan dengan Direktur UT Ambon, Kapolda Maluku mengaku keberadaan Universitas Terbuka merupakan bagian penting dari program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk bagi anggota Polri.“Program pemerintah dalam membentuk Universitas Terbuka sangat penting dan berdampak positif, khususnya bagi anggota Polri," sebutnya.Tuntutan tugas yang semakin kompleks, kata Kapolda, menuntut personel Polri memiliki daya saing dan legalitas akademik. "Kehadiran Universitas Terbuka sangat membantu karena anggota Polri dapat melanjutkan pendidikan tanpa mengganggu tugas pokok,” ujar Kapolda.Kapolda menilai sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh Universitas Terbuka sangat relevan dan solutif bagi personel Polri yang memiliki tuntutan tugas kedinasan yang dinamis, kompleks, dan penuh tantangan. Menurutnya, Universitas Terbuka menjadi peluang strategis bagi Polri untuk memperoleh SDM yang berkualitas tinggi dan berdaya saing.Lebih lanjut, Kapolda menyambut baik sistem pembelajaran UT yang mengedepankan kemandirian belajar, didukung bahan ajar cetak dan digital, tutorial daring, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Polri dalam mencetak SDM yang adaptif, berwawasan luas, dan mampu menghadapi perkembangan zaman serta tantangan global.“Metode pembelajaran menjadi faktor yang sangat penting dan harus dikawal secara ketat sesuai SOP agar kualitas Universitas Terbuka benar-benar terjaga dan dipercaya dalam melahirkan lulusan yang produktif dan berkualitas,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga berharap kerja sama antara Polda Maluku dan UT Ambon dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan SDM, sehingga memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi masyarakat luas.Kapolda menegaskan komitmen Polda Maluku untuk mendukung program-program pendidikan yang positif dan konstruktif, serta mendorong seluruh personel agar terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme Polri. PNO-12
16 Jan 2026, 14:41 WIT
Pemalangan Sekolah Dinilai Langgar Hukum, Disdik Mimika Minta Seluruh Sekolah Lapor Polisi
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak aksi
pemalangan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Langkah
ini diambil menyusul maraknya pemalangan sekolah akibat klaim sengketa tanah
yang dinilai mengganggu jalannya proses belajar mengajar.Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto
Ginting, menekankan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan objek tekanan
dalam persoalan apa pun. Menurutnya, pemalangan sekolah secara langsung
merampas hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan aman.Disdik Mimika telah menginstruksikan secara tegas kepada
para kepala sekolah yang fasilitas pendidikannya dipalang agar segera membuat
laporan resmi ke kepolisian. Ia menegaskan bahwa persoalan klaim tanah
merupakan urusan antara pihak pengklaim dengan Pemerintah Kabupaten Mimika,
bukan tanggung jawab lembaga pendidikan.Aksi pemalangan tersebut dinilai tidak hanya menghentikan
aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berdampak luas terhadap keberlangsungan
pendidikan ribuan siswa. Disdik mencatat sekitar 3.000 peserta didik terancam
kehilangan hak belajar secara normal akibat penutupan akses sekolah.Melalui langkah pelaporan ke aparat penegak hukum, Disdik
Mimika berharap keamanan dan aktivitas sekolah dapat segera dipulihkan. Upaya
ini disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak pendidikan setiap warga negara.Manto juga menegaskan bahwa persoalan klaim tanah saat ini
tengah ditangani oleh tim terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena
itu, tindakan sepihak berupa pemalangan sekolah dinilai tidak dapat dibenarkan
dalam bentuk apa pun.Secara hukum, aksi pemalangan sekolah berpotensi dijerat
dengan Pasal 170 KUHP serta Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disdik Mimika menilai penegakan hukum penting
agar kejadian serupa tidak terulang.Disdik Mimika berharap penanganan hukum yang tegas dapat
menjadi pembelajaran bersama agar dunia pendidikan di Mimika terbebas dari
gangguan kepentingan apa pun, serta memastikan hak anak-anak untuk belajar
tetap terlindungi. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:19 WIT
