Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Duduki Jabatan Strategis Mabes Polri, Wakapolda Maluku Resmi Berpangkat Irjen
Papuanewsonline.com, Ambon – Pengabdian dan rekam jejak profesional yang ditunjukkan selama bertugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mendapat apresiasi institusi. Wakapolda Maluku, Irjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) setelah menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam Upacara Korps Raport Perwira Tinggi Polri periode 1 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolri melalui video conference dari Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).Kegiatan yang berlangsung secara khidmat di Lobi Lantai 2 Mapolda Maluku tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Irwasda, para Pejabat Utama Polda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, serta jajaran pengurus Bhayangkari Daerah Maluku.Kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi yang diterima Imam Thobroni resmi berlaku terhitung mulai 1 Juli 2026. Momentum tersebut sekaligus menandai kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada dirinya untuk mengemban tugas baru sebagai Auditor Kepolisian Utama Tk. I Itwasum Polri, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tanggal 25 Juni 2026.Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, integritas, loyalitas, dan pengabdian yang telah ditunjukkan Irjen Pol. Imam Thobroni selama menjalankan tugas kepolisian.“Korps Raport ini bukan sekadar perubahan tanda kepangkatan, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan institusi atas kinerja, integritas, serta pengabdian yang telah ditunjukkan Irjen Pol. Imam Thobroni selama bertugas. Kenaikan pangkat dan amanah jabatan strategis di Mabes Polri menjadi bukti bahwa kerja profesional dan dedikasi yang konsisten akan mendapatkan apresiasi dari institusi,” ujar Kapolda Maluku.Menurut Kapolda, pengalaman yang dimiliki Irjen Pol. Imam Thobroni selama bertugas di berbagai wilayah, termasuk di Maluku, akan menjadi modal penting dalam mengemban tanggung jawab baru di tingkat nasional.“Kami keluarga besar Polda Maluku mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi penguatan organisasi Polri serta pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tambahnya.Sementara itu, Irjen Pol. Imam Thobroni menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan Polri. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat yang diterimanya merupakan amanah yang harus dijawab melalui peningkatan kinerja dan pengabdian kepada institusi.“Saya memaknai kenaikan pangkat ini sebagai amanah dan tanggung jawab yang semakin besar. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian terbaik, menjaga integritas, profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas yang dipercayakan pimpinan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kapolda Maluku, seluruh jajaran Polda Maluku, serta masyarakat Maluku yang selama ini telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, rekan-rekan anggota Polri, Bhayangkari, dan masyarakat Maluku atas kebersamaan serta dukungan yang telah diberikan selama saya bertugas. Pengalaman bertugas di Maluku memberikan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, pelayanan publik, dan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa,” katanya.Selama menjabat sebagai Wakapolda Maluku, Irjen Pol. Imam Thobroni dikenal aktif mendukung berbagai program penguatan keamanan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, serta penguatan sinergi Polri dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kepulauan Maluku.Rangkaian Upacara Korps Raport Perwira Tinggi Polri periode 1 Juli 2026 berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Kapolda Maluku beserta seluruh Pejabat Utama Polda Maluku dan jajaran Bhayangkari Daerah Maluku sebagai bentuk penghormatan atas capaian dan amanah baru yang diemban Irjen Pol. Imam Thobroni di tingkat nasional. PNO-12
01 Jul 2026, 19:39 WIT
TNPB/OPM Tuding TNI/Polri Dalang Penembakan Mobil Pastor Paroki Bilogai di Intan Jaya
Papuanewsonline,com. Intan Jaya- West Papua National Liberation Army (WPNLA) atau TPNPB/OPM merilis laporan insiden penembakan terhadap kendaraan roda empat milik Pastor Paroki Bilogai di wilayah Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada 29 Juli 2026.TPNPB menyebut dalam mobil terdapat 11 orang, diantaranya Pastor, sopir, suster, tiga karyawan TJP dan empat umat.TPNPB menyebutkan penembakan terjadi di perbatasan Pangkalan Ojek Mbamogo dan Kampung Titigi pada 29 Juni 2026. Lokasi itu berada di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.Dalam rilisnya, insiden penembakan dari militer Indonesia terjadi pada saat mobil milik Pastor Katolik ini melintas dan sedang membawa material untuk pembangunan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius di Kampung Titigi.Atas kondisi ini Pastor beserta para penumpang selamat namun mobil mengalami kerusakan serius berondong peluru dari militer Indonesia.Atas peristiwa ini, TPNPB mengingatkan pihak Gereja Katolik di Intan Jaya dan semua masyarakat sipil agar tetap berhati-hati dalam menjalankan aktifitas, karena militer Indonesia semakin brutal dalam menjalankan operasi militer di Intan Jaya.TPNPB melalui rilisnya juga menyebut atas peristiwa ini, Militer Indonesia secara langsung melakukan Serangan ke Fasilitas Gereja Katolik di Intan Jaya.TPNPB mengklaim atas Insiden ini menambah daftar tindakan brutal militer Indonesia terhadap fasilitas dan rombongan gereja Katolik di Intan Jaya dalam sepekan terakhir.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari TNI, Polri maupun Keuskupan Timika terkait peristiwa tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Gf
01 Jul 2026, 15:06 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone, Bom dan RPG Terjadi di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan Siaran Pers pada Sabtu, 27
Juni 2026. Melalui Juru Bicara Sebby Sambom, TPNPB mengklaim terjadi operasi
militer dan serangan di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah,
pada Jumat 26 Juni 2026. Klaim Serangan Drone dan Bom Menurut rilis, aparat militer
Indonesia melakukan operasi udara menggunakan drone di Distrik Agisiga sejak
pukul 09.00 WIT hingga malam. TPNPB mengklaim serangan bom terjadi di Kampung
Unggau, Uyamuligo, dan Dibuga sekitar pukul 16.00-18.00. "Akibatnya warga
sipil mengungsi sejak sore hingga malam hari," tulis rilis. TPNPB menyebut
ledakan menghancurkan pemukiman warga. Klaim Serangan Susulan dan
RPG TPNPB juga mengklaim ada
"serangan susulan di Kampung Tausiga sekitar jam 21.42" yang merusak
pemukiman. Di Kampung Soali dan Danggoa, TPNPB mengklaim aparat melakukan
serangan RPG sejak pukul 17.00 hingga 18.25. Rilis menyebut ledakan terdengar
hingga pusat Kota Sugapa. Klaim Operasi di Hitadipa dan
Desakan TPNPB TPNPB mengklaim "di Distrik
Hitadipa sekitar pukul 15.00 aparat melakukan operasi udara dan darat hingga
warga ketakutan". Dalam rilis, TPNPB mendesak aparat menghentikan operasi
militer dan serangan bom drone di Intan Jaya, serta mendesak Pemerintah
menghentikan penangkapan warga sipil. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:14 WIT
TPNPB Klaim Gereja Santo Paulus Nabuni di Intan Jaya Diduduki Militer Sejak 26 Juni
Papuanewsonline.com, Intan Jaya –
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan Siaran Pers Ke II pada
Sabtu, 27 Juni 2026 yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom. Dalam
rilis tersebut, TPNPB membuat sejumlah klaim terkait operasi militer di Distrik
Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Klaim Pendudukan Gereja Sejak 26
Juni Pukul 23.00 WIT Menurut rilis TPNPB, pihaknya
menerima laporan dari PIS TPNPB Kota Sugapa. "Aparat militer Indonesia
telah mengambil alih Gereja Santo Paulus Nabuni Mbamogo sejak hari Jumat, 26
Juni 2026 sekitar jam 23.00 hingga siang ini," tulis rilis tersebut.
Redaksi mencatat ini merupakan klaim sepihak TPNPB. Klaim Operasi Militer Picu
Pengungsian Warga TPNPB mengklaim operasi militer
Indonesia di kampung-kampung Distrik Agisiga sejak malam 26 Juni mengakibatkan
warga sipil mengungsi. "Warga sipil mengungsi ke hutan-hutan dan pusat
Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mencari perlindungan," demikian
isi rilis. Klaim Penggunaan Drone,
Helikopter dan Tembakan Terus Menerus Dalam laporan lebih lanjut, TPNPB
mengklaim sejak malam 26/6 aparat melakukan "serangan bom menggunakan
drone dan helikopter militer terus melakukan operasi dari pusat Kota Sugapa ke
seluruh wilayah Intan Jaya sementara operasi darat juga terjadi dan bunyi
tembakan sejak kemarin hingga siang ini masih terus terjadi." Klaim Korban Sipil Sejak 17 Mei
2026 TPNPB mengklaim sejak 17 Mei 2026
banyak warga sipil mengungsi dari Kampung Mbamogo, Soali, Danggoa dan sekitar
Distrik Agisiga. Sebabnya, kata rilis, "serangan drone militer Indonesia
terhadap Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni Mbamogo yang mengakibatkan empat
warga sipil korban setelah keluar dari ibadah pada hari Minggu." TPNPB
menyebut jumlah korban lain belum diketahui karena wilayah "masih di
