Papuanewsonline.com
Direksi Freeport Mangkir RDP DPRK, Billy Lali: Ini Bukan Alpa Tapi Pembangkangan
Pemprov Papua Lawan Putusan MA, Kuasa Hukum: Gubernur Papua Lakukan Pembangkangan Hukum
Putusan Inkrah, Eksekusi Tuntas, Pemprov Papua Belum Bayar Ganti Rugi Tanah Ring Road
Korupsi Pendidikan Rp 16,9 Miliar di Mamberamo Raya Mengendap di Kejati Papua, Pemuda: Dijadikan ATM
KAI Dan BRIN Perkuat Riset Automatic Train Protection, Roadmap Disiapkan Hingga Triwulan II 2027
Kemenhub Perkuat Budaya Keselamatan Transportasi Berbasis Digital
DPR Papua Pegunungan Meledak: Efisiensi Picu Kelaparan, Pokir 1,5 Tahun Tak Pernah Diakomodir
LKPJ 2025 Diparipurna Hari Ini, Pemuda Muslim Mimika: DPRK Jangan Mandul
Amnesty Desak Penegakan Hukum Atas Kasus Main Hakim Sendiri Di Tabanan Dan Morowali
Jenderal TPNPB Perintahkan Pasukan di 36 Kodap Tembak Mati Barisan Merah Putih dan Agen Intelijen
BERITA TAG Politik
Homepage
Bimtek SDM Pengawas Distrik, Upaya Meningkatkan Pengawasan Pemilu Di Asmat
Papuanewsonline.com, Asmat- Bawaslu Kabupaten Asmat menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (Pandis) yang tersebar di 23 Distrik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Worou Cem, Sabtu (25/03/23).Sekertaris Bawaslu sekaligus ketua panitia Bimtek, Timotius Amasndau mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang telah dilaksanakan."Selain itu, untuk menyampaikan tata cara pengawasan penyusunan daftar pemilih hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap," jelas Timotius dalam laporannya.Timotius berharap peserta bimtek dapat memiliki kecakapan, kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan terhadap aturan mekanisme Coklit serta penyusunan daftar pemilih. Selain itu dapat menyusun form A pengawasan."Agar peserta dapat meningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengawas pemilu yang meliputi tiga aspek yakni cegah, awasi dan tindak," pungkasnya.Dalam kegiatan tersebut Koordiv perencanaan, data dan informasi KPU Asmat, Anthony Bassay Anakota, membawakan materi tentang tatacara pengawasan penyusunan daftar pemilih hingga penetapan DPT.Sedangkan materi tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu dan tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, masing masing komisioner bawaslu Hasan Haruna, dan Ludovitus Santos.Bimtek tersebut diakhiri dengan materi simulasi pembuatan laporan hasil pengawas.(Petter Letsoin).
25 Mar 2023, 15:32 WIT
Tingkatkan Peran Masyarakat, Bawaslu Lakukan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan di Mimika
Papuanewsonline.com, TIMIKA
– Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kerangka UU No. 7
tahun 2017 , Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Sosialisasi
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Mimika, bertempat di Hotel Grand
Tembaga 22/03/2023. Giat yang diikuti oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan,
Lembaga Pemantau Pemilu, organisasi pemuda,
kemahasiswaan, dan kelompok Cipayung. Koordinator Sekretariat Bawaslu Mimika
(Korsek) Faizal Tura,SH, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa Pemilu yang
bermartabat akan menentukan arah kemajuan negara kita, memastikan impian
tentang kepemiluan tersebut, tentunya diperlukan SDM dan regulasi dan itu perlu
dukungan dari semua pihak. "Berkaitan dengan Pemilu,
Bawaslu bermitra dengan DPR RI Komisi ll , melakukan program penguatan berupa
sosialisasi penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu . Kegiatan ini bertujuan
agar komponen masyarakat memahami pentingnya setiap tahapan pemilu."
ungkapnya Bawaslu RI akan melakukan
kegiatan sosialisasi ini di setiap daerah di Indonesia dan kurang lebih 1000
daerah yang nantinya Bawaslu Republik Indonesia (RI) akan melakukan sosialisasi
berjalan sampai dengan 2024 mendatang Target output yang diharapkan
adalah berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu, terkait dengan
kendala-kendala yang di dapat di lapangan apakah sudah sesuai dengan produk
undangan-undang.
