Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kaesang Resmi Buka Rakernas PSI 2026, Tegaskan PSI Selaras dengan Aspirasi Rakyat dalam Pilkada
Papuanewsonline.com, Makassar — Ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara resmi membuka Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Kamis
(29/1/2026) siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader dari seluruh Indonesia
sebagai forum konsolidasi dan perumusan arah kebijakan partai dalam menyongsong
agenda politik nasional dan daerah.Dalam pidato pembukaannya, Kaesang menegaskan komitmen PSI
untuk selalu berada dalam satu jalur dengan aspirasi rakyat, khususnya dalam
menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menekankan
bahwa PSI tidak ingin menjadi partai yang berjarak dengan realitas di lapangan,
melainkan hadir sebagai representasi suara masyarakat.Kaesang menyampaikan bahwa setiap langkah strategis partai,
terutama yang berkaitan dengan Pilkada, akan diselaraskan dengan kebutuhan
serta harapan publik. Menurutnya, kehadiran PSI dalam kontestasi politik daerah
harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ia juga menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar agenda
politik rutin, melainkan momentum penting untuk mendorong perubahan dan
kemajuan di daerah. Oleh karena itu, PSI berkomitmen untuk memastikan seluruh
proses pengambilan keputusan dilakukan secara matang, inklusif, dan
berlandaskan kepentingan publik.Lebih lanjut, Kaesang menegaskan bahwa strategi PSI dalam
menghadapi Pilkada akan dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan
berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan
kepemimpinan daerah yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada solusi atas
persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.Rakernas PSI 2026 menjadi forum strategis bagi partai dalam
menyusun program kerja nasional, memperkuat struktur organisasi, serta
mematangkan langkah politik menjelang tahapan Pilkada. Konsolidasi kader dari
berbagai daerah juga dimanfaatkan untuk menyatukan visi dan misi perjuangan
partai.Suasana Rakernas berlangsung dinamis dengan semangat
kebersamaan dan optimisme. Para peserta menyambut arahan Ketua Umum dengan
antusias, mencerminkan soliditas internal serta kesiapan PSI dalam menghadapi
tantangan politik ke depan.Melalui Rakernas ini, PSI menegaskan posisinya sebagai
partai yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan keberpihakan
kepada rakyat, sekaligus memperkuat peran politiknya dalam mendorong lahirnya
kepemimpinan daerah yang berkualitas.Rakernas PSI 2026 diharapkan menjadi pijakan penting bagi
partai dalam memperluas pengaruh politiknya secara konstruktif, serta
memastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada
kepentingan masyarakat luas. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:27 WIT
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
Pimpin Anev, Wakapolda Maluku: Target Ketahanan Pangan 7.000 Ton Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Realisasi Program Kerja Bersama, Pembinaan Anggaran, Perencanaan, dan Logistik.Rapat Anev yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Selasa (27/1/2026), ini menyoroti target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran tahun 2026 sebesar 7.000 ton.Irwasda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H beserta Para Pejabat Utama Polda Maluku, dan Kapolres/Kapolresta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni dalam arahannya menyampaikan rapat anev merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja bersama, pembinaan anggaran, perencanaan, dan logistik, baik di tingkat Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.“Anev ini akan terus dilaksanakan agar kita dapat memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program kerja bersama serta pengelolaan anggaran, perencanaan, dan logistik,” ujar Wakapolda Maluku.Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K., M.M memaparkan capaian program ketahanan pangan di Polda Maluku dan Polres jajaran. Ia menekankan kepada seluruh Polres jajaran bahwa jenis jagung yang ditanam dalam program ketahanan pangan adalah jagung pipil, bukan jagung manis.Selain itu, disampaikan pula bahwa target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7.000 ton. "Setiap Polres diminta agar menginput laporan secara benar dan tepat sesuai dengan arahan dari Mabes Polri," pintanya.Sementara itu, Irwasda Maluku memaparkan terkait persiapan dan kesiapan Polda Maluku dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia juga menegaskan agar seluruh satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan koordinasi dengan Bidang Keuangan terkait pengelolaan anggaran tahun 2025.Tak hanya itu, Irwasda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun anggaran 2025. PNO-12
28 Jan 2026, 18:13 WIT
RUPS Divestasi Saham 10 Persen Dipersoalkan, Masyarakat Mimika Menuntut Haknya
Papuanewsonline.com, Mimika — Desakan kepada Pemerintah
Kabupaten Mimika untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) divestasi
saham 10 persen di Mimika terus menguat. Masyarakat menilai lokasi pelaksanaan
RUPS menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan saham
yang menyangkut masa depan daerah dan kesejahteraan rakyat Mimika.Kabupaten Mimika sebagai pemegang saham mayoritas atas
divestasi saham 10 persen dinilai memiliki hak dan posisi strategis dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan RUPS di
luar Mimika, khususnya di Jayapura, berpotensi mengurangi porsi manfaat yang
seharusnya diterima daerah pemilik saham terbesar.Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan
Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan bahwa masyarakat Mimika tidak menginginkan
keputusan strategis tersebut justru merugikan daerah asal saham. Ia menegaskan
bahwa jika RUPS dilakukan di Jayapura, maka Mimika berpotensi hanya memperoleh
bagian kecil dari total kepemilikan saham yang ada.“Kami tidak ingin keputusan yang diambil akan merugikan
kami. Jika RUPS dilaksanakan di Jayapura, maka kami akan mendapatkan nilai yang
sangat kecil, hanya 1% dari total 10%,” kata Yohanes dalam pernyataan yang
diterima Papua news online, com, Senin (26/1/2026).Lebih lanjut, Yohanes menekankan pentingnya kepala daerah
memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat Papua Tengah, khususnya
rakyat Mimika. Ia meminta agar keputusan terkait RUPS tidak dilandasi
kepentingan kelompok tertentu, melainkan berpijak pada keadilan bagi daerah
pemegang saham mayoritas.“Kami ingin Bupati Mimika melaksanakan RUPS di Kabupaten
Mimika, sebagai wilayah pemegang saham mayoritas,” tambahnya.Desakan tersebut muncul dari kekhawatiran bahwa pelaksanaan
RUPS di Jayapura hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara
manfaat ekonomi dari divestasi saham tidak dirasakan secara luas oleh
masyarakat Mimika.“Kami tidak ingin uang hasil divestasi saham 10% ini hanya
dinikmati oleh segelintir orang, kami ingin hasilnya dirasakan oleh seluruh
masyarakat Mimika,” tegas Yohanes.Masyarakat Mimika juga mengingatkan agar Bupati Mimika tidak
mengambil keputusan yang dinilai keliru karena dampaknya akan langsung
menyentuh masa depan rakyat. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal
setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan saham divestasi tersebut.“Kami akan terus mengawal langkah-langkah Bupati Mimika
dalam kepengurusan saham 10%,” tambah Yohanes.Hingga berita ini diturunkan, Bupati Mimika Yohanes Rettob
belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, masyarakat
berharap aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan serius dalam menentukan lokasi
dan mekanisme pelaksanaan RUPS divestasi saham 10 persen. Penulis: HendEditor: GF
26 Jan 2026, 13:06 WIT
Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara Nusantara karya bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan resmi diperkenalkan di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari penguatan diplomasi Indonesia di panggung global.Buku versi Bahasa Inggris ini memuat 80 menu pilihan khas Indonesia yang dikembangkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada komunitas internasional.“Saya menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris kepada Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director, Investment, Danantara Indonesia, untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia pada WEF Davos 2026 sebagai bagian dari showcase diplomasi MBG dan khazanah rasa Nusantara,” ujar Dirgayuza Setiawan.Sebelum diperkenalkan di Davos, buku yang dalam versi bahasa Inggris-nya berjudul “Taste Of Nusantara 80 Bhayangkara Menu For Indonesia’s Free Nutricious Meal’s Program” ini juga telah diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, pada Selasa (20/1/2026) di London, sebagai langkah awal diplomasi kuliner dan ketahanan pangan Indonesia.“Alhamdulillah, Mas Dirgayuza di tengah kesibukan lawatan bersama Presiden terus berikhtiar memperkenalkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara di tempat-tempat yang istimewa. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di WEF Davos, forum bergengsi dunia. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Astacita Presiden kepada dunia,” kata Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar dokumentasi menu, melainkan catatan pengabdian Polri dalam mendukung MBG, mulai dari aktivitas dapur SPPG Polri sejak dini hari hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol pendekatan baru membangun bangsa melalui perhatian nyata terhadap kesehatan dan gizi generasi masa depan.Kehadiran buku ini di WEF Davos 2026 menegaskan komitmen Polri dalam mendukung diplomasi Presiden, memperkuat citra positif Indonesia, serta memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di tingkat global. PNO-12
24 Jan 2026, 13:36 WIT
Penunjukan Pejabat BUMD Jadi Sorotan, Bupati Mimika Diingatkan Soal Nasib SDM Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Kebijakan Bupati Mimika,
Yohanes Rettob, terkait penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
kembali menuai kritik keras. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah
pemilihan Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan peringatan terbuka atas penunjukan
pejabat yang disebut sebagai karteker di sejumlah BUMD.Dalam pernyataan yang diterima Papua news online, Yohanes
Kemong menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pengalihan isu dari
tuntutan masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang selama ini mendorong adanya
pemberdayaan sumber daya manusia lokal di lingkungan BUMD.“Saudara Bupati sudah kebingungan dengan adanya sorotan,
sehingga mengalihkan bahasa dengan kalimat karateker. Tapi kami tidak akan
membiarkan permainan api ini berlanjut,” kata Yohanes Kemong.Ia menegaskan bahwa persoalan penunjukan pejabat BUMD tidak
dapat dianggap sepele karena menyangkut keadilan, transparansi, serta masa
depan masyarakat Mimika, khususnya kelompok masyarakat adat yang selama ini
merasa belum mendapatkan ruang yang proporsional.Yohanes Kemong kemudian mempertanyakan dasar hukum dan
mekanisme penunjukan karteker tersebut, termasuk apakah penunjukan dilakukan
sepenuhnya berdasarkan kewenangan bupati atau melalui proses yang melibatkan
unsur lain seperti akademisi, kejaksaan, maupun tokoh masyarakat.Selain itu, ia juga menyoroti kejelasan status pejabat yang
ditunjuk, apakah benar hanya bersifat karteker atau justru berpotensi menjadi
pejabat definitif tanpa melalui tahapan seleksi yang terbuka dan diumumkan
kepada publik.Ia menilai belum adanya publikasi resmi terkait proses
seleksi atau uji kelayakan karteker BUMD dapat menimbulkan kecurigaan dan
memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.Yohanes Kemong turut mengingatkan pemuda serta kalangan
intelektual Amungme dan Kamoro agar tidak mudah menerima klarifikasi pemerintah
daerah, dengan penilaian bahwa pejabat yang telah ditetapkan berpeluang besar
menjadi definitif.“Kami peringatkan, jangan main-main dengan nasib masyarakat
Mimika. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras jika perlu,” tutup
Yohanes Kemong. Penulis: HendrikEditor: GF
22 Jan 2026, 03:06 WIT
DPRD Mimika Soroti Penunjukan Pejabat BUMD, Transparansi Diminta Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bupati Mimika,
Yohanes Rettob, terkait penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang dinilai belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Kritik tersebut
disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau.Menurut Primus, pengisian jabatan strategis di tubuh BUMD
seharusnya mengedepankan prinsip profesionalisme dan kompetensi. Ia menilai,
proses penunjukan yang tidak melalui mekanisme seleksi terbuka berpotensi
menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.“Jangan sampai ini cuma image-nya di luar bawah, ini adalah
keluarga yang dipasang di sana,” katanya.DPRD Mimika, lanjut Primus, berharap pemerintah daerah dapat
membuka ruang seleksi yang adil dan transparan sehingga jabatan di BUMD diisi
oleh sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi
sesuai kebutuhan perusahaan daerah.Ia juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada
putra-putri asli Mimika yang telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki
kompetensi untuk berperan aktif dalam pengelolaan BUMD.“Harapan kami, anak-anak asli Mimika yang sudah sekolah
tinggi dan punya kompetensi di sana, itu dipakai, khususnya di Amume dan
Kemoro,” ujar Primus.Selain aspek kompetensi, Primus menilai bahwa penunjukan
pejabat BUMD sebaiknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan dari
lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Hal ini penting untuk menjaga
kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dikomunikasikan
dengan baik berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan memperlebar jarak antara
pemerintah dengan masyarakat.DPRD Mimika berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih
terbuka dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut
pengelolaan aset dan perusahaan daerah, demi terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Penulis: HendrikEditor: GF
22 Jan 2026, 02:56 WIT
Wakapolda Maluku Apresiasi Komitmen Polri Inisiasi Ditres PPA-PPO
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H menyampaikan apresiasinya terhadap launching Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda dan 22 Satuan Reserse (Satres) PPA-PPO Polres.Apresiasi disampaikan Wakapolda Maluku saat mengikuti peluncuran Ditres Tindak Pidana PPA-PPO melalui video conference (vicon) dari Ruang Vicon Lantai II Markas Polda Maluku, Rabu (21/1/2026).Direktorat khusus tersebut resmi dilaunching secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI).Peluncuran direktorat PPA-PPO yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si ini menandakan komitmen Polri yang kuat dalam memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.Direktorat PPA-PPO sendiri memiliki tiga subdirektorat, yakni Subdit I yang menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, Subdit II menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan Subdit III secara khusus menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Saat ini, Ditres PPA-PPO telah terbentuk di 11 Polda, meliputi Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Satuan kerja ini juga didukung oleh 22 Satres PPA-PPO di tingkat Polres.