Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Polri Evaluasi Pola Penanganan Aksi Massa dari Kepolisian Hong Kong
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air."Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik."Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional."Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan."Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan."Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya. PNO-12
26 Nov 2025, 19:58 WIT
DPRK Mimika Gelar Sidang Paripurna Bahas RAPBD 2026 : Akankah Aspirasi Masyarakat Terakomodasi?
Papuanewsonline.com, Timika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III untuk
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna
DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025) ini menjadi landasan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan
langsung dokumen RAPBD kepada pihak DPRK dalam sidang tersebut.Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD
telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRK dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan KUA–PPAS pada 20
November 2025 menjadi dasar penyusunan RKA OPD hingga terbentuknya rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 2026. "Rancangan APBD ini telah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan informasi resmi dari Kementerian
Keuangan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan penyusunan telah
mengikuti amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 serta menggunakan sistem
elektronik yang terintegrasi dalam SIPD–RI sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun
2019.Dalam pemaparannya, Bupati membeberkan gambaran umum RAPBD
2026 yang mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 3,25 triliun dari
dana transfer serta Rp 1,8 triliun dari lain–lain pendapatan yang sah. Belanja
daerah direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang meliputi berbagai sektor
seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri
dari pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD. "Kami berharap rancangan Perda APBD 2026 ini dapat
dibahas secara konstruktif sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sesuai
amanat perundang-undangan," tegasnya.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menekankan
pentingnya pembahasan RAPBD sebagai agenda konstitusional yang menentukan arah
pembangunan Mimika satu tahun ke depan."Rapat paripurna ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
fungsi anggaran DPRK. Kita tidak sekadar membahas angka-angka, tetapi membahas
harapan dan masa depan masyarakat Mimika," ujarnya. Ia juga menyoroti beberapa sektor prioritas seperti
peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan transparan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap RAPBD Mimika Tahun
Anggaran 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:02 WIT
DPR Papua Selatan Gelar Konsultasi Publik di Asmat untuk Matangkan Ranperda Ketertiban Umum
Papuanewsonline.com, Asmat — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan menggelar konsultasi publik untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Asmat. Agenda ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan langsung sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahap pembahasan lanjutan.Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (18/11/2025) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perangkat daerah, serta warga dari berbagai kampung di Asmat. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap urgensi aturan ketertiban umum di wilayah mereka.Dalam kesempatan itu, Gebze, salah satu anggota DPR Papua Selatan, menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam penyusunan sebuah regulasi daerah. Ia menilai masukan masyarakat akan memperkaya substansi Ranperda sehingga lebih tepat guna."Kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh peserta. Itu semua sangat berharga untuk menyempurnakan substansi Perda agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujar Gebze.Konsultasi publik tersebut juga membahas berbagai isu ketertiban yang sering muncul di masyarakat, seperti penataan ruang publik, keamanan lingkungan, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta penegakan aturan yang selama ini dinilai masih lemah.DPR Papua Selatan menekankan bahwa Ranperda Ketertiban Umum harus dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, dialog terbuka dengan masyarakat menjadi langkah strategis dalam proses penyusunan regulasi ini.Selain menerima masukan, tim legislasi DPR juga memaparkan poin-poin penting dalam Ranperda yang sedang dirancang, termasuk batasan kewenangan aparat, hak masyarakat, serta mekanisme penegakan ketertiban yang humanis dan berkeadilan.Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum ini mencerminkan adanya kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh warga Papua Selatan.Melalui konsultasi publik ini, DPR Papua Selatan berharap Ranperda Ketertiban Umum dapat disempurnakan secara komprehensif sebelum memasuki tahapan finalisasi.Pada akhirnya, produk hukum ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keamanan daerah.Penulis: Hendrik Editor: GF
18 Nov 2025, 15:16 WIT
Adrian Andhika Thie Resmi Pimpin DPC PDIP Mimika Periode 2025–2030
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI
Perjuangan memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Konferensi Cabang
(Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika. Ketua DPP Bidang Kehormatan
Partai, Komarudin Watubun, yang juga anggota DPR RI, hadir langsung memimpin
Sidang Pleno Penetapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika periode
2025–2030. Acara berlangsung di Graha Eme Neme Yauware Timika pada Senin
(17/11/2025).Konfercab ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Ketua DPD PDIP Papua Tengah Yuni
Wonda, Sekretaris DPD Mathias Refra, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua
DPC PDIP Mimika Yohanes Felix Helyanan, serta para kader dan simpatisan partai.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama yang
menambah semarak suasana.Setelah melalui tiga kali sidang pleno dan satu kali
pembahasan komisi, DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris DPD PDIP Papua Tengah
Mathias Refra membacakan surat keputusan yang menetapkan Adrian Andhika Thie
sebagai Ketua DPC PDIP Mimika Periode 2025–2030.Penetapan tersebut disaksikan langsung oleh pimpinan sidang
Komarudin Watubun, Ketua DPD PDIP Papua Tengah Yuni Wonda, serta anggota sidang
Yosep Temorubun dan Demianus Samin.Dalam arahannya, Komarudin Watubun kembali menegaskan
pentingnya kaderisasi dalam tubuh organisasi politik. Ia menekankan bahwa PDI
Perjuangan bukan sekadar gerombolan politik, tetapi organisasi politik dengan
sistem pengkaderan yang jelas."Kita harus bisa membedakan gerombolan politik dengan
organisasi politik. Dalam organisasi politik ada pengkaderan dan kaderisasi,
bukan main comot-comot sana sini," tegas Komarudin Watubun. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 00:48 WIT
PDI Perjuangan Mimika Mantapkan Regenerasi dan Soliditas Lewat Konfercab 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Konferensi Cabang (Konfercab)
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh kehangatan di
Gedung Eme Neme Yauware pada Senin (17/11/2025). Kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari konferensi DPD Papua Tengah yang sebelumnya digelar pada 5 November
2025.Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan partai, perwakilan
pemerintah daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat yang memberikan dukungan
terhadap proses penguatan struktur partai di tingkat kabupaten.Pembukaan Konfercab dilakukan secara simbolis melalui
pemukulan tifa bersama oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun,
Ketua DPD Papua Tengah Yuni Wonda, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa,
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, serta Ketua DPC Mimika Yohanes Felix
Helyanan.Dalam sambutannya, Komarudin Watubun menegaskan pentingnya
regenerasi dan peran generasi muda dalam keberlanjutan organisasi. Ia menyebut
Mimika sebagai contoh daerah yang mampu mendorong anak muda tampil memimpin.Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Tengah, Yuni Wonda, juga
menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para kader di delapan kabupaten
dan menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai, eksekutif, dan
legislatif.Menurutnya, kolaborasi yang solid merupakan kunci untuk
mencapai target besar pada Pemilu 2029, sejalan dengan arahan pimpinan pusat
mengenai kerja nyata di lapangan.Ketua DPC Mimika, Yohanes F. Helyanan, menekankan bahwa
semangat gotong royong menjadi fondasi terlaksananya Konfercab tahun ini. Ia