“Dengan adanya sosialisasi ini
masyarakat bisa berperan aktif untuk memberikan masukan, tanggapan maupun
kritikan yang brberkaitan dengan Pemilu serta menjadikan pemetaan potensi
kerawanan bagi Bawaslu di kemudian gi , pada setiap pengawasan Bawaslu
mengunakan indeks pengawasan pemilu untuk menjadi rujukan pengawasan di setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu. (Stevi)
22 Mar 2023, 14:44 WIT
Bupati dan Kapolres Yalimo Berhasil Lakukan Pembukaan Palang, Ini Hasil Kesepakatannya
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Resor Yalimo Kompol Rudolof Yabansabra, S.H., M.H bersama Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd,MM berhasil lakukan pembukaan palang di Kampung Hundilip Km 86 dan Kampung Dombomi Km 74 Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Senin (20/03).Pemalangan tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat menyangkut turunnya DPT (Daftar Pemilihan Tetap) atau Suara Pada 5 Distrik di Kabupaten Yalimo dan diadakan pertemuan untuk menemukan solusi agar palang bisa dibuka.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati KPU Kabupaten Yalimo, pihak Bawaslu Kabupaten Yalimo, pihak Dukcapil dan Kapolres Yalimo.Dalam kesempatannya Bupati Yalimo mengatakan bahwa KPU Kabupaten Yalimo akan kembalikan suara hak pilih seperti semula agar tidak terjadinya persoalan pada pentahapan Pemilihan umum tahun 2024.“Saya harap kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang lebih dari pada ini, dikarenakan persoalan ini telah dibicarakan pada hari ini,” ucap Bupati Yalimo.Sementara itu, Kapolres Yalimo mengatakan permasalahan ini akan dibicarakan bersama dengan KPU Yalimo dan dinas kependudukan setempat.“Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo ini agar selalu aman dan kondusif,” ucapnya.Kini aksi pemalangan tersebut telah dinegosiasi dan berhasil dibuka serta Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena dapat kembali beraktivitas seperti pada umumnya (Redaksi)
21 Mar 2023, 13:55 WIT
Kapolda Papua Sambut Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Beserta Rombongan di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri, SIK menyambut kunjungan kerja Presiden Rebuplik Indonesia Ir. H Joko Widodo beserta rombongan di Papua yang bertempat di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Senin (20/3) malam.Kedatangan Presiden RI beserta rombongan diterima oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE., M.Tr (Han)., Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustofa, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK, Kabinda Papua Mayjen TNI (purn) Gustav Agus Irianto, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Feryanto Pardamean Marpaung, Danlanud Silas Papare Kolonel Pnb. Moch Dadan Gunawan, ST, MM, CHRMP Pj.Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE,MM, beserta Forkopimda Provinsi Papua.Presiden Republik Indonesia beserta rombongan tiba di Papua dengan menggunakan pesawat Kepresidenan RI BBJ 2/A-001 yang dipiloti Letkol Pnb Irwanda.Untuk diketahui bahwa kedatangan Presiden RI beserta rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja yakni meresmikan gedung Papua outh Creative Hub (PYCH) sebagai sebuah gedung yang megah, yang didalamnya akan menampung atau menjadi wadah pemuda-pemudi Papua untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka melalui komunitas Papua Muda Inspiratif (PMI), meninjau Pasar lama Youtefa Kota Jayapura dan meninjau lokasi lumbung jagung sebagai program Ketahanan Pangan Nasional. ( Redaksi )
21 Mar 2023, 09:51 WIT
Tutup Rakernis, Kapolri Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Guna Raih Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com , Kepri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, masalah tekanan Sigit, arah Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Mengawali pengarahannya, Sigit menyatakan bahwa, SDM Polri harus menyiapkan personel kepolisian yang unggul guna yang mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah. "Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Ini juga, agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat, 17 Maret 2023 malam. Sigit pun tak lelahnya, kembali menyampaikan poin-poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh lembaga/lembaga termasuk Polri. Yakni, kemampuan bekerja secara mikro tak hanya makro, antisipasi inflasi, penguatan investasi dan hilirisasi, mencegah tindak pidana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemilu dan pilkada bersatu 2024 serta memiliki kesiapan menghadapi strategi dinamika lingkungan global yang penuh dengan pengorbanan. “Jadi ini menjadi arah Bapak Presiden yang harus kita tindak lanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas yang berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujar Sigit. Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal kebijakan program dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik. Mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, KTT ASEAN hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya segala bentuk agenda dan tantangan yang ada, Sigit menyebut bahwa, untuk saat ini, seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi. Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan, pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan terhadap publik Polri. Karena menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas. "Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit. Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika. "Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik," tutur eks Kabareskrim Polri itu. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan soal, komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Dengan adanya hal itu, Sigit menginstruksikan tidak ada lagi, proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat. Bahwa, untuk masuk menjadi keluarga besar Polri harus persiapan dan melewati tahapan serta proses yang sudah diatur. "Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar. Sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya," papar Sigit. Terkait hal itu, bahkan Sigit menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Dengan tegas, Sigit memerintahkan, kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam, terhadap lima orang itu diberikan sanksi PTDH atau proses pidana. Menurut Sigit, selain memberikan efek jera, ini adalah komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di PTDH,proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," tegas Sigit. Tak hanya itu, Sigit mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit secara tegas langsung mencoret oknum tersebut. "Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya." ungkap Sigit. Sigit mengatakan, hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Kedepannya, ditegaskan Sigit, siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas. "Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," kata Sigit. Disisi lain, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Mulai dari, peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan. Kemudian berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins. “Di samping itu, tentunya prestasi-prestasi lain yang cukup banyak yang telah ditorehkan oleh jajaran SSDM Polri. Oleh karena itu tentunya saya ucapkan selamat,” tutup Sigit. ( Redaksi )
19 Mar 2023, 08:28 WIT
Penghargaan APBD Award 2023 Kategori Realisasi Peningkatan PAD Diraih Pj Bupati Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI – Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP, M.,Si menerima Piala dan piagam penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan Piagam Penghargaan yang kelima yang diterima oleh Pj Bupati Mappi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.Penyerahan Piala dan Piagam Penggharagaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.Piala dan piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang diwakili oleh, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wenpi Wetipo, SH.,M.H. yang turut dihadiri oleh, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, M.Si, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.Wamendagri, John Wenpi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi penyelesaian permasalahn stunting dan kemiskinan extrem perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja Rumah Tangga yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.Wamendagri emngatakan, Realisasi pendapatan Negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau 2.626 triliun sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau 1.168 Triliun realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau 1.123 Triliun. Dari segi pendapatan rata –rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 Triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata –rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp. 668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 desember 2021 rata –rata kabupaten 94,86 persen atau Rp. 629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata –rata kota 96,27 persen atau Rp. 150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata kota 94,17 persen atau 139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.“Peserta rakor yang berbahagia realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau 3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sbeesar 88,40 persen atau Rp. 1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau 1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata –rata 90,48 persen atau Rp. 344 triliun sementara realisasi belanja rata –rata Kabupaten 87,66 persen atau Rp.661 trilliun,” terang Wamendagri.Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat, karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan april bahkan ada yang baru dimulai pada bulan agustus atau September. Perencanaan Detail Engginering Desaign (DID) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik sehingga apabila perencanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. keterlambatan penetapan pejabat pengelolah keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan.Lebih jauh dikatakan Wamendagri bahwa penagihan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga cendrung dilakukan pada akhir tahun anggaran tidak determin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan khawatiran Aparatur Sipil Negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan . keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan OPD dan satuan kerja daerah. Pada beberapa daerah kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan.Wamendagri menegaskan, untuk mengoptimalkan capaian target belanja APBD perlu dilakukan langkah –langkah antara lain melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan agustus tahun sebelumnya, setelah nota kesepakatan KUA/PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD. Percepatan belanja melalui e -katalog, e-katalog local toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa menggunakan tahun anggaran. Wamendagri menyebutkan, percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga, percepatan pelaksanaan DID pada awal tahun diikuti dengan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolah keuangan daerah dan aparatur pengadaan barang atau jasa. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi baik di pusat maupun provinsi baik kabupaten atau kota melaksanakan rapat secara periodik. Pemberian reward dan phunismen terhadap realisasi serapan anggaran. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggunjawaban kegiatan. Kemudian melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggunjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang –undangan. Mendorong perang aktif dalam melakukan review terhadap dokumen –dokumen perencanaan dan keuangan, meminta pendampingan dan asistensi APH dan dari KPK.Dikatakan Wamendagri adapun peran kementerian dalam negeri yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD antara lain membentuk tim monitoring bersama antara lembaga terkait yaitu kementerian keuangan, BPKP dan LKPP. Melaksanakan rapat atau koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan juni sampai dengan bulan Desember. Melaksanakan rapat kooordinasi nasional keuangan daerah, rapat kooordinasi Keuda tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Mengadakan kegiatan Webinar series keuangan daerah update setaip hari rabu pada setaip minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah peningkatan kapasitas SDM sosialisasi kebijakan peraturan perundang –undangan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Menetapkan surat edaran bersama kementerian atau lembaga. Kementerian dalam negeri BPKAP dan LKPP tentang percepatan pengadaan barang atau jasa, dalam keuangan daerah terkait percepatan realisasi APBD dan tentang pengadaan dini astas pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintah daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi diharapkan agar kepala daerah terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Konstribusi pertumbuhan ekonomi daerah snagat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.Pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daeeah (TPID) secara reguler rutin, perintahkan sekda sebagai kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan di daerah. Daerah –daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP, khusus tarif PLN, PDAM dan angkutan kota.“Saya mengingatkan juga menjelang ramadhan 1444 hijriah. Pemerintah daerah perlu mewaspadai komoditas yang dominan menymbang inflasi pada bulan ramadhan seperti bahan dasar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,” tegasnya.“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan setinggi –tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan relaisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat terus ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien teratur, wajar, rasional dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam seyiap tugas dan pekerjaan kita kepada bangsa dan Negara,”tambahnya.Untuk diketahui bahwa Kabupaten Mappi merupakan satu –satunya Kabupaten dari Provinsi Papua Selatan yang mendapatkan piala dan penghargaan tersebut (Redaksi).
18 Mar 2023, 19:02 WIT
Bawaslu : Pengawasan Partisipatif Meningkatkan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan oleh Masyarakat
Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan
Partisipatif Papuanewsonline.com, MIMIKA
- Salah satu strategi pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika yaitu dengan keterlibatan masyarakat
atau yang sering disebut dengan Pengawasan Partisipatif. Melalui Pengawasan
Partisipatif ini diharapkan menjadi media bagi Bawaslu dan masyarakat dalam
meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa
factor diantaranya luas wilayah dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM)
. Hal tersebut disampaikan Komisioner
Bawaslu Kabupaten Mimika Koordinator
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono Muchie, pada saat
pemaparan materi sosialisasi Pengawasan
Pemilu Partisipatif bersama Organisasi kemahasiswaan , organisasi Kelompok Cipayung,
organisasi kepemudaan lainnya dan lembaga Pengawasan Pemilu (P2P) yang
bertempat di Hotel Grand Tembaga pada
Rabu (15/03/2023) Menurut Budiono Muchie di sela – sela sosialisasi bahwa
kegiatan serupa dengan melibatkan masyarakat akan menjadi fokus dari Bawaslu
Kabupaten Mimika sebagai upaya peningkatan partisapasi masyarakat dalam
melakukan pengawasan Pemilu. “Melalui kegiatan sejenis kami harapkan
Bawaslu Kabupaten Mimika mempunyai perpanjangan tangan di tataran grass roots,
sehingga informasi terkait pengawasan Pemilu dapat tersebar luas ke masyarakat
dan bisa dilakukan upaya pencegahan terhadap kendala yang mungkin terjadi,”
ujar Budiono. Kegiatan sosialisasi yang
dihadiri tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Media ini untuk membahas
terkait hasil pengawasan Coklit. Dimana petugas Pantarlih tidak melakukan
Coklit secara maksimal. “Hasil pengawasan kami
diantaranya ada beberapa perumahan dan kontrakan , pemilih yang tinggal dirumah
kontrakan mereka tidak di data oleh Pantarlih dan juga perumahan yang di bangun
setelah pemilu 2019 sebagian besar belum di Coklit oleh Pantarlih. Sehingga hasil
pengawasan PKD ini kemudian dilaporkan ke Pandis (Panwaslu tingkat Distrik) dan
kemudian Pandis melanjutkan lapornnya ke Bawaslu,” papar Budiono.
