Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kritik dari DPRD Papua Tengah: Bupati Mimika Dinilai Gagal Pimpin Daerah dan Diminta Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika — Tekanan politik terhadap
Bupati Mimika Johannes Rettob semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, melontarkan kritik keras dan terbuka atas kinerja
Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya gagal total dalam mengelola konflik
sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama satu tahun
terakhir.
Dalam pernyataan sikapnya, Yohanes Kemong yang merupakan
putra asli Mimika dari Suku Amungme menegaskan bahwa Bupati Mimika tidak
memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan
mendasar masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan dan martabat Orang
Asli Papua.
“Berbagai konflik sosial terjadi dan dibiarkan
berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Pemerintah daerah gagal hadir di
tengah penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Kemong.
Ia secara terbuka menyoroti sejumlah konflik besar yang
hingga kini tak kunjung diselesaikan, mulai dari konflik masyarakat Kamoro,
konflik Kapiraya, hingga konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama. Menurutnya,
konflik Kwamki Narama merupakan cerminan paling telanjang dari kegagalan
kepemimpinan Bupati Mimika.
“Konflik itu terjadi di wilayah masyarakatnya sendiri dan
telah menelan sekitar 10 korban jiwa, hampir 200 orang luka-luka, serta
melumpuhkan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, Bupati Mimika
tidak mampu menyelesaikannya,” kata Kemong.
Situasi tersebut, menurut Kemong, telah menjerumuskan
masyarakat ke dalam lingkaran penderitaan yang berkepanjangan. Tangisan,
jeritan, dan rasa takut terus menghantui warga, sementara pemerintah daerah
dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang tegas, hadir, dan solutif.
Lebih jauh, Yohanes Kemong menyatakan secara terbuka bahwa
Johannes Rettob tidak mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dan
bertanggung jawab. Kondisi ini bahkan dinilai mencoreng nama baik pribadi,
keluarga, serta para tokoh dan pemimpin Orang Asli Papua yang sebelumnya
membangun Mimika dengan integritas dan pengabdian.
Tak berhenti di situ, Kemong juga mengungkap dugaan kuat
yang berkembang di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan
Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya persepsi publik bahwa kekuasaan
pemerintahan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bupati, melainkan dikendalikan
oleh pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan istri Bupati dalam pengaturan
kekuasaan serta distribusi anggaran kepada kelompok tertentu.
“Dugaan-dugaan ini semakin merusak kepercayaan publik
terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Atas seluruh kondisi tersebut, Yohanes Kemong secara tegas
meminta Johannes Rettob untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mimika.
“Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat, jangan
memaksakan diri tetap menjadi bupati,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa
tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan sebelum akumulasi kekecewaan rakyat
berubah menjadi gejolak sosial yang lebih besar dan tak terkendali.
Penulis: Bim
Editor: GF
06 Jan 2026, 10:09 WIT
Polda Maluku Gelar Acara Kenal Pamit Irwasda, Dir Narkoba, Kabid TIK dan Kapolres Tual
Papuanewsonline.com, Ambon - Usai pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasda, Direktur Narkoba dan Kabid TIK serta Kapolres Tual, Polda Maluku menggelar acara kenal pamit yang berlangsung di lobi lantai 2 Markas Polda Maluku, Sabtu (3/1/2026).Kegiatan yang telah menjadi tradisi Polri ini dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku turut hadir dalam acara yang berlangsung penuh kekeluragaan tersrbut.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar setelah ini dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan baik dan lancar. "Selamat datang kepada para pejabat yang baru saja diserah terimakan jabatannya. Segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan lakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pejabat utama yang ada di Polda Maluku," pintanya.Penyesuaian diri, kata Kapolda, penting untuk segera dilakukan sehingga pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat dapat berjalan baik dan lancar. "Saya berharap setiap pekerjaan yang akan kita laksanakan dapat kita lakukan dengan baik dan maksimal terlebih harus dilaksanakan dengan ikhlas," harapnya.Pekerjaan yang dilaksanakan secara ikhlas, lanjut Kapolda tidak hanya menjadi penilaian pimpinan, tapi yang terpenting adalah bernilai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa."Pekerjaan dengan baik dan ikhlas nantinya yang menilai itu bukan saja pimpinan melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memudahkan kita dalam setiap karir dan kehidupan kita di dunia," ungkapnya.Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolda menekankan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Posisikan diri sebagaimana jabatan yang diemban."Hargai diri kita sendiri karena kita adalah pemimpin. Perlu dipahami bahwa manusia itu bisa menjadi manusia karena adanya ketidaksempurnaan, maka dengan ketidaksempurnaan itu kita mulai berfikir untuk bagaimana bisa berubah dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pejabat yang lama yang telah memberikan yang terbaik kepada Polda Maluku."Saya selaku pribadi dan atas nama Polda Maluku menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya rekan-rekan yang akan berangkat untuk bertugas di tempat yang baru yang mana selama ini sudah memberikan banyak kontribusi positif untuk Polda. Semoga nantinya di tempat tugas yang baru dapat lebih baik lagi dalam karirnya di kepolisian ini," harapnya.Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan seluruh pesonel di Maluku bawa situasi dan kondisi akan membentuk karakter setiap anggota Polri. "Olehnya itu tetap berbuat baik kepada siapapun dan selalu berikhtiar dengan selalu berdoa dan berusaha, sebab dimanapun kita bertugas kalau kita selalu bersyukur maka apa yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan sebab Tuhan itu Maha adil bagi umatnya," pungkasnya.Pada acara tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku bersama Ketua Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku juga memberikan ucapan selamat dan cendera mata sebagai kenang-kenangan kepada para pejabat utama yang lama yang akan meninggalkan Polda Maluku untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. PNO-12
04 Jan 2026, 15:41 WIT
Yohanes Kemong Soroti Konflik di Timika, Minta Pemda dan Aparat Bertindak Tegas
Papuanewsonline.com, Nabire – Anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti konflik antarmasyarakat yang terjadi di
Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan
sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran. Ia mendesak Pemerintah
Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah
konkret untuk menghentikan konflik yang terus berlarut.Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes
menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah.
Polemik mengenai asal-usul warga dinilai tidak menyelesaikan persoalan di
lapangan, sementara korban terus berjatuhan.“Bupati Mimika bilang ini warga Puncak, Bupati Puncak bilang
ini warga Timika. Sementara sembilan nyawa sudah melayang. Ini bukan persoalan
sepele,” tegas Yohanes.Ia menjelaskan bahwa secara fakta, kepala perang Lukius dan
Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak. Namun, konflik tersebut
berlangsung di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka,
yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan,
dan sekitar 20 kampung.“Secara pemerintahan, ini wilayah Kabupaten Mimika. Di situ
ada rakyat dan pemerintah wajib hadir,” ujarnya.Yohanes juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi
kesimpangsiuran informasi. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem,
empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang
meninggal akibat dibakar.Ia menegaskan agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan atas
korban terakhir tersebut. “Atas nama Wemum, berhenti. Stop. Tidak boleh ada
perang lanjutan,” katanya.Terkait penyelesaian konflik, Yohanes meminta pemerintah
daerah tidak beralasan soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, meskipun konflik
sosial tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, masih tersedia anggaran
biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan
untuk penanganan konflik kemanusiaan.Selain itu, Yohanes mendesak aparat keamanan bertindak tegas
dan adil dengan menangkap seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang,
termasuk pimpinan perang di lapangan dan pihak yang menggunakan atribut perang.
“Tidak boleh tebang pilih. Kalau Lukius sudah ditahan, maka Noak Dang dan
pihak-pihak lain yang memimpin perang juga harus ditahan,” tegasnya.Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta
pemerintah, DPR, serta tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa
patah panah dan belah rotan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Ia menargetkan
konflik ini harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika
serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, seraya menegaskan DPR Provinsi
Papua Tengah dan Gubernur siap terlibat penuh dalam penyelesaian konflik. Penulis: BimEditor: GF
31 Des 2025, 03:16 WIT
Indonesia Tegaskan Penolakan terhadap Wacana Fasilitas Logistik Militer China
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara
tegas menyatakan penolakan terhadap rencana China yang disebut-sebut ingin
membangun fasilitas logistik militer di wilayah Indonesia. Sikap tersebut
disampaikan sebagai respons atas laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika
Serikat (Pentagon) yang menyinggung kemungkinan Indonesia menjadi salah satu
lokasi yang dipertimbangkan Beijing.Dalam laporan tersebut, Pentagon menyoroti ambisi China
untuk memperluas jangkauan operasional militer global melalui pembangunan
jaringan fasilitas logistik di luar negeri. Langkah itu disebut bertujuan
mendukung kebutuhan operasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), baik angkatan
laut, udara, maupun darat.Pentagon menilai posisi strategis Indonesia berada di jalur
lintas laut internasional yang krusial bagi keamanan jalur perdagangan dan
energi kawasan Indo-Pasifik. Faktor geografis tersebut dianggap memiliki nilai
strategis dalam proyeksi kekuatan dan kepentingan global China di kawasan.Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan
tidak pernah memberikan ruang ataupun izin bagi pembangunan fasilitas logistik
maupun pangkalan militer asing di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa
Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta
memiliki ketentuan hukum nasional yang melarang keberadaan pangkalan militer
asing di dalam wilayah Indonesia.Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan
nasional merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan dalam bentuk apa pun,
termasuk kerja sama pertahanan yang berpotensi melanggar batas-batas kedaulatan
negara.Dalam laporan Pentagon tersebut, selain Indonesia, beberapa
negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Thailand,
Myanmar, Singapura, dan Pakistan juga disebut masuk dalam daftar negara yang
dipertimbangkan China sebagai lokasi pengembangan fasilitas logistik militer.Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menjaga
konsistensi kebijakan luar negeri dan memperkuat posisi strategis nasional
tanpa terlibat dalam rivalitas militer negara-negara besar, sekaligus tetap
berkomitmen pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
29 Des 2025, 18:05 WIT
Vonis Tiga Tahun Penjara untuk Toni Tamsil dalam Perkara Obstruction of Justice Korupsi Timah
Papuanewsonline.com, Pangkalpinang – Pengadilan Negeri
Pangkalpinang menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga tahun kepada Toni
Tamsil alias Akhi dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice)
kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300
triliun. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Senin (29/12/2025).Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan
dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana
penjara selama 3,6 tahun. Putusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian
persidangan yang menyita perhatian publik karena keterkaitannya dengan perkara
korupsi timah berskala besar.Ketua Majelis Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
perintangan proses hukum dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Selain
pidana badan, terdakwa juga dibebankan kewajiban membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.Pembacaan putusan tersebut mengubah suasana ruang sidang
yang semula tenang menjadi emosional. Keluarga terdakwa, termasuk istri dan
anaknya, terlihat tidak mampu menahan tangis saat mendengar vonis yang
dijatuhkan majelis hakim.Perkara yang menjerat Toni Tamsil merupakan bagian dari
rangkaian kasus besar korupsi timah yang melibatkan banyak pihak dan disebut
sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani aparat penegak
hukum di Indonesia. Dalam perkara ini, Toni didakwa menghambat proses
penyidikan yang tengah berjalan.Kasus obstruction of justice dinilai sebagai kejahatan
serius karena secara langsung mengganggu upaya penegakan hukum dan berpotensi
menghambat pengungkapan fakta-fakta penting dalam perkara korupsi. Oleh karena
itu, proses hukum terhadap terdakwa menjadi perhatian luas masyarakat.Putusan pengadilan ini diharapkan dapat memperkuat pesan
bahwa setiap upaya menghalangi proses penegakan hukum akan tetap diproses
sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun tidak secara langsung terlibat
dalam tindak pidana korupsi utama.Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus menegaskan
komitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang
berupaya merintangi penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan demi
memulihkan kerugian negara. Penulis: HendrikEditor: GF
29 Des 2025, 10:32 WIT
PKS Mimika Serahkan Beasiswa PIP 2025 dan Gelar Talkshow Hari Ibu di Hotel Serayu Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Mimika menggelar acara penyerahan Beasiswa Program Indonesia
Pintar (PIP) Tahun 2025 dan Talkshow Hari Ibu pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Timika, Papua Tengah, dan dihadiri oleh
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ardi, S.T., tokoh masyarakat, serta para
penerima beasiswa.“Kami bersyukur dapat menghadirkan program nyata bagi
anak-anak Mimika melalui Fraksi PKS,” ujar Ardi dalam sambutannya.Beasiswa PIP yang diserahkan dalam kegiatan ini merupakan
titipan dari Fraksi PKS DPR RI. Ardi menyampaikan program tersebut secara
khusus berasal dari Anggota DPR RI Komisi X Reni Astuti, kemudian dialokasikan
untuk Papua Tengah melalui koordinasi lintas fraksi.Dari total 100 kuota yang tersedia, 63 siswa di Mimika
dinyatakan layak menerima beasiswa. Penetapan penerima dilakukan setelah
melewati seleksi sistem oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penerima yang
hadir merupakan siswa yang sudah masuk dalam hasil verifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.“Semoga beasiswa ini bermanfaat dan memotivasi anak-anak
untuk terus berprestasi,” tambah Ardi.Selain penyerahan beasiswa, PKS Mimika juga merangkaikan
kegiatan dengan talkshow Hari Ibu bertema “Ibu Sehat dan Bahagia Melahirkan
Keluarga yang Tangguh.” Talkshow ini menghadirkan drg. Praprimadani Mursyid dan
Anis Miftahatul Jannah, S.Pd sebagai pemateri, dengan dukungan DPD PKS
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.Dalam kesempatan yang sama, Ardi menyampaikan sejumlah
program strategis yang ia kawal sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Ia
menyebut bantuan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan, Program Makan Bergizi
Gratis, pembayaran tunggakan BPJS, serta dukungan bagi perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan keagamaan.“Menjadi anggota dewan berarti bekerja keras dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” pungkasnya. Ia juga berharap
program PIP dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar manfaatnya terus
dirasakan penerima dan keluarga di Mimika.Penulis: BimEditor: GF
20 Des 2025, 17:33 WIT
Wakapolda Maluku Terima Kunjungan Reses Anggota DPD RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menerima kunjungan reses anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si.Reses dalam rangka penyerapan aspirasi terkait dinamika keamanan di wilayah hukum Polda Maluku ini berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (18/12/2025).Turut hadir dalam pertemuan itu Irwasda, Kabidkum, Wadir Reskrimum, Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus, dan Ps. Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Maluku, serta Wakapolresta P. Ambon & PP. Lease, termasuk jajaran Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku.Dalam pertemuan tersebut Wakapolda menyampaikan gambaran umum mengenai stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku. Meski situasi secara umum terkendali, sejumlah daerah masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi akibat gesekan horizontal berbasis hubungan antar-kampung, sengketa batas wilayah adat, serta aksi balasan yang bersifat turun-temurun.Ia juga menjelaskan fenomena perkelahian antar remaja yang melibatkan kelompok pemuda di kawasan perkotaan maupun pinggiran Ambon yang terus menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Perkelahian, kata Wakapolda biasanya dipicu persoalan sepele mulai dari saling ejek, konsumsi minuman keras, hingga tantangan melalui media sosial kerap berkembang menjadi keributan massal yang mengganggu ketertiban masyarakat.Terhadap kondisi tersebut, Polri telah meningkatkan pola patroli dialogis, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada benturan fisik. "Hal ini juga perlu adanya kolaborasi multi-level antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat guna menciptakan ruang sosialisasi yang lebih positif bagi generasi muda," ungkapnya.Bisri Latuconsina pada kesempatan itu menyoroti tantangan keamanan yang masih menghantui masyarakat Maluku, khususnya konflik bermotif sosial dan kekerabatan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia penyampaian aspirasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.Bisri mendorong peningkatan pendekatan komunitas serta penguatan dialog antarwarga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik jangka panjang, mengingat struktur sosial Maluku yang kaya budaya namun juga sensitif terhadap sentimen historis.Menanggapi hal tersebut, jajaran Polda Maluku menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan. Di antaranya meningkatkan kehadiran polisi di titik rawan konflik dan lokasi yang sering menjadi arena tawuran pemuda; mengoptimalkan Tim Patroli Respon Time pada areal rawan ganguan krimimal; mempercepat penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar komunitas; menggandeng tokoh adat dan pemuda untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif."Kami juga berkomitmen dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus meningkat," tutup Wakapolda. PNO-12
20 Des 2025, 08:11 WIT
Polda Maluku Gelar Upacara Hari Bela Negara ke-77
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menyelenggarakan Upacara Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 yang bertempat di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Jumat (19/12/2025). Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H ini turut dihadiri Irwasda, dan para Pejabat Utama Polda Maluku.Wakapolda Maluku dalam sambutannya membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyampaikan peringatan tahun ini mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Tema ini menekankan pentingnya kesiapan seluruh rakyat dalam menghadapi dinamika global dan ancaman yang kian beragam.Presiden menyampaikan saat ini dunia berada dalam situasi penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, hingga percepatan disrupsi teknologi. Ancaman terhadap negara, menurut Presiden, tak lagi bersifat konvensional tetapi juga mencakup serangan siber, radikalisme, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Karena itu, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif bangsa.Presiden juga menyinggung bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengingatkan pentingnya solidaritas nasional. Di mana, ketiga wilayah itu disebut memiliki peran historis dalam perjalanan Republik.“Tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara, dan tanpa Sumatera Barat, sejarah bela negara tidak akan lengkap,” ucap Wakapolda Maluku membacakan amanat Presiden.Presiden menguraikan keteguhan rakyat Aceh sebagai “Daerah Modal”, perjuangan Medan Area di Sumatera Utara, serta peran vital PDRI yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai penyelamat Republik ketika ibu kota negara jatuh ke tangan penjajah.Momentum peringatan ini, harus menjadi pengingat bahwa cinta Tanah Air harus diwujudkan dalam tindakan nyata: membantu sesama yang dilanda bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, hingga berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.Pada rangkaian kegiatan yang sama, Wakapolda Maluku juga menyerahkan penghargaan kepada dua personel berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional Kapolri Cup VI Taekwondo Tahun 2025. Dua penghargaan tersebut diberikan kepada Bripka Yohanis B. Fasak dari Satbrimob Polda Maluku dan Brigpol Gladys Pattipeilohy, S.H, dari Ditreskrimum Polda Maluku. PNO-12
19 Des 2025, 15:10 WIT
Gugatan Internal HMI Menguat, Koordinator BPL Wilayah Papua Dituding Langgar Prosedur Perkaderan
Papuanewsonline.com, Mimika — Polemik internal di tubuh
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali mencuat menyusul diajukannya gugatan
terhadap Koordinator Badan Pengelola Latihan (BPL) Wilayah Papua. Gugatan
tersebut dilayangkan oleh M. Alif Anugerah, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan
Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Mimika, pada Kamis (18/12/2025).Gugatan itu ditujukan kepada Hadi Sabuku selaku Koordinator
BPL Wilayah Papua yang diduga meloloskan sejumlah kader peserta Latihan Kader
(LK) III tanpa mengantongi surat rekomendasi resmi dari Badan Koordinasi
(Badko), sebagaimana diatur dalam mekanisme perkaderan HMI.Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan dan
prosedur organisasi yang berlaku, serta mencerminkan ketidakprofesionalan dan
ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas Koordinator BPL Wilayah Papua. Gugatan
ini disebut sebagai bentuk koreksi internal demi menjaga marwah dan konsistensi
sistem perkaderan HMI.Dalam dokumen gugatannya, M. Alif Anugerah meminta Pengurus
BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk
pencopotan Hadi Sabuku dari jabatannya sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.
Selain itu, ia juga menuntut adanya penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban
atas keputusan yang dinilai bermasalah tersebut.“Tuduhan ini sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan
segera,” kata M. Alif Anugerah. “Kami berharap agar kasus ini dapat
diselesaikan dengan adil dan transparan, serta menjadi pelajaran bagi semua
pihak untuk menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab.”Gugatan tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga
integritas dan kredibilitas HMI sebagai organisasi kader yang memiliki peran
strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa. Setiap proses perkaderan
dinilai harus berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan preseden buruk di
kemudian hari.Menurut M. Alif Anugerah, pembiaran terhadap dugaan
pelanggaran prosedur akan berdampak langsung pada kualitas kader dan legitimasi
jenjang perkaderan, khususnya LK III yang merupakan level strategis dalam
struktur HMI.Adapun tuduhan yang diajukan dalam gugatan tersebut meliputi
pelolosan peserta LK III tanpa rekomendasi Badko, pelanggaran terhadap aturan
dan prosedur organisasi, serta ketidakprofesionalan dan ketidakadilan dalam
menjalankan tugas sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.Penulis: HendrikEditor: GF
18 Des 2025, 22:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
