logo-website
Sabtu, 27 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung Papuanewsonline.com, Tual — Aksi Aliansi KAWAL Jilid II yang mendesak agar sidang kasus kematian Arianto Tawakal dikembalikan ke Kota Tual berakhir tanpa keputusan pasti pada Selasa 28 April 2026. Massa yang berunjuk rasa hanya menerima serangkaian pernyataan komitmen dari sejumlah pejabat, sementara pertemuan di DPRD Kota Tual berlangsung tertutup bagi awak media.Aksi dimulai di Kantor Kejaksaan Negeri Tual. Kepala Kejari Tual Alexander Zaldi menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Tual A. Yani Renuat dan Pengadilan Negeri Tual terkait permintaan pemindahan lokasi sidang. “Kami akan menyurati Wali Kota dan PN Tual,” kata Zaldi di hadapan massa. Namun ia tidak menyebutkan batas waktu maupun mekanisme tindak lanjut atas surat tersebut.Dari Kejari, massa melanjutkan ke Pengadilan Negeri Tual. Ketua PN Tual David F. Charles Soplanit bersama jajaran menyambut massa di depan gedung. Soplanit menegaskan bahwa kewenangan memindahkan lokasi sidang tidak berada di tangan PN Tual. Ia menyatakan siap meneruskan surat permohonan dari Polres dan Kejari Tual kepada pihak yang berwenang. “Kami tidak bisa memutuskan. Surat akan kami teruskan,” ujarnya.Kantor Wali Kota Tual menjadi titik berikutnya. Wakil Wali Kota Amir Rumra menerima massa dan menyampaikan bahwa Pemkot Tual akan menindaklanjuti jika menerima surat resmi dari Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro dan Kejari Tual. “Kalau surat sudah masuk, kami akan respons,” kata Amir Rumra.Aksi ditutup di DPRD Kota Tual. Ketua DPRD Aisa Renhoat bersama enam anggota DPRD menerima perwakilan massa di ruang kerja ketua. Namun pertemuan berlangsung tertutup. Yang di kutip Dari media Tualnews,com._ yang hendak melakukan peliputan dicegah oleh oknum aparat kepolisian dan pegawai DPRD.Penutupan akses liputan ini mendapat sorotan dari peserta aksi. Mereka menilai sikap DPRD bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat kasus Arianto Tawakal menjadi perhatian luas masyarakat Tual.Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pejabat yang memberikan kepastian waktu maupun jaminan bahwa sidang akan dipindahkan ke Kota Tual. Massa menilai rangkaian pertemuan hanya menghasilkan janji tanpa keputusan konkret.Papuanewsonline,com. telah berupaya meminta konfirmasi resmi dari DPRD Kota Tual terkait alasan penutupan akses liputan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak DPRD.Kasus kematian Arianto Tawakal saat ini menjadi perhatian publik Tual. Massa menilai proses hukum masih terhenti pada tataran administrasi tanpa kepastian hasil, sehingga tuntutan keadilan bagi keluarga korban belum terpenuhi. Penulis: Hend Editor: GF 29 Apr 2026, 14:16 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12 29 Apr 2026, 10:07 WIT
Ardi S.T Serahkan Bantuan Hadrah di Mimika, Sekolah DDI Dorong Pemerataan Program Pendidikan Papuanewsonline.com, Timika – Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Ardi, ST, M.IST, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah DDI Nurul Islam SP 1 Mimika (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa satu set alat hadrah sebagai dukungan nyata terhadap pengembangan seni budaya Islam dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah.“Melalui bantuan ini, kami berharap siswa dan guru dapat mengembangkan bakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta kebersamaan,” ujar Ardi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini juga menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga dapat menikmati program sekolah gratis yang menjadi kebijakan unggulan Gubernur Papua Tengah.Di sisi lain, pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai sangat membantu pemenuhan gizi siswa dan berdampak positif terhadap semangat belajar anak-anak.Menanggapi hal tersebut, Ardi menegaskan akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar kebijakan pendidikan dapat dirasakan secara merata. “Akan saya bawa dan bahas bersama pemerintah provinsi agar manfaatnya bisa dinikmati semua pihak,” tegasnya. Kegiatan diakhiri dengan dialog hangat dan peninjauan langsung kondisi sekolah demi kemajuan pendidikan di daerah.   Penulis: Andi IlhamEditor: GF 27 Apr 2026, 20:51 WIT
Muscab PKB Mimika: Siap Jadi Kekuatan Utama, Dorong Politik Berpihak Rakyat Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (26/4/26). Kegiatan ini menjadi momentum penting menyusul capaian gemilang pada Pemilu 2024, di mana partai ini berhasil mengamankan lima kursi DPRK dan menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.Muscab ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan konsolidasi besar untuk menentukan arah perjuangan politik menuju 2029.Ketua DPC PKB Mimika, Peggy Patrisia Pattipi, dalam pidato purnatugasnya menegaskan agar seluruh kader siap mendukung keputusan yang diambil. "Siapapun yang terpilih adalah representasi keputusan DPP yang wajib dihormati. PKB harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar kekuatan politik," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Advokasi, Hindun Anisah, menyoroti pentingnya "politik kehadiran". Ia meminta kader tidak hanya fokus pada elektoral, tetapi juga hadir menjawab tantangan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi situasi global, serta mendorong kebijakan yang memudahkan hidup rakyat.Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menekankan peran strategis partai sebagai pilar demokrasi. Ia mendorong PKB agar semakin adaptif menghadapi dinamika politik yang kompleks. "Tantangan ke depan semakin berat, partai dituntut responsif dan cepat. Yang terpenting, menjaga kerukunan bukan pilihan, melainkan mandat mutlak," tegasnya. Ananias juga meminta PKB aktif mencegah isu provokatif demi stabilitas keamanan di tengah keberagaman suku dan budaya di Mimika."Kami menyambut baik konsolidasi ini. Harapan kami, Muscab melahirkan kader berkualitas, berintegritas, dan berjiwa pemimpin. Pemerintah siap bersinergi selama berlandaskan kepentingan rakyat dan persatuan bangsa," ujarnya menutup sambutan. Dengan posisi kuat di parlemen, PKB kini berada pada fase baru sebagai kekuatan utama yang akan menentukan arah pembangunan Mimika lima tahun ke depan.  Penulis: Jid Editor: GF 27 Apr 2026, 09:10 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026 Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12 26 Apr 2026, 13:54 WIT
Anggota DPRD Papua Tengah Soroti Penundaan SK LMHA Kamoro oleh Bupati Mimika Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong menyayangkan belum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika terkait pengakuan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Suku Kamoro (LMHA KAMORO).Menurut Yohanes, pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat) LMHA Kamoro sebelumnya telah mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui dana hibah Pemda. Namun hasil Musdat tersebut belum diakui oleh Bupati Mimika.“Hal ini sangat disayangkan. Semestinya Bupati Mimika harus mengakui sehingga menetapkan dalam Surat Keputusan Bupati,” kata Yohanes dalam rilis yang diterima media Papuanewsonline.Yohanes menduga sikap Bupati itu dipengaruhi oleh masukan dari Ketua Tim Sukses JOEL. Ia menilai kondisi tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat adat Mimika terhadap pemerintah daerah.“Bila Bupati mendengarkan keinginan Ketua Tim Sukses JOEL terus maka wibawa Bupati Kabupaten Mimika jatuh dalam pelayanan masyarakat,” ujarnya.Yohanes juga menyebut persoalan LMHA Suku Kamoro telah mendapat perintah dari Wakil Presiden kepada Bupati Mimika untuk segera diselesaikan. Karena itu ia meminta Bupati tidak mengikuti keinginan Ketua Tim Sukses dan segera menindaklanjuti hasil Musdat sesuai aturan.Hingga berita ini rilis, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bupati Mimika maupun pihak Tim Sukses JOEL terkait pernyataan tersebut. Penulis: Hend Editor: GF 24 Apr 2026, 20:09 WIT
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan. Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan  pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm)  bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing. RAKORWIL yang akan berlangsung pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang” di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan kampung.   Penulis : Hendrik Editor : GF 24 Apr 2026, 17:02 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta” ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)  22 Apr 2026, 23:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT