Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Satgas Preemtif Polda Maluku Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui satgas preemtif subsatgas binmas, subsubsatgas edukasi menyapa masyarakat yang beraktifitas di sejumlah wilayah di kota Ambon, Sabtu (28/9/2024).Para warga yang ditemui diantaranya di pangkalan ojek jalan Rijali Belakang Soya, depan terminal ruang tunggu penampung pelabuhan Yos Sudarso dan swalayan matahari Ambon Plaza. "Hari ini tim satgas preemtif kembali mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga tetap aman kondusif dalam setiap tahapan Kampanye," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla S.Ik.Masyarakat juga diminta agar tidak meneruskan informasi/berita yang bermuatan provokasi, hate speech atau ujaran kebencian, hoaks atau berita tidak benar baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan media sosial."Tim satgas preemtif juga mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi miras yang dapat berakibat menimbulkan gangguan kamtibmas termasuk laka lantas," sebutnya.Kepada masyarakat yang ditemui, tim satgas preemtif juga mengingatkan agar tidak mengikuti ajakan orang untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. "Walaupun berbeda pilihan tetapi kita harus tetap mengutamakan persaudaraan serta menjaga keamanan dan persatuan," ujarnya.Masyarakat juga diminta patuhi semua aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. PNO-12
28 Sep 2024, 17:13 WIT
Propam Polri Pastikan Anggota Netral di Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota."Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye," jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi."Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," terang Karim."Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," sambungnya.Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman."Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim."Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:36 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi Dari OKP Cipayung Plus
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, menyampaikan, komunikasi dengan sejumlah pihak menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun Maluku lebih baik ke depan.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari OKP Cipayung Plus di ruang PJU Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (26/9/2024)."Pesan saya bagi rekan-rekan semua adalah kita jangan mau untuk dipecah belah, kita bersama pemuda-pemudi Maluku yang memiliki integritas, solidaritas dan toleransi yang tinggi kita harus bersatu," ajak Kapolda.Pertemuan silaturahmi turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Samudi S.Ik., M.H, Dirintelkam dan Dirbinmas Polda Maluku. Sementara pihak OKP yang datang yakni para pimpinan dari HMI, GMNI, PMII, BEM- Nusantara, IMM, PMKRI, GMKI dan KMHDI."Saya mengucapkan terima kasih, atas kehadiran ade-ade mahasiswa yang mana dapat bertemu langsung dengan saya," tambahnya. Ketua GMKI Cabang Ambon menyampaikan selamat datang kepada Kapolda dan Wakapolda Maluku di bumi Raja-raja. "Ini merupakan pertemuan perdana antara Bapak Kapolda bersama Kami," katanya.Permasalahan terkait minuman keras di Maluku bukan hal yang baru. Hingga kini masih terjadi dan menjadi PR besar bagi setiap limpinan TNI-POLRI yang bertugas di Maluku. "Kami dari GMKI pernah mengusulkan satu ide terkait pengolahan miras (SOPI) ini untuk dilegalkan dan dibuatkan aturan-aturan oleh pemerintah, karena apabila dilegalkan dampak baik dari hal tersebut dapat muncul sehingga permasalahan dari mengkonsumsi miras ini dapat teratasi," katanya.Ia juga menyampaikan maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak dan perempuan. Mirisnya, pelaku asusila mulai dari orang tua kandung hingga kerabat terdekat. "Kami mendorong Polda Maluku untuk bagaiamana dapat memberikan ruang khusus dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan aset negara yang harus jaga," katanya.Kapolda Maluku mengatakan, pemicu terjadinya kekerasan seksual salah satunya pelaku mengkonsumsi miras. Karena miras pelaku hilang kesadaran dan berbuat seenaknya. "Apabila miras (Sopi) ini peredarannya dilegalkan, apakah orangnya dapat dikendalikan?," tanya Kapolda Maluku. "Penegakan hukum terus kita utamakan terkait dengan tindak pidana mengenai penyakit masyarakat dimaksud. Peran dan kerja sama dari Semua elemen terutama elemen kepemudaan ini sangat diperlukan guna mengedukasikan bahaya miras dan tindak pidana asusila di kalangan masyarakat," katanya.Senada, Ketua KAMMI Wilayah Maluku berharap adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Polda Maluku dan OKP Cipayung Plus. "Bicara tentang Maluku kita tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi bagaimana dilihat dari peran dari Keamanan ini sangat luar biasa," katanya.Ke depan akan diperhadapakan dengan momentum Pilkada. Diperlukan sinergitas dan kerja sama antara semua elemen dan lapisan masyarakat demi terwujudnya Pilkada yang aman dan lancar. "Berkaca dari pengalaman Pemilu maupun Pilkada yang lalu, Konflik dan ketegangan dalam masyarakat sering terjadi maka dengan itu saya berharap Kepolisian (Polda Maluku) dapat terus menjaga Kamtibmas aman dan kondusif," pintanya.Mengenai hal itu, Kapolda Maluku mengaku berdasarkan hasil mapping terkait perhelatan Pilkada, ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku memiliki kekuatan yang berimbang."Saya meminta dukungan dan kerja sama yang baik dari rekan-rekan sekalian untuk bagaimana menjaga situasi politik yang semakin memanas ini. Mari kita jaga, kawal terus situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kalau pun ada bibit perpecahan yang diketahui oleh rekan-rekan saya harap dapat disampaikan kepada pihak kepolisian," pintanya.Ketua Umum DPD-IMM Maluku memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Kapolda Maluku. Ia mengatakan karakteristik orang Maluku terkenal dengan watak dan pembawaan yang baik. "Timbulnya konflik lebih diakibatkan permasalahan wilayah maupun kepentingan perorangan. Saya juga ingin menyampaikan untuk Bapak Kapolda bagaimana dapat menghadirkan salah satu wadah yang mana dapat menyatukan kami Cipayung Plus untuk dapat berdiskusi saling bertukar pikiran yakni Rumah Kebangsaan yang mana telah dijanjikan oleh Bapak Kapolda sebelumnya," harapnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:29 WIT
Personel OMPC II-2024 Wilayah Papua Tengah Gelar Apel Pagi
Papuanewsonline.com, Nabire – Personel Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 (OMPC II-2024) ditekankan untuk bekerja dengan sepenuh hati, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan fasilitas.Hal ini disampaikan dalam apel pagi yang dilaksanakan di Kantor LO Polda Papua Tengah, Kamis (26/9), dipimpin oleh Kasubsatgas Binmas, Kompol Frits Joni Erari, S.E., M.M., dan dihadiri oleh para pejabat serta personel OMPC II-2024.Dalam arahannya, Kompol Frits menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental agar tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat dikawal dengan baik hingga akhir. “Kita memegang kepercayaan besar dari pimpinan. Meskipun tugas ini berat dan kita bekerja dengan keterbatasan, kita harus percaya bahwa tanggung jawab ini dapat kita jalankan dengan sepenuh hati,” tegasnya.Selain itu, Kompol Frits juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. “Mari kita perhatikan kebersihan lingkungan. Situasi di sini belum sepenuhnya stabil, dan cuaca sering kali tidak menentu. Untuk itu, setiap personel diharapkan memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan,” ujarnya.Berkaitan dengan kesehatan, Kompol Frits menyampaikan bahwa personel dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh Dokkes Polda Papua. Ia mengimbau agar setiap keluhan kesehatan segera dilaporkan. "Jika ada yang merasa kurang sehat, segera laporkan agar bisa mendapatkan pengobatan. Kesehatan adalah kunci optimalnya kinerja kita dalam menjalankan tahapan Pilkada ini," tambahnya.Tak hanya itu, kepada para operator, Kompol Frits menegaskan pentingnya memperhatikan laporan dan administrasi yang harus diselesaikan."Dari laporan inilah kinerja setiap personel di lapangan dapat terlihat. Jadi, harap diperhatikan betul-betul," katanya mengakhiri arahannya.Dengan semangat dan tanggung jawab yang tinggi, personel OMPC II-2024 diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal demi suksesnya Pilkada 2024. PNO-12
27 Sep 2024, 14:15 WIT
Di Dzolimi!! Mantan Asisten Satu Adukan Johanes Rettob ke Bawaslu Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Asisten satu Kabupaten Mimika Robert Kambu mengaku menjadi korban dalam roling yang dilakukan oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, padahal hal itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan." Saya di dzolimi oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, karena saya diberhentikan dari jabatan sebagai asisten satu, tanpa ada surat keputusan (SK) sehingga saya adukan hal ini ke Bawaslu Mimika," ujar Robert di Timika, Kamis (26/9).Lanjut Robert sesuai yang dipahami, apa yang dilakukan Johanes Rettob selaku petahana Plt Bupati Mimika saat itu, bertentangan dengan aturan dan undang-undang karena berani melakukan roling tanpa ijin tertulis dari Kementrian dalam Negeri." Ini fakta yang saya alami, sehingga kalau ada informasi bahwa tidak ada pergantian pejabat di lingkup birokrasi pemda Mimika, maka informasi tersebut merupakan pembohongan publik, karena saya sendiri alami, bayangkan saya digantikan menjelang Pilkada ini ada kepentingan apa," sorot Robert.Robert menjelaskan, Terkait aduanya ke Bawaslu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." Saya menduga apa yang dilakukan Johannes Rettob selaku Plt Bupati, merupakan tindakan maladministrasi fatal, karena roling yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sebagai Petahana dalam mengikuti Pilkada Mimika tahun 2024," jelas Robert.Lanjut Robert Walaupun tanpa ijin tertulis dari Mendagri, Johanes Rettob tetap melakukan pergantian." Saya bukan sendiri yang disolimi, tapi ada juga teman-teman lain dalam lingkungan birokrasi Pemda Mimika," Ujarnya.Robert menjelaskan, apa yang dilakukan Johanes Rettob terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU, sehingga saya adukan yang bersangkutan ke Bawaslu Mimika." Saya akan langsung juga mengadu ke Bawaslu RI, saya disolimi jadi saya akan lawan," tegas Robert.Robert berharap agar Bawaslu Mimika menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diadukan, sehingga menjadi efek jerah, sekaligus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat." Saya berharap agar Bawaslu Mimika obyektif dan transparan dalam menindaklanjuti aduan saya, karena saya juga siapkan laporan ke DKPP, bila aduan saya tidak ditindaklanjuti," Ungkapnya.Kata dia, sebelum memasukan aduan ke Bawaslu Mimika, telah berkomunikasi dengan pakar Hukum Tata Negara, sehingga ada langka lanjutan yang akan ditempuh ketika sudah ada putusan atau hasil pleno dari Bawaslu Mimika." Kalau sudah ada hasil atas aduan saya, maka saya akan lanjut ke Bawaslu RI di Jakarta dan instansi terkait lain," tandas Robert.Ia berharap agar Bawaslu Mimika independen melihat fakta-fakta laporan yang dilaporkan sehingga memberikan rasa keadilan bagi dirinya dan keluarga.Terpisah Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo membenarkan bahwa ada lima laporan yang masuk ke Bawaslu Mimika." Ada lima laporan yang masuk, sementara terlapor satu orang, untuk tindak lanjut silakan konfirmasi langsung di kantor," Pungkasnya.(Tim)Redaktur: Piter
26 Sep 2024, 21:28 WIT
Polda Maluku Gelar Anev Pengamanan Kampanye Pilkada
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan rapat analisa dan evaluasi (Anev) pengamanan kampanye pilkada serentak di Posko Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku Tahun 2024, Rabu (25/9/2024).Anev dipimpin oleh Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor, selaku Karendal Opsda Salawaku Polda Maluku. Ia didampingi Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Dostan Matheus Siregar, selaku Kasatgasda OMP Salawaku Polda Maluku tahun 2024.Hadir dalam kegiatan ini Direktur Intelkam, Direktur Lantas, Direktur Samapta, Kabid Hukum, Kabid Dokes, dan Kabid Keuangan Polda Maluku. Turut hadir para perwira yang terlibat dalam pelaksanaan tugas OMP Salawaku Polda Maluku.Kepada seluruh Satgas dan Sub Satgas OMP Salawaku, Karo Ops meminta agar dapat bekerja maksimal sesuai tupoksi dan tanggung jawab masing-masing. "Para Kasatgas dan Kasubsatgas agar tetap memonitor anggotanya yang bekerja di lapangan sehingga semua dapat terpantau dengan baik," pintanya.Para personel OMP Salawaku diharapkan dapat memantau dan mengamankan secara baik semua kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kampanye baik yang dilaksanakan secara terbuka di tempat umum atau dengan cara tatap muka.Kepada Sub Satgas Cyber dan Satgas Humas Polda Maluku diharapkan dapat memonitor kampanye hitam dan isu negatif di media sosial. Buatkan konten positif terkait himbauan pilkada damai. "Tim peliputan Humas diharapkan dapat meliput setiap kegiatan pengamanan kampanye dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Maluku yang di laksanakan di wilayah Kota Ambon," pintanya. PNO-12
26 Sep 2024, 19:44 WIT
Menteri PPPA Apresiasi Langkah Kapolri Bentuk Direktorat PPA dan PPO
