Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel."Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian."Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal."Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng. PNO-12
13 Feb 2026, 14:09 WIT
Soal Mogok Kerja Freeport, Karyawan Desak DPRK Mimika Bentuk Pansus
Papuanewsonline.com, Mimika – Isu terkait karyawan mogok
kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat. Puluhan karyawan
yang tergabung dalam kelompok Moker menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika,
Kamis (12/2/26), menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK. Aksi
ini merupakan puncak kekecewaan para karyawan yang merasa masalah mereka belum
terselesaikan secara tuntas.Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, berharap
para wakil rakyat dapat memberikan solusi yang adil dan transparan atas
permasalahan yang telah berlangsung lama ini. Pembentukan Pansus diharapkan menjadi wadah efektif untuk
menjembatani kepentingan karyawan dan perusahaan, serta mencari jalan keluar
yang memuaskan semua pihak.Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menanggapi
tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya
menyuarakan permasalahan Moker melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar
Pendapat (RDP). Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan pembentukan Pansus
kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK. "Kami di Komisi
III tidak pernah tinggal diam. Kami terus menyuarakan masalah ini dan akan
menindaklanjuti tuntutan pembentukan Pansus dengan menyampaikannya kepada
pimpinan serta seluruh anggota DPRK," ungkap Herman.Anggota DPRK Mimika, Herman Tangkepare, menambahkan bahwa
pihaknya membutuhkan data dan dokumen pendukung yang lengkap dari para karyawan
Moker, termasuk salinan putusan hukum terkait permasalahan mogok kerja.
Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di DPRK. "Jika ada keputusan hukum dan dokumen lainnya yang
mendukung tuntutan, silakan serahkan kepada kami. Mari kita duduk bersama dan
membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil agar masalah ini dapat
ditangani secara serius, termasuk kemungkinan pembentukan Pansus,"
tuturnya. Penulis: Abim
Editor: GF
12 Feb 2026, 22:53 WIT
Ratusan Korban Mogok Kerja Freeport Geruduk Dprk Mimika, Tuntut Keadilan Setelah 9 Tahun
Papuanewsonline.com, Mimika – Ratusan korban mogok kerja PT
Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Mimika.
Dengan membawa poster dan pduk, massa aksi menuntut keadilan atas hak-hak
buruh yang dinilai belum dipulihkan sejak peristiwa mogok kerja yang terjadi
sembilan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam serta harapan
agar suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. (12/2/26)Dalam aksinya, para buruh yang terdampak mogok kerja
menuliskan pesan-pesan tuntutan di pduk, salah satunya menyatakan bahwa
mogok kerja tahun 2017 telah dinyatakan sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan
Nota Kesepahaman. Mereka mendesak PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah
ini ke jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), bukan justru
menghukum buruh, memutus hak secara sepihak, atau membiarkan para pekerja
terkatung-katung tanpa kejelasan. Bagi mereka, mogok kerja merupakan hak konstitusional yang
sah secara hukum, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.Massa aksi mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk
panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyelesaikan persoalan yang menimpa
8.300 buruh terdampak mogok kerja. Isu divestasi saham pemerintah sebesar 51
persen juga turut disuarakan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan dari divestasi
saham tidak sebanding dengan penderitaan serta ratusan nyawa yang disebut
hilang dalam pusaran konflik industrial tersebut. "Kami minta bapak ibu anggota DPRK segera membentuk
Pansus. Jangan hanya duduk di sini lalu pulang tanpa memberikan solusi,"
tegas Koordinator Aksi, James Billy Laly.Para demonstran mengingatkan agar persoalan yang menimpa
para buruh tidak dijadikan komoditas politik atau ladang bisnis yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima poin
tuntutan utama, yang meliputi penghentian praktik "negara dalam
negara" oleh PT Freeport Indonesia, peran aktif DPRK dan Pemkab Mimika,
penyelesaian sengketa mogok kerja sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang,
pembentukan Pansus Moker oleh DPRK Mimika, serta pemberian ruang komunikasi
selama 21 hari untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Feb 2026, 22:43 WIT
Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) 2026 yang digelar di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/2/2026). Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbaogai negara di kawasan.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. Diketahui, Andi Gani mendapat dukungan penuh pimpinan konfederasi serikat pekerja ASEAN dan terpilih secara aklamasi untuk periode terbaru.“Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andigani yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. ASEAN TUC merupakan organisasi buruh tingkat ASEAN yang memiliki kurang lebih 20 juta anggota, sehingga ini merupakan organisasi yang sangat besar dan berpengaruh. Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya Indonesia, karena Bapak Andigani telah terpilih untuk ketiga kalinya,” ujar Jenderal Sigit.Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik atas dukungan yang terus diberikan, serta menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarperwakilan buruh di kawasan ASEAN.“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik yang terus memberikan dukungan dan kehadirannya. Malam ini menjadi malam yang penuh kehangatan karena kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi langsung dengan delegasi-delegasi buruh dari negara-negara ASEAN,” katanya.Lebih lanjut, Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan dalam berbagai persoalan hubungan industrial“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi ini tentu menjadi motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hubungan industrial, sekaligus berperan sebagai problem solver atas persoalan-persoalan yang ada,” jelasnya.Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ia menilai hubungan usaha yang kondusif akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan buruh.“Yang terpenting, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan perusahaan. Dengan hubungan usaha yang baik, kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan buruh pun semakin terwujud,” pungkas Kapolri.Sebagai informasi, ASEAN TUC merupakan konfederasi buruh terbesar di kawasan yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja dan berfokus pada advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja. PNO-12
12 Feb 2026, 13:47 WIT
Mualem Masuk 5 Besar Cawapres 2029, Survei Anak Muda Soroti Figur Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Muzakir Manaf, yang dikenal
luas dengan sebutan Mualem, kembali menjadi sorotan publik nasional setelah
namanya masuk dalam lima besar calon wakil presiden (cawapres) 2029 versi
survei Muda Bicara ID.Dalam hasil survei yang diterima media ini pada Rabu, 11
Februari 2026, Mualem yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Aceh meraih
dukungan sebesar 13,5 persen dari responden, menempatkannya di posisi ketiga
nasional.Survei tersebut mencatat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
berada di peringkat pertama dengan perolehan 18,38 persen, disusul Purbaya
Yudhi Sadewa di posisi kedua dengan 14 persen, serta Mualem di posisi ketiga.Masuknya Mualem dalam jajaran teratas bursa cawapres
menegaskan kuatnya daya tarik figur berlatar belakang pejuang dan pemimpin
daerah dalam preferensi politik generasi muda.Berikut adalah 10 nama yang dinilai layak menjadi cawapres
2029 versi anak muda:1. Dedi Mulyadi (18,38%)2. Purbaya Yudhi Sadewa (14%)3. Muzakir Manaf (13,5%)4. Agus H. Yudhoyono (11,88%)5. Pramono Anung (8,88%)6. Anies Baswedan (8,63%)7. Sherly Tjoanda (7,25%)8. Mahfud MD (6,63%)9. Gibran Rakabuming Raka (6,13%)10. Ferry Irwandi (4,75%)Kehadiran Ferry Irwandi sebagai satu-satunya tokoh berlatar
belakang masyarakat sipil di jajaran sepuluh besar menunjukkan terbukanya ruang
politik bagi figur non-partai dan aktivis di mata pemilih muda.Survei Muda Bicara ID ini dilaksanakan pada periode 10
November hingga 10 Desember 2025 dengan melibatkan 800 responden berusia 17
hingga 40 tahun yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.Hasil survei tersebut mencerminkan dinamika preferensi
politik generasi muda yang semakin beragam, rasional, dan terbuka terhadap
berbagai latar belakang kepemimpinan.
