Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Bupati Boven Digoel Tegaskan Bantuan Pangan Nasional Wajib Tepat Sasaran dan Bebas Keterlambatan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Nasional harus tepat
sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Berdasarkan data
pemerintah daerah, sekitar 5.000 orang telah terdaftar sebagai penerima manfaat
program bantuan tersebut di Kabupaten Boven Digoel.Penegasan ini disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan
dan pengecekan langsung ke Gudang Bulog Boven Digoel pada Kamis (8/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Roni Omba memastikan kesiapan logistik sekaligus
menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses distribusi bantuan.Bupati meminta aparat pemerintah di tingkat distrik dan
kampung untuk bertanggung jawab penuh dalam mengawal penyaluran bantuan agar
tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. Ia menegaskan bahwa seluruh
mekanisme distribusi telah disiapkan dan tidak boleh ada alasan teknis yang
menghambat penyaluran kepada masyarakat.“Bantuan ini harus sampai ke tangan masyarakat. Tidak ada
alasan, karena semua sudah dianggarkan, termasuk transportasi. Saya akan turun
langsung ke lapangan untuk mengecek dan memastikan bantuan benar-benar diterima
oleh warga,” tegas Roni Omba.Menurutnya, pengawasan langsung dari pemerintah daerah
menjadi langkah penting untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai
tujuan. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dinilai berpotensi
merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.Roni Omba menambahkan bahwa Bantuan Pangan Nasional
merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban
masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi dan kondisi geografis wilayah
Boven Digoel yang tidak mudah dijangkau.Selain itu, ia menekankan pentingnya prinsip transparansi
dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Aparat pelaksana
diminta bekerja profesional dan memastikan data penerima manfaat benar-benar
sesuai dengan kondisi di lapangan.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berkomitmen untuk terus
melakukan pengawasan serta evaluasi agar bantuan pangan dapat memberikan dampak
nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah secara
berkelanjutan. Penulis: HendEditor: GF
09 Jan 2026, 00:32 WIT
Polri Lakukan Transformasi Dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi perhatian serius di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.Di Indonesia, perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah, seiring masih tingginya kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menimpa kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis sebagai penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.Sejalan dengan dinamika sosial dan tuntutan reformasi kelembagaan, Polri terus melakukan transformasi dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban.Komitmen ini juga diperkuat dengan berbagai landasan hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif HAM.Di sisi lain, Polri menyadari masih adanya tantangan di lapangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, stigma terhadap korban, hingga perlunya peningkatan kapasitas personel dalam memahami isu gender dan kelompok rentan. Oleh karena itu, Polri secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, penyusunan SOP, kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan kualitas pendidikan internal.Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, Polri berencana memasukkan Mata Kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam kurikulum S1 Bintara Polwan yang diselenggarakan di STIK–PTIK. Langkah ini diharapkan dapat membekali para Polwan sejak dini dengan perspektif gender, perlindungan kelompok rentan, serta kemampuan penanganan kasus secara lebih sensitif dan profesional.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penguatan kurikulum pendidikan merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Polri dalam perlindungan perempuan dan anak.“Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga pada penguatan di hulu melalui pendidikan," ujarnya, Jum'at (2/1/2026).Rencana dimasukkannya mata kuliah perempuan dan kelompok rentan dalam kurikulum S1 Bintara Polwan di STIK–PTIK merupakan bentuk komitmen Polri untuk mencetak personel yang profesional, humanis, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu perlindungan kelompok rentan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.Ia menambahkan, melalui penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas personel, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Polri berharap dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif, inklusif, serta berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan. PNO-12
02 Jan 2026, 21:37 WIT
Edukasi Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Diri Diberikan Densus 88 Kepada Pelajar