kuasai oleh aparat militer Indonesia." Klaim Rumah Warga Dibakar &
Fasilitas Sipil Dijadikan Pos Rilis TPNPB mendesak Presiden
Prabowo Subianto "agar segera mengeluarkan seluruh aparat militer
Indonesia yang sedang menduduki pemukiman warga sipil lalu jadikan rumah-rumah
warga, sekolah dan gereja-gereja sebagai pos militer agar segera dihentikan dan
kembalikan fasilitas sipil ke rana sipil." Desakan ke Menhan, Panglima TNI
dan PBB TPNPB juga "menegaskan
kepada Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subyanto
dan jajarannya agar hentikan penggunaan drone, helikopter dan senjata
berat". Serta mendesak PBB "agar segera mengirimkan tim ke Papua dalam
menyelidiki kejahatan perang... dan segera memberikan mandat kepada Dewan
Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB untuk turun ke Papua." Upaya Konfirmasi: TNI, Polri dan
Pemda Intan Jaya Belum Berkomentar Sesuai Pasal 3 Kode Etik
Jurnalistik, redaksi telah berupaya meminta keterangan resmi kepada TNI, Polri,
dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim pendudukan gereja, pembakaran
rumah, jumlah pengungsi, dan penggunaan drone. Hingga berita ini diturunkan,
belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak
jawab 1x24 jam. Catatan Redaksi: Asas
Keberimbangan dan Praduga Tak Bersalah Redaksi menegaskan seluruh isi
poin 1-6 adalah klaim, pengakuan, dan desakan dari Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB-OPM melalui Jubir Sebby Sambom, tertanggal 27 Juni 2026. Kebenaran
peristiwa tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak yang disebut dalam rilis. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 15:06 WIT
TPNPB Klaim Kantongi Senjata SS2 Milik Aparat di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
– TPNPB Kodap XXV Yambi mengklaim telah menguasai satu pucuk senjata jenis SS2
di wilayah Puncak Jaya. Klaim itu disampaikan Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby
Sambom, dalam siaran pers ke-III, Sabtu 27 Juni 2026. Menurut siaran pers, senjata
tersebut disebut milik aparat keamanan Indonesia dari Pos Tigineri yang hilang
di sungai pada 2023. TPNPB menyebut senjata ditemukan pada 27 Juni 2026 dan
saat ini berada di Markas Kodap XXV Yambi. Dalam rilis, TPNPB menyebut nama
Brigjen Tengamati Enumbi, Mayor Mayu Telenggen, dan Mayor Lerimayu Enumbi
sebagai pimpinan di Kodap XXV Yambi. Redaksi mencatat nama tersebut sebagaimana
termuat dalam dokumen rilis. Hingga berita ini diturunkan,
redaksi belum dapat memverifikasi secara independen kebenaran klaim, kondisi,
maupun keberadaan senjata yang dimaksud. Tidak ada bukti visual, nomor seri,
atau keterangan pihak ketiga independen yang diterima. Redaksi telah berupaya meminta
konfirmasi kepada Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, dan Kogabwilhan III
terkait kebenaran klaim kehilangan senjata tahun 2023 dan temuan yang diklaim
pada 27 Juni 2026. Hingga berita naik belum ada keterangan resmi. Kepemilikan, penguasaan, dan
penggunaan senjata api di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berlaku.
Redaksi tidak memuat detail teknis, lokasi pasti, atau informasi taktis terkait
senjata demi keamanan publik. Sesuai Kode Etik Jurnalistik,
berita ini tidak memuat ajakan, seruan, narasi pembenaran kekerasan, atau
propaganda. Tujuannya hanya mencatat adanya siaran pers sebagai perkembangan
informasi. Berita ini hanya memuat klaim
sepihak dari pihak TPNPB. Redaksi akan melakukan pemutakhiran jika telah ada
keterangan resmi dari TNI-Polri atau pihak berwenang lainnya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 14:39 WIT
Jadi Partai Masa Depan, DPD PSI Mimika Tegaskan Komitmen Politik Bersih dan Berdayakan Pemuda
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai membawa angin segar bagi
dinamika demokrasi. Meskipun belum menjadi kekuatan besar secara elektoral,
partai ini memiliki keunggulan dalam keberanian bersikap dan menjunjung
kejujuran. PSI hadir bukan semata-mata mengejar kekuasaan, melainkan berupaya
mengubah budaya politik lama yang dianggap gagal mewujudkan keadilan dan
peradaban. Lebih dari sekadar partai yang
dihuni anak muda, PSI disebut sebagai partai masa depan. Hal ini tercermin
tidak hanya dari usia kadernya, tetapi juga gagasan yang diusungnya terasa
segar, relevan, dan sesuai tantangan zaman. Partai ini meyakini kemajuan
bangsa tidak akan tercapai jika masih terbebani praktik politik koruptif,
eksklusif, dan mengabaikan keberagaman. Dewan Pembina DPD PSI Mimika,
Piet Rafra, menyampaikan persiapan menuju Pemilu 2029 sudah dimulai sejak dini.
