Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Polda Maluku Gelar Acara Malam Pengantar Tugas Mantan Karo Logistik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar acara malam pengantar tugas mantan Kepala Biro Logistik Polda Maluku Kombes Pol. Ary Donny Setiawan, S.I.K., M.H.Kegiatan yang dihelat di ruang transit lantai 2 Markas Polda Maluku, Senin (19/1/2026) ini dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dan Wakapolda Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Turut hadir dalam kegiatan itu, Irwasda dan seluruh Pejabat Utama Polda Maluku beserta Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku bersama pengurus.Kombes Ary Donny Setiawan sendiri dipromosikan mengabdi di luar institusi Polri sebagai Direktur Aparatur Negara pada Deputi Bidang Intelijen BIN Republik Indonesia.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas Kombes Ary Donny Setiawan selama menjabat sebagai Karo Logistik Polda Maluku. "Atas nama pimpinan Polda Maluku Saya menyampaikan selamat atas promosi jabatan baru yang didapat yang mana pangkatnya akan naik menjadi bintang satu. Tugas kita adalah bekerja dengan baik dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa," katanya.Kepada seluruh para Pejabat Utama Polda Maluku, Irjen Dadang mengajak untuk selalu bekerja dengan tulus ikhlas melayani masyarakat. "Nasib kita ini walau cuma satu menit bisa terjadi atas kehendak Yang Maha Kuasa. Tetap bekerja dengan baik," ujarnya.Kapolda juga mengajak seluruh PJU untuk selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Bangun relasi dan selalu berbuat baik. "Sebab kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, olehnya itu selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini," pintanya.Pada kesempatan itu, Kombes Ary Donny Setiawan dalam pesan kesannya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh PJU. Ia juga berharap silaturahmi yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus dijaga walaupun sudah bertugas pada daerah yang berbeda."Kami mohon maaf apabila dalam berdinas di Maluku ada salah kiranya dapat dimaafkan dan kami juga mohon doa restu untuk bertugas di tempat yang baru kiranya tugas kami dapat berjalan lancar," tutupnya.Pada kegiatan tersebut, Kapolda yang didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku memberikan cendramata sebagai kenang-kenangan kepada Kombes Ary Donny Setiawan bersama istri. PNO-12
20 Jan 2026, 21:20 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Karo Logistik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin upacara penyerahan jabatan Karo Logistik Polda Maluku, Senin (19/1/2026).Upacara yang berlangsung di ruang tamu lantai 2 Markas Polda Maluku ini turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku.Kepala Biro (Karo) Logistik Polda Maluku sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol. Ary Donny Setiawan, S.I.K., M.H. Jabatan tersebut sementara diserahkan kepada Kapolda Maluku.Kombes Ary Donny Setiawan sendiri saat ini ditugaskan sebagai Direktur Aparatur Negara pada Deputi Bidang Intelijen BIN Republik Indonesia.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kombes Ary Donny Setiawan yang telah mengabdi dan memberikan dedikasi terbaik di Polda Maluku."Saya selaku pribadi dan atas nama Polda Maluku menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian saudara yang mana selama ini sudah memberikan banyak kontribusi positif untuk Polda Maluku," katanya. Irjen Dadang juga berharap di tempat tugas yang baru, Kombes Ary dapat kembali memberikan dedikasi dan kontribusi terbaik. "Semoga nantinya di tempat tugas yang baru dapat lebih baik lagi dalam karirnya di kepolisian. Selamat bertugas dan semoga sukses di tempat tugas yang baru," harapnya. PNO-12
20 Jan 2026, 21:09 WIT
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin (19/1/2026) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi bersama delapan hakim konstitusi lainnya.Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua pemohon, yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, SH sebagai Pemohon I dan Zidane Azharian Kemalpasha sebagai Pemohon II. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan aturan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan ASN di luar institusi kepolisian tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun.Dalam persidangan, pihak terkait dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukum Polri yang terdiri dari BJP Veris Septiansyah, KBP Dandy Ario Yustiawan, IPDA Brandon Ridle Julio Tumanduk, serta IPDA Jerico Rizaldi Silitonga.Setelah mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan aspek hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan yang diajukan para pemohon.Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sementara permohonan Pemohon I ditolak untuk seluruhnya.Menanggapi putusan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pengujian undang-undang.“Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Menurutnya, putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.“Keputusan ini memberikan kepastian hukum sehingga komitmen Polri untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, prosedural, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku” tambah Karo Penmas.Sidang pembacaan putusan sendiri berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.50 WIB dengan tertib. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka ketentuan yang mengatur mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri tetap dinyatakan berlaku.Putusan ini sekaligus mengakhiri proses uji materi yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terkait polemik rangkap jabatan anggota Polri di berbagai lembaga negara. PNO-12
20 Jan 2026, 16:12 WIT
Kasad: Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Memberi Arah dan Solusi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad), dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (14/1/2026).Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura diserahterimakan dari Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., kepada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. Sementara itu, jabatan Danpuspenerbad diserahterimakan dari Mayjen TNI Zainuddin kepada Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han., serta jabatan Kadisjarahad dari Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han.Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasad menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan.Kasad juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan, serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan semangat dan perspektif baru dalam menjawab dinamika tugas TNI AD yang semakin kompleks.“Di tengah perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat, setiap pemimpin dituntut untuk mampu bergerak cepat, berpikir adaptif, dan bertindak tepat,” kutip Wakasad.Kasad juga memberikan penekanan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menghadirkan inovasi yang solutif dan aplikatif. Kepemimpinan yang dibangun diharapkan tetap berpegang pada prinsip, tegas dalam pelaksanaan tugas, serta bijak dalam pembinaan personel.Selain itu, para pejabat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan melalui latihan yang intensif dan realistis, serta mengelola potensi sumber daya secara optimal dengan membangun sistem kerja yang adaptif dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna.Melalui estafet kepemimpinan ini, Kasad berharap seluruh satuan dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
15 Jan 2026, 14:34 WIT
Senator Papua Interupsi Rapat DPD RI: "Butuh Sekolah Dan RS, Bukan Markas Tentara"
Papuanewsonline.com, Jakarta — Senator Papua Barat Daya,
Paul Finsen Mayor, menginterupsi jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI pada Rabu (14/1/2026). Interupsi tersebut dilakukan untuk
menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembangunan batalion
terkait program ketahanan pangan di wilayah Papua.Dalam forum resmi tersebut, Paul menegaskan bahwa masyarakat
Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibanding kehadiran markas
militer. “Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua
butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujarnya di hadapan
pimpinan dan anggota DPD RI.Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki status Otonomi Khusus
(Otsus) yang semestinya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan
pembangunan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dibahas dan direalisasikan
di Papua adalah sektor pendidikan dan kesehatan. “Itu penting, karena kita di
otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,”
jelas Paul.Selain menyoroti rencana pembangunan batalion, Paul juga
menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak wacana pengembangan
perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua. Ia menyebut penolakan tersebut datang
langsung dari masyarakat adat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan
sosial.“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit
di Papua,” ungkap Paul sambil menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari
masyarakat di daerah pemilihannya.Lebih lanjut, Paul meminta agar pimpinan DPD RI meneruskan
aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. “Jadi nanti sampaikan
ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak
suka,” pungkasnya.Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B
Najamuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang
disampaikan oleh Senator Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki
komitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan
Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkas Sultan