berharap forum tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang semakin solid.Selain itu, ia juga berharap program-program kerja yang
dibahas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika sebagai bagian
dari komitmen partai.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana tertib
dan penuh kekeluargaan, menggambarkan soliditas internal partai di tingkat
daerah.Konfercab ditutup dengan optimisme bahwa kepengurusan yang
terbentuk nantinya akan bekerja lebih dekat dengan masyarakat serta memperkuat
posisi PDI Perjuangan di Kabupaten Mimika.Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 00:40 WIT
Menteri Bahlil Lahadalia Hadiri Musda Golkar Papua Tengah: Ajak Kader Bersatu, Tatap 2029
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh semangat menyelimuti Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Papua Tengah, yang resmi digelar di Mimika, Jumat (7/11/2025). Acara ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar dalam memperkuat soliditas dan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029.Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Papua Tengah ini juga menjadi ajang silaturahmi politik besar-besaran antar kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di wilayah tersebut.Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang datang langsung memimpin jalannya konsolidasi partai di wilayah Papua Tengah.Selain Bahlil, sejumlah tokoh politik dan pimpinan partai dari berbagai daerah di Tanah Papua juga turut hadir, menandakan kuatnya semangat kebersamaan lintas wilayah dalam menjaga eksistensi Partai Golkar di kawasan timur Indonesia.Dalam sesi wawancara dengan awak media, Bahlil menjelaskan bahwa kehadirannya di Papua Tengah merupakan bagian dari rangkaian roadshow konsolidasi Partai Golkar di seluruh Tanah Papua.“Hari ini saya melakukan rangkaian konsolidasi partai. Pagi tadi saya membuka Musda Golkar di Papua Selatan—yang terpilih sebagai ketua adalah Gubernur Papua Selatan. Siang ini saya di Papua Tengah, dan sore nanti saya akan terbang ke Manokwari, Papua Barat,” ujar Bahlil dengan senyum lelah namun penuh semangat.Perjalanan politik padat itu menjadi simbol keseriusan Partai Golkar untuk menata kembali struktur dan arah perjuangan partai di tingkat daerah, sekaligus menyatukan kekuatan politik menjelang kontestasi nasional 2029.Bahlil menegaskan bahwa Papua Tengah memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kuat Partai Golkar di Tanah Papua.“Papua ini dulu adalah basis vokal Partai Golkar. Dengan kepemimpinan baru nanti, di bawah Pak Sudeson sebagai calon tunggal, saya yakin partai ini akan semakin kuat dan bersih. Insyaallah, Golkar ke depan akan lebih maju,” ujarnya optimistis di hadapan peserta Musda yang menyambut dengan tepuk tangan meriah.Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan antar kader, terutama di tengah dinamika politik yang kian kompleks.“Saya minta seluruh kader Golkar di Papua Tengah untuk saling merangkul, jangan pecah. Mari kita tatap masa depan bersama menuju 2029,” pesan Bahlil yang disambut sorakan semangat dari para peserta.Lebih lanjut, Bahlil menyoroti karakter dan identitas Partai Golkar yang menurutnya berbeda dari partai lain. Ia menilai, Golkar merupakan partai yang matang secara organisasi dan intelektual, sehingga setiap kader dituntut untuk bekerja dengan kesadaran, bukan tekanan.“Kader Golkar tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Kita bukan partai yang memakai pressure. Golkar itu partai yang dewasa, memiliki kesadaran, intelektual, dan kemampuan,” tegasnya dengan nada penuh keyakinan.Bahlil juga mengingatkan bahwa dalam politik, yang terpenting bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana setiap kader berkontribusi menjaga marwah partai dan memperjuangkan kepentingan rakyat.Musda Golkar Papua Tengah tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk melakukan penyegaran struktur organisasi partai sekaligus memperkuat jaringan politik di tingkat akar rumput.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang visioner, memiliki integritas, dan mampu membawa Partai Golkar lebih dekat dengan masyarakat Papua Tengah.Dengan semangat “Golkar Bersatu, Golkar Bangkit,” para kader yang hadir berkomitmen untuk menjaga keutuhan partai dan mendukung penuh strategi DPP dalam menghadapi tahun-tahun politik yang menantang menuju Pemilu Serentak 2029.Penulis: BimEditor: GF
08 Nov 2025, 13:08 WIT
