Papuanewsonline.com
Program Magang Nasional 2026 Dibuka, 150 Ribu Kesempatan Bagi Lulusan Perguruan Tinggi
Rp355,36 Miliar APBN Bangun Pusat Pemerintahan Papua Tengah di Nabire, Progres Capai 36,90 Persen
Pertalite Dibatasi Bertahap untuk Golongan Atas, Pemerintah Tetap Komitmen Tidak Naikkan Harga BBM
Mentan Amran: Peternak Rakyat Harus Dilindungi, Harga Pakan Dijaga, Pasar Telur Diperluas
Sapaan Hangat dan Senyum Anak-anak Warnai Patroli Humanis Satgas Cartenz di Ilaga
Pemkab Mimika dan DPRK Bahas Ranperda Air Minum dan Limbah Domestik, Jamin Layanan Dasar yang Lebih
Bapenda Mimika Hapus Denda PBB-P2 2016–2026, Kesempatan Pulihkan Kepatuhan Tanpa Denda hingga 30 Nov
1.755 Kasus Gangguan Kamtibmas Semester I, Kapolda Papua Tengah: Perkuat Pencegahan Sebelum Gangguan
KNPB Mimika Beritahu Aksi Damai 15 Agustus: Soroti Perjanjian 1962 dan Darurat Militer di Papua
KKN UPGRIS Ajak Siswa MTs Ibrohimiyyah Seimbangkan Dunia Digital dan Dunia Nyata
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Sekolah Nasional Terintegrasi, Wujud Negara Hadirkan Pendidikan Berkualitas hingga Pelosok Negeri
Papuanewsonline.com, Bogor - Komitmen negara dalam menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri diwujudkan melalui peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menghadiri langsung peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 7 Bogor sekaligus membuka secara resmi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran Baru, Senin (10/8).Peluncuran SNT 7 Bogor ini menjadi momen bersejarah karena dilakukan secara serentak bersama 16 Sekolah Nasional Terintegrasi lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peluncuran serentak tersebut menandai dimulainya operasional SNT angkatan pertama di seluruh Indonesia.Dalam sambutannya, KSP menegaskan bahwa kehadiran SNT memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar pembangunan fisik sekolah."SNT bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi merupakan intervensi strategis negara untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita," ujar Dudung.Program SNT dirancang sebagai model sekolah unggulan yang terintegrasi, yang diharapkan mampu memangkas kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan memberikan akses yang setara bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.Lebih lanjut, KSP memastikan akan terus mengawal keberlangsungan program prioritas Presiden ini.Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal pelaksanaan Program SNT bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan berbagai hambatan di lapangan dapat segera diurai dan program berjalan optimal.Pemerintah menegaskan, pembangunan SNT merupakan bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia.Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa.Editor: OF
10 Agu 2026, 18:07 WIT
VIRAL - SKANDAL MTQ PAPUA TENGAH: Juara I Dibuang, Juara II Melenggang ke Nasional - Iskandar Diblok
Papuanewsonline.com, Mimika - Dunia MTQ Papua Tengah tercoreng. Sebuah kejanggalan fatal terjadi di tubuh LPTQ. Iskandar, Juara I MTQ Tingkat Provinsi Papua Tengah, justru dicoret dari daftar peserta MTQ Nasional di Semarang. Ironisnya, Juara II yang diberangkatkan.Prestasi tertinggi dibalas dengan pemblokiran nomor telepon. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal keadilan dan transparansi lembaga keagamaan.Kepada media ini, Iskandar membongkar kronologi carut-marutnya LPTQ Kabupaten Mimika.ALASAN PLIN-PLAN: DARI TIDAK ADA ANGGARAN JADI PENDAFTARAN TUTUPKejadian bermula 4 Juli. Ketua LPTQ Kabupaten Mimika menelepon Iskandar."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar.Namun, fakta di lapangan berkata lain. Dua peserta lain bernama Desi dan Muhammad (Pak Aji) yang disebut sebagai Juara II tetap diberangkatkan ke Semarang."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkapnya.Demi nama baik Mimika dan Papua Tengah, Iskandar bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya sendiri."Orang tua, istri, anak-anak saya di Bima sudah bangga. Saya bilang, Bismillah, saya berangkat biaya sendiri," tegasnya.Namun pada 5 Juli, saat ia menawarkan opsi biaya mandiri, alasan LPTQ Mimika tiba-tiba berubah 180 derajat."Jawabannya bukan soal anggaran lagi, tapi pendaftaran sudah ditutup tanggal 31," beber Iskandar.4 KEJANGGALAN YANG WAJIB DIJAWAB LPTQ MIMIKA & PROVINSI PAPUA TENGAHKasus ini menyisakan 4 pertanyaan besar yang menjadi sorotan publik dan wajib dijawab secara tertulis oleh LPTQ:1. KENAPA JUARA I TIDAK DIBERANGKATKAN?Ini adalah pelanggaran logika MTQ. Dalam aturan mana pun, Juara I adalah wakil mutlak provinsi ke tingkat nasional. Mengapa hak Iskandar sebagai Juara I justru dihilangkan tanpa SK resmi?2. JIKA ALASAN ANGGARAN, KENAPA JUARA II BISA BERANGKAT?Jika Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah beralasan tidak ada anggaran, lalu mengapa Juara II bisa melenggang ke Semarang? Apakah anggaran hanya tidak ada untuk Juara I?3. JIKA JUARA II BERANGKAT BIAYA SENDIRI, KENAPA JUARA I TIDAK DIBERI INFO SEBELUM PENDAFTARAN TUTUP?Ini yang paling menyakitkan. Jika memang skemanya biaya mandiri, mengapa Juara I tidak pernah diinformasikan sejak awal untuk opsi yang sama? Mengapa informasi itu baru muncul setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 31? Ada unsur kesengajaan membiarkan Juara I gugur demi meloloskan Juara II?4. BENARKAH LPTQ MIMIKA MEMAKAI QORI IMPOR DARI LUAR PAPUA TENGAH?Informasi yang dihimpun media ini, LPTQ Kabupaten Mimika menggunakan qori-qoriah dari luar Papua Tengah untuk ajang provinsi. Jika benar, lalu setelah juara tidak diberangkatkan, di mana letak pembinaan generasi Qur'ani asli Papua Tengah? Apakah MTQ hanya jadi ajang sewa-menyewa juara?Iskandar menegaskan, ia datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi. Ia didatangkan atas permintaan dan kepercayaan LPTQ Mimika, rela meninggalkan istri, anak, dan keluarga selama 17 hari."Jika memang sejak awal saya tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.MINTA SURAT RESMI, MALAH DIBLOKIRPuncak arogansi terjadi pada 7 Juli. Saat Iskandar meminta surat resmi tertulis tentang alasan pencoretannya, nomornya justru DIBLOKIR oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, seharusnya setiap persoalan diselesaikan dengan komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan. Bukan dengan memblokir," sesalnya.Iskandar kini secara resmi menuntut:1. Klarifikasi tertulis alasan Juara I tidak diutus. 2. Bukti valid penutupan pendaftaran tanggal 31. 3. Surat Keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah. 4. Mekanisme penetapan peserta yang berangkat ke nasional. 5. Penjelasan statusnya sebagai Juara I. Ia juga meminta datanya sebagai kafilah Mimika dicabut jika memang sudah tidak dianggap."MTQ bukanlah hajatan pribadi. Ini agenda agama negara. Jangan nodai dengan ketidakadilan," pungkasnya.Hingga berita ini naik, Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan Ketua LPTQ Provinsi Papua Tengah belum memberikan klarifikasi resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 23:28 WIT
EKSKLUSIF - Juara I MTQ Papua Tengah Tidak Diutus ke Nasional, Iskandar: Saya Diblokir
Papuanewsonline.com, Mimika - Prestasi sebagai Juara I Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Papua Tengah justru berbuah kekecewaan mendalam bagi Iskandar. Alih-alih mewakili Papua Tengah ke MTQ Tingkat Nasional di Semarang, haknya sebagai juara I diduga diganjal tanpa kejelasan dan tanpa surat resmi dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Mimika.Kepada media ini, Iskandar mengungkapkan kronologi yang menurutnya janggal, tidak transparan, dan tidak profesional.Kekecewaan itu bermula pada 4 Juli lalu. Iskandar mengaku dihubungi via telepon oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika. Tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, ia diberitahu tidak akan diutus ke tingkat nasional."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar menirukan penjelasan Ketua LPTQ Mimika.Kejanggalan mulai tercium saat ia menanyakan nasib dua peserta lain, Desi dan Muhammad (Pak Aji). Keduanya ternyata tetap berangkat."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkap Iskandar.Merasa terpukul, Iskandar tidak menyerah. Demi membawa nama baik Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, ia bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya pribadi."Orang tua, istri, anak-anak, keluarga, serta tokoh-tokoh agama di kampung halaman saya di Bima sudah tahu dan bangga. Saya katakan dalam hati, Bismillah, saya akan berangkat dengan biaya sendiri," tuturnya.Namun harapan itu kembali dipatahkan. Pada 5 Juli, saat ia menyampaikan niat untuk berangkat mandiri, alasan yang diberikan LPTQ Mimika berubah total."Jawaban yang saya terima justru membuat saya semakin kecewa. Dibilang persoalannya bukan anggaran, tetapi karena pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 31 sebelumnya," beber Iskandar.Perubahan alasan inilah yang menjadi puncak persoalan."Jika memang pendaftaran telah ditutup, mengapa sejak awal tidak ada pemberitahuan resmi kepada saya sebagai Juara I? Jika memang sejak awal saya dinyatakan tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.Iskandar menegaskan, ia dan peserta lainnya datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi, melainkan atas permintaan dan kepercayaan dari LPTQ Kabupaten Mimika. Mereka rela meninggalkan keluarga dan aktivitas selama kurang lebih 17 hari untuk berjuang.Puncaknya, pada 7 Juli, Iskandar secara resmi meminta dibuatkan surat keterangan tertulis yang menjelaskan alasan dirinya sebagai Juara I tidak didaftarkan ke MTQ Nasional.Bukannya mendapat surat resmi, nomor teleponnya justru diblokir oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Saya mempertanyakan sikap tersebut. Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan," sesalnya.Menurut Iskandar, MTQ bukanlah hajatan pribadi, melainkan agenda keagamaan negara untuk pembinaan generasi Qur'ani. Maka setiap keputusan harus transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pernyataan resminya, Iskandar menuntut 5 hal kepada LPTQ Kabupaten Mimika:1. Memberikan klarifikasi resmi dan tertulis mengenai alasan tidak diutusnya Juara I ke tingkat nasional. 2. Menjelaskan kebenaran informasi penutupan pendaftaran pada tanggal 31. 3. Menjelaskan apakah ada surat atau keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait hal tersebut. 4. Menjelaskan dasar dan mekanisme penetapan peserta yang diberangkatkan ke nasional. 5. Memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya sebagai Juara I MTQ Provinsi Papua Tengah. Ia juga meminta agar datanya sebagai kafilah Kabupaten Mimika dicabut atau diperbarui apabila memang sudah tidak dianggap sebagai bagian dari kafilah."Saya menyampaikan ini bukan untuk protes semata. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya sebagai Juara I. Saya berharap ini jadi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi peserta yang merasa diperlakukan tidak adil," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait pernyataan Juara I tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:59 WIT