Masuknya Mualem dalam lima besar cawapres 2029 menjadi
sinyal penting bagi peta politik nasional, sekaligus menegaskan peran strategis
tokoh daerah dalam kontestasi kepemimpinan di masa mendatang. (GF)
12 Feb 2026, 00:35 WIT
DPD GAMKI Papua Tengah Perkuat Legalitas Melalui Pendaftaran di Kesbangpol
Papuanewsonline.com, Nabire – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Papua Tengah secara resmi
mendaftarkan keberadaan organisasinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Selasa (10/2/2026).Pendaftaran ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan
persyaratan administrasi organisasi, sekaligus menegaskan komitmen DPD GAMKI
Papua Tengah untuk berperan aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.Ketua Tim Caretaker DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah, Anis
Labene, B.Sc., yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Papua Tengah, hadir langsung bersama Sekretaris Tim Caretaker, Jemi Patabang,
S.Pd., M.Si., yang turut menjabat sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah,
dalam proses pendaftaran tersebut.Dalam kesempatan itu, Anis Labene menegaskan bahwa
keberadaan GAMKI di Papua Tengah diharapkan dapat menjadi mitra strategis
pemerintah daerah dalam mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi,
serta meningkatkan partisipasi generasi muda Kristen dalam pembangunan daerah.“Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administrasi,
tetapi menjadi langkah awal bagi GAMKI Papua Tengah untuk bergerak lebih aktif,
terstruktur, dan legal dalam menjalankan program-program organisasi yang
berpihak pada kepentingan Gereja, masyarakat dan pembangunan sumber daya
manusia,” ujarnya.Pihak Kesbangpol Provinsi Papua Tengah menerima dan
memproses pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
menyambut baik kehadiran organisasi kepemudaan yang berorientasi pada penguatan
persatuan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan terdaftarnya DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah di
Kesbangpol, organisasi ini secara resmi dapat melaksanakan seluruh aktivitas
kelembagaan dan program kerja secara sah, terkoordinasi, serta bersinergi
dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
Ke depan, DPD GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu
menghadirkan program-program yang inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi
pengembangan kapasitas generasi muda serta kemajuan pembangunan di Papua
Tengah. (GF)
10 Feb 2026, 16:02 WIT
Kedatangan Jokowi di Makassar Disambut Meriah Ribuan Kader PSI dalam Agenda Rakernas Nasional
Papuanewsonline.com, Makassar – Presiden Republik Indonesia
ke-7, Joko Widodo (Jokowi), tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat
malam (30/1/2026) sekitar pukul 21.15 WITA, untuk menghadiri rangkaian kegiatan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedatangan
Jokowi di Hotel Claro, lokasi utama penyelenggaraan kegiatan, disambut antusias
ribuan kader yang telah menunggu sejak sore hari.Suasana meriah langsung terasa saat rombongan Presiden tiba
menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor DD 805 AAB. Para kader PSI
menyambut dengan sorak sorai, nyanyian, serta lambaian tangan, menciptakan
atmosfer penuh semangat dan kebersamaan di area pintu masuk hotel.Antusiasme tersebut semakin terlihat ketika sejumlah kader
berusaha mendekat untuk mengabadikan momen kedatangan Jokowi, meskipun
pengamanan tetap dilakukan secara ketat oleh pasukan pengawal presiden demi
menjaga ketertiban dan keselamatan.Setibanya di lobi hotel, Jokowi diarahkan menuju area
restoran sebagai tempat persinggahan sebelum mengikuti rangkaian kegiatan
resmi. Kehadiran Presiden ke-7 RI ini menjadi bagian penting dari agenda
Rakernas PSI yang tengah berlangsung di Makassar.Diketahui, Jokowi dijadwalkan memberikan arahan khusus
kepada seluruh kader PSI dalam sesi penutupan Rakernas pada Sabtu (31/1/2026).
Agenda tersebut dinilai sebagai momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi
internal partai sekaligus memantapkan langkah politik ke depan.Direktur Reformasi Birokrasi PSI, Ariyo Bimo, menyampaikan
bahwa kehadiran Jokowi merupakan kehormatan besar sekaligus suntikan semangat
bagi seluruh kader. Arahan yang akan diberikan diharapkan mampu menjadi pijakan
kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkokoh peran PSI di tengah
dinamika politik nasional.Menurutnya, Rakernas kali ini bukan hanya menjadi forum
penyusunan strategi, tetapi juga sarana memperkuat komitmen kader untuk bekerja
nyata dan konsisten dalam mengawal kepentingan masyarakat. Kehadiran Jokowi
dinilai sebagai simbol dukungan moral sekaligus penguatan arah perjuangan
politik PSI.Rangkaian kegiatan Rakernas PSI di Makassar diharapkan
menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi yang solid, adaptif, serta
responsif terhadap tantangan bangsa, sejalan dengan semangat kepemimpinan yang
berpihak pada rakyat dan kemajuan Indonesia.Penulis: JidEditor: GF
31 Jan 2026, 02:01 WIT
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Tantang Jaksa Periksa Proyek Timbunan 19 Miliar di Timika
Papuanewsonline.com, Timika -
Anggota Komisi I (Satu) DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika, Yohanes Kemong
menantang Kejaksaan Tinggi Papua agar memeriksa Pekerjaan Proyek Timbunan di
Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. "Saya menantang Kejaksaan
Tinggi Papua berani tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan ini, karena
diduga kuat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum," ujar Yohanes
Kemong melalui keterangan tertulisnya Jumat (30/1/2026). Legislator yang terkenal vokal
ini berharap agar Kejati Papua pro aktif mengungkap kejanggalan berbagai Proyek
bermasalah di Kabupaten Mimika, terutama pelaksanaan proyek Timbunan Jalan 19 Miliar dan proyek
pembangunan TPA di Iwaka karena Proyek-proyek tersebut Diduga Tidak Sesuai
Dengan Kontrak Kerja. Sementara itu diketahui Mega
Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah bandara
Mozes Kilangin bermasalah, karena material maupun fisik pekerjaan tidak sesuai
dengan kontrak kerja. Paket proyek gemuk ini
teridentifikasi dikerjakan oleh pengusaha tajir atas nama Rudy Aheng atau
sering disapa Bos Rudy, yang berdomisili di Jalan Budi Utomo, Distrik Wania,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Informasi yang diterima diketahui bahwa dalam pelaksanaan proyek timbunan Mega proyek
ini, diduga kuat dikerjakan asal-asalan karena tidak sesuai dengan RAB yang
tercantum di dalam kontrak. Material yang digunakan sesuai
kontrak seharusnya menggunakan tanah dari lokasi 32, namun yang digunakan
kontraktor malah menggunakan tanah timbunan dari dalam kota, sehingga
Konstruksi pekerjaan tidak berkualitas. terlihat ada beberapa bahu jalan
yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, pemadatan juga tidak
terstruktur dengan baik. Dari laman LPSE Kabupaten Mimika
diketahui bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun
2025 dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali
Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp
19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega Proyek ini dikerjakan oleh
PT. Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp. Inauga Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah. Dalam paket ini Konsultan
Pengawas dimenangkan oleh CV. Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi
Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan
nilai HPS Rp.560.800.000. Pekerjaan berlokasi pada sisi
selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
atas nama Elcardobes Sapakoly, S.T., M.Si. Hingga berita ini dipublikasikan
belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
Mega proyek tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
31 Jan 2026, 00:38 WIT
Hadiri Munas PP Polri Tahun 2026, Agum Gumelar: Kedudukan Polri di Bawah Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi PolriDalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:1. Penguatan SDM dan PendidikanPembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.2. Transformasi Kultural dan Etika ProfesiPenguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.3. Penguatan Pengawasan dan AkuntabilitasPeningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.4. Modernisasi Sarana dan PrasaranaModernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.5. Transformasi DigitalPercepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.6. Penguatan Fungsi OperasionalPeningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
30 Jan 2026, 11:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
