Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
16 Warga Tewas dalam Konflik Kwamki Narama, Anggota DPRD Papua Tengah Desak Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika — Konflik perang saudara di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, kembali disorot. Anggota DPRD Provinsi
Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP., menyebut konflik yang berlangsung sejak
Oktober 2025 hingga Mei 2026 itu telah menelan 16 korban jiwa.Dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com, Senin,
5 Mei 2026, Yohanes merinci korban terdiri dari satu perempuan dan 14
laki-laki. Ia menegaskan Distrik Kwamki Narama merupakan tolak ukur pembangunan
di Kabupaten Mimika. “Bila Distrik Kwamki Narama itu telah berjatuhan korban
nyawa sebanyak 16 orang selama 8 bulan, maka kepemimpinan Bupati Mimika gagal
dalam membangun Mimika,” tulis Yohanes dalam rilis yang diterima media
papuanewsonline,com.Yohanes menilai delapan bulan tanpa penyelesaian adalah
bentuk pembiaran. “Kalau Bupati Mimika sayang rakyat maka tidak sulit sekali
untuk penyelesaian konflik. Namun kenyataannya terjadi pembiaran,” ujarnya. Ia
mengaku kecewa sebagai wakil rakyat provinsi. “Saya sangat menyayangkan sikap
Bupati Mimika yang mengabaikan konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama.”Karena itu, Yohanes mendesak Pemerintah Provinsi Papua
Tengah turun tangan. “Oleh karena itu diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, Gubernur bersama Kapolda turun langsung di Timika untuk mendamaikan
konflik antarwarga di Kwamki Narama Kabupaten Mimika yang sudah jalan 8 bulan,
memakan korban 16 jiwa,” tegasnya.Menurut Yohanes, pihaknya sudah tidak bisa mengharapkan
Bupati Mimika. “Terjadi pembiaran konflik tersebut, agar orang asli Papua baku
bunuh sampai habis,” kata dia. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai bentuk
keprihatinan terhadap lambannya penanganan konflik horizontal di wilayah
tersebut.Konflik di Kwamki Narama bukan kali pertama terjadi. Distrik
yang berbatasan langsung dengan Kota Timika itu kerap menjadi titik rawan
bentrokan antarwarga. Namun eskalasi sejak Oktober 2025 disebut Yohanes sebagai
yang terlama dan paling banyak menelan korban dalam dua tahun terakhir.Yohanes menekankan urgensi kehadiran negara. Ia meminta
Gubernur dan Kapolda Papua Tengah tidak menunggu laporan berjenjang. “Ini sudah
darurat kemanusiaan. Negara harus hadir. Jangan sampai jatuh korban lagi,”
katanya. Ia berharap mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh
agama, dan seluruh pemangku kepentingan.Papuanewsonline.com belum memperoleh keterangan resmi dari
Bupati Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait jumlah korban dan langkah
penanganan konflik. Konfirmasi telah diupayakan kepada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Mimika, Kepala Distrik Kwamki Narama, serta Humas
Polres Mimika. Penulis: HendEditor: GF
06 Mei 2026, 15:40 WIT
DPR Papua Tengah Cari Solusi Persoalan Pesisir Mimika, Pengelolaan Tailing Disorot
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua Tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah
Kabupaten Mimika serta perwakilan masyarakat wilayah pesisir di Ruang Serbaguna
Hotel Horison Diana Mimika, Selasa (5/5/2026). Acara ini dihadiri berbagai
tokoh penting, di antar Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai, Kapolda Papua
Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil
Bupati Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, dan masyarakat pesisir mimika.
