Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kesabaran Habis, Perempuan Pengusaha Papua Gelar Aksi Bakar Ban di Kantor Disperkimtan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Situasi di depan Kantor Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika
memanas pada Senin pagi, 12 Mei 2026. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua menggelar aksi bakar ban tepat di pintu
masuk kantor dinas.Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap
Kepala Dinas yang dinilai sengaja menghindar dari aspirasi mereka. Hal itu
disampaikan Dianu Omaleng, salah satu pengusaha perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua sekaligus menjadi narasumber dalam aksi
tersebut.Menurut Dianu Omaleng, para pengusaha perempuan asli Papua
telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi, namun upaya
tersebut tidak pernah membuahkan hasil. “Setiap kali kami datang, jawaban yang
kami terima dari staf selalu sama, yaitu Kepala Dinas sedang tidak berada di
tempat atau sedang menjalankan tugas dinas luar,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima media papuanewsonline,com via Whatsapp.Kondisi itu, lanjut Dianu, telah menimbulkan kekecewaan yang
mendalam. "Kami sudah sekian kali datang dengan cara baik-baik untuk
menghadap, tetapi alasannya selalu sama, sedang keluar. Hal ini benar-benar
memancing amarah kami. Kepala Dinas seharusnya melayani semua pihak, bukan
menghindar dari tanggung jawab," tegasnya di sela-sela aksi.Dianu Omaleng menjelaskan, tuntutan utama dari kelompok
Perempuan Pengusaha Papua adalah adanya transparansi dan kejelasan mengenai
distribusi proyek perumahan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
Menurutnya, mekanisme pembagian proyek saat ini dinilai masih jauh dari prinsip
keadilan bagi pengusaha lokal Orang Asli Papua.“Sebelumnya, dugaan adanya praktik monopoli dan berbagai
skandal terkait proyek di dinas ini memang sempat menjadi sorotan lembaga
legislatif dan organisasi mahasiswa di Mimika,” tambah Dianu.Pantauan di lokasi, asap hitam pekat dari ban yang terbakar
membubung tinggi di area kantor. Dianu Omaleng menyebut aksi bakar ban ini
merupakan simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap tidak
transparan. Ia menegaskan bahwa para peserta aksi tidak akan membubarkan diri
sebelum Kepala Dinas bersedia menemui mereka secara langsung untuk memberikan
jawaban yang pasti.Hingga berita ini rilis pada Senin, 13 Mei 2026, belum
terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kabupaten Mimika terkait aksi unjuk rasa tersebut.Sementara itu, situasi di lokasi aksi masih berada dalam
pemantauan aparat keamanan setempat. Langkah ini dilakukan guna memastikan aksi
demonstrasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap
fasilitas umum yang lebih luas. Penulis: Hendrik
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:43 WIT
Kaesang Hadiri Rakorwil PSI Papua Selatan, Dorong Kader Maju Pilkada
Papuanewsonline.com, Merauke — Ketua Umum Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Kerja Koordinasi Wilayah PSI Papua
Selatan sekaligus pelantikan pengurus DPW dan DPD se-Papua Selatan di Merauke,
Minggu (10/052026).Dalam acara tersebut, Kaesang menyampaikan apresiasi kepada
Ketua DPW PSI Papua Selatan Paskalis Imadawa yang saat ini menjabat Wakil
Gubernur Papua Selatan. Kaesang menyebut sosok Paskalis mudah dikenali publik
Merauke.“Kita ini patut berbangga terhadap beliau karena setiap kita
dari mana pun yang tiba di Merauke, akan melihat wajah tersenyum beliau di
bandara, dengan gagah berpakaian wakil gubernur,” ujar Kaesang di hadapan
kader.Kaesang juga menyampaikan harapan agar kiprah Paskalis di
pemerintahan terus meningkat. “Saya berharap beliau ke depan tidak hanya
berhenti sebagai wakil gubernur, harus lebih baik lagi ke depannya. Siap ya
ketua,” kata Kaesang.Pernyataan itu disampaikan di tengah konsolidasi PSI Papua
Selatan jelang agenda politik daerah mendatang. Kaesang menekankan pentingnya
partai memiliki kepala daerah dari kader sendiri, baik di tingkat
kabupaten/kota maupun provinsi.Untuk mencapai target tersebut, Kaesang meminta seluruh
struktur partai memperkuat kerja politik. Ia menargetkan penambahan kursi
legislatif PSI di Papua Selatan. “Tadi juga ketua sudah bilang kursinya harus
