Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang
dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan
damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan
untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan
Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan
Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur,
adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan
rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan
petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami
di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan
damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan
bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal,
namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau
masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang
nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini
momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan,"
tambahnya. Kehadiran langsung
pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam
mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi
para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar
Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu
mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat
partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua
sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan
bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan
gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum
penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas,
integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga
pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh
proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara
aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan)
07 Agu 2025, 00:05 WIT
Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu Pada Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju
Papuanewsonline.com, Serang - Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. PNO-11
06 Agu 2025, 18:13 WIT
Personel Polres Bursel Bersama Polsek Namrole Bagikan Bendera Merah Putih Di Pasar Kaiwait
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polres Buru Selatan bersama Polsek Namrole menemui masyarakat, sekaligus membagikan Bendera Merah Putih secara gratis di pasar Kaiwait, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Selasa (5/8/2024).Kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 ini dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Bursel AKP Taufik. Turut hadir Kapolsek Namrole AKP Donald Ilely, dan KBO Sat Intelkam Ipda Cristy Tomasoa."Selain masyarakat di pasar Kaiwait, bendera merah putih juga dibagikan kepada para tukang ojek," kata Kasat Intelkam Polres Bursel AKP Taufik.Kurang lebih 100 lembar bendera merah putih berukuran kecil dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk dikibarkan di depan rumah masing-masing."Pengibaran bendera merah putih bukan sekadar tradisi tahunan namun simbol semangat dan jati diri bangsa," ungkapnya.Selain membagikan bendera, Polres Bursel juga menyerukan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80. PNO-11
06 Agu 2025, 18:03 WIT
Bangkitkan Semangat Nasionalisme, Polres Maluku Tengah Bagikan Bendera Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk membagkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, Kepolisian Resort Maluku Tengah, melakukan pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat secara gratis, Selasa (5/8/2025).Pembagian bendera merah putih kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 Tahun berlangsung di tiga lokasi, seperti di Terminal Binaya Masohi, Pangkalan Taxi Bambu Kuning, dan Pemukiman masyarakat Kelurahan Namasina.Pembagian bendera merah putih sejumlah 80 lembar tersebut dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Maluku Tengah, IPTU J. L. Sopacuperu."Bendera yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis berjumlah 80 lembar. Terdiri dari ukuran 40 cm x 60 cm 30 helai, dan ukuran 20 cm x 5 cm sebanyak 50 helai," kata Kasat Intelkam Polres Maluku Tengah, IPTU J. L. Sopacuperu.Pembagian bendera Merah Putih dilakukan untuk menyemarakan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus menggugah semangat cinta tanah air dan masionalisme masyarakat."Pembagian bendera ini juga bertujuan untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif menjelang hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025," pungkasnya. PNO-11
06 Agu 2025, 17:44 WIT
PSU di Boven Digoel Berjalan Tertib dan Demokratis
Papuanewsonline.com, Boven Digoel
– Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, pada Rabu (6/8/2025), berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan
demokratis. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) turut mengawal secara langsung jalannya PSU dengan menerjunkan dua tim
pemantauan ke sejumlah lokasi strategis. Tim pertama dipimpin Deputi
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba. Sejak
pagi, tim ini memantau pelaksanaan pemungutan suara di sekitar 25 Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Distrik Mandobo. “Kami melihat langsung antusiasme
masyarakat. Mereka mengantre dengan tertib, tidak ada kerumunan atau aktivitas
yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon tertentu,” ujar Koba
kepada wartawan usai meninjau TPS-TPS utama. Beberapa TPS yang dikunjungi Tim
I di antaranya TPS 04 Sokanggo (lokasi pencoblosan Calon Bupati Athanasius
Koknak), TPS 04 Persatuan (tempat mencoblos Calon Bupati Yakobus Waremba),
serta TPS 08 Persatuan Jalan Arimop (Calon Wakil Bupati H. Suharto). Koba menegaskan, suasana kondusif
yang tercipta menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Boven Digoel dalam
menyalurkan hak pilihnya. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih dalam PSU ini
akan tinggi, sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat. Sementara itu, Tim kedua yang
dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, melakukan pemantauan di
TPS-TPS strategis lainnya. Mereka mengunjungi TPS 11 Kampung Persatuan (tempat
Calon Bupati Roni Omba mencoblos), TPS 16 Perumahan Ampera (Calon Wakil Bupati
Marlinus), serta TPS khusus 901 di Lapas Kelas III Tanah Merah. Di TPS 901, pemungutan suara
berlangsung tertib di bawah pengamanan yang ketat. Dari 57 daftar pemilih
tetap, 22 di antaranya merupakan warga binaan, sementara sisanya terdiri dari
petugas lapas dan eks narapidana yang masih wajib lapor. Kemenko Polkam menegaskan bahwa
pemantauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi.
Tim Desk Pilkada Serentak hadir bukan untuk mengambil alih wewenang
penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh tahapan
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemantauan ini juga mendapat
dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, KPUD, Bawaslu, dan
aparat keamanan setempat. Mereka bersama-sama memastikan bahwa PSU berlangsung
sesuai asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Dengan pengawasan yang ketat,
serta antusiasme warga yang tinggi, PSU di Boven Digoel diharapkan mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir pilkada dan menjadi
tonggak penting bagi penguatan demokrasi lokal di Papua Selatan. (GