Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
KAHMI Mimika Gelar Musda Pertama, Siap Berkontribusi Aktif dalam Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika - Majelis Daerah Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Daerah
(Musda) I pada Sabtu, 6 Desember 2025, bertempat di Hotel Horison Ultima.
Mengusung tema “Sinergi, Kontribusi, dan Penguatan Peran Strategis KAHMI untuk
Pembangunan Daerah”.Musda ini menjadi forum strategis bagi para alumni HMI untuk
meneguhkan komitmen, memperkuat peran, dan merumuskan langkah besar organisasi
ke depan dalam mendukung kemajuan Mimika. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga
besar kader, alumni HMI, Forkopimda, anggota DPRD Mimika, serta pimpinan
organisasi keagamaan.Ketua Majelis Daerah KAHMI Mimika, Suraya Madubun,
menyampaikan pesan penting kepada pemuda, “Pemuda di masa sekarang akan menjadi
penentu kebijakan di masa yang akan datang.” Ia menegaskan bahwa Musda ini menjadi momentum sinergi dan
kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Sudah saatnya kita berkiprah dan mengebar manfaat, tidak
lagi terkotak-kotak oleh kepentingan pribadi dan organisasi semata, tetapi mengutamakan
kepentingan masyarakat Mimika,” tegasnya.Wakil Ketua Majelis Wilayah KAHMI Papua, Iwan Kurniawani
Niode, menambahkan bahwa Musda ini bukan hanya soal regenerasi dan
kepemimpinan, tetapi juga sebagai ajang curah gagasan untuk kemajuan
pembangunan Mimika. Ia berharap forum ini melahirkan keputusan strategis dan
kepengurusan yang berkomitmen untuk memadukan seluruh potensi demi kemaslahatan
umat dan masyarakat Kabupaten Mimika.Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, dalam
sambutannya menegaskan bahwa Mimika adalah tanah harapan yang kaya potensi
namun juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan pembangunan. “KAHMI bukan sekadar himpunan alumni, tetapi jaringan
intelektual, pemimpin, dan profesional yang memiliki tanggung jawab moral untuk
mengawal arah pembangunan daerah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi internal, kolaborasi lintas
elemen, dan penguatan peran nyata dalam bentuk gagasan, advokasi kebijakan,
serta pemberdayaan masyarakat.Ketua Panitia Musda, Duma Tato Sanda, mengucapkan terima
kasih atas dukungan semua pihak yang mensukseskan acara ini. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan
partisipasi seluruh alumni serta stakeholder yang hadir. Semoga Musda I KAHMI
Mimika ini menjadi awal langkah baru yang produktif dan berkelanjutan untuk
pembangunan daerah,” pungkasnya. Duma menambahkan bahwa pelaksanaan Musda I merupakan bentuk
sinergi untuk berkontribusi dalam pembangunan Mimika.“Akhirnya kami berharap pelaksanaan Musda ini memberikan
pesan yg jelas bahwa sebagai kaum terdidik KAHMI perlu menjalin sinergi dengan
berbagai stakeholder agar bisa maksimal berkontribusi utk pembangunan Kabupaten
Mimika.” Penulis: Jid
Editor: GF
08 Des 2025, 19:45 WIT
Musda I KAHMI Mimika: Lima Presidium Baru Terpilih
Papuanewsonline.com, Mimika - Puluhan peserta Musyawarah
Daerah (Musda) I Majelis Daerah (MD) KAHMI Mimika telah berhasil menetapkan 5 (lima) Presidium terpilih yang akan memimpin organisasi tersebut. Acara pemilihan yang berlangsung tertib dan demokratis ini dipimpin oleh 3 Pimpinan Sidang, yaitu Yasir Nuhuyanan, Tisa Aprilia dan Budiono pada Sabtu (06/12/2025) di Horison Ultima Hotel.Kelima nama yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak sebagai Presidium adalah:1. Suraya Madubun 20 suara2. Duma Tato Sanda 15 suara3. Alwi Renhoran 14 suara4. Arsyad Aras 8 suara5. Ade Fadli Kusiswan 4 suaraProses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan meknisme organisasi ini sebelumnya diawali dengan pembacaan Laporan Pertanggungjawaban dari Pengurus Demisioner yang kemudian diterima oleh peserta yang hadir. Adapun perubahan pemilihan kandidat tidak lagi menggunakan Ketua Formatur / Ketua Umum tetapi dengan pemilihan Presidium yang terdiri dari 5 orang.Sekretaris Jendral Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar,
yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap proses
pemilihan yang demokratis."KAHMI Mimika memiliki potensi besar untuk
berkontribusi dalam penguatan tata kelola SDA, pemberdayaan masyarakat, serta
pembangunan berkelanjutan. Semoga Presidium baru dapat membawa organisasi ini ke
arah yang lebih baik," ujarnya ketika didaulat untuk menutup serangkaian Musda tersebut.Kelima presidium baru ini akan segera melakukan konsolidasi guna menentukan Koordinator serta merampungkan struktur kepengurusan serta Program Kerja yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Des 2025, 19:38 WIT
Kapolda Maluku Perkuat Kemitraan Strategis Bersama Media
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Transmisi TVOne-ANTV, SCTV-Indosiar dan Trans mediamedia di Kota Ambon, Rabu (03/12). Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen Polda Maluku dalam memperkuat kolaborasi strategis dengan insan pers sebagai pilar utama penyebaran informasi yang akurat, sejuk, dan menjaga kondusivitas keamanan wilayah.Kapolda hadir didampingi Direktur Narkoba Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Kunjungan silaturahmi berlangsungn dikawasan Jl. Perumtel Gunung Nona dan disambut oleh jajaran pimpinan serta kontributor kelompok TRANSMEDIA (Trans TV, Trans7, Detikcom), TVONE & ANTV, serta Indosiar/SCTV Ambon.Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Kapolda Maluku berkesempatan memberikan arahannya; Kapolda menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mendukung tugas Kepolisian menjaga stabilitas kamtibmas.“Media adalah alat kontrol yang sangat strategis. Saya ucapkan terima kasih karena selama ini sudah bersama-sama menjaga kamtibmas. Kontrol dari media sangat membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolda.Ia menegaskan bahwa media mainstream memiliki tanggung jawab penting sebagai garda terdepan dalam meluruskan informasi yang salah dan mencegah masyarakat terpengaruh penyebaran hoaks.“Sangat penting bagi kita untuk tidak dikendalikan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyebar hoaks. Media mainstream harus menjadi penjamin kualitas berita yang sesuai fakta dan realita,” tegasnya.Bertepatan dengan momen akhir tahun, Kapolda secara khusus meminta seluruh media berhati-hati dalam pemberitaan, terutama terkait isu-isu konflik sosial.“Dalam pemberitaan konflik antarwarga, gunakan diksi yang benar-benar mendinginkan masyarakat Maluku. Jangan sampai pemberitaan justru memanaskan suasana,” pesannya.Kapolda juga menegaskan pentingnya pelokalan isu, jika konflik bersifat perorangan, pemberitaan tidak boleh diperluas ke ranah suku atau kelompok/komunitas karena berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.Selain itu, media juga diajak berkolaborasi mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman, pinta Kapolda.Kunjungan ini mendapatkan respons positif dari awak media yang berada pada Kantor Transmisi yang berlokasi di Gunung Nonamtersebut. Bahkan, beberapa menyebut bahwa Kapolda Dadang Hartanto merupakan pejabat daerah pertama yang berinisiatif mengunjungi kantor media mereka dalam kurun waktu 13 tahun semenjak berdirinya kantor Transmisi bersama tersebut. Sementara itu ALDY Titaley yang merupakan kepala stasiun TV One bersama 2 perwakilan dari masing-masing media (Trans media), mewakili seluruh rekan-rekan media TV pada kantor transmisi tersebut menyampaikan beberapa hal penting dihadapan Kapolda Maluku diantaranya ; memberikan Apresiasi atas komitmen Kapolda dalam menangkal hoaks dan menjaga kesejukan informasi serta dukungan penuh terhadap upaya kolaborasi Polda–media sebagai mitra strategis, dan memberikan masukan konstruktif, termasuk persoalan pungutan liar (pungli) di sejumlah kawasan wisata.Kapolda menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk menghadirkan pelayanan dan keamanan publik yang semakin baik.Kunjungan Kapolda Maluku ini memiliki nilai strategis, terutama di tengah dinamika informasi digital yang kian cepat dan rentan disusupi hoaks. Langkah Kapolda mengedepankan kemitraan dengan media menunjukkan pendekatan Polri yang lebih terbuka, responsif, dan komunikatif.Ada dua poin penting yang patut dicatat dari kegiatan kunjungan Kapolda dimaksud:* Penguatan Narasi Sejuk dan Anti-HoaksPenegasan Kapolda agar media menggunakan diksi yang mendinginkan suasana adalah langkah preventif penting di Maluku, wilayah yang memiliki sejarah sensitif terhadap isu konflik sosial. Instruksi ini bukan pembatasan kerja pers, tetapi penguatan etika jurnalistik agar informasi tidak menjadi pemicu ketegangan.* Media sebagai Pilar Stabilitas KamtibmasDengan menyebut media sebagai “alat kontrol strategis”, Kapolda menunjukkan bahwa pengawasan publik dan kritik konstruktif adalah bagian dari tata kelola kepolisian yang sehat. Ini adalah pendekatan modern Polri menguatkan accountability melalui kolaborasi, bukan konfrontasi.Kunjungan ini menunjukkan perubahan paradigma komunikasi Polri yang semakin humanis dan adaptif terhadap era informasi. Jika sinergi ini terus terbangun, publik Maluku akan menikmati pemberitaan yang lebih akurat, edukatif, dan berkontribusi terhadap kedamaian daerah. PNO-12
03 Des 2025, 19:30 WIT
APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp
5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa
Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan
fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan
menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
28 Nov 2025, 02:37 WIT
Lemdiklat Polri Gelar Dialog Literasi Kebangsaan STIK
Papuanewsonline.com, Jakarta - STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog.Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