946 Calon Taruna Kemenhub Jalani Madatukar Di Bandung, Dibekali Karakter Dan Kedisiplinan
Papuanewsonline.com, Bandung — Sebanyak 946 calon taruna perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) Batch 1 Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi (BP3KSDMT), Bandung, Jawa Barat.Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari tersebut menjadi tahap awal bagi para calon taruna sebelum memasuki kehidupan pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan. Mereka mengikuti berbagai pembelajaran dan praktik yang dirancang untuk membentuk karakter serta kebiasaan positif.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Suharto membuka kegiatan Madatukar di Bandung pada Sabtu (8/8/2026). Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun karakter calon taruna sebelum menjalani pendidikan secara penuh.Menurut Suharto, peserta perlu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh karena berbagai nilai yang ditanamkan selama Madatukar akan menjadi bekal dalam perjalanan mereka sebagai calon sumber daya manusia transportasi.“Kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta pengendalian diri akan menjadi bekal penting dalam perjalanan kalian menjadi SDM transportasi,” ujar Suharto.Ia juga meminta para calon taruna memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sebab, kebutuhan sektor transportasi ke depan tidak hanya menuntut tenaga yang kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi.Suharto menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Karena itu, calon taruna diharapkan mampu membangun karakter yang disiplin, bertanggung jawab, adaptif, inovatif, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan keberlanjutan transportasi.Madatukar Batch 1 Tahun 2026 diikuti 727 calon taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang serta 219 calon taruna dan taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. Dari total peserta, sebanyak 794 orang merupakan laki-laki dan 152 orang perempuan.Direktur BP3KSDMT Eko Sudarmanto menjelaskan, pembentukan karakter dilakukan melalui perpaduan antara pembelajaran dan praktik. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilatih menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama dalam berbagai aktivitas.Peserta juga diarahkan untuk mengenali potensi diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi, memahami peran dalam kelompok, serta membangun sikap yang diperlukan selama menjalani kehidupan pendidikan di perguruan tinggi masing-masing.Materi Madatukar mencakup empat kompetensi soft skill, yakni manajemen diri atau intrapersonal, manajemen hubungan dengan orang lain atau interpersonal, manajemen organisasional, serta manajemen spiritual.Kegiatan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 18 Agustus 2026 dengan total 168 jam pelajaran. Rinciannya terdiri atas 105 jam pelajaran materi dan 63 jam pelajaran praktik yang diberikan oleh tenaga pengajar dari unsur TNI AD, Polisi Wanita, widyaiswara, serta tenaga pendidik bersertifikasi BNSP.Pelaksanaan Madatukar mengacu pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2024 tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan.Melalui kegiatan tersebut, BPSDMP menargetkan calon taruna memiliki fondasi karakter, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi sebelum menjalani pendidikan. Bekal itu diharapkan dapat mendorong lahirnya SDM transportasi yang mampu memberikan kontribusi bagi kebutuhan transportasi Indonesia di masa mendatang.Editor: OF
09 Agu 2026, 21:41 WIT
Hari Terakhir Pengabdian di Sekolah Rakyat, Taruna Akpol: Tanamkan Semangat Meraih Masa Depan
Papuanewsonline.com, Ambon - Pengabdian lima Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat Ambon resmi berakhir, Jumat (7/8/2026). Namun, hari terakhir kegiatan tidak sekadar menjadi penutup rangkaian pembinaan, melainkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter, membangun kepercayaan diri, dan menyalakan semangat para siswa dalam meraih masa depan.Selama berada di lingkungan Sekolah Rakyat, para Taruna Akpol tidak hanya hadir untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan para siswa melalui bimbingan, motivasi, serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan semangat belajar.Pada hari terakhir, para taruna memberikan motivasi sekaligus menyerahkan cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan semangat belajar para siswa. Kegiatan tersebut diikuti 85 siswa-siswi Sekolah Rakyat bersama jajaran dewan guru.Penutupan kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., Dosen Madya Akpol Lemdiklat Polri AKBP Indra Heryanto, S.S., M.H., Wakapolsek Leihitu Ipda Johanis Darmapan, S.Tr.I.K., serta para Taruna Akpol dan jajaran guru.Lima Taruna Akpol yang melaksanakan pengabdian tersebut yakni Brigadir Kepala Taruna Sultan Pasha Ramadhan, Brigadir Kepala Taruna Andika Thariq Siraj Simatupang, Brigadir Kepala Taruna Achmad Rasya Rifai, Brigadir Kepala Taruna Teuku Satria Nurkholid, dan Brigadir Kepala Taruna Narendra Darma Salman Soumena.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter, keberanian bermimpi, kedisiplinan, serta kemampuan untuk bangkit menghadapi tantangan.Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri, integritas dan semangat untuk terus berkembang. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.“Anak-anak harus berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan,” ujar Rositah.Ia mengajak para siswa untuk menjadikan kesempatan belajar sebagai bagian dari proses mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.“Teruslah belajar, gali potensi diri dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Masa depan Maluku dan Indonesia ada di tangan generasi muda. Karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sejak sekarang dengan karakter yang kuat, disiplin dan semangat untuk terus maju,” pesannya.Kegiatan pengabdian ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter para Taruna Akpol sebagai calon perwira Polri. Kehadiran mereka di tengah lingkungan pendidikan memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya membangun komunikasi, empati dan kepedulian terhadap masyarakat.Bagi para taruna, interaksi dengan siswa Sekolah Rakyat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa tugas kepolisian di masa depan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun kepercayaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.Karena itu, pengabdian di Sekolah Rakyat menjadi pengalaman yang mempertemukan dua proses pembentukan karakter sekaligus: para siswa didorong untuk memiliki disiplin dan optimisme dalam mengejar masa depan, sementara para Taruna Akpol belajar memahami kebutuhan serta harapan generasi muda.Pada penghujung kegiatan, Dosen Madya Akpol AKBP Indra Heryanto bersama perwakilan Taruna Akpol menyerahkan cenderamata kepada Kepala Sekolah Rakyat sebagai simbol apresiasi dan tali kasih.Suasana haru dan kebersamaan kemudian terasa ketika para taruna, jajaran Polda Maluku, dosen pendamping, guru dan seluruh siswa mengabadikan momen terakhir kegiatan melalui foto bersama.Berakhirnya penugasan para Taruna Akpol di Sekolah Rakyat bukan sekadar menandai berakhirnya sebuah kegiatan. Lebih dari itu, pengabdian tersebut meninggalkan pesan bahwa pembangunan masa depan bangsa dimulai dari keberanian untuk mendidik, membentuk karakter, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang.Dari Sekolah Rakyat di Maluku, pesan itu kembali ditegaskan: generasi muda bukan hanya penerima masa depan, tetapi mereka adalah pihak yang akan menentukan seperti apa masa depan Indonesia. PNO-12
09 Agu 2026, 15:40 WIT
Gandeng Universitas Muhammadiyah, Kapolda Maluku: Bangun SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku."Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan."Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya."Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan," katanya.Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global."Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa," jelas Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional."Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas," ungkap Kapolda.Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia," tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat."Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya," tegas Kapolda.Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya."Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang," ujar Kapolda.Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.Ia berharap kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat."Perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, pola pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan masyarakat harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.Kapolda juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Menurutnya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak edukasi keluarga, pendampingan anak, peningkatan budaya literasi, penyuluhan pola pengasuhan yang sehat, hingga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat."Mahasiswa adalah agen perubahan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus membawa solusi, memperkuat pendidikan, membangun optimisme, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Kapolda.Ia meyakini bahwa semakin kuat ketahanan keluarga, semakin kecil potensi munculnya berbagai persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan minuman keras, hingga tindak pidana lainnya.Sebaliknya, apabila persoalan di lingkungan keluarga terus diabaikan, masyarakat akan terus menghadapi siklus persoalan sosial yang sama dari waktu ke waktu.Kapolda menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan akan tercipta ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, pendidikan membentuk karakter generasi muda, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun lingkungan sosial yang sehat."Membangun Maluku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang berkarakter. Dari karakter yang baik akan lahir masyarakat yang produktif. Dan dari masyarakat yang produktif akan lahir daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat keamanan yang sesungguhnya," pungkas Kapolda.Selain pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas sosial sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama seperti Maluku.Menurut Kapolda, tantangan sosial yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya egoisme kelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta menurunnya ruang dialog antarkelompok masyarakat.Ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok merupakan hal yang wajar. Namun, apabila berkembang menjadi sikap yang selalu membenarkan kelompok sendiri dan menolak pandangan pihak lain secara tidak objektif, maka kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik sosial."Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Keamanan tumbuh dari masyarakat yang saling percaya, terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan bahwa Maluku patut bersyukur karena hingga kini stabilitas keamanan tetap terjaga. Salah satu faktor penting yang berkontribusi adalah peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para senior yang memiliki pengalaman menghadapi konflik sosial sehingga terus menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik masa lalu. Karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan Program Polisi Mengajar, yang menghadirkan anggota Polri di sekolah dan perguruan tinggi untuk berdialog dengan pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, disiplin, etika bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.Menurutnya, program tersebut bukan untuk mengambil peran guru atau dosen, melainkan sebagai bentuk kontribusi Polri dalam memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini."Kami ingin kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dipahami sebagai mitra strategis dalam membangun karakter generasi muda. Pengalaman lapangan yang dimiliki Polri dapat dipadukan dengan kekuatan akademik perguruan tinggi untuk melahirkan solusi yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat," kata Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan daerah sehingga kampus benar-benar menjadi miniatur Indonesia yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.Kapolda menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh pemangku kepentingan harus membangun visi bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menjaga stabilitas keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat memperkuat forum kolaborasi untuk menyusun arah pembangunan sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan.Kapolda juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, dialog yang konstruktif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas keamanan."Kita membutuhkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, memiliki wawasan yang luas, serta mampu melihat setiap persoalan secara objektif. Pendidikan, literasi, dan dialog adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang demikian," tegas Kapolda.Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Maluku. Ia meyakini daerah ini memiliki seluruh modal untuk tumbuh menjadi wilayah yang aman, maju, dan berdaya saing apabila seluruh potensi yang dimiliki mampu disinergikan melalui pendidikan, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner."Saya percaya Maluku memiliki masa depan yang besar. Kekayaan alam, budaya yang luhur, dan generasi muda yang penuh potensi merupakan modal luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh potensi itu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan demi kemajuan Maluku dan Indonesia," pungkas Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku mencerminkan komitmen Polda Maluku untuk memperluas peran Polri dalam pembangunan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.Menurutnya, Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum dan pelayanan publik, tetapi juga melalui upaya preventif dengan membangun masyarakat yang cerdas, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat."Bapak Kapolda menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama memperkuat pendidikan, karakter, literasi, ketahanan keluarga, dan solidaritas sosial. Karena itu, sinergi Polri dengan perguruan tinggi menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi yang unggul sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menambahkan, berbagai gagasan yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk pengembangan program edukasi, dialog kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi generasi muda.Ia berharap sinergi yang dibangun mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Maluku yang aman, inklusif, berdaya saing, serta mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.Audiensi yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Universitas Muhammadiyah Maluku dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program yang mendukung terciptanya keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Melalui kolaborasi tersebut, Polda Maluku menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun manusia, memperkuat karakter, memperluas literasi, serta menghadirkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing. PNO-12