B Najamuddin.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan
harapan agar Papua turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian
dari program swasembada energi nasional. Pernyataan tersebut kini menuai
penolakan terbuka dari perwakilan daerah Papua di forum parlemen. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 23:09 WIT
Demo Mahasiswa dan Warga Desak Penarikan TNI Non-Organik dan Tolak Tambang Blok Wabu
Papuanewsonline.com, Sugapa – Ratusan mahasiswa dan
masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan
Kantor Bupati Intan Jaya, Selasa (13/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk
penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah
pusat terkait situasi keamanan dan rencana pengelolaan sumber daya alam di
wilayah mereka.Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar TNI non-organik
segera ditarik dari seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya Kabupaten Intan
Jaya. Kehadiran aparat non-organik dinilai telah menimbulkan rasa tidak aman di
tengah masyarakat, terutama karena pembangunan pos-pos TNI yang berada di
sekitar permukiman warga.Perwakilan mahasiswa, Yohanes Tabuni, menyampaikan bahwa
kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia menegaskan
bahwa warga merasa terbatasi dalam menjalani kehidupan normal akibat keberadaan
pos-pos keamanan di dekat kampung-kampung.Selain persoalan keamanan, demonstran juga menyuarakan
penolakan terhadap rencana pengoperasian Gunung Blok Wabu. Masyarakat menilai
aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan
hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam sekitar.Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan damai,
meskipun massa menyampaikan tuntutan secara tegas. Mahasiswa dan masyarakat
berharap pemerintah segera merespons aspirasi yang disampaikan agar situasi di
Intan Jaya tidak semakin memburuk.Perwakilan masyarakat, Maria Mabel, menegaskan bahwa
perjuangan akan terus dilakukan hingga tuntutan penarikan TNI non-organik dan
penolakan pengoperasian Gunung Blok Wabu mendapat kepastian dari pemerintah.Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
melalui Sekretaris Bupati, Yustus Wonda, menyatakan bahwa seluruh aspirasi
masyarakat telah diterima secara resmi oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan
tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Aksi demonstrasi ini mencerminkan harapan masyarakat agar
kebijakan pemerintah ke depan lebih mengedepankan pendekatan dialog, rasa aman,
serta perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
setempat.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 18:12 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
DPRK Mimika Gelar Rapat Khusus, Sikapkan Diri Terhadap Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat khusus guna menyikapi
konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang hingga kini
telah menelan 11 korban jiwa. Rapat tersebut menjadi bentuk keprihatinan serius
lembaga legislatif daerah terhadap eskalasi kekerasan yang belum juga mereda.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa
pertemuan yang semula dijadwalkan untuk membahas agenda rutin enam bulanan
akhirnya diarahkan secara khusus untuk mencari solusi konkret agar konflik
segera diakhiri. Ia menilai, situasi yang terus memakan korban tidak bisa lagi
ditanggapi secara biasa.“Kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita
terus berantem dan kehilangan nyawa. Penanganannya terkesan lambat, sementara
korban terus bertambah,” ujarnya pada Selasa (6/1/2026).Primus menegaskan bahwa konflik terjadi di wilayah yang
memiliki struktur pemerintahan lengkap serta kehadiran aparat keamanan TNI dan
Polri. Namun demikian, langkah-langkah penanganan di lapangan dinilai masih
perlu dipercepat agar tidak terus berlarut-larut.Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang
diterima DPRK, sebagian pihak yang terlibat konflik merupakan warga dari
kabupaten lain. Meski demikian, karena peristiwa berlangsung di wilayah
Kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk
mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik tersebut.“Walaupun ada unsur warga dari luar kabupaten, karena
lokasinya di Mimika maka kami harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri perang
saudara ini,” katanya dengan tegas.Sebagai tindak lanjut, DPRK Mimika berencana melakukan
koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur TNI-Polri.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang
dapat ditempuh secara bersama demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi
keamanan.“Kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah dan
aparat keamanan untuk memastikan langkah apa yang bisa diambil bersama agar
perang ini segera berakhir,” ungkap Primus.Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat hanya