1.156 Perwira Polri Resmi Dilantik Sebagai Lulusan Sekolah Inspektur Polisi
Papuanewsonline.com, Sukabumi – Sebanyak 1.156 perwira Polri resmi dilantik sebagai lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Gelombang II Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 1.099 polisi laki-laki (polki) dan 57 polisi wanita (polwan). Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi. Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa para perwira baru tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus segera menunjukkan perubahan nyata di lapangan. “Hari ini bukan hanya pelantikan pangkat, tetapi titik awal perubahan. Masyarakat menunggu aksi, bukan janji. Tunjukkan di lapangan bahwa kehadiran kalian membawa perbaikan nyata bagi wajah Polri,” tegasnya.Selama empat bulan pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi, para peserta dibekali pengetahuan kepemimpinan dan keterampilan teknis kepolisian. Namun Wakapolri menegaskan, ujian sesungguhnya dimulai setelah mereka kembali ke satuan tugas masing-masing. Perwira Polri tidak lagi hanya sebagai pelaksana perintah, tetapi menjadi pengendali di lapangan yang mampu membimbing anggota, menjaga standar pelayanan, dan memastikan kebijakan pimpinan dijalankan dengan baik di tingkat operasional. “Sekarang kalian bukan lagi pelaksana, tetapi pengendali di lapangan. Bimbing anggota, jaga standar pelayanan, dan pastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan biarkan teori berhenti di ruang kelas,” pesan Komjen Pol Dedi.Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang perwira tidak diukur dari banyaknya laporan atau penghargaan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat di lingkungan tugasnya. Saat ini, Polri sedang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik setelah berbagai dinamika dan penurunan citra yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Untuk menjawab tantangan itu, Polri telah mencanangkan program Quick Wins Akselerasi Transformasi dan menerbitkan buku Do’s and Don’ts sebagai panduan perilaku anggota. Namun Wakapolri mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan langsung dalam pelayanan di lapangan. “Quick Wins bukan di atas kertas. Ukurannya sederhana: masyarakat merasa aman, dilayani dengan hormat, dan percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka,” ujarnya.Lebih lanjut, Wakapolri menyoroti pentingnya memperkuat pelayanan publik melalui optimalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan fungsi PAMAPTA (Patroli dan Pengamanan Tempat). Kedua unit ini menjadi garda terdepan citra Polri di mata masyarakat. Sebagian besar lulusan SIP akan ditempatkan di fungsi tersebut untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pola pelayanan. “Mulai dari SPKT dan PAMAPTA, ubah cara kerja, ubah cara melayani. Datangi masyarakat lebih dulu, tanggapi cepat laporan, dan pastikan setiap warga merasakan kehadiran Polri yang manusiawi dan tanggap,” tegasnya. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menampilkan wajah baru pelayanan Polri yang humanis, profesional, dan cepat tanggap terhadap keluhan publik.Selain memperbaiki pelayanan, Polri juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan kejahatan nasional. Dalam sebulan terakhir, tercatat 228 kejadian bencana di berbagai daerah dengan total kerugian mencapai Rp129 miliar. Wakapolri menegaskan bahwa Polri harus selalu hadir di garis depan untuk membantu masyarakat dan memastikan keamanan tetap terjaga. Ia juga menyoroti tiga prioritas nasional yang harus menjadi fokus seluruh jajaran: pemberantasan narkoba, penindakan penyelundupan, dan perang terhadap judi online. “Tiga hal ini tidak bisa ditunda. Tindakan tegas dan akuntabel harus segera dilakukan di lapangan. Jangan tunggu perintah inisiatif adalah bentuk pengabdian,” tegasnya.Dalam menghadapi tantangan era digital, Wakapolri juga mengingatkan agar seluruh perwira bijak menggunakan media sosial. Di era post-truth, reputasi Polri bisa dibangun atau dihancurkan hanya dengan satu unggahan. Karena itu, ia meminta agar seluruh anggota menjaga nama baik pribadi dan institusi, serta menggunakan media sosial untuk menebarkan kepercayaan publik. “Reputasi Polri tidak hanya dibangun di kantor, tetapi juga di ruang digital. Gunakan media sosial untuk menebar kepercayaan, bukan kontroversi,” pesannya.Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian baru sebagai perwira Polri yang berintegritas, empatik, dan profesional. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan polisi yang sempurna, tetapi polisi yang hadir, peduli, dan dapat diandalkan. “Jangan tunggu momentum. Ciptakan momentum dari lapangan. Kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan tindakan yang konsisten, sopan, dan sigap. Tunjukkan bahwa kalian adalah perwira Polri yang hadir membawa solusi, bukan sekadar seragam baru,” pungkasnya.Dengan semangat tersebut, Polri menegaskan bahwa kehadiran 1.158 perwira baru lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-54 Gelombang II akan menjadi motor penggerak perubahan nyata dalam tubuh Polri. Mereka diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan berintegritas, serta menjadi wajah baru Polri yang siap hadir dan bekerja langsung untuk masyarakat. PNO-12
07 Nov 2025, 17:08 WIT
DPR Papua Tengah Gelar Konsultasi Publik Bahas 10 Ranperdasus dan Ranperdasi di Timika
Papuanewsonline.com, Timika —
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat
komitmennya terhadap pembangunan berbasis kearifan lokal dan keadilan hukum
bagi masyarakat adat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi publik
untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) dan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) yang digelar di Hotel Horison Diana,
Timika, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini merupakan hasil
kerja sama antara DPR Papua Tengah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika,
yang bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan daerah yang berdampak langsung bagi warga, khususnya Orang
Asli Papua (OAP). Acara tersebut dihadiri oleh
berbagai unsur penting, di antaranya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemkab Mimika, anggota DPRD Mimika, akademisi STIH Mimika, perwakilan LSM
dan pelaku usaha, serta tokoh masyarakat adat seperti Lembaga Masyarakat Adat
Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko). Turut hadir pula
tokoh perempuan dan pemuda adat yang memberikan pandangan kritis terhadap
substansi rancangan regulasi tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan
bahwa masyarakat menginginkan produk hukum daerah yang inklusif, berpihak pada
masyarakat adat, serta menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi lokal. Wakil Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ardi, ST, menjelaskan bahwa
kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses harmonisasi yang telah
dilakukan sebelumnya. “Sepuluh Ranperdasi dan
Ranperdasus yang dibahas di Timika ini sudah melalui proses harmonisasi.
Sekarang kami masuk pada tahap konsultasi publik untuk menyerap aspirasi dan
masukan dari berbagai pihak,” ungkap Ardi. Ia juga menambahkan bahwa 19
rancangan peraturan lainnya masih dalam tahap harmonisasi, dan diharapkan
seluruhnya dapat rampung sebelum masa sidang berikutnya. Beberapa Ranperdasus yang dibahas
mencakup pengaturan perlindungan hak-hak OAP, tata kelola sumber daya alam
berbasis masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan kontekstual
Papua, dan kebijakan sosial budaya khas Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua
Tengah, John NR Gobai, menyoroti salah satu rancangan penting, yakni Ranperdasi
tentang tugas-tugas kepolisian daerah yang menyangkut keberadaan polisi adat
atau penjaga wilayah adat. “Masyarakat adat menilai
keberadaan polisi adat merupakan kebutuhan hukum yang sangat penting. Karena
itu, Ranperdasi ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penjaga wilayah
adat,” tegas John. John juga meminta agar Polda
Papua Tengah turut memberikan dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan tersebut, agar implementasinya berjalan efektif di lapangan dan tidak
sekadar menjadi dokumen hukum tanpa daya guna. Melalui kegiatan ini, DPR Papua
Tengah berharap proses legislasi daerah dapat menjadi lebih partisipatif,
transparan, dan kontekstual dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Papua
Tengah. Konsultasi publik juga menjadi
bagian dari upaya memperkuat otonomi khusus Papua, dengan memastikan bahwa setiap
regulasi yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat adat dan mendorong
kesejahteraan mereka. “Kami ingin agar Ranperdasus dan
Ranperdasi ini bukan hanya simbol otonomi, tetapi instrumen nyata untuk
memperkuat eksistensi dan hak-hak Orang Asli Papua,” tutur Ardi menutup