ditambah, jadi empat. Ya supaya kita bisa memajukan kepala daerah sendiri,”
ucapnya.Kaesang menegaskan soliditas pengurus dari tingkat DPRT,
DPC, DPD hingga DPW menjadi kunci. Penguatan basis di tingkat bawah dinilai
penting untuk memenangkan kontestasi politik di wilayah timur Indonesia.Kunjungan Kaesang ke Merauke menjadi bagian dari agenda
konsolidasi nasional PSI. Papua Selatan termasuk daerah yang menjadi fokus
penguatan partai menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada pernyataan resmi
dari Paskalis Imadawa terkait arah politiknya ke depan. Paskalis saat ini masih
fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Papua Selatan. Penulis: Hend
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:31 WIT
IPMADO Jayapura Gelar Aksi Mimbar Bebas, Kecam Kekerasan di Dogiyai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) yang menempuh pendidikan di Jayapura menggelar aksi mimbar
bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (11/5/2026). Aksi ini merupakan
bentuk protes keras atas tragedi berdarah yang melanda Kabupaten Dogiyai serta
rentetan kekerasan yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua.Massa berorasi lantang sambil membawa poster bertuliskan
tuntutan, antara lain penarikan pasukan militer, pengakuan kasus Dogiyai
sebagai pelanggaran HAM berat, dan seruan keadilan bagi seluruh korban.Brasius Gobai, salah satu peserta aksi, menyayangkan situasi
keamanan yang dinilai tak kunjung membaik sejak masa berlakunya Trikora hingga
sekarang. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat seharusnya mengayomi
dan melindungi, namun kenyataannya warga justru kerap menjadi sasaran
kekerasan, pengungsian, dan ketidakadilan. “Kami bersatu melawan ketidakadilan ini. Hampir seluruh
wilayah Papua merasakan hal yang sama: hidup dalam suasana darurat militer dan
krisis kemanusiaan,” tegasnya di hadapan massa.Bruno Tebai memaparkan kronologi kelam peristiwa mulai 31
Maret 2026. Bermula dari ditemukannya jenazah anggota polisi di depan gereja,
situasi segera memanas. Aparat memblokade jalan, melepaskan tembakan, membakar
kendaraan warga, dan mengejar pemuda hingga masuk ke pemukiman. Akibatnya, lima warga sipil tewas dan empat lainnya terluka.
Korban yang gugur antara lain Siprianus Tibakoto, Yulita Ester Pigai, Martinus
Yobee, Angkian Edowai, dan Ferdinan Auwe.Dalam tuntutan akhirnya, IPMADO mendesak pemerintah pusat
dan penegak hukum mengusut tuntas seluruh kejadian serta menjamin keadilan bagi
keluarga korban. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:57 WIT
Aliansi Mahasiswa Papua Demo KemHAM, Desak Natalius Pigai Tangani Kasus Kekerasan di Dogiyai
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ratusan massa aliansi
mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme dan Investasi
menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Senin (11/5/2026). Sejak pukul 10.00 WIB, mereka berorasi
lantang mendesak Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk menemui mereka secara
langsung.Aksi ini dipicu kekhawatiran atas kasus kekerasan bersenjata
di Moanemani, Dogiyai, akhir Maret lalu yang merenggut lima nyawa, serta
rentetan peristiwa serupa yang belum mendapatkan penyelesaian jelas.Suasana sempat memanas saat sejumlah peserta berusaha
mendorong dan merobohkan pagar pembatas gedung. Massa membawa poster aspirasi,
menari, dan memutar musik adat sambil terus memanggil nama menteri. “Natalius Pigai harus keluar dan mendengarkan kami. Kami
menuntut keadilan, sama seperti dia yang dulu juga berjuang,” tegas wakil
koordinator aksi, Laban Jingga. Mereka juga menyoroti pernyataan Pigai yang mengaku paham
persoalan HAM sejak kecil, dan menagih janji tindakan nyata yang telah
diucapkannya.Menanggapi ketegangan, koordinator lapangan Oktowimelek
Gobay segera mengendalikan massa dan meminta mundur demi ketertiban. Mereka
sepakat memberi batas waktu hingga pukul 12.00 WIB untuk menunggu jawaban
resmi. Data Komnas HAM Papua mencatat, sepanjang awal 2026 telah
terjadi empat insiden kekerasan besar yang menewaskan 14 orang, menyiksa 13
warga, serta memaksa puluhan warga mengungsi. Kasus tersebut meliputi insiden
di Boven Digoel, Maybrat, Tambrauw, hingga Dogiyai.“Kami berharap aksi damai ini menjadi perhatian serius.