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya pencegahan radikalisme dan kekerasan pada anak terus diperkuat sejak usia pelajar. Kasatgas Wilayah (Kasatgaswil) Maluku Densus 88 Antiteror Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kebangsaan (sosbang) kepada perwakilan Gugus Depan (Gudep) Pramuka tingkat SMP dan SMA se-Maluku dalam rangka Perkemahan Akhir Tahun XI, Selasa (30/12/2025).Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan UIN A.M. Sangadji Ambon ini diikuti oleh 110 peserta, dan dilaksanakan melalui kerja sama antara Densus 88 AT Polri dengan Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon.Kasatgaswil Maluku Densus 88 AT Polri, KBP I Wayan Sukarena, S.Pd., M.M., hadir langsung sebagai narasumber utama dengan menyampaikan materi bertajuk “Pencegahan Radikalisasi dan Kekerasan pada Anak sebagai Pedoman Literasi Digital serta Upaya Penguatan Keamanan Diri bagi Pelajar.”Dalam paparannya, KBP I Wayan Sukarena mengapresiasi panitia Perkemahan Akhir Tahun XI atas kesempatan dan ruang edukatif yang diberikan kepada Densus 88 untuk berkontribusi dalam penguatan wawasan kebangsaan dan perlindungan pelajar dari pengaruh paham ekstrem.“Pelajar merupakan kelompok rentan yang harus dibekali kemampuan literasi digital, ketahanan mental, serta kesadaran keamanan diri agar tidak mudah terpapar radikalisme dan kekerasan, baik di dunia nyata maupun ruang digital,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan secara komprehensif tentang pencegahan radikalisasi dan kekerasan pada anak, termasuk paparan mengenai rangkaian aksi teror di Indonesia, pengertian IRET (Ideologi Radikal, Ekstremisme, dan Terorisme), klaster ekstremisme berbasis kekerasan, hingga tahapan proses radikalisasi yang kerap menyasar generasi muda.Dalam sesi edukatif tersebut, peserta juga diberikan pemahaman terkait tren dan modus baru terorisme, alasan anak menjadi sasaran utama kelompok ekstrem, serta analisis kasus pelaku bom yang melibatkan pelajar, termasuk kasus di SMAN 72 Jakarta Utara.Tak hanya itu, KBP I Wayan Sukarena turut menyoroti perundungan (bullying) sebagai salah satu ancaman serius bagi pelajar. Ia menguraikan dampak psikologis perundungan terhadap anak, regulasi terkait perlindungan peserta didik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023, serta keterkaitan antara perundungan dengan potensi kerentanan terhadap paham kekerasan.Materi lainnya meliputi kekerasan dalam permainan daring, tanda-tanda awal teman yang mulai terpapar paham radikal, ciri-ciri narasi berbahaya yang perlu diwaspadai, cara merespons secara tepat, langkah melindungi diri dari konten ekstrem, hingga pentingnya penggunaan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.Kegiatan ditutup dengan imbauan dan pesan pencegahan agar para pelajar senantiasa menjunjung nilai kebangsaan, toleransi, serta aktif menjadi agen perdamaian di lingkungan sekolah maupun masyarakat.Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Perkemahan Pramuka se-Maluku ini menunjukkan pendekatan preventif, humanis, dan edukatif dalam upaya penanggulangan terorisme. Dengan menyasar pelajar SMP dan SMA, langkah ini dinilai strategis untuk membangun ketahanan ideologi dan literasi digital sejak dini.Kolaborasi antara aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan gerakan kepramukaan mencerminkan sinergi lintas sektor yang penting dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital. Edukasi yang disampaikan secara dialogis dan kontekstual diharapkan mampu membentuk generasi muda Maluku yang cerdas, kritis, serta tangguh terhadap pengaruh kekerasan dan ekstremisme. PNO-12
31 Des 2025, 08:57 WIT
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Bintara Brimob Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin langsung Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026 Panda Maluku, yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (23/12/2025) sore.Sidang terbuka ini menjadi tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri di wilayah Polda Maluku sekaligus mencerminkan komitmen Polri terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen personel.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Maluku, Karo SDM Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua/wali dan seluruh peserta seleksi Bintara Brimob Polri T.A. 2026 Panda Maluku.Sidang diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, dan pernyataan resmi pembukaan sidang oleh Kapolda Maluku. Selanjutnya, penayangan video selayang pandang yang menampilkan seluruh tahapan seleksi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik kepada peserta dan orang tua.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas kelancaran seluruh proses seleksi hingga tahap akhir penetapan kelulusan. Ia mengapresiasi semangat, disiplin, dan sportivitas para peserta selama mengikuti seleksi.Kapolda menegaskan bahwa kelulusan peserta murni berdasarkan kemampuan, prestasi, serta hasil penilaian objektif dari setiap tahapan seleksi yang telah dijalani.“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus. Kalian akan mengikuti pendidikan untuk dibentuk menjadi Bintara Brimob Polri. Ingat, Brimob adalah pasukan yang dituntut kuat, tangguh, disiplin, dan memiliki mental juang tinggi. Ikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tegas Kapolda.Tak lupa, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga peserta yang selama ini memberikan dukungan moral dan doa. Menurutnya, peran keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter calon anggota Polri yang tangguh dan berintegritas.Kapolda juga memberikan penghargaan kepada seluruh panitia, pengawas internal dan eksternal, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan seleksi. Ia menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen melaksanakan rekrutmen Polri yang BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Semua peserta dinilai secara objektif berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai. Ini komitmen kami untuk melahirkan anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.Usai sambutan Kapolda, Karo SDM Polda Maluku memaparkan hasil seluruh tahapan seleksi, termasuk perangkingan dan kuota penerimaan. Berdasarkan hasil sidang, tercatat 52 peserta pria mengikuti seleksi dan seluruhnya dinyatakan lulus terpilih, tanpa adanya peserta lulus tidak terpilih.Kapolda Maluku kemudian secara resmi menutup Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir, yang ditandai dengan menyanyikan Lagu “Bagimu Negeri” sebagai simbol pengabdian kepada bangsa dan negara.Menutup rangkaian kegiatan, Kapolda kembali menegaskan harapannya agar para peserta yang lulus dapat menjadi anggota Brimob Polri yang berintegritas tinggi, menjunjung nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, serta siap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.Pelaksanaan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir Bintara Brimob Polri T.A. 2026 Panda Maluku menunjukkan komitmen nyata Polda Maluku dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang profesional dan berintegritas. Kehadiran pengawas internal dan eksternal, keterlibatan orang tua, serta pemaparan terbuka seluruh tahapan seleksi memperkuat kepercayaan publik terhadap prinsip BETAH yang terus digaungkan Polri. Langkah ini dinilai strategis dalam melahirkan generasi Brimob Polri yang tangguh, humanis, dan siap menjawab tantangan tugas ke depan. PNO-12
24 Des 2025, 21:42 WIT
PKS Mimika Serahkan Beasiswa PIP 2025 dan Gelar Talkshow Hari Ibu di Hotel Serayu Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Mimika menggelar acara penyerahan Beasiswa Program Indonesia
Pintar (PIP) Tahun 2025 dan Talkshow Hari Ibu pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Timika, Papua Tengah, dan dihadiri oleh
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ardi, S.T., tokoh masyarakat, serta para
penerima beasiswa.“Kami bersyukur dapat menghadirkan program nyata bagi
anak-anak Mimika melalui Fraksi PKS,” ujar Ardi dalam sambutannya.Beasiswa PIP yang diserahkan dalam kegiatan ini merupakan
titipan dari Fraksi PKS DPR RI. Ardi menyampaikan program tersebut secara
khusus berasal dari Anggota DPR RI Komisi X Reni Astuti, kemudian dialokasikan
untuk Papua Tengah melalui koordinasi lintas fraksi.Dari total 100 kuota yang tersedia, 63 siswa di Mimika
dinyatakan layak menerima beasiswa. Penetapan penerima dilakukan setelah
melewati seleksi sistem oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penerima yang
hadir merupakan siswa yang sudah masuk dalam hasil verifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.“Semoga beasiswa ini bermanfaat dan memotivasi anak-anak
untuk terus berprestasi,” tambah Ardi.Selain penyerahan beasiswa, PKS Mimika juga merangkaikan
kegiatan dengan talkshow Hari Ibu bertema “Ibu Sehat dan Bahagia Melahirkan
Keluarga yang Tangguh.” Talkshow ini menghadirkan drg. Praprimadani Mursyid dan
Anis Miftahatul Jannah, S.Pd sebagai pemateri, dengan dukungan DPD PKS
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.Dalam kesempatan yang sama, Ardi menyampaikan sejumlah
program strategis yang ia kawal sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Ia
menyebut bantuan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan, Program Makan Bergizi
Gratis, pembayaran tunggakan BPJS, serta dukungan bagi perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan keagamaan.“Menjadi anggota dewan berarti bekerja keras dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” pungkasnya. Ia juga berharap
program PIP dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar manfaatnya terus
dirasakan penerima dan keluarga di Mimika.Penulis: BimEditor: GF
20 Des 2025, 17:33 WIT
Jelang Akhir Tahun, KNPI Mimika Adakan Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba untuk Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Mimika - Acara
sosialisasi ini merupakan bagian dari program strategis KNPI dalam menangani
penyalahgunaan miras dan narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar.