KBM SD Negeri Inauga Mimika Terhenti, Pemalangan Telah dilakukan sebanyak tujuh kali
Papuanewsonline.com, Timika - Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Negeri Inauga yang berlokasi di Jalan Budi Utomo Ujung Kabupaten Mimika terhenti sementara akibat pemalangan kembali terjadi pada Rabu (14/1/26) pagi. Akibat tindakan tersebut, ratusan guru dan siswa tidak dapat memasuki lingkungan sekolah dan terpaksa berada di luar pagar tanpa kepastian kapan pembelajaran dapat kembali berjalan normal. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, karena pendidikan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh terus-terusan terganggu,” ujar salah satu komite sekolah yang mendampingi siswa. Kepala SD Negeri Inauga Sempan, Diana Domakubun, mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait adanya rencana pemalangan sejak Selasa (13/1/2026) malam. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mendatangi lokasi sekolah pada malam hari. “Saya mendapat informasi sejak semalam, lalu saya langsung ke kantor polisi dan bersama-sama kami datang ke sekolah. Saat itu mereka sudah tidak berada di lokasi dan belum ada pduk pemalangan,” kata Diana. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan namun tidak dapat mencegah aksi pemalangan terjadi.Pada pagi hari Rabu, pihak sekolah kembali mendatangi lokasi dengan harapan aktivitas KBM dapat berjalan seperti biasa. Pasalnya, pada kejadian pemalangan sebelumnya, siswa masih dapat mengikuti proses pembelajaran meski sekolah sempat dipalang. “Pagi ini kami datang dengan harapan KBM bisa berjalan, karena selama ini walaupun ada pemalangan, anak-anak masih bisa masuk ke sekolah,” ujarnya. Namun, pada pemalangan kali ini akses masuk ke area sekolah tertutup sepenuhnya sehingga tidak mungkin bagi proses pembelajaran untuk dilaksanakan. Diana mengungkapkan bahwa aksi pemalangan terhadap sekolah tersebut telah berulang kali terjadi. “Pemalangan seperti ini sudah yang ketujuh kali,” ungkapnya dengan nada khawatir. Sementara itu, salah satu perwakilan pihak yang melakukan pemalangan menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menuntut adanya penyelesaian terkait pembayaran yang menjadi tuntutan mereka selama ini. “Kami hanya minta solusi soal pembayaran. Kami minta pihak yang bertanggung jawab turun langsung ke sini untuk menemukan titik temu yang adil,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak namun terpaksa mengambil langkah ini karena permasalahan belum menemukan jalan keluar. Hingga berita ini diturunkan, aktivitas KBM di SD Negeri Inauga masih terhenti dan pihak sekolah serta komite terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi cepat. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:57 WIT
Terima Kunjungan Kepala BNNP Maluku, Kapolda: Sinergi Berantas Narkotika di Wilayah Kepulauan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol. Prasetyo Rachmat Puboyo, S.I.K., M.H.Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku, Selasa (13/01/2025), ini juga bertujuan memperkuat sinergitas antarinstansi penegak hukum khususnya terkait pemberantasan narkotika.Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Direktur Reserse Narkoba dan Kepala Bidang Hukum Polda Maluku. Sementara dari BNNP Maluku yakni Kabid Pemberantasan dan Kabid Rehabilitasi.Tatap muka antara kedua instansi penegak hukum ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, yang menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan narkotika di wilayah kepulauan.Kapolda menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ka BNNP Maluku yang baru beserta jajaran di Bumi Raja-Raja. Ia menegaskan permasalahan narkotika merupakan ancaman serius yang harus dihadapi secara bersama dan terkoordinasi.“Saya mengharapkan BNNP Maluku dapat berperan aktif dalam pemberantasan narkotika. Polda Maluku siap saling mendukung dan memperkuat sinergi dengan BNNP, khususnya melalui Ditresnarkoba,” ujar Kapolda.Kapolda menekankan pentingnya sinergi dalam menyusun strategi, menentukan peran masing-masing, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, mulai dari penindakan hukum hingga pembinaan dan rehabilitasi.