27 Nov 2025, 13:25 WIT
Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri. PNO-12
27 Nov 2025, 07:16 WIT
Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang
III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap
penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang
berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya,
Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi
anggaran yang diajukan pemerintah daerah.Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan
drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai
sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut
pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat
sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih
banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25
triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja,
pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja
operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang
mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi
perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya
belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih
efisien dan proporsional.Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya
mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung.
Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak
terhambat.Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan
PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak
dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak
boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan
sebagai sumber pendapatan.Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang
keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar
penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas
bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta
pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan
kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta
melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa
RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis
Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan
perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:53 WIT
Delapan Fraksi DPRK Mimika Bersatu Kawal APBD 2026 yang Pro-Rakyat di Tengah Tantangan Fiskal
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menunjukkan kekompakan dengan delapan fraksi yang
menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang berlangsung
Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menegaskan pentingnya APBD yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat. APBD harus menjamin keberlanjutan pelayanan
publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh
wilayah Mimika.Mariunus Tandiseno dari Fraksi Golkar menekankan agar
pemerintah daerah serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program
yang telah disepakati. "Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian
serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap
program-program yang telah kita sepakati bersama," ujarnya. Fraksi Golkar juga
menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha
Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat
dan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target
pendapatan daerah dan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kenaikan PAD
harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren
pendapatan beberapa tahun terakhir," tegasnya. PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor
penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani
masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti
rendahnya realisasi APBD 2025. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) secara matang. "Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD
dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri," ujarnya.PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal
batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus
pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 menjadi instrumen
yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika.Secara keseluruhan, delapan fraksi DPRK Mimika menyuarakan
komitmen bersama untuk mengawal APBD 2026 agar benar-benar pro-rakyat. Mereka
menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang
transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran demi
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi, diharapkan APBD
2026 dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Mimika, serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:31 WIT
Apel Kasatwil Polri 2025 Diikuti 7 Atpol Negara Sahabat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. "Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. PNO-12
26 Nov 2025, 20:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