Ketua KNPI Mimika, Pertius Wenda, menekankan pentingnya sosialisasi tersebut,
mengingat periode dari November hingga Januari sering mengalami lonjakan kasus
yang berhubungan dengan kedua zat berbahaya ini. Pertius menjelaskan, "Kami
sengaja melaksanakan kegiatan ini di penghujung tahun karena peningkatan angka
kecelakaan dan gangguan sosial sering terjadi akibat pengaruh miras dan
narkoba." Ia mencatat bahwa dampak negatif dari kedua zat tersebut lebih
banyak dirasakan oleh generasi muda, khususnya para siswa di tingkat SMA dan
SMK. Kegiatan sosialisasi ini juga
melibatkan berbagai perwakilan, termasuk pemuda dari gereja, pemuda masjid,
serta guru Bimbingan Konseling (BK). Mereka diharapkan dapat menjadi agen
penyebar informasi tentang bahaya miras dan narkoba di lingkungan sekolah dan
komunitas masing-masing. Pertius menjelaskan bahwa KNPI
ingin para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan pesan
pendidikan tentang bahaya penggunaan zat tersebut. Seluruh peserta juga
menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan
miras dan narkoba di kalangan pemuda. Selain itu, KNPI menekankan
pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan dengan kepolisian dan lembaga terkait
untuk memastikan kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan di sekolah-sekolah di
Mimika. Dukungan dari pemerintah daerah juga dianggap krusial untuk
keberhasilan program ini. Pertius berharap agar Bupati dan
Wakil Bupati Mimika memberikan perhatian serius terhadap program ini, mengingat
pentingnya edukasi tentang bahaya miras dan narkoba dalam upaya pembangunan
yang lebih luas. “Edukasi ini sangat bermanfaat dibandingkan hanya melakukan
kegiatan sesaat,” tambahnya. "Pemuda adalah penerus
pembangunan. Jika tidak disiapkan dengan baik, visi besar pembangunan akan
sulit tercapai. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, semuanya harus dimulai
dari sekarang. Edukasi seperti ini adalah investasi penting bagi masa depan,"
pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
19 Des 2025, 00:09 WIT
LAN Mimika Menyelenggarakan FGD untuk Mewujudkan Mimika Bersih Narkoba
Papuanewsonline.com, Mimika - Acara ini resmi dibuka oleh
Staf Ahli Bupati Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, yang memberikan sambutan
hangat agar semua pihak mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi bahwa masalah narkoba adalah isu serius
yang memerlukan perhatian yang holistik.Yoga mengungkapkan, "Narkoba bukan sekadar persoalan
hukum, melainkan bahaya serius bagi generasi muda. Tanpa generasi yang sehat,
semua upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Mimika akan menjadi
sia-sia." Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting
untuk menangani permasalahan ini secara efektif.Lebih lanjut, Yoga berharap FGD ini tidak hanya menjadi
ajang diskusi, tetapi juga dapat melahirkan rekomendasi strategis dan langkah
konkret untuk diterapkan di lapangan. "Pemberantasan narkoba tidak bisa
hanya bergantung pada aparat kepolisian atau BNN, tetapi harus melibatkan
sinergi semua pihak, termasuk peran aktif LAN dan masyarakat," jelasnya.Dalam acara tersebut, peserta diajak untuk memetakan
titik-titik rawan peredaran narkoba, menyusun program edukasi yang menjangkau
baik kampung maupun sekolah, serta memperkuat kolaborasi antara semua pihak
agar program kerja yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat tepat sasaran. Hal
ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah
Mimika.Ketua LAN Mimika, Mawar Soplanit, juga menyoroti peran
penting masyarakat dalam memerangi narkoba. Dia menegaskan komitmen organisasi
untuk berperan aktif dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkoba.
