logo-website
Selasa, 17 Sep 2024,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Wakapolda Papua Gelar Latihan Pra Operasi “Mantap Praja Cartenz II-2024” Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., membuka Kegiatan Latihan Pra Operasi “Mantap Praja Cartenz II-2024” dalam rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Kamis (08/08).Kegiatan ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Yosi Muhamartha, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol I Ketut Wijatmika, S.I.K, Para PJU Polda Papua, Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, serta Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin, S.H., dan kegiatan ini berlangsung di Aula Ballroom Grand Ball Room Lt. 5 Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.Dalam sambutannya Wakapolda Papua Brigjen Pol. Petrus Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., menyampaikan terkait situasi Politik jelang Pilkada di wilayah hukum Polda Papua mengalami peningkatan suhu Politik, yang berpotensi pada kerawanan Sosial Politik sehingga dapat menjurus kepada Gangguan Kamtibmas.“Kedepannya akan semakin berat dan kompleks, untuk itu optimalisasi kinerja dan kesiapan Operasional Polri, mutlak dilaksanakan dan diantisipasi seluruh personel Polda Papua dan jajaran yang terlibat Operasi Mantap Praja Cartenz 2024,” ucapnya.Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa hari ini Pihak Kepolisian akan melaksanakan rangkaian persiapan pelaksanaan operasi, yaitu Latpraops. Latpraops sendiri merupakan salah satu tahapan penting dan sangat strategis, dimana latpraops merupakan instrumen dasar Manajemen Operasi.“Saya berharap Latpraops ini jangan dijadikan Seremonial saja, namun seluruh personel harus dapat benar-benar memahami dan mengerti tujuan pelaksanaan operasi ini, segera siapkan fisik dan mental serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi ini,” tambah Wakapolda.Wakapolda Papua juga menekankan bahwa Pilkada kali inilah yang pertama kalinya diselenggarakan untuk memilih Empat Gubernur di Tanah Papua ini, tentunya Dinamika Politik akan berbeda, namun pengamanannya tetap sama.“Oleh sebab itu kita memerlukan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengolah kendala yang akan dihadapi agar menjadi peluang untuk mempermudah pelaksanaan tugas Operasi yang akan dilaksanakan kedepannya,” pungkasnya. (PNO-12) 08 Agu 2024, 22:25 WIT
Wakapolda Papua Hadiri Rakernis Sentra Gakkumdu dan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2024 Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H.,M.Si menghadiri rapat kerja teknis (Rakernis) Sentra Gakkumdu dan penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2024 yang dikoordinir oleh Plh. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Gianto, Rabu (07/08/2024).Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Lantai II Hotel Suni & Convention Abepura, turut dihadiri oleh Dir Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Achmad Fauzi Dalimunthe, S.I.K, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, S.H, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Kordiv Penanganan Pelanggaran, Amandus Situmorang, SH., M.H, Assisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua, Riyadi, SH., MH, para Kapolres/ta dan para staf Bawaslu di 9 Kabupaten/kota.Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengatakan Sentra Gakumdu adalah garda terdepan dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan Pilkada mendatang, dan kontribusi semua sangatlah vital dalam menjaga integritas dan kejujuran proses demokrasi khususnya di Papua.“Sebagaimana kita ketahui, tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dengan diadakannya Pilkada serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Papua, untuk itu penting bagi kita untuk memahami dasar hukum terbaru tentang Sentra Gakumdu yang telah disesuaikan guna menghadapi Dinamika dan kompleksitas yang ada dasar hukum ini mencakup beberapa Peraturan Perundang-undangan,” ucap Wakapolda.Wakapolda mengatakan Rakernis ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam Sentra Gakumdu, kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien,“Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman, mencari solusi atas berbagai kendala, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang ada,” tuturnya.Rakernis Sentra Gakkumdu dan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 7-9 Agustus 2024. (PNO-12) 08 Agu 2024, 22:13 WIT
Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Cooling System Papuanewsonline.com, Surabaya - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Provinsi Jatim memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi dibandingkan pada saat pilpres kemarin.Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). Dalam kegiatan penguatan pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terakait Nusantara Cooling System tersebut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan para PJU Polda Jatim serta TIM Ops NCS Polri."Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.Menurutnya berbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kaops NSC Polri menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.  "Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Seperti apa yang dilakukan oleh Ops NCS Polri pada Pilpres dan Pileg kemarin, upaya Preemtif dan Preventif dengan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial. "Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai," ujarnya.Lebih lanjut, para Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas. "Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan kalian semua jangan sampai pimpinan kita turun tangan, jadi betul-betul sering ke lapangan," pungkas Kaops.Sementara Kapolda Jatim mengungkapkan sempat ada konflik horizontal di wilayah Gresik, namun bisa dikendalikan. Untuk pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur, dirinya menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja secara optimal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai."Kita optimis jadikan Jawa Timur sebagai daerah aman dan harmonis," tandasnya.Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Laurens Recky juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono. (PNO-12) 08 Agu 2024, 21:19 WIT
Pangdam Kasuari Minta Prajurit Kodim 1802/Sorong Jadikan Keamanan Masyarakat Prioritas Utama Papuanewsonline.com, Sorong - Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han)., meminta kepada untuk menjadikan keamanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil serta ciptakan kehadiran yang positif dan tanggap terhadap setiap laporan atau informasi terkait keamanan.Hal ini disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, Ny. Rina Haryanto saat memberikan pengarahan kepada para prajurit, PNS serta Persit Kodim 1802/Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (5/8/2024).  Dalam pengarahannya, Pangdam juga menyampaikan beberapa arahan terkait tugas dan tanggung jawab prajurit Kodim 1802/Sorong dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus mempererat sinergi dan koordinasi antara Kodam dan Kodim dalam menjalankan tugas-tugas strategis TNI AD di wilayah Papua Barat Daya. Sebagai Pangdam XVIII/kasuari, saya merasa bangga dan bersyukur melihat semangat juang serta dedikasi yang tinggi dari seluruh Prajurit dan PNS Kodim 1802/Sorong dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” ucapnya.Iapun yakin dengan kesiapan dan profesionalisme, para prajurit dapat mengatasi setiap tantangan dengan baik dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.“Lakukan pengawasan wilayah secara ketat untuk mencegah dan menanggulangi setiap aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial. Jadilah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Perkuat hubungan baik dengan masyarakat setempat, dengarkan dan pahami kebutuhan mereka, serta berikan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Pangdam.Berikutnya, perkuat kolaborasi dan koordinasi dengan instansi Kepolisian, Pemda, dan elemen masyarakat lainnya, kerjasama yang solid akan memperkuat kapabilitas dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan. “Saya ingin menyampaikan perhatian khusus terkait dengan maraknya praktik judi online yang saat ini terjadi. Fenomena ini bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga terjadi di lingkungan TNI”“Menghadapi pelaksanaan pilkada serentak yang merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi. Sebagai anggota TNI AD, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. Tapi ingat, kita harus selalu mengedepankan netralitas dan profesionalitas dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Pastikan tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun yang dapat merusak integritas kita sebagai prajurit TNI AD,” kata Pangdam.Diakhir kunkernya ke Kodim 1802/Sorong, Pangdam beserta Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari yang didampingi para pejabat Kodam berkesempatan untuk menanam sejumlah pohon kenangan di areal Makodim 1802/Sorong. (PNO-12) 06 Agu 2024, 19:54 WIT
Kapolda Papua Hadiri Acara Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., menghadiri acara Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua, kemudian dirangkaikan dengan Ketua Penjabat TP PKK Provinsi Papua Selatan dan Papua, serta Pengukuhan Ketua Penjabat Pembina Posyandu Provinsi, Senin (05/08).Kegiatan tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Ketua Umum TP PKK / Ketua Umum Pembina Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian, Irjen Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., serta Para Pejabat undangan lainnya.Acara Penjabat Gubernur ini didasari oleh Pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 76 / P / 2024 Tanggal 19 Juli 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.Dalam sambutannya Ketua Umum TP PKK / Ketua Umum Pembina Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada sore ini kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua, dirangkaikan dengan Ketua Penjabat TP PKK Provinsi Papua Selatan dan Papua, serta Pengukuhan Ketua Penjabat Pembina Posyandu Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri.“Saya ucapakn selamat kepada Bapak Ibu yang dilantik, kita tahu bahwa TP PKK merupakan amanah Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mana telah diamanahkan Kemendagri untuk laksanakan gerakan PKK ini,” ucapnya.Ny. Tri Tito Karnavian juga menambahkan bahwa PKK ini memiliki 10 program pokok yang tupoksinya lebih banyak daripada bapak-bapak dan tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat.“Meskipun waktu jabatan tidak sampe 1 tahun, tapi kita paling tidak bisa membantu dalam percepatan pembangunan, saya harap ibu-ibu PKK yang dilantik bisa mengatasi masyarakat yang membutuhkan kita, khususnya masalah Posyandu didaerah Papua,” pungkasnya.Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., juga menyampaikan bahwa Kemendagri tidak akan menghalangi hak politik seseorang namun ada tata cara tertentu yang harus dilaksanakann dan sebelum penetapan 22 September, sudah harus mengundurkan diri khusus ASN dan TNI Polri.“Kenapa dicari pengganti penjabat Gubernur Papua dan Papua Selatan dari luar, yakni supaya netral dan tidak menimbulkan kecurigaan adanya pro kontra dalam kontestasi politik Pilkada 2024,” ujarnya. Ia juga menekankan terkait Kordinasi baik antar Forkopimda untuk mengawal Pemilu agar berjalan aman dan lancer, serta masalah Posyandu harus diatensi khususnya di daerah Papua.Adapun ada nama-nama Pejabat yang dilantik yakni, Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., serta Pj. Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol. (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi. (PNO-12) 06 Agu 2024, 15:08 WIT
Kapolda Sambangi Tokoh-tokoh Agama di Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Mengawali tugasnya sebagai Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si kembali melakukan kunjungan silaturahmi di sejumlah pihak terkait.Hari ini Senin (5/8/2024), Orang nomor 1 Polda Maluku itu melakukan lawatan ke tokoh-tokoh agama secara terpisah. Pertama menemui Ketua Walubi Maluku, kemudian Ketua MPH Sinode GPM, dan Ketua MUI Maluku.Dalam kunjungannya secara terpisah dengan mendatangi kantor para tokoh agama tersebut, Kapolda tidak sendiri. Ia didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun Sik, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Kabid Humas Polda Maluku.Kepada Ketua Walubi, Ketua MPH Sinode GPM, dan Ketua MUI Maluku, Kapolda menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Ia berharap pertemuan hari ini menjadi awal yang baik dalam membangun dan meningkatkan kerjasama untuk bersama memelihara kamtibmas yang kondusif."Sebagai warga baru saya ingin bersilaturahmi dengan ketua-ketua dan tokoh agama di Maluku. Saya berharap apabila ada masukan terkait kerjasama dalam memelihara Kamtibmas kiranya dapat disampaikan," pintanya.Ketua Walubi Maluku, Welhelmus Jauwerissa menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kapolda Maluku dan rombongan di Kantor Walubi Maluku. "Semoga dengan silaturahmi ini, kedepannya kerjasama dan sinergitas kita dapat terus terjalin dengan baik," harapnya.Senada, Ketua GPM, Pdt. Elifas T. Maspaitela juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Kapolda Maluku dan para pejabat utama di kantor Sinode GPM. Ia berharap Polda Maluku dapat lebih berperan aktif lagi dalam menekan potensi konflik yang kapan saja bisa terjadi di wilayah Maluku. "Polda Maluku dan jajarannya juga diharapkan dapat lebih tegas dan cepat lagi dalam menuntaskan permasalah hukum yang ditangani," harapnya.Sementara itu saat pertemuan dengan Ketua MUI Maluku, Ustadz Abdullah Latuapo, Polda Maluku diharapkan dapat mengawal pelaksanaan Pilkada serentak agar bisa berlangsung aman dan damai seperti jalannya Pemilu Presiden dan Anggota Legislatif."Polda Maluku dan jajarannya juga diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum serta penguatan internal sehingga Polda Maluku tetap solid dan mendapat kepercayaan serta di cintai mayarakat Maluku," tambah salah satu pengurus MUI Maluku. (PNO-12) 05 Agu 2024, 18:48 WIT
Pencegahan Korupsi Jadi Fokus FGD di Jayapura Guna Mendukung Indonesia Maju Papuanewsonline.com, Jayapura – Rabu (31/07), Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si menghadiri Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Strategi Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua Guna Percepatan Pembangunan dalam Rangka Mendukung Indonesia Maju" yang berlangsung di Aula Cenderawasih 1, Hotel Swisbell, Kota Jayapura. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Widyaiswara Sespim Polri Brigjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., Wakil Ketua Pokja Agama MRP Provinsi Papua Izal Randi Hikoyabi, SE., M.KP, Perwakilan Koordinator Dp3 OKP Provinsi Papua Alberth Rumbekwan, S.H., M.H., dan Auditor Madya pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Maringan Sihotang, AK., CFrA., CSFA.Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari penyusunan Naskah Strategi Pengembangan (Nastrap) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-33 yang diwakili oleh Dr. Gustav Robby Urbinas, S.H., S.I.K., M.PD., M.H. Melalui forum ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pencegahan korupsi yang lebih baik.Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Renwarin menyoroti pentingnya pencegahan korupsi di Papua. "Banyak yang bertanya mengapa Papua ini tidak bisa maju, sudah 20 tahun kita selalu mendapat bantuan Otonomi Khusus (Otsus) yang banyak namun tidak terasa dan tidak terlihat, masih banyak kemiskinan ekstrem dan stunting di tanah Papua ini," ujarnya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua maupun di luar negeri namun masih banyak yang menjadi pengangguran.Brigjen Pol. Patrige menekankan bahwa persoalan di Papua sering kali terkait dengan budaya kekerabatan yang kuat, yang sering kali menjadi penghalang dalam upaya pencegahan korupsi. "Yang perlu kita lakukan bukanlah penegakan hukum korupsi melainkan pencegahan korupsi. Saya sangat yakin kalian sudah memahami hal ini," tambahnya.Sementara itu, Brigjen Pol Awal Chairuddin menyatakan bahwa kegiatan FGD ini merupakan terobosan baru dari Kepala Sespimti Polri, dengan harapan dapat menampilkan ide-ide terbaik untuk penyusunan Nastrap. "Masalah fatal merupakan tidak profesionalismenya SDM di tanah Papua dan ini sangat menarik agar bisa menampilkan ide-ide yang terbaik," ungkapnya.Dengan pelaksanaan FGD ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk menyampaikan ide-ide yang konstruktif dan operasional dalam rangka mencegah korupsi di Papua. "Kita harapkan dengan pelaksanaan FGD ini bisa bermanfaat untuk tanah Papua kaitannya dengan korupsi dan membuat kualitas tulisan yang berkualitas," tutup Brigjen Pol Awal Chairuddin.Melalui forum ini, langkah konkret dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan. Penulisan Nastrap ini diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan studi namun juga bermanfaat untuk pembangunan Papua yang lebih baik. (PNO-12) 01 Agu 2024, 12:31 WIT
Jaga Kamtibmas, Polsek Mimika Barat Rutin Sambangi Tokoh dan Patroli Dialogis Papuanewsonline.com, Timika – Unit Binmas Polsek Mimika Barat secara rutin melaksanakan kegiatan sambang tokoh dan patroli dialogis kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Kanit Binmas Polsek Mimika Barat, Bripka Tasri, melaksanakan sambang dan patroli dialogis di Kampung Migiwia dan Kampung Apuri, Distrik Mimika Barat, Selesa.(30/7/2024).Kapolsek Mimika Barat Ipda Jamiludin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif, sehingga dapat mencegah berbagai macam bentuk persoalan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sejak dini.Beliau menyebutkan bahwa dalam hal menjaga dan memelihara Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, Polri, dan pemerintah saja, tetapi juga merupakan kewajiban bersama setiap warga negara.“Oleh karena itu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara Kamtibmas, Polsek Mimika Barat rutin melaksanakan kegiatan sambang tokoh masyarakat dan patroli dialogis dengan memberikan himbauan serta pengarahan kepada masyarakat,” tuturnya.Lebih lanjut Ipda Jamiludin menyampaikan bahwa melalui kegiatan sambang dan patroli dialogis, Polsek Mimika Barat juga dapat mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat serta menerima masukan terkait pelaksanaan tugas kepolisian.“Ini memungkinkan kami untuk lebih responsif dalam menangani berbagai isu yang muncul dan meningkatkan efektivitas tugas kepolisian di wilayah hukum kami,” ungkapnya.Dalam kegiatan tersebut juga, Unit Binmas Polsek Mimika Barat pun berpesan kepada tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menjelang pelaksanaan HUT RI dan Pemilukada serentak 2024.“Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada serentak dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dengan langkah-langkah proaktif ini, Polsek Mimika Barat berharap dapat terus membangun hubungan yang erat dengan masyarakat,” pungkasnya. (PNO-12) 01 Agu 2024, 12:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT