Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Wakil Rakyat Suarakan Aspirasi Masyarakat: DPRD Paniai Tolak Penempatan Marinir di Distrik Ekadide
Papuanewsonline.com, Paniai — Gelombang
penolakan terhadap kehadiran pasukan Marinir di wilayah pegunungan Paniai kian
menguat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Yudas
Nawipa, secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat Wilayah 3 Paniai, khususnya
di Distrik Ekadide, menolak penempatan pasukan Marinir di daerah mereka. Menurut Yudas, kehadiran Marinir
di wilayah pegunungan dinilai tidak relevan dengan kondisi geografis serta
berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai langkah
penempatan pasukan tersebut seharusnya mempertimbangkan karakteristik wilayah,
kebutuhan keamanan, dan aspek sosial budaya masyarakat setempat. “Saya meminta Panglima TNI untuk
meninjau ulang penempatan pasukan Marinir di Paniai karena tidak sesuai dengan
kondisi geografis daerah. Masyarakat Paniai hidup di wilayah pegunungan yang
damai dan memiliki dinamika tersendiri. Tidak ada alasan mendesak yang
mengharuskan kehadiran pasukan Marinir di sini,” ujar Yudas dalam
pernyataannya, Rabu (30/10/2025). Penolakan masyarakat bukan semata
karena kehadiran aparat militer, tetapi lebih pada ketidaksesuaian fungsi dan
tujuan penempatan pasukan Marinir di daerah tersebut. Yudas menjelaskan,
Marinir sejatinya memiliki kompetensi utama dalam operasi laut dan pantai,
bukan di medan pegunungan seperti Paniai. “Kalau di wilayah pantai mungkin
relevan, tetapi di Paniai yang merupakan wilayah pegunungan, tugas itu bisa
dijalankan oleh aparat keamanan setempat yang sudah memahami karakter sosial
dan medan,” tambahnya. Selain itu, menurut Yudas,
masyarakat Paniai selama ini telah hidup dalam suasana aman dan damai tanpa
kehadiran pasukan tambahan. Oleh karena itu, ia menilai langkah penempatan
Marinir justru dapat memicu kesalahpahaman antara aparat dan warga jika tidak
disosialisasikan dengan baik. Sikap Yudas Nawipa mendapat
dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda di Wilayah
3 Paniai. Mereka menilai bahwa pembangunan dan keamanan daerah seharusnya
diutamakan melalui pendekatan kesejahteraan, bukan militerisasi. Sejumlah tokoh menegaskan bahwa
masyarakat Paniai lebih membutuhkan peningkatan layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar ketimbang penambahan pasukan
bersenjata. “Kami ingin pemerintah pusat
memahami bahwa keamanan sejati di Papua bukan hanya soal senjata, tetapi
bagaimana masyarakat sejahtera dan merasa dilibatkan dalam pembangunan,” ujar
salah satu tokoh masyarakat di Ekadide. Yudas Nawipa juga menyerukan agar
pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk bersama untuk melakukan evaluasi
dan dialog terbuka dengan masyarakat terkait kebijakan penempatan pasukan di
Paniai. Ia berharap langkah ini dapat mencegah potensi kesalahpahaman serta
menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut. “Kita tidak ingin ada ketegangan
baru yang justru merugikan masyarakat. Saya percaya dengan komunikasi yang
baik, pemerintah dan TNI bisa memahami aspirasi warga,” tegas Yudas. Dengan pernyataan ini, DPRD
Paniai berharap agar Panglima TNI segera meninjau ulang kebijakan penempatan
pasukan Marinir di Distrik Ekadide, dan menggantinya dengan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat yang lebih humanis dan sesuai konteks lokal. Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:25 WIT
MRP Papua Selatan Desak Revisi PP 54/2004 untuk Perluas Kewenangan Demi Kadaulatan OAP
Papuanewsonline.com, Jayapura — Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk
memperjuangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang
Majelis Rakyat Papua. Regulasi tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan
dinamika sosial dan politik terkini, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang
Otonomi Khusus (Otsus) Papua perubahan kedua. Dalam Pertemuan Asosiasi MRP
se-Tanah Papua yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa
(28/10/2025), Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan bahwa
revisi PP 54/2004 sangat mendesak dilakukan agar peran MRP sebagai lembaga
representatif kultural Orang Asli Papua (OAP) semakin kuat, tidak hanya
bersifat simbolik. “MRP perlu diberikan kewenangan
yang lebih luas. Tidak cukup hanya memberi pertimbangan dan rekomendasi
terhadap calon gubernur dan wakil gubernur OAP, tapi juga terhadap calon
bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di seluruh Tanah Papua,”
tegas Katayu. Pertemuan lintas-MRP tersebut
menjadi ajang penting untuk menyatukan pandangan antarprovinsi, khususnya dalam
memperjuangkan afirmasi politik bagi OAP di tingkat nasional. Damianus Katayu
juga menyoroti perlunya keterwakilan OAP yang lebih besar di Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), agar suara masyarakat adat Papua benar-benar terwakili di
parlemen pusat. “Kami menilai, selama ini ruang
politik bagi OAP masih sangat terbatas. Padahal, semangat Otsus adalah
memberikan ruang keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang Papua
dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” ujarnya di hadapan para peserta
forum. Pertemuan tersebut juga dihadiri