mengandalkan pendekatan keamanan. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk
pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dinilai penting agar proses
perdamaian berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.Namun, Primus mengakui bahwa upaya sebelumnya untuk
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu
kendala utama adalah adanya pandangan dari masing-masing kelompok yang
menganggap jumlah korban jiwa harus berimbang sebelum perdamaian tercapai.Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika berencana melibatkan
anggota dewan yang merupakan putra asli dari suku-suku setempat. Pendekatan
berbasis adat dan ikatan emosional dinilai menjadi kunci untuk membuka ruang
dialog yang lebih tulus dan menyentuh akar persoalan.“Kami akan melibatkan teman-teman anggota dewan yang berasal
dari adat yang sama dengan kelompok yang bertikai, agar pendekatan bisa
dilakukan dari hati ke hati. Hanya dengan sentuhan emosional dan adat yang bisa
kita jembatani kesatuan kembali,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:59 WIT
Gelar Rakor Bersama Forkopimda, Kapolda Maluku Bahas Penanganan Bentrok Pemuda di Negeri Liang
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku terkait penanganan bentrok antar sekelompok pemuda di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Senin (5/1/2026), ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Kabinda Maluku, Plh Sekda Maluku, Irwasda Maluku, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Intelijen Kasdam XV/Pattimura, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, anggota Komisi I DPRD Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Walikota Ambon, Sekda Maluku Tengah, para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504/Ambon, pimpinan OPD lintas Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Salahutu, serta tamu undangan lainnya.Rakor yang dilaksanakan oleh Polda Maluku ini merupakan langkah strategis dan terpadu dalam merespons bentrokan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus sebagai upaya mencari solusi menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Negeri LiangDalam kegiatan tersebut, sejumlah pokok permasalahan dibahas secara komprehensif, antara lain legalitas kepemimpinan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri serta pengelolaan anggaran dan keadilan distribusi sumber daya; Rehabilitasi kerusakan fasilitas dan penanganan korban konflik; Program pemberdayaan pemuda dan masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik; dan Penguatan sistem pengamanan melalui Pos Pam, rencana pengamanan (Renpam), contingency plan penanganan bentrok, serta pembinaan pemuda dan masyarakat dan penegakkan hukumKapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dengan pola diskusi interaktif ini berorientasi pada tindak lanjut yang nyata.“Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret. Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, khususnya terhadap gangguan kamtibmas yang berlatar belakang kekerasan, perkelahian kelompok, hingga konflik sosial,” tegasnya.Kapolda menekankan pola konflik seperti yang terjadi di Negeri Liang bukan hal baru dan telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga aspek sosial, pemerintahan, adat, dan hukum.Saat rakor, berbagai masukan strategis disampaikan oleh para peserta. Direktur Intelkam Polda Maluku mengungkapkan, wilayah Maluku Tengah memiliki potensi konflik cukup tinggi dengan lebih dari 100 permasalahan yang teridentifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran perangkat desa dan evaluasi program sebelum pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).Sebelum menutup rakor, Kapolda Maluku menyampaikan sejumlah kesimpulan dan penegasan penting. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kepemimpinan Negeri Liang agar memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.Kapolda juga menegaskan bahwa aktivitas provokatif di media sosial akan terus dipantau melalui tim siber Ditreskrimsus Polda Maluku, dan terhadap akun-akun yang terbukti memicu konflik telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan.“Terkait penegakan hukum, kendala utama adalah masyakat tidak menjadi saksi dan kurangnya kelengkapan alat bukti. Pelaku bersembunyi di dalam komunitas dan komunitas melindungi pelaku. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan proses penegakkan hukum” tegas Kapolda.Sebagai langkah tegas ke depan, Kapolda menegaskan bahwa apabila kembali terjadi bentrokan, aparat keamanan akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas berupa penangkapan, bukan sekadar imbauan atau pembubaran.Selain itu, Kapolda mendorong agar pada tahun anggaran 2026 dialokasikan program-program kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan konflik sosial. PNO-12
06 Jan 2026, 14:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