Ia menegaskan kepengurusan harus
terbentuk secara menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga
kampung agar seluruh jajaran dapat bergerak serentak. Langkah ini dilakukan agar
sosialisasi keberadaan dan visi PSI dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat
luas. Piet juga mengajak generasi muda
menunjukkan kemampuan dan tanggung jawab memimpin di berbagai tingkatan. “PSI kini semakin dikenal publik,
dan kami ingin membuktikan bahwa anak muda mampu berpolitik secara bersih dan
bertanggung jawab. Kami menargetkan meraih kursi terbanyak di lembaga
legislatif pada pemilu mendatang,” ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 10:20 WIT
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Wakapolda Maluku Tekankan Aktualisasi Nilai-Nilai Tribrata
Papuanewsonline.com, Ambon – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dimanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen moral dan profesionalisme seluruh personel melalui Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Kamis (25/6/2026).Di Maluku, kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bersama Irwasda dan para Pejabat Utama Polda Maluku melalui video conference yang terhubung langsung dengan pelaksanaan upacara tingkat nasional yang dipimpin Kapolri dari Mabes Polri.Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen seluruh insan Bhayangkara untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pengabdian kepada bangsa dan negara.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, Tribrata merupakan pedoman hidup sekaligus fondasi moral yang harus terus diaktualisasikan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan yang semakin komplek.“Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata bukan sekadar tradisi institusi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral setiap anggota Polri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata harus tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” kata Wakapolda Maluku.Menurutnya, memasuki usia ke-80 tahun pengabdian Polri, tantangan institusi semakin beragam, mulai dari perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial masyarakat, hingga tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.Karena itu, kata Wakapolda, penguatan nilai-nilai Tribrata menjadi landasan utama dalam membangun kultur organisasi yang berintegritas sekaligus memperkuat implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan publik.“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi Polri. Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Tribrata dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut, Wakapolda menegaskan bahwa semangat Tribrata harus menjadi kompas moral bagi seluruh personel dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.Menurutnya, aktualisasi nilai-nilai Tribrata juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai Tribrata tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap pengabdian anggota Polri. Inilah fondasi yang akan memperkuat transformasi Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya,” tegasnya.Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran Polri di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kepolisian yang menjadi landasan pengabdian institusi sejak awal berdiri.Melalui momentum tersebut, Polri menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat integritas personel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang mendukung tercapainya visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
26 Jun 2026, 13:31 WIT
Ketua Komisi I DPRK Mimika: Advokasi Warga Sipil Papua Harus Berbasis Data dan Kebijakan
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten
Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa advokasi perlindungan warga
sipil Papua harus bergerak lebih maju. Menurutnya, advokasi tidak boleh hanya
berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi
harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik,
dan dorongan kebijakan yang konkret.Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop
Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam
Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka
Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi
di Mimika”, Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Ia menilai
kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat
konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak
masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga
sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data,
argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi
masyarakat,” tegas Alfian.Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun
secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data
lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi,
pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke
ruang pengambilan keputusan.Menurutnya, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan.
Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah
diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan.“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi
yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten
mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua
membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa,
jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga
tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi
langkah kelembagaan yang konkret.“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan
antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi,
pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat
masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya
advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika
dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi
masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari
komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah
kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan
kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat
memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset.
Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan
efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti,
membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda
kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi
harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang
melindungi masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:12 WIT
Perkuat Pengawasan, Komisi I DPRK Mimika Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Penyimpangan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi I DPRK Mimika,
Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam
mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, laporan yang disampaikan
warga mengenai ketidaksesuaian program dengan hasil Musrenbang maupun rencana
resmi pemerintah menjadi kendali publik yang sangat berharga demi mewujudkan
tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.“Partisipasi warga adalah bagian penting agar setiap
kegiatan berjalan sesuai tujuan. Laporan ini menjadi peringatan dini sekaligus
bukti bahwa pembangunan benar-benar diawasi bersama,” ujarnya (23/6/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas
lembaga, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.Alfian mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk
memperketat pengawasan internal melalui standar operasional yang jelas. Langkah ini dimaksudkan agar penyimpangan dapat dicegah
sejak awal, sebelum berkembang menjadi temuan resmi Inspektorat, BPK, atau
BPKP. “Jangan biarkan masalah baru terdeteksi setelah menjadi
kasus. Pengawasan dini dapat mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan publik,”
tegasnya.Apabila laporan sudah masuk ke ranah hukum, ia meminta
aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan objektif. “Jika terbukti ada
pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan. Namun jika tidak ditemukan bukti,
kasus harus segera dihentikan agar pejabat tidak terus terbebani tuduhan yang
tidak jelas,” jelasnya. Ia juga meminta BPK melakukan pemeriksaan berbasis fakta
lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