oleh tenaga ahli dari Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua
(Unipa) yang turut memaparkan hasil kajian akademik terkait urgensi perubahan
PP 54/2004. Kajian tersebut menyoroti adanya ketimpangan kewenangan antara MRP
dan lembaga legislatif maupun eksekutif daerah, sehingga peran MRP dalam
menjaga nilai-nilai adat dan budaya belum sepenuhnya efektif. Para akademisi menilai, dalam
konteks otonomi khusus, MRP seharusnya tidak hanya menjadi lembaga yang
memberikan rekomendasi formal, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan
perlindungan substantif terhadap hak-hak politik, sosial, dan budaya OAP. “MRP harus dilibatkan secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penentuan
kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat adat Papua,” papar salah satu
tenaga ahli dari Uncen. Pertemuan Asosiasi MRP se-Tanah
Papua ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk tim kerja advokasi
revisi PP 54/2004 yang akan menyusun draf usulan resmi kepada Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini diharapkan dapat
memperkuat posisi MRP dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus memastikan
semangat Otsus tetap berpihak pada rakyat Papua. “Kami ingin agar Otsus tidak
sekadar menjadi program administratif, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi
masyarakat Papua untuk berdiri tegak dalam martabatnya sendiri,” kata Katayu
menutup pertemuan dengan penuh semangat. Penulis: Hendrik Editor: GF
30 Okt 2025, 01:25 WIT
Papua Berpesta Rayakan Pemimpin Baru: Ribuan Warga Akan Nikmati Makan Gratis dan Hiburan
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Suasana penuh sukacita akan menyelimuti Kota Jayapura pada Jumat, 31 Oktober
2025, ketika Pemerintah Provinsi Papua menggelar Pesta Rakyat Akbar untuk
menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang baru dilantik. Acara megah
yang akan berlangsung di pelataran Kantor Gubernur Papua itu diperkirakan
dihadiri lebih dari 5.000 warga, bahkan bisa mencapai 10.000 orang dari
berbagai kalangan masyarakat. Momentum ini bukan sekadar
seremoni pemerintahan, melainkan ungkapan syukur dan perayaan rakyat Papua atas
hadirnya kepemimpinan baru yang diharapkan membawa angin segar bagi pembangunan
di Bumi Cenderawasih. “Acara ini adalah pesta dari
kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Pemerintah ingin berbagi sukacita
bersama seluruh rakyat Papua,” ujar Asisten I Setda Papua, Yohanes Walilo, di
Jayapura, Senin (28/10/2025). Dalam pesta rakyat tersebut,
pemerintah menggandeng sekitar 80 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) untuk menyiapkan beragam kuliner khas Papua dan Nusantara. Dari papeda bungkus, keladi
rebus, ikan bakar, hingga bakso keliling, semua disediakan gratis bagi
masyarakat yang datang. Konsep ini dihadirkan agar pesta benar-benar terasa “merakyat”
dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha kecil lokal. “Pelibatan UMKM menjadi bagian
penting dari konsep pesta rakyat ini. Kami ingin agar masyarakat tidak hanya
menikmati hiburan dan makanan, tapi juga UMKM lokal bisa mendapatkan ruang
untuk dikenal lebih luas,” jelas Walilo. Pesta rakyat akan dimulai sejak pukul
13.00 WIT dengan prosesi penyambutan adat dari tujuh wilayah adat di Tanah
Papua — sebuah simbol persatuan yang mencerminkan kekayaan budaya dan
keberagaman etnis di provinsi paling timur Indonesia ini. Setelah itu, acara akan
dilanjutkan dengan ibadah syukur bersama, sebagai bentuk ucapan terima kasih
atas transisi kepemimpinan yang berjalan damai dan penuh harapan. Usai ibadah, dilaksanakan seremoni
lepas sambut Penjabat (PJ) Gubernur dan perkenalan resmi Gubernur serta Wakil
Gubernur Papua yang baru, yang akan menjadi puncak acara sore hari. Malam harinya, panggung hiburan
akan dimeriahkan oleh penampilan artis lokal dan nasional, menambah semarak
pesta rakyat hingga pukul 19.00 WIT. Pemerintah Provinsi Papua
mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan mengambil bagian dalam pesta
rakyat ini. Walilo berharap suasana kebersamaan ini menjadi momentum mempererat
hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. “Silakan datang dan bergabung
bersama kami. Makanannya sudah disiapkan, hiburannya banyak, dan suasananya
pasti penuh sukacita. Mari kita rayakan Papua dalam damai dan persaudaraan,”
ajaknya. Meski bersifat terbuka, ia juga
mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan
lokasi acara, agar perayaan berlangsung lancar dan aman bagi semua pihak. Pesta rakyat ini menjadi simbol
harapan baru — momentum di mana seluruh masyarakat Papua bersatu menyambut masa
depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan baru. Melalui kegiatan yang memadukan adat,
ibadah, kuliner, dan hiburan, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Papua bukan
hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan kebersamaan, budaya, dan
semangat gotong royong. Acara ini juga diharapkan menjadi
cermin wajah Papua yang damai dan bersatu, serta mempertegas bahwa pembangunan
tidak hanya diukur dari proyek fisik, tetapi juga dari kebahagiaan rakyatnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Okt 2025, 00:05 WIT
Terima Kunjungan Bawaslu Maluku, Kapolda: Bersama Wujudkan Demokrasi Adil dan Beradab