Pertemuan ini menjadi ruang membahas empat is utama demi kesejahteran warga
pesisir.Dalam pembahasan, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai
menyoroti masalah akses tray kapal pelayaran ke Pelabuhan Sipu-sipu Distrik
Jita yang sempat terhenti. Ia menyebut upaya mempertahankan jalur ini sudah dilakukan
sejak 2023 dan menyebutnya sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan rakyat. “Keputusan pemerintah sudah jelas, jalur ini harus
dipertahankan agar warga bisa bepergian dengan biaya murah hanya Rp15.000,”
katanya. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sisa pasir tambang atau
tailing harus dijadikan peluang usaha yang dikuasai oleh warga lokal, dengan
izin yang diprioritaskan bagi orang asli Papua agar hasilnya bermanfaat untuk
daerah.Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga
menjadi perhatian. John meminta masyarakat melihat manfaatnya daripada
mempersoalkan namanya, mengingat fasilitas yang disediakan akan sangat membantu
para nelayan. Pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan di kawasan Pomako
juga didesak segera diselesaikan, sedangkan pengelolaan Pelabuhan Pangkalan
Pendaratan Ikan disepakati akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah
kabupaten dan provinsi agar pengelolaannya berjalan efektif.Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan pertemuan ini yang menjadi ruang dialog penting. Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan ini
membut kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga legislatif
maupun perusahaan.“Kami berharap hasil pertemuan ini melahir rekomendasi yang
nyata, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan
bermanfaat bagi kesejahteran warga Mimika,” harapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:44 WIT
ULMWP Umumkan Perombakan Kabinet Pemerintahan Sementara pada 1 Mei 2026
Papuanewsonline.com, Papua Barat — Presiden Sementara ULMWP,
Benny Wenda, mengumumkan perombakan kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP
bertepatan dengan peringatan 1 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan
melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs ULMWP sebagai bagian dari
refleksi atas sejarah integrasi Papua ke Indonesia pada 1963.Dalam pernyataannya, Benny Wenda menyebut tanggal 1 Mei
sebagai hari berkabung bagi rakyat Papua Barat. Ia menilai momentum tersebut
sebagai awal dari tragedi panjang yang menurutnya masih berlangsung hingga saat
ini.“Tanggal 1 Mei akan selalu menjadi hari berkabung di Papua
Barat. Hari ini kita memperingati 63 tahun Indonesia menginvasi tanah kita,
awal dari tragedi yang masih kita alami hingga saat ini,” tulis Benny Wenda
dalam pernyataan resminya.Ia juga menyinggung Perjanjian New York tahun 1962 yang
melibatkan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Menurutnya, rakyat Papua
Barat seharusnya diberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum
kemerdekaan, namun hal itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan kelompok
mereka.Dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda turut menyoroti
berbagai situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa konflik
dan operasi militer masih berlangsung hingga kini dan berdampak pada masyarakat
sipil di sejumlah wilayah.“Lima belas warga Papua tak berdosa yang dibunuh bulan ini
di Puncak adalah bukti bahwa perang Indonesia terhadap West Papua tidak pernah
berhenti,” tulisnya.Meski demikian, Benny Wenda menyebut 1 Mei juga menjadi
simbol perlawanan politik bagi ULMWP. Ia mengingatkan bahwa pada tanggal yang
sama tahun 2021, ULMWP mendeklarasikan kabinet Pemerintahan Sementara sebagai
simbol perjuangan politik mereka.“Hari ini, dari hari-hari lainnya, kita tidak akan tunduk
pada pemerintahan kolonial Indonesia. Sebaliknya, ULMWP memulihkan kedaulatan
kita yang dicuri dengan membangun kapasitas pemerintahan sementara kita,”
ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda mengumumkan susunan
baru kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP yang terdiri dari berbagai
kementerian dan perwakilan bidang strategis. Sejumlah nama diumumkan mengisi
posisi kementerian, mulai dari urusan luar negeri, hukum, kesehatan, hingga
lingkungan hidup dan urusan perempuan serta anak.Selain struktur sipil pemerintahan sementara, ULMWP juga
mencantumkan susunan kepemimpinan Tentara Papua Barat dalam pengumuman
tersebut. Nama Jenderal Goliath Tabuni kembali disebut sebagai Panglima
Tertinggi bersama sejumlah petinggi lainnya dalam struktur militer organisasi.Benny Wenda menegaskan bahwa ULMWP terus berupaya memperkuat