Terima kasih kepada aparat dan semua pihak yang menjaga ketertiban agar tidak
ada korban tambahan. Semoga tuntutan kami didengar, pelaku kekerasan diproses
hukum, dan masyarakat Papua akhirnya bisa hidup damai, aman, serta dihargai
hak-haknya,” ujar Gobay mewakili aspirasi massa. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:38 WIT
IPMADO Desak DPR Papua Tengah Bentuk Pansus Usut Tuntas Tragedi Dogiyai Berdarah
Papuanewsonline.com, Nabire – Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) menyerahkan pernyataan sikap resmi ke Kantor DPR Papua Tengah,
Senin (11/5/2026), menuntut pengungkapan menyeluruh peristiwa yang kini dikenal
sebagai “Dogiyai Berdarah”. Aksi ini merespons rentetan kejadian 31 Maret
hingga 2 April 2026, bermula dari ditemukannya jasad anggota polisi Bripda
Jufentus Edowai, yang kemudian diikuti operasi gabungan aparat.Menurut versi masyarakat, pengejaran dan penyisiran yang
dilakukan dinilai sebagai tindakan balas dendam yang menimpa warga sipil.Data yang dicatat IPMADO menyebutkan sedikitnya lima warga
sipil tewas, termasuk anak-anak dan lansia, serta sejumlah lainnya luka tembak
dan masih dirawat. Salah satu korban adalah anak berusia 11 tahun bernama
Maikel Waine. Dalam dokumen berisi 21 poin tuntutan, mereka meminta Komnas
HAM dan pihak berwenang mengusut tuntas seluruh kejadian, membentuk panitia
khusus investigasi independen, serta menghentikan pendekatan militeristik yang
dinilai membahayakan keselamatan warga.Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, menerima
langsung dokumen tersebut dan menegaskan komitmen dewan mengawal kasus ini
secara transparan. “Kami akan buka kasus ini terang benderang, siapa pun
pelakunya harus diusut. Aspirasi ini akan segera kami sampaikan ke Kapolda dan
pemerintah terkait agar ditindaklanjuti,” ujar Gobai. Ia juga mengajak
pemerintah daerah dan masyarakat untuk berani memberikan informasi demi
kejelasan fakta dan keadilan bagi korban.“Terima kasih kepada seluruh elemen yang telah menyampaikan
aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga langkah ini menjadi awal kebenaran
terungkap sepenuhnya, pelaku dihukum sesuai hukum, dan kedamaian segera pulih
kembali di tanah Dogiyai tercinta,” ujar koordinator aksi, Yatate Agapa.Harapan besar disampaikan agar kasus ini tidak berhenti
sekadar menjadi isu, tetapi selesai secara tuntas dan adil. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:21 WIT
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
Papuanewsonline.com,
Papua Tengah - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah
Papua melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan dukungan penuh
terhadap langkah Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam menertibkan
aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi di sejumlah wilayah Papua
Tengah.Dukungan
tersebut disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM BADKO HMI Tanah Papua, Febri
Setiawan Tansir, dalam pernyataan resminya yang diterima media, Rabu
(7/5/2026). Menurutnya, penertiban tambang ilegal merupakan langkah penting
untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat di
Papua.Febri
menegaskan bahwa aktivitas pertambangan ilegal selama ini telah menimbulkan
berbagai persoalan serius. Mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial di
tengah masyarakat, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga
adat yang terdampak langsung.Selain
itu, praktik tambang tanpa izin dinilai merugikan negara dari sisi penerimaan
pendapatan. Aktivitas tersebut juga disebut membuka ruang terjadinya praktik
korupsi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang membekingi operasional
tambang ilegal.“Kami
mengapresiasi ketegasan Gubernur Meki Nawipa untuk menutup dan menindak
seluruh tambang ilegal. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan ekologis
dan masa depan generasi Papua,” tegasnya.Dalam
pernyataannya, BADKO HMI Tanah Papua juga menyampaikan empat tuntutan utama
yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum dalam
proses penertiban tambang ilegal.1. Penegakan
Hukum Tanpa Tebang Pilih: Aparat harus menindak semua pihak, termasuk oknum
aparat dan pemodal besar yang menjadi beking tambang ilegal.2. Pemulihan
Lingkungan: Perusahaan dan pelaku tambang ilegal wajib bertanggung jawab atas
reklamasi dan ganti rugi ekologis.3. Perlindungan
Masyarakat Adat: Negara harus hadir menjamin hak ulayat dan keselamatan warga
dari intimidasi serta dampak kesehatan akibat merkuri dan limbah tambang.4. Transparansi
Izin Tambang: Pemprov Papua didorong membuka data perizinan tambang ke publik
agar tidak ada celah bagi tambang bodong.Febri
kembali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua seharusnya
dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru merusak lingkungan dan
mengancam kehidupan warga adat yang bergantung pada alam.“Tambang
dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk merusak tanah Papua,”
pungkasnya. (GF)
07 Mei 2026, 16:52 WIT
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Timika — DPR Provinsi Papua Tengah
bersama DPR Kabupaten Mimika dan DPR Kabupaten Puncak menyurati Gubernur Papua
Tengah, Bupati Mimika, serta Bupati Puncak untuk penanganan konflik sosial di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.Langkah itu diambil usai pertemuan bersama di Ruang Rapat
Komisi I DPR Kabupaten Mimika, Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut menyepakati
pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Kwamki Narama Kabupaten Mimika yang
diisi anggota DPR dari tiga lembaga legislatif.Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP.,
mengatakan dasar hukum surat dan pembentukan tim mengacu pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua. Hal itu disampaikan dalam rilis yang diterima Papuanewsonline.com
via WhatsApp, Rabu, 7 Mei 2026.“Dengan dasar itu anggota DPR Provinsi dan Kabupaten yang
bergabung dalam Tim Penanganan Konflik Sosial Kwamki Narama Kabupaten Mimika
menyurati ke pemerintah baik kepada Pemerintah Provinsi kepada Gubernur maupun
sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten kepada Bupati Mimika dan Bupati Puncak,”
kata Yohanes dalam rilisnya.Yohanes menegaskan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan
pemerintah daerah wajib meredam konflik. Karena itu, menurut dia, penanganan
serius dari semua pihak diperlukan demi ketertiban dan keamanan masyarakat
Kabupaten Mimika.Tim Penanganan Konflik Sosial ini dibentuk setelah konflik
perang saudara di Kwamki Narama disebut berlangsung sejak Oktober 2025 hingga
Mei 2026. Sebelumnya Yohanes mengklaim konflik tersebut telah menelan 16 korban
jiwa.Dalam suratnya, tim DPR meminta Gubernur Papua Tengah,
Bupati Mimika, dan Bupati Puncak segera mengambil langkah konkret. Pelibatan
Bupati Puncak dilakukan karena ada kaitan sosial-kekerabatan warga Kwamki
Narama dengan wilayah Puncak, sehingga pendekatan penanganan harus lintas
kabupaten.Hingga Rabu, 7 Mei 2026. Papuanewsonline.com belum
memperoleh tanggapan resmi dari Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika, maupun
Bupati Puncak terkait surat dan pembentukan tim DPR tersebut. Upaya konfirmasi
telah dilakukan ke Bagian Humas Pemprov Papua Tengah, Protokol Setda Mimika,
dan Humas Pemkab Puncak. Penulis: Hendrik
Editor: GF
07 Mei 2026, 10:49 WIT
DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi
pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi
Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan
bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini
dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya
sertifikasi.“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan
ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal,
dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar
Herman.Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya
dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka
tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin
meningkatkan keterampilan kerja.Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah
menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi
Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara
gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan
lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga
asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi
pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai
pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman
menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga
kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi,
validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini
bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi
data yang sudah ada,” pungkasnya.Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang
kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di
Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
06 Mei 2026, 20:04 WIT
16 Warga Tewas dalam Konflik Kwamki Narama, Anggota DPRD Papua Tengah Desak Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika — Konflik perang saudara di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, kembali disorot. Anggota DPRD Provinsi
Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP., menyebut konflik yang berlangsung sejak
Oktober 2025 hingga Mei 2026 itu telah menelan 16 korban jiwa.Dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com, Senin,
5 Mei 2026, Yohanes merinci korban terdiri dari satu perempuan dan 14
laki-laki. Ia menegaskan Distrik Kwamki Narama merupakan tolak ukur pembangunan
di Kabupaten Mimika. “Bila Distrik Kwamki Narama itu telah berjatuhan korban
nyawa sebanyak 16 orang selama 8 bulan, maka kepemimpinan Bupati Mimika gagal
dalam membangun Mimika,” tulis Yohanes dalam rilis yang diterima media
papuanewsonline,com.Yohanes menilai delapan bulan tanpa penyelesaian adalah
bentuk pembiaran. “Kalau Bupati Mimika sayang rakyat maka tidak sulit sekali
untuk penyelesaian konflik. Namun kenyataannya terjadi pembiaran,” ujarnya. Ia
mengaku kecewa sebagai wakil rakyat provinsi. “Saya sangat menyayangkan sikap
Bupati Mimika yang mengabaikan konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama.”Karena itu, Yohanes mendesak Pemerintah Provinsi Papua
Tengah turun tangan. “Oleh karena itu diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, Gubernur bersama Kapolda turun langsung di Timika untuk mendamaikan
konflik antarwarga di Kwamki Narama Kabupaten Mimika yang sudah jalan 8 bulan,
memakan korban 16 jiwa,” tegasnya.Menurut Yohanes, pihaknya sudah tidak bisa mengharapkan
Bupati Mimika. “Terjadi pembiaran konflik tersebut, agar orang asli Papua baku
bunuh sampai habis,” kata dia. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai bentuk
keprihatinan terhadap lambannya penanganan konflik horizontal di wilayah
tersebut.Konflik di Kwamki Narama bukan kali pertama terjadi. Distrik
yang berbatasan langsung dengan Kota Timika itu kerap menjadi titik rawan
bentrokan antarwarga. Namun eskalasi sejak Oktober 2025 disebut Yohanes sebagai
yang terlama dan paling banyak menelan korban dalam dua tahun terakhir.Yohanes menekankan urgensi kehadiran negara. Ia meminta
Gubernur dan Kapolda Papua Tengah tidak menunggu laporan berjenjang. “Ini sudah
darurat kemanusiaan. Negara harus hadir. Jangan sampai jatuh korban lagi,”
katanya. Ia berharap mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh
agama, dan seluruh pemangku kepentingan.Papuanewsonline.com belum memperoleh keterangan resmi dari
Bupati Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait jumlah korban dan langkah
penanganan konflik. Konfirmasi telah diupayakan kepada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Mimika, Kepala Distrik Kwamki Narama, serta Humas
Polres Mimika. Penulis: HendEditor: GF
06 Mei 2026, 15:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