Berdasarkan hasil pengawasan
tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika telah koordinasikan Ke KPU, baik itu secara tertulis
melalui surat maupun secara lisan atau tatap muka bersama KPUD Mimika dan diharapkan
masukan-masukan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh KPUD Mimika (Stevi)
16 Mar 2023, 09:00 WIT
Kerja Tanpa Biaya Operasional, Puluhan Petugas Pantarli Geruduk KPUD Asmat
Papuanesonline,com, Asmat- Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asmat
digeruduk puluhan Pantarli atau petugas Coklit yang bertugas mendata Hak Pilih
pada Masyarakat Asmat khususnya Distrik Agats untuk Pemilu 2024.Aksi Demonstrasi ini terjadi pada Selasa, 14 Maret 2023, lantaran petugas
Pantarli ini bekerja tanpa ada biaya operasional dari KPUD Kabupaten Asmat,
Provinsi Papua Tengah. Sala satu petugas Pantarli mengatakan, mereka merndatangi KPUD Kabupaten Asmat untuk menuntut hak
mereka.“ Hari ini juga adalah hari terakhir untuk melakukan
pencoklitan,dan kami sudah laksanakan kewajiban kami tapi hak kami tidak
terbayar sampai sekarang sehingga kami datang untuk menuntut hal ini,” Jelasnya.Keluhan yang sama juga disampaiakan ketua PPD Distrik Agats,
Bernard Warim. Bernard mengatakan bahwa Pantarli sudah bekerja sesuai tahapan
yang ditetapkan oleh KPU RI sehingga hak mereka seharusnya diberikan." Petugas sudah laksanakan Tugas sesuai jadwal tahapan,
mereka ini kerja sampai malam, tapi tidak diberikan Operasional, mereka jalan
mendata tahan lapardan haus, mereka ini
manusia, jadi hak mereka juga harus diperhatikan,” Pungkasnya. Aspirasi peserta Aksi di Kantor KPUD Asmat ini, langsung
diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten
Asmat, Rahcman Hidayat Rahcman.Rahcman mengatakan, proses permintaan Hak bagi Petugas Pantarli
sedang dilakukan pengajuan, sehingga dalam proses. " Saya harap
teman-teman pantarli bersabar, ini sudah kami ajukan, paling cepat hari jumat
dan paling lama hari senin, muda-mudahan
Hak teman-teman cepat
terselesaikan," Jelasnya.Rchaman mewakili KPUD asmat berdalil, bahawa mengurus 23
Distrik jadi harus menunggu proses.“ Kami akan usahakan secepatnya, karena yang kami urus ada
23 Distrik, bukan hanya Distrik Agats saja,” Tutupnya".Pantauan Papuanewsonline.com, Setelah mendengar penjelasan
dari Komisioner KPU Kabupaten Asmat,
Petugas Pantarli melakukan aksi langsung membubarkan diri, namun mereka berjanji akakn balik melakukan aksi
demonstrasi dengan masa yang lebih besar (23 Distrik) jika janji dari
Perwakilan KPU Kabupaten Asmat tidak ditepati.(Rezany)
15 Mar 2023, 14:15 WIT
Timsel Gelar Sosialisasi Seleksi Calon Komisoner Bawaslu PPT
Papuanewsonline.com, Mimika - Tim Seleksi (Timsel) mulai melakukan sosialisasi pendaftaran calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua tengah periode 2023-2028.Sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika, bertempat di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Rabu (15/3/20233). Didepan para peserta, Sekretaris Timsel Anton Wambrauw Dalam pemaparan materi mengatakan,pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah akan dibuka mulai tanggal 28 maret mendatang, sehingga bagi masyarakat kabupaten Mimika yang berminat, silakan mendaftar dan mengikuti tahapan yang ada.“ Bagi warga Mimika yang berminat, segera mendaftarkan diri dan mengajukan berkasnya, karena Untuk Formulir tahapan seleksi dan persyaratan calon anggota Bawaslu secara lengkap dapat diakses melalui website masyarakat Bawaslu melalui link: bit.lyformulirpendaftaranbawasluprovinsipapuatengah. serta waktu pendaftaran penerimaan Bakal Calon Anggota Bawaslu,” Jelasnya. Lanjut Anton, Pendaftaran seleksi anggota komisoner Bawaslu Provinsi Papua Tengah mulai tanggal: 28 Maret sampai dengan 6 April 2023, Setiap hari kerja (pukul: 08.00-16.00 WIT), kecuali batas akhir. “ Penerimaan pendaftaran batas 6 April 2023 paling lambat pukul: 23.59 WIT, Pendaftaran serta seleksi tidak dipungut biaya dan juga Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person Sekretariat Timsel Sodara M. Amin HP :082125857498, Sodara Melki Laleb HP : 08114880026, dan Sodara Hanif HP : 085643294384,” Terangnya.Anton berharap agar masyarakat Mimika yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan dapat mengambil bagian dari proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Timsel Sitti Nur Alam menambahkan dalam sosialisasi pendaftaran, Tim Seleksi siap membantu dalam mensosialisasikan pembentukan anggota komisoner Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Sitti Nur Alam mengatakan bahwa dalam sosialisasi ini, akan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama telah dilakukan di Nabire dan yg kedua di Kabupaten Mimika, yang pada dasarnya sosialisasi ini membicarakan tentang jadwal tahapan dalam mengikuti seleksi dan persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. " Untuk teknis pelaksanaan seleksi, ada panduan khusus jadi ada beberapa tahapan, yakni tahap penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi dan wawancara,” Ucapnya.Ia menambahkan, wajib mengupayakan menjaring putra-putri terbaik di Kabupaten Mimika yang berpotensi mendaftarkan diri di tingkat provinsi menjadi calon komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah.( Ardhi )
15 Mar 2023, 13:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