dukungan internasional terhadap perjuangan politik Papua Barat. Ia mengklaim
organisasinya telah mendorong isu Papua masuk dalam perhatian komunitas
internasional dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.“ULMWP telah mendorong Papua Barat ke dalam agenda
internasional, memenangkan permintaan lebih dari 100 negara PBB untuk melakukan
kunjungan Hak Asasi Manusia PBB,” tulisnya.Di akhir pernyataannya, Benny Wenda mengajak masyarakat
Papua Barat untuk tetap menjaga persatuan dan terus mendukung perjuangan ULMWP
menuju kemerdekaan yang mereka cita-citakan.“Kepada rakyat West Papua, saya meminta Anda terus menaruh
kepercayaan Anda pada misi ULMWP: kemerdekaan akan segera tiba,” tutup Benny
Wenda.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari
pemerintah Indonesia terkait isi pernyataan dan pengumuman perombakan kabinet
Pemerintahan Sementara ULMWP tersebut. (GF)
05 Mei 2026, 13:23 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Nasional, Kapolri Minta Jajaran Respons Cepat Isu Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas nasional yang digelar Mabes Polri, Selasa (28/4/2026).Rakor yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut diikuti para menteri dan pejabat terkait di tingkat pusat, serta seluruh jajaran Polda melalui sambungan video conference.Dari ruang Vicon Polda Maluku, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni dan Irwasda Kombes Pol. I Made Sunarta, serta diikuti para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.“Seluruh jajaran harus terus memonitor perkembangan situasi dan segera mengambil langkah cepat apabila terdapat potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolri.Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Rakor lintas sektoral ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
01 Mei 2026, 18:46 WIT
Aksi Damai Peringati May Day di Timika Jadi Momentum Teguhkan Papua dalam Bingkai NKRI
Papuanewsonline.com, Timika – Barisan Merah Putih menggelar
aksi damai di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, pada Jumat (1/5/26).
Kegiatan ini digelar khusus untuk memperingati momen bersejarah kembalinya
Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan peserta
tampak bersemangat membawa bendera Merah Putih dan membentangkan pduk
bertuliskan “1 Mei: Refleksikan Sejarah Papua Dalam Bingkai Indonesia” sebagai
wujud kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.Koordinator lapangan, Simon Haluk, menegaskan komitmen kuat
masyarakat untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa. “Selama bendera Merah Putih berkibar di tanah ini, Papua
tidak akan terpecah. NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga bersama,”
tegasnya. Ia juga mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan asal
daerah seperti Silas Papare dan Marthen Indey, menegaskan bahwa penyatuan ini
merupakan hasil pengorbanan, bukan semata-mata pemberian belas kasihan.Simon juga menyampaikan bahwa berbagai ketimpangan yang
masih ada saat ini seharusnya menjadi alasan untuk bersatu membangun, bukan
memisahkan diri. “Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua. Hal ini
bukan sekadar ucapan, melainkan harus tertanam di hati dan diwujudkan dalam
tindakan nyata setiap hari,” ujarnya.Kegiatan dilanjutkan dengan long march mengelilingi kawasan
pusat kota sebelum kembali ke titik awal. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan
kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.Semoga semangat persatuan ini terus terjaga dan menjadi
landasan kuat bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Mei 2026, 14:46 WIT
Yansen H. Boyau Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Yansen H. Boyau secara resmi
menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Karteker Bendahara DPC
KNPI Mimika berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-006/DPD KNPI/PT/IV/2026.Pengunduran diri tersebut disampaikan sejak surat ini
dikeluarkan dan dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi serta satu dan lain
hal. Yansen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar, sukarela,
dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
DPD I KNPI Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan kepercayaan dan amanah
kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Karteker Bendahara DPC KNPI
Mimika,” ujar Yansen H. Boyau.Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama
menjalankan tugas terdapat kesalahan, kekhilafan, baik dalam tindakan maupun
tutur kata kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya.Yansen berharap KNPI Provinsi Papua Tengah tetap menjadi