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya peran Polri dan Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan Komisioner Bawaslu provinsi Maluku yang bertempat di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (20/10/2025).Kedatangan Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair, M.Si bersama sejumlah komisioner diterima hangat oleh Kapolda yang didampingi Direktur Samapta, Direktur Reskrimum, dan Dansat Brimob Polda Maluku. Ketua Bawaslu datang didampingi sejumlah anggota; Dr. Stevin Melay, M.Si. – Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Astuti Usman, S.Ag., M.H. – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Daim Baco Rahawarin, S.Sos. – Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas.Kunjungan silaturahmi tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat sinergitas antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu.Pertemuan ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian dan Bawaslu dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu mendatang, serta memastikan terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, jujur, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku.Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto memberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu atas kunjungan silaturahmi dan audiensi tersebut. Ia menegaskan, Polri dan Bawaslu memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tatanan demokrasi yang sehat dan beradab di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.“Tugas kita ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kita yang mengemban amanah di dalam sistem ini harus benar-benar melaksanakan tugas secara amanah dan profesional sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegas Kapolda.Kapolda menekankan kolaborasi dan koordinasi antara Polri dan Bawaslu menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika politik dan sosial yang mungkin muncul menjelang pelaksanaan Pemilu. Irjen Dadang juga mengingatkan pentingnya kesiapan tugas sejak dini agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.“Pemilu selanjutnya memang masih cukup lama, tetapi rentang waktu yang ada harus kita manfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Polri dan Bawaslu adalah modal utama dalam menjaga demokrasi yang seadil-adilnya,” jelasnya.Pada pertemuan itu, Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Maluku beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.Subair mengungkapkan, sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui koordinasi yang solid, kata Dia, berbagai potensi pelanggaran pidana Pemilu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas tanpa menimbulkan sengketa berarti.“Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Maluku dapat berlangsung satu putaran tanpa ada gugatan yang signifikan. Selain itu, pengamanan yang diberikan oleh jajaran Polri juga sangat luar biasa, sehingga seluruh agenda demokrasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Subair.Ia juga mengaku saat ini Bawaslu tengah fokus pada dua agenda penting, yaitu pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih partisipatif, sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih matang dan berintegritas.“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat. Target kita bersama adalah menghadirkan pemilu yang bersih, bermartabat, dan tanpa praktik kecurangan di masa yang akan datang,” tambahnya.Pertemuan berjalan santai dan penuh keakraban yang diwarnai semangat kebersamaan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperteguh komitmen kedua institusi dalam mengawal tegaknya demokrasi dan supremasi hukum di Maluku.Sinergi antara Polri dan Bawaslu diharapkan terus terjaga dan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.“Kita harus terus memperkuat sinergitas, meningkatkan profesionalisme, dan menegakkan integritas demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” pungkas Kapolda. PNO-12
21 Okt 2025, 07:19 WIT
Menko Yusril Ihza Mahendra Tegaskan: Struktur Polri Sepenuhnya Jadi Kewenangan Presiden & DPR
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri
Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza
Mahendra menegaskan kembali bahwa kewenangan untuk menentukan struktur
organisasi dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sepenuhnya berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal tersebut disampaikan Yusril di hadapan awak media usai menghadiri acara Refleksi
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta,
Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Yusril
menekankan pentingnya memahami aspek konstitusional dalam setiap pembahasan
mengenai struktur dan kedudukan Polri. Menurutnya, perubahan apa pun terhadap
sistem kelembagaan Polri harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah,
dengan mempertimbangkan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR. Yusril menjelaskan bahwa
pengaturan kedudukan Polri telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “susunan dan kedudukan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hubungan
kewenangan antara keduanya, diatur dengan undang-undang.”
Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri berada di
bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, ujar Yusril,
setiap perubahan mengenai susunan, kedudukan, ataupun pembagian kewenangan
dalam tubuh Polri tidak bisa dilakukan melalui kebijakan administratif semata.
Semua harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang, baik melalui inisiatif
Presiden maupun DPR. Yusril juga menambahkan bahwa
aspek hukum dan politik dalam struktur Polri harus berjalan beriringan.
Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan lembaga kepolisian tetap
profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Terkait dengan wacana pembentukan
Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang tengah digagas oleh Presiden
Prabowo Subianto, Yusril menilai langkah tersebut sebagai bagian dari semangat
pembenahan tata kelola institusi kepolisian.
Menurutnya, gagasan tersebut wajar memunculkan diskusi publik dan menjadi bukti
bahwa reformasi kelembagaan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, menghargai
setiap bentuk partisipasi publik dan akademik dalam memberikan masukan terkait
arah reformasi Polri. Semua gagasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Komisi Reformasi Kepolisian untuk merumuskan kebijakan yang
tepat, komprehensif, dan berkeadilan. Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa
keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang kewenangan
tertinggi terhadap Polri. Ketika ditanya mengenai waktu
pengumuman pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengatakan bahwa
hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterimanya. Ia meminta publik
untuk bersabar dan memberi waktu kepada Presiden dalam menentukan langkah
strategis tersebut. Menurut Yusril, keputusan semacam itu tentu tidak diambil
secara tergesa-gesa, mengingat reformasi Polri adalah proses besar yang
melibatkan banyak aspek — mulai dari hukum, kelembagaan, hingga budaya kerja
aparat. Ia menilai, Presiden pasti
memiliki pertimbangan matang terkait waktu dan bentuk pengumuman pembentukan
komisi tersebut. Pemerintah, kata Yusril, terus mengedepankan prinsip
kehati-hatian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat
profesionalisme Polri tanpa mengganggu stabilitas kelembagaan. Sebagai tokoh hukum senior,
Yusril juga menyinggung pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme
Polri dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai Polri memiliki peran vital
bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat di era demokrasi terbuka. Keseimbangan antara kewenangan
eksekutif dan legislatif dalam mengatur Polri, menurutnya, menjadi kunci agar
institusi ini tetap berada dalam jalur konstitusional dan bebas dari intervensi
politik yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa reformasi struktural yang
dilakukan secara hati-hati akan memperkuat posisi Polri sebagai lembaga yang
modern, adaptif, dan akuntabel terhadap publik. Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Yusril terus
berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam merumuskan arah kebijakan hukum
nasional, termasuk evaluasi terhadap institusi penegak hukum seperti Polri dan
Kejaksaan. Upaya ini bertujuan memperkuat prinsip good governance,
transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah-langkah pembenahan
tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri
serta memperkuat hubungan harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Yusril
menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah di bidang hukum selalu
berorientasi pada peningkatan profesionalisme lembaga negara dan kesejahteraan
rakyat.(GF)
20 Okt 2025, 21:19 WIT
Mathius Fakhiri Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Papua: Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Pemda
Papuanewsonline.com, Jayapura — Konsolidasi
politik Partai Golkar di Tanah Papua semakin solid. Dalam suasana penuh
semangat kekeluargaan dan persatuan, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, yang
kini menjabat Gubernur Papua, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPD Partai
Golkar Provinsi Papua untuk masa bakti 2025–2030. Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah
Daerah (Musda) XI Partai Golkar Papua, yang digelar di Suni Hotel Abepura, Kota
Jayapura, Jumat (17/10/2025). Keputusan aklamasi diambil setelah seluruh
peserta Musda menyatakan dukungan bulat kepada Fakhiri tanpa melalui proses
pemungutan suara—sebuah bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap
kepemimpinan serta rekam jejaknya. Kemeriahan dan rasa haru
menyelimuti ruang sidang saat Fakhiri secara resmi menerima bendera Partai
Golkar dari pimpinan sidang. Para kader dari sembilan kabupaten/kota se-Papua
berdiri memberikan tepuk tangan panjang sebagai simbol dukungan penuh terhadap
kepemimpinan baru ini. Dalam sambutannya, Mathius D.
Fakhiri, yang akrab disapa MDF, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan besar
yang diberikan kepadanya. “Saya menyampaikan terima kasih
setinggi-tingginya kepada DPP Partai Golkar atas kepercayaan dan bimbingannya,
serta kepada seluruh DPD se-Papua atas dukungan dan doa yang luar biasa,” ucap
Fakhiri penuh haru di hadapan para peserta Musda. MDF juga menekankan bahwa
kepercayaan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan amanah politik
untuk menggerakkan roda partai agar semakin dekat dengan rakyat Papua. Dalam arahannya, Fakhiri
menegaskan bahwa Partai Golkar harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam
mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Golkar bukan hanya pilar
politik, tetapi juga mitra pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan
masyarakat. Kita harus hadir di tengah rakyat, mendengar aspirasi mereka, dan
menghadirkan solusi bagi masa depan Papua yang lebih baik,” tegasnya. Ia menyebutkan, sinergi antara
pemerintah daerah dan partai politik adalah kunci dalam mempercepat
pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan
infrastruktur pedesaan. Menutup sambutannya, Fakhiri
mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan kerja nyata di tingkat
akar rumput. “Mari kita jadikan Musda ini
sebagai awal baru untuk membuktikan bahwa Partai Golkar Papua siap menjadi
mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua yang damai, maju, dan
sejahtera,” seru MDF disambut tepuk tangan para kader. Ia menegaskan, jabatan yang
diembannya bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi tanggung jawab kolektif
seluruh kader untuk menjaga marwah dan arah perjuangan partai berlambang pohon
beringin itu. Penulis: Jid Editor: GF
19 Okt 2025, 14:41 WIT
RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Terima Kunjungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif antara Koroner Inggris dengan otoritas terkait di Indonesia, terutama dalam hal penanganan autopsi jenazah yang akan direpatriasi ke Inggris serta penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan kondisi kematian jenazah tersebut.Rombongan dari Kedutaan Besar Inggris terdiri dari Poonam Jandu selaku Coroner Liaison Officer, Falma Kemalasari selaku Vice Consul - British Embassy Jakarta, dan Gilang Ahmad Rizki selaku Pro-Consul - British Embassy Jakarta. dan diterima langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H., beserta jajaran pejabat utama dan tim dari Instalasi Kedokteran Forensik.Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang prosedur dan layanan forensik di Indonesia, sekaligus berbagi pengalaman terkait penanganan jenazah warga negara asing (WNA) dalam proses repatriasi, baik di Indonesia maupun di Inggris. Kepala RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara di bidang forensik.“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak kedutaan sangat penting untuk memastikan proses forensik berjalan profesional dan transparan,” ujarnya pada Jumat, (10/10/2025).Perwakilan Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai praktik forensik di Indonesia.Melalui kunjungan ini, RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dan Kedutaan Besar Inggris berharap dapat terus memperkuat kerja sama di bidang kedokteran forensik serta membangun sinergi dalam penanganan kasus kemanusiaan lintas negara. PNO-12
12 Okt 2025, 19:35 WIT
Kunjungan Delegasi Kepolisian Prancis Perkuat Kerja Sama dan Motivasi Calon Bintara Polwan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Kepolisian Prancis pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari penguatan kemitraan strategis bilateral kedua negara, yang baru-baru ini ditingkatkan melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia dan kunjungan balasan Presiden Prabowo.Delegasi Prancis yang hadir terdiri atas Senior Superintendent Guillaume Calas (Head of Bilateral Cooperation), Commissaire David Sobaga (Head of Asia, America and Eastern Europe), Olivier Chassot, dan Syarah. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., beserta jajaran.Sinergi Strategis dan Peninjauan FasilitasKunjungan ini selaras dengan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk perluasan pertukaran antara lembaga pendidikan kadet. Dalam kunjungannya, delegasi diajak meninjau secara langsung fasilitas pendidikan Sepolwan, seperti ruang kelas, ruang makan, dan sarana latihan. Perhatian khusus diberikan pada ruang tematik yang kreatif dan interaktif, di mana mereka mendapatkan penjelasan mengenai metode pembelajaran tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan empati.Interaksi dan Motivasi dengan 660 Siswa Bintara PolwanDelegasi Kepolisian Prancis juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan 660 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Angkatan ke-58 Tahun Ajaran 2025. Dalam sesi tanya jawab, mereka berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada para calon Bintara Polwan yang merupakan putri-putri terpilih dari seluruh Indonesia. Para siswa yang sedang menjalani pendidikan selama lima bulan dan dijadwalkan dilantik pada 24 Desember 2025 ini mendapat perspektif internasional yang berharga. Interaksi semacam ini merupakan bagian dari upaya membentuk Polisi Wanita Indonesia yang berkelas dunia, humanis, berintegritas, dan berwawasan global.Komitmen untuk Masa DepanKepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., dalam pernyataannya menegaskan, “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari sinergi yang berkelanjutan. Kehadiran delegasi Kepolisian Prancis hari ini memberikan energi dan perspektif baru bagi para siswa. Mereka dapat melihat langsung bahwa profesi polisi wanita diakui dan dihargai secara global. Ini memperkuat semangat kami untuk terus mencetak Polwan Indonesia yang tidak hanya profesional di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat dunia, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan integritas.”Kunjungan delegasi Kepolisian Prancis ini merefleksikan peningkatan kemitraan keamanan Indonesia-Prancis. Melalui pertukaran seperti ini, Sepolwan Lemdiklat Polri terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat kapasitas Polri secara keseluruhan, mempersiapkan personel yang unggul dan mampu menjawab tantangan kepolisian di masa depan. PNO-12
08 Okt 2025, 21:07 WIT
Resmikan Kerja Sama, Polri dan AFP Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Australian Federal Police (AFP) secara resmi menyepakati dan menandatangani Rencana Kerja (Workplan) Indonesia-Australia People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP), sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, Selasa (30/9).Program ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama antara Polri dan AFP yang telah tertuang dalam Outcomes Senior Officers Meeting (SOM) Polri-AFP pada 7 Maret 2023 di Sydney, Australia. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas investigasi, koordinasi operasional, dan pertukaran informasi intelijen lintas negara, serta mendukung perlindungan hak asasi para migran.Setelah melalui proses dialog intensif, kedua pihak sepakat merumuskan 10 poin utama rencana kerja yang meliputi pendirian kantor pendukung di Pusat Pelatihan Misi Internasional (IMTC) Serpong, pengembangan kapasitas penyidik, dukungan operasional, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial.Penandatanganan naskah dilakukan secara sirkuler di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Melbourne. Dari pihak Polri, penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. pada 26 September 2025, disaksikan langsung oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H. serta Kabag Perjanjian Internasional Divhubinter Kombes Pol Ferly Rosa Putra, S.I.K. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak AFP dilakukan oleh Deputy Commissioner Lesa Gale pada 30 September 2025 di Melbourne, Australia, bertepatan dengan SOM AFP-INP ke-13.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia.“Rencana kerja IAPSCP ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi Polri dan AFP. Melalui program ini, kami tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan investigatif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama intelijen untuk menekan praktik penyelundupan manusia yang merugikan kemanusiaan,” ujar Irjen Pol Amur Chandra.Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung strategi nasional dan regional untuk menjaga keamanan perbatasan, melindungi migran, serta menegakkan hukum secara efektif dan humanis.“Kami berupaya memastikan setiap langkah dalam program ini memberikan dampak nyata, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional,” tegasnya.Dengan adanya Workplan IAPSCP ini, diharapkan penanganan kasus penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur, sekal. PNO-12
30 Sep 2025, 21:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