“Kami akan terus mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba. Mari
kita bergandengan tangan, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah,
melainkan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.Mawar mengajak seluruh warga Mimika untuk ikut serta dalam
pencegahan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan
narkoba. “Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan. Ini akan
sangat membantu dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba di daerah
kita,” tambahnya dengan semangat.Dengan diadakannya FGD ini, diharapkan akan tercipta suasana
kolaboratif yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum,
masyarakat, serta organisasi seperti LAN. Tujuannya adalah untuk sama-sama
menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang bersih dari
penyalahgunaan narkoba.Suasana FGD ini terlihat begitu dinamis, dengan partisipasi
aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Diskusi yang hangat dan saling
bertukar pikiran menegaskan komitmen semua pihak untuk menjaga Mimika dari
ancaman narkoba, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Des 2025, 23:57 WIT
Gugatan Internal HMI Menguat, Koordinator BPL Wilayah Papua Dituding Langgar Prosedur Perkaderan
Papuanewsonline.com, Mimika — Polemik internal di tubuh
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali mencuat menyusul diajukannya gugatan
terhadap Koordinator Badan Pengelola Latihan (BPL) Wilayah Papua. Gugatan
tersebut dilayangkan oleh M. Alif Anugerah, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan
Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Mimika, pada Kamis (18/12/2025).Gugatan itu ditujukan kepada Hadi Sabuku selaku Koordinator
BPL Wilayah Papua yang diduga meloloskan sejumlah kader peserta Latihan Kader
(LK) III tanpa mengantongi surat rekomendasi resmi dari Badan Koordinasi
(Badko), sebagaimana diatur dalam mekanisme perkaderan HMI.Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan dan
prosedur organisasi yang berlaku, serta mencerminkan ketidakprofesionalan dan
ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas Koordinator BPL Wilayah Papua. Gugatan
ini disebut sebagai bentuk koreksi internal demi menjaga marwah dan konsistensi
sistem perkaderan HMI.Dalam dokumen gugatannya, M. Alif Anugerah meminta Pengurus
BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk
pencopotan Hadi Sabuku dari jabatannya sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.
Selain itu, ia juga menuntut adanya penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban
atas keputusan yang dinilai bermasalah tersebut.“Tuduhan ini sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan
segera,” kata M. Alif Anugerah. “Kami berharap agar kasus ini dapat
diselesaikan dengan adil dan transparan, serta menjadi pelajaran bagi semua
pihak untuk menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab.”Gugatan tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga
integritas dan kredibilitas HMI sebagai organisasi kader yang memiliki peran
strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa. Setiap proses perkaderan
dinilai harus berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan preseden buruk di
kemudian hari.Menurut M. Alif Anugerah, pembiaran terhadap dugaan
pelanggaran prosedur akan berdampak langsung pada kualitas kader dan legitimasi
jenjang perkaderan, khususnya LK III yang merupakan level strategis dalam
struktur HMI.Adapun tuduhan yang diajukan dalam gugatan tersebut meliputi
pelolosan peserta LK III tanpa rekomendasi Badko, pelanggaran terhadap aturan
dan prosedur organisasi, serta ketidakprofesionalan dan ketidakadilan dalam
menjalankan tugas sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.Penulis: HendrikEditor: GF
18 Des 2025, 22:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