wadah pemuda yang mampu melahirkan karya, gagasan, serta semangat kepemudaan
bagi kemajuan daerah.“Yang paling utama, KNPI Provinsi Papua Tengah harus tetap
menjadi wadah pemuda di tanah ini untuk berkarya dalam semangat kepemudaan di
Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.Dengan demikian, surat pengunduran diri tersebut disampaikan
sebagai bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus penghormatan terhadap
organisasi. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:42 WIT
Musorkablub KONI Mimika Dipersoalkan, Simon Kasamol Nilai Tidak Sesuai AD/ART
Papuanewsonline.com, Mimika – Polemik pelaksanaan Musyawarah
Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten Mimika mulai mencuat
setelah Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Mimika Periode 2023-2027, Simon
Kasamol, S.H., menyampaikan penolakan terhadap agenda tersebut.Penolakan itu disampaikan Simon setelah dirinya menerima
surat pemberitahuan dari pihak karateker KONI Kabupaten Mimika terkait
pelaksanaan Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026.Dalam keterangannya, Simon mempertanyakan dasar hukum
pelaksanaan Musorkablub, termasuk alasan mendasar yang digunakan untuk
menggelar forum luar biasa tersebut.“Alasan-alasan mendasar diadakannya Musorkablub antara lain
terjadinya kevakuman organisasi, kepengurusan melanggar AD/ART organisasi, dan
ketua umum berhalangan tetap. Apakah ketiga poin di atas benar terjadi dan
dialami kepengurusan kami KONI Kabupaten Mimika Periode 2023-2027?” ujarnya.Ia menegaskan, hingga saat ini kepengurusan KONI Mimika yang
dipimpin berdasarkan SK Tahun 2023 masih aktif dan tidak mengalami kevakuman
organisasi sebagaimana yang disebutkan.“Sampai hari ini kepengurusan kami SK 01 Tahun 2023 masih
ada dan tidak vakum alias tidak sesuai fakta peristiiwa ketiga poin di atas,”
katanya.Simon juga menyoroti mekanisme organisasi yang menurutnya
harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
KONI. Menurutnya, pemilihan ketua umum secara normatif dilakukan setiap empat
tahun melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab), bukan melalui Musorkablub tanpa
alasan yang jelas.“Secara normatif pemilihan ketua umum dilakukan empat tahun
sekali sesuai AD/ART KONI melalui Muskab. Lalu pelaksanaan Musorkablub apa
dasar hukumnya?” tegasnya.Selain itu, ia mempertanyakan legalitas penunjukan karateker
KONI Mimika yang dinilai belum dapat dibuktikan secara otentik kepada seluruh
pengurus resmi organisasi.“Apakah ditunjuknya dan atau terbitnya SK karateker dapat
dibuktikan secara otentik sehingga menilai secara sepihak kepengurusan KONI
Kabupaten Mimika Periode 2023-2027 layak untuk didemisioner sesuai dengan
AD/ART KONI,” ujarnya lagi.Simon menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal
kekuasaan dalam organisasi, melainkan menyangkut aturan dan tata kelola
organisasi yang harus dijalankan secara benar dan profesional.“Ini bukan soal asal bapak senang, ini bukan soal kekuasaan
dan asal suka-suka. Ini soal normatif yang wajib hukumnya untuk diterapkan,
bukan sebaliknya,” katanya.Ia juga menegaskan, apabila pihak karateker dan panitia
Musorkablub tidak mampu membuktikan secara lengkap dasar pelaksanaan forum
tersebut, maka agenda Musorkablub dianggap tidak sesuai dengan aturan
organisasi dan berpotensi batal demi hukum.“Jika saudara sebagai karateker beserta jajaran panitia
Musorkablub tidak bisa membuktikan secara kompleks ketiga alasan tersebut, maka
dapat dipastikan agenda kegiatan Musorkablub yang diadakan nantinya tidak
sesuai dengan AD/ART KONI, tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan
batal demi hukum,” tegas Simon.Atas dasar itu, Simon menyatakan dirinya tidak bersedia
menghadiri agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan
Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung awal Mei mendatang.“Sudah sepatutnya saya tidak bersedia hadir menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sesuai surat pemberitahuan yang pelaksanaannya pada
Jumat 1 Mei 2026 dalam acara kegiatan Musorkablub,” ujarnya.Di akhir pernyataannya, Simon menyebut tanggapan yang ia
sampaikan merupakan bentuk edukasi organisasi agar seluruh pihak dapat
menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di
kemudian hari.
“Demikian penjelasan dan pernyataan sikap yang dapat kami
sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada kita semua sehingga tidak rancu dalam
menjalankan roda organisasi,” tutupnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