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani. Kementerian PPPA sangat menghargai langkah Jenderal Sigit. "Kementerian PPPA sangat menghargai pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri mengingat penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan kecepatan, komprehensif dan berlandaskan kepentingan terbaik mereka," kata Bintang dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).Bintang berharap keberadaan Direktorat PPA dan PPO akan memperkuat penanganan setiap kasus tindak pidana PPA dan PPO untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga berharap kepada petugas agar memiliki empati dan kepekaan terhadap trauma yang dialami korban sehingga tidak lagi ada korban yang kebingungan atau rasa takut untuk melapor."Kami yakin adanya Direktorat PPA dan PPO, setiap kasus akan ditangani dalam satu komando yang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak akan mempercepat proses penanganan, sehingga korban tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keadilan. Layanan yang komprehensif akan memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum yang mereka butuhkan untuk bangkit dan melanjutkan hidup," ucap Bintang.Lebih lanjut, Bintang memastikan Kementerian PPPA akan terus bermitra dengan Kepolisian RI untuk bersama-sama mewujudkan pelindungan perempuan dan anak di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Pemerintah, kata Bintang, ingin perempuan dan anak bebas dari kekerasan."Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang penuh martabat dan bebas dari kekerasan. Kita semua memiliki peran untuk mewujudkannya," katanya.Dalam kesempatan ini, Bintang juga mengingatkan bahwa siapa saja yang melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan baik terhadap perempuan dan anak untuk dapat segera melaporkan ke Layanan SAPA 129 melalui call center 129 atau melalui WhatsApp di 08111 129 129.Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/ 2024 tanggal 20 September 2024 telah menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani menjadi Direktur Tindak Pidana Perempuan Dan Anak dan Perdagangan Orang. Selain itu, Kapolri juga telah menunjuk dan menetapkan delapan perwira menengah Polri untuk menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua sebagai konsekuensi atas telah diterbitkannya PERKAP Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan PERKAP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. PNO-12
25 Sep 2024, 21:14 WIT
Satgas Kamseltibcarlantas Pastikan Kendaraan Personel Pengawalan Paslon Pilkada Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire – Satgas Kamseltibcarlantas OMPC II 2024, yang dipimpin oleh Ipda Ragil Slamet selaku Perwira Pengendali Kasubsatgas Pengawalan, melaksanakan pengecekan kendaraan operasional pada Selasa (24/9) di Kantor LO Polda Papua Tengah. Pengecekan ini dilakukan usai apel pagi untuk memastikan kesiapan kendaraan dan personel yang akan bertugas mengawal pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah selama masa kampanye Pilkada 2024.Ipda Ragil menyampaikan bahwa untuk pengawalan paslon, Polda Papua telah menyiapkan 4 unit kendaraan roda dua (R2) dan 1 unit kendaraan roda empat (R4), sementara Polres Nabire turut memberikan dukungan dengan menambah 3 unit kendaraan R2. “Kami memiliki total 16 personel yang ditugaskan untuk pengawalan, di mana setiap paslon akan mendapatkan pengawalan dari 4 personel dengan 1 unit kendaraan R2,” jelas Ipda Ragil.Selama masa kampanye, para personel ini akan bertugas melakukan pengawalan penuh terhadap paslon, dengan fokus pada keselamatan baik paslon maupun personel pengawalan di jalan raya. “Kami sangat menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Setiap personel harus selalu waspada dan mengikuti prosedur dengan baik, baik saat pengawalan paslon maupun saat mengatur lalu lintas (gatur) di jalan raya,” tambahnya.Hari ini, kegiatan pengawalan akan difokuskan pada dua acara deklarasi Pilkada yang diadakan di Lapangan Gizi dan Bandara Lama. Di kedua lokasi tersebut, personel akan dikerahkan untuk memastikan acara berlangsung dengan tertib dan aman. Ipda Ragil juga mengingatkan para personel untuk menghindari sikap arogansi di lapangan. "Tidak boleh ada arogansi yang ditunjukkan, baik saat pengawalan paslon maupun saat melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas. Masyarakat juga harus merasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung,” tegasnya.Selain itu, pada deklarasi Pilkada yang dijadwalkan malam nanti, personel Satgas Kamseltibcarlantas akan menerapkan body system, sebuah langkah pengamanan yang memastikan bahwa setiap personel saling melindungi satu sama lain. “Body system ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan cara ini, kita bisa memastikan setiap personel tetap aman dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Ipda Ragil.Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang matang, Satgas Kamseltibcarlantas berharap seluruh tahapan Pilkada, khususnya pengawalan paslon dan pengaturan lalu lintas, dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan, demi terciptanya suasana Pilkada yang aman dan damai di Papua Tengah. PNO-12
24 Sep 2024, 18:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