09 Agu 2026, 14:50 WIT
Tinjau SPN, Kapolda Maluku: Masa Depan Polri Ditentukan dari Kualitas Pendidikan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada setiap calon anggota sejak menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, profesional, dan humanis merupakan investasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Negeri Passo, Kota Ambon, Kamis (6/8/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar, sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga pendidikan dalam mencetak Bhayangkara yang mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Karo SDM Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Kabiddokkes Polda Maluku, Korspripim Polda Maluku, serta diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Maluku bersama seluruh pejabat utama, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan staf SPN.Bagi Kapolda, sidak tersebut bukan sekadar agenda rutin pengawasan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan di SPN benar-benar menghasilkan anggota Polri yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepemimpinan, empati, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat."Masa depan Polri ditentukan dari kualitas pendidikan yang kita bangun di SPN hari ini. Di sinilah karakter seorang Bhayangkara dibentuk. Jika proses pendidikan berlangsung dengan baik, maka Polri akan memiliki personel yang profesional, berintegritas, humanis, dan mampu menjawab harapan masyarakat," tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menegaskan, kekuatan utama institusi Polri tidak terletak pada kemajuan teknologi, kelengkapan sarana prasarana maupun besarnya anggaran organisasi, tetapi pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas di lapangan.Menurutnya, masyarakat tidak berhadapan langsung dengan gedung, kendaraan dinas ataupun berbagai fasilitas modern yang dimiliki Polri. Yang mereka rasakan adalah kualitas pelayanan dari setiap anggota Polri ketika memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, maupun penegakan hukum."Kekuatan terbesar organisasi Polri bukan berada pada gedung yang megah ataupun peralatan modern, melainkan pada kualitas manusianya. Ketika SDM Polri berkualitas, pelayanan publik akan semakin baik, kepercayaan masyarakat meningkat, dan citra institusi akan semakin kuat. Sebaliknya, secanggih apa pun fasilitas yang dimiliki, tanpa SDM yang unggul, pelayanan yang profesional tidak akan pernah terwujud," ujar Kapolda.Ia menjelaskan bahwa pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak proses rekrutmen, pendidikan pembentukan, pembinaan karakter, hingga pengembangan karier. Oleh sebab itu, SPN memiliki posisi yang sangat strategis sebagai "kawah candradimuka" yang menentukan kualitas wajah Polri di masa depan.Kapolda mengingatkan bahwa setiap siswa yang saat ini menjalani pendidikan bukan hanya sedang dipersiapkan menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga calon pelayan masyarakat yang kelak menjadi representasi negara dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat."SPN bukan sekadar tempat mendidik seseorang menjadi polisi. SPN adalah tempat membangun karakter, integritas, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, dan etika pengabdian. Nilai-nilai yang ditanamkan hari ini akan melekat sepanjang perjalanan pengabdian mereka sebagai anggota Polri," katanya.Lebih lanjut Kapolda menekankan bahwa transformasi pendidikan kepolisian harus terus dilakukan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Menurutnya, tantangan tugas Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, konflik sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional, transparan, dan humanis.Karena itu, proses pembelajaran di SPN tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teori maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, komunikasi publik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.Kapolda meminta seluruh tenaga pendidik dan instruktur untuk terus melakukan inovasi dalam metode pembelajaran melalui pendekatan yang lebih aplikatif, seperti simulasi penanganan kasus, studi kasus nyata, diskusi interaktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga evaluasi berbasis pengalaman lapangan."Jangan hanya melatih siswa menghadapi situasi yang ideal. Latih mereka menghadapi kondisi yang paling sulit. Ajarkan bagaimana menghadapi masyarakat yang sedang marah, korban yang mengalami trauma, pelaku yang agresif, hingga situasi yang mengharuskan seorang polisi mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di situlah kualitas seorang anggota Polri benar-benar diuji," tegasnya.Menurut Kapolda, pendidikan kepolisian harus mampu melahirkan personel yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, memiliki empati tinggi, mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.Ia menambahkan bahwa setiap anggota Polri harus menyadari profesinya merupakan profesi pengabdian. Sebagian besar masyarakat datang ke kantor polisi dalam kondisi menghadapi persoalan, menjadi korban tindak pidana, atau membutuhkan perlindungan negara. Karena itu, kehadiran anggota Polri harus mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat."Polisi yang hebat bukan hanya yang mampu menegakkan hukum, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa keadilan, memberikan ketenangan, dan menjadi harapan masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan. Itulah karakter Bhayangkara yang harus dibangun sejak di bangku pendidikan," pungkas Kapolda.Selain menekankan penguatan kompetensi teknis dan profesionalisme, Kapolda Maluku juga menggarisbawahi pentingnya membangun karakter anggota Polri melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah penugasan.Menurutnya, sebagai provinsi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta pengalaman sejarah dalam menjaga harmoni sosial, Maluku membutuhkan sosok anggota Polri yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara persuasif dengan mengedepankan nilai-nilai lokal.Karena itu, Kapolda meminta agar SPN Polda Maluku mulai memperkuat materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Maluku ke dalam proses pendidikan, sehingga lulusan SPN memiliki kompetensi teknis sekaligus kecerdasan sosial dan budaya dalam menjalankan tugas."Anggota Polri yang bertugas di Maluku harus memahami masyarakat Maluku. Mereka harus mengenal budayanya, memahami karakter sosialnya, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Nilai hidup orang basudara dan Pela Gandong merupakan modal sosial yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan," ujar Kapolda.Ia menilai pendekatan berbasis budaya akan membuat kehadiran Polri semakin diterima masyarakat, memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik dan memelihara keamanan secara berkelanjutan.Kapolda juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, kurikulum pendidikan kepolisian harus terus berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pengabdian.Menurutnya, pendidikan Polri harus mampu menghasilkan personel yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, cepat mengambil keputusan, namun tetap menjunjung tinggi integritas, etika, disiplin, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPN Polda Maluku, Kombes Pol Romi Agusriansyah, S.I.K., memaparkan pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Program Kemampuan SPKT Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang berlangsung.Pendidikan di SPN Polda Maluku dilaksanakan selama lima bulan dengan mengedepankan kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan pembinaan karakter, peningkatan kemampuan teknis kepolisian, penguatan mental kepribadian, disiplin, kepemimpinan, kemampuan akademik, hingga kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di lapangan.Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran SPN, mulai dari tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, hingga staf pendukung yang terus berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi proses yang berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi agar lulusan SPN mampu menjadi Bhayangkara yang unggul, adaptif, profesional, dan dipercaya masyarakat."Jangan pernah berhenti melakukan evaluasi. Pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kita ingin setiap lulusan SPN menjadi anggota Polri yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjadi kebanggaan institusi dan masyarakat," tegasnya.Kapolda kembali mengingatkan bahwa kualitas lulusan SPN hari ini akan menentukan kualitas pelayanan Polri pada masa mendatang."Mari kita jadikan SPN Polda Maluku sebagai kawah candradimuka yang benar-benar melahirkan anggota Polri Presisi yang profesional, berintegritas, humanis, dicintai masyarakat, memahami budaya lokal, serta mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Masa depan Polri ditentukan oleh kualitas pendidikan yang kita bangun hari ini," tutup Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukan Kapolda merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen pimpinan dalam memastikan proses pendidikan di SPN berjalan sesuai standar untuk melahirkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas di era modern.Menurutnya, pembangunan SDM merupakan salah satu pilar utama transformasi Polri Presisi. Karena itu, kualitas pendidikan pembentukan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, transparan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."Pesan utama Bapak Kapolda adalah bahwa investasi terbesar Polri bukan hanya pada pembangunan sarana maupun teknologi, tetapi pada pembangunan manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita menyiapkan Bhayangkara yang memiliki kompetensi, karakter, integritas, empati, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan bahwa SPN memiliki peran strategis sebagai gerbang awal pembentukan karakter anggota Polri. Karena itu, seluruh proses pendidikan harus mampu menghasilkan personel yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki etika profesi, kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan."Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan di SPN sebagai bagian dari pembangunan SDM Polri yang unggul. Harapannya, setiap lulusan tidak hanya menjadi aparat penegak hukum yang profesional, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat yang humanis, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian inspeksi mendadak berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan SDM Polri yang unggul. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri Presisi yang semakin profesional, modern, humanis, dan dipercaya masyarakat, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. PNO-12
09 Agu 2026, 14:31 WIT
Seskab Teddy Tempuh 2 Jam ke Curug, Temui Anak Putus Sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8
Papuanewsonline.com, Tangerang - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melakukan kunjungan langsung ke Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).Hampir dua jam perjalanan dari Jakarta ditempuh Seskab Teddy untuk berdialog dengan para siswa dan calon siswa Sekolah Rakyat.Mereka adalah anak-anak yang sebelumnya putus sekolah, bahkan ada yang belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali.Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran. Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan bersekolah.Hingga Agustus 2026, sekitar 43 ribu anak di seluruh Indonesia telah mendapatkan kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat.Tak Sekadar Sekolah, Diberi Asrama hingga MakanDalam dialog yang berlangsung hangat, Seskab Teddy melihat langsung fasilitas yang diterima para siswa.Tak sekadar belajar di ruang kelas, para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan dukungan penuh dari negara, meliputi:• Asrama tempat tinggal • Perlengkapan sekolah lengkap • Makanan bergizi • Layanan kesehatan • Pendidikan ilmu dan adab Anak-anak juga terus didorong untuk berani bermimpi dan memiliki cita-cita besar, menatap masa depan dengan percaya diri.Perhatian untuk DickyMomen haru terjadi saat Seskab Teddy berdialog dengan para siswa. Ia memberikan perhatian khusus kepada seorang siswa bernama Dicky, yang mengalami masalah pada mata dan penglihatannya.Di hadapan Seskab, Dicky menyampaikan keinginannya untuk berobat, namun terkendala biaya.Mendengar hal tersebut, Seskab Teddy langsung menguatkan dan memberikan jaminan."Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja," ujar Seskab Teddy kepada Dicky.Seskab Teddy pun memastikan seluruh biaya pengobatan Dicky akan ditanggung oleh pemerintah.Perhatian sederhana namun penuh makna tersebut menjadi cerminan semangat utama Sekolah Rakyat: memastikan anak-anak tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk belajar, tetapi juga tumbuh dengan rasa percaya diri, kepedulian, dan harapan.Dari asrama sederhana di Curug, Tangerang, cita-cita besar anak-anak Indonesia mulai tumbuh.Editor: OF
08 Agu 2026, 19:58 WIT
Putri Didik Papua Harumkan Maluku di Kancah Nasional - MBI Kids 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kisah inspiratif datang dari ajang kecantikan anak nasional, Miss Bintang Indonesia Kids (MBI KIDS) 2026.Dinas Pariwisata Maluku Tenggara secara resmi memberikan dukungan penuh kepada wakil Maluku, Dionensia Fransiska Welerubun, untuk melaju ke kompetisi nasional Miss Bintang Indonesia Kids tahun 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 8 Agustus 2026. Lahir dan Besar di Papua, Berhati MalukuDionensia Fransiska Welerubun menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Papua mampu melahirkan putri yang berprestasi dan berkarakter mulia.Ia lahir, besar, dan bersekolah di Papua - tercatat sebagai siswi SD Katolik Santa Maria, Timika, Provinsi Papua Tengah. Meski tumbuh di tanah rantau, ia tidak melupakan akar leluhurnya.Darah Maluku Kepulauan Kei mengalir kuat dalam dirinya. Ia merupakan putri berdarah Kei- Tanimbar."Saya bangga karena Tuhan dan leluhur bisa mengizinkan saya mewakili Maluku dari tanah rantau. Saya percaya, ini pasti untuk tujuan besar bagi Maluku ke depannya," ujar Dionensia di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).Selama ini banyak yang berpikir Papua tertinggal — namun kehadiran Dionensia mematahkan stigma tersebut. Dari tanah Papua, lahir putri yang mampu membawa nama Maluku bersinar di kancah nasional.Perjalanan Menuju Mahkota NasionalSejak dini, Dionensia aktif mengasah diri melalui les modeling, les tarian, les bahasa Inggris, hingga pelayanan di gereja. Semangatnya luar biasa."Masa depan Maluku dan Papua ada di tangan kita. Negeri yang kaya akan budaya, alam, pariwisata, dan seni. Kita harus jaga sama-sama," Tegasnya.Kini ia bersiap bertolak dari Timika menuju Jakarta untuk menjalani karantina nasional MBI Kids 2026.Seruan DukunganPerjuangan Dionensia tidak hanya tentang mahkota, tetapi tentang representasi perempuan muda Maluku yang menempuh pendidikan di Papua sebagai bukti persatuan Indonesia dari ujung timur.Dukungan masyarakat menjadi kunci. Masyarakat dapat memberikan vote melalui QR Code resmi Miss Bintang Indonesia yang tertera pada poster dukungan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, atau melalui website resmi www.missbintangindonesia.com dan media sosial resmi @Missbintangindonesia.Mari warga Papua, warga Maluku, dan seluruh masyarakat Indonesia — berikan dukungan dan simpati sepenuh hati untuk putri kebanggaan kita.Jangan biarkan ia berjuang sendiri! Kumpulkan suara untuk Dionensia Fransiska Welerubun - MBI KIDS MALUKU 2026.Editor: OF
08 Agu 2026, 18:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