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya menegaskan, launching Ditres PPA-PPO menjadi momentum penting dalam memperkuat penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang dengan pendekatan yang berbasis gender dan berorientasi pada korban.“Launching hari ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui Polri, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sering menjadi korban. Kita berharap Ditres PPA dan PPO benar-benar mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” ujar Kapolri.Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam penanganan kejahatan tersebut, mengingat karakteristik kasus PPA dan PPO yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga lintas daerah hingga lintas negara.“Saya terus mendorong penguatan kerja sama lintas sektoral, dengan para pemangku kepentingan dan seluruh pemerhati, sehingga pelayanan yang kita berikan semakin optimal dan memberikan rasa keadilan bagi para pelapor,” tambahnya.Lebih lanjut, Kapolri menegaskan peningkatan kapasitas dan kemampuan personel menjadi hal mutlak, mengingat kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif.“Saya berharap tidak hanya di 11 Polda dan 22 Polres. Ke depan, Polda-Polda lainnya juga dapat menyesuaikan dan membentuk satuan serupa, sehingga penanganan PPA dan PPO dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.Dengan terbentuknya Ditres PPA-PPO ini, diharapkan Polri semakin responsif, profesional, dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan seluruh kelompok rentan di Tanah Air."Kami menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kegiatan launching Ditres PPA-PPO di beberapa Polda," kata Wakapolda Maluku Brigjen Imam secara terpisah di sela-sela kegiatan tersebut.Brigjen Imam mengaku Polda Maluku sendiri telah mengusulkan pembentukan Ditres PPA-PPO. "Kami berharap ke depan Ditres PPA-PPO dapat segera terbentuk di Polda Maluku," harap Wakapolda yang didampingi Para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Perwira perwakilan satuan kerja, serta para Kapolres dan Kapolresta yang didampingi Kasatreskrim dan Kanit PPA masing-masing Polres. PNO-12
21 Jan 2026, 19:49 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Vicon Launching Ditres PPA-PPO dan Penandatanganan MoU Polri–Kemen P2MI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan *Video Conference (Vicon) Launching Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda dan 22 Satres PPA-PPO Polres*, yang dirangkaikan dengan *Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI)*.Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., pada Kamis (21/1/2026) sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Ruang Vicon Lantai II Polda Maluku.Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, para perwira perwakilan satuan kerja Polda Maluku, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran yang didampingi Kasatreskrim dan Kanit PPA masing-masing Polres.Dalam launching tersebut, Kapolri secara resmi memperkenalkan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO yang dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si. Direktorat ini memiliki tiga subdirektorat, yakni Subdit I yang menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, Subdit II yang menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak, serta Subdit III yang secara khusus menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Saat ini, Ditres PPA-PPO telah terbentuk di 11 Polda, meliputi Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat, serta didukung oleh 22 Satres PPA-PPO di tingkat Polres.Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa launching Ditres PPA-PPO menjadi momentum penting dalam memperkuat penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang dengan pendekatan yang berbasis gender dan berorientasi pada korban.“Launching hari ini adalah momentum penguatan penanganan kasus PPA dan PPO dengan pendekatan berbasis gender. Ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui Polri, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sering menjadi korban. Kita berharap Ditres PPA dan PPO benar-benar mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” ujar Kapolri.Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam penanganan kejahatan tersebut, mengingat karakteristik kasus PPA dan PPO yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga lintas daerah hingga lintas negara.“Saya terus mendorong penguatan kerja sama lintas sektoral, dengan para pemangku kepentingan dan seluruh pemerhati, sehingga pelayanan yang kita berikan semakin optimal dan memberikan rasa keadilan bagi para pelapor,” tambahnya.Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan personel menjadi hal mutlak, mengingat kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif.“Saya berharap tidak hanya di 11 Polda dan 22 Polres. Ke depan, Polda-Polda lainnya juga dapat menyesuaikan dan membentuk satuan serupa, sehingga penanganan PPA dan PPO dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Kapolri.Dengan terbentuknya Ditres PPA-PPO ini, diharapkan Polri semakin responsif, profesional, dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan seluruh kelompok rentan di Tanah Air. PNO-12
21 Jan 2026, 19:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