kegiatan. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto
bersama seluruh peserta dan panitia penyelenggara, menandai semangat kolaborasi
antara lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem
hukum daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Tengah. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 20:25 WIT
Komisi V DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Untuk Dorong Akselerasi Infrastruktur di Maluku
Papuanewsonline.com, Maluku – Komisi
V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Provinsi Maluku pada Sabtu (1/11/2025), dengan fokus utama membahas
isu strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di daerah
kepulauan. Dalam kunjungan yang berlangsung
penuh makna ini, para anggota Komisi V melakukan perjalanan menggunakan kapal
navigasi dari Tawiri menuju Pelabuhan Yos Sudarso, sebagai bagian dari
peninjauan langsung kondisi geografis dan akses transportasi di wilayah
kepulauan yang menjadi jantung aktivitas ekonomi masyarakat Maluku. Kunjungan tersebut tidak hanya
bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Komisi V untuk
menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam perjalanan laut tersebut,
para anggota Komisi V mendengarkan presentasi dari pemerintah daerah dan
instansi terkait yang memaparkan tantangan serta potensi besar yang dimiliki
Maluku sebagai provinsi kepulauan. Paparan itu menyoroti bagaimana Maluku
membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sarana transportasi laut,
pelabuhan perintis, jalan penghubung antar-pulau, serta akses energi dan
telekomunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai vital untuk membuka isolasi
wilayah dan memperkuat perekonomian berbasis kelautan. “Kami sangat terkesan dengan
keindahan alam Maluku, namun di balik pesona itu terdapat tantangan besar dalam
konektivitas dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan DPR perlu memastikan
infrastruktur di sini benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau
kecil,” ujar salah satu Anggota Komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut. Anggota Komisi V menegaskan bahwa
pembangunan infrastruktur di Maluku tidak boleh hanya berfokus pada pusat-pusat
kota besar, tetapi harus menjangkau daerah pesisir, terpencil, dan pulau-pulau
kecil yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan dasar. Menurut mereka, konektivitas
antarpulau bukan sekadar persoalan fisik, melainkan fondasi pemerataan ekonomi
dan sosial masyarakat kepulauan. Melalui peningkatan sarana transportasi laut,
perbaikan pelabuhan rakyat, dan pengembangan bandara perintis, masyarakat
Maluku diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan nasional. “Pembangunan infrastruktur bukan
hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi membangun harapan dan
memperpendek jarak antara masyarakat dan kesejahteraan,” ujar salah satu
anggota rombongan Komisi V. Kunker ini juga menjadi wadah
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder sektor
transportasi dan pekerjaan umum. Komisi V DPR RI menilai, keberhasilan
pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku sangat bergantung pada sinergi
lintas sektor — mulai dari perencanaan tata ruang, pengadaan sarana
transportasi laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Dalam diskusi bersama perwakilan
Balai Wilayah Sungai, Dinas Perhubungan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional,
Komisi V menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan
masyarakat lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. “Kami akan memperjuangkan
dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk wilayah kepulauan seperti
Maluku. Daerah ini memiliki potensi besar, dan kita harus hadir dengan
kebijakan yang berpihak,” tegas salah satu anggota Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI
ke Maluku diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong akselerasi
pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia bagian timur. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan
infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah,
tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan. Dengan potensi perikanan,
pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar
untuk menjadi pusat ekonomi maritim nasional jika didukung dengan infrastruktur
yang memadai. Penulis: Hendrik Editor: GF
01 Nov 2025, 19:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