“Kita tentukan bersama sasaran prioritas, baik penindakan maupun pembinaan. Koordinasi yang kuat akan membuat upaya pemberantasan narkotika lebih terarah dan efektif,” tegasnya.Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya pemetaan jaringan narkotika sebagai target awal pemberantasan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan intelijen berbasis IT menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung analisis dan pengungkapan jaringan narkoba.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan bahwa karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum, termasuk adanya dinamika sosial dan ego komunitas di beberapa wilayah yang terkadang melindungi pelaku kejahatan.“Profiling wilayah rawan dan pemetaan jaringan menjadi catatan penting kita bersama. Namun pada prinsipnya, Polri siap bekerja sama dengan seluruh instansi terkait untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya,” tegas Kapolda.Sementara itu, Ka BNNP Maluku Brigjen Prasetyo Rachmat Puboyo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas sambutan hangat Kapolda. Ia menegaskan komitmen BNNP Maluku untuk melanjutkan dan memperkuat sinergitas yang telah terbangun* dengan Polda Maluku.“Kami akan melanjutkan sinergitas antara BNN dan Polda Maluku sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.Ka BNNP juga menjelaskan sejumlah program strategis BNN RI, salah satunya pembentukan Unit Pelayanan Terpadu BNN yang bertujuan menjangkau layanan pemberantasan dan rehabilitasi narkotika hingga ke pelosok daerah, sebagai upaya menyiasati keterbatasan jumlah personel BNN.“Program ini kami harapkan dapat berjalan efektif melalui kolaborasi dengan Polri, terutama dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa BNNP Maluku siap berkolaborasi secara penuh dengan Polda Maluku, baik dalam penindakan, pencegahan, maupun program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). PNO-12
14 Jan 2026, 18:37 WIT
Janji Tak Terwujud, Masyarakat Adat Kunci Gerbang Empat Sekolah di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Empat gerbang pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak terkunci rapat yang membuat ribuan generasi muda kehilangan akses untuk belajar mengajar. Eskalasi sengketa hak ulayat yang belum menemukan titik terang melumpuhkan aktivitas sekolah di SMA Negeri 1 Mimika, SMA Negeri 7, SMPN 7, dan SD Negeri Inauga Mimika pada Rabu (14/1/2026). “Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena masa depan anak-anak kita sedang terancam akibat ketidakpastian yang berlarut-larut,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang mendampingi aksi.Aksi pemalangan lahan dimulai sejak pukul 06.30 WIT, memaksa para siswa dan guru tertahan di luar pagar tanpa kepastian kapan proses pendidikan dapat kembali berjalan normal. Masyarakat pemilik hak ulayat memasang berbagai pduk tuntutan di pintu masuk sekolah sebagai bentuk protes atas ketidakpastian status pembayaran tanah yang sudah berlangsung sejak belasan tahun silam. Isi pduk menyebutkan bahwa Bupati Mimika dan Tim Terpadu dianggap tidak bertanggung jawab atas keputusan penyelesaian lahan yang telah ditetapkan. Abina Serontouw, salah satu perwakilan pemilik hak ulayat, mengatakan bahwa langkah ekstrem ini terpaksa diambil karena pemerintah daerah terus mengabaikan hak warga. “Kami mau Bupati Mimika turun langsung dan menyelesaikan masalah ini supaya hak-hak ini kembali ke pemerintah,” pinta Abina. Ia menegaskan bahwa secara hukum, sertifikat asli dan surat pelepasan lahan masih berada di tangan masyarakat adat sebagai pemilik sah secara ulayat.“Kita tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak, tetapi kami juga tidak bisa terus diperlakukan seperti ini,” tambahnya.Menurut Abina, pemerintah hanya memiliki fisik bangunan sekolah, sementara dasar kepemilikan tanah masih menjadi sengketa yang menggantung sejak tahun 2011.“Surat sertifikat dan pelepasan itu belum hak pemerintah karena masih hak kami dan hanya bangunannya saja milik pemerintah,” tegasnya. Janji mengenai realisasi pembayaran lahan telah diucapkan berulang kali oleh dinas terkait namun tidak pernah terwujud. “Makanya hari ini kami datang menagih janji itu. Semoga pemerintah segera memberikan solusi yang jelas dan adil bagi semua pihak,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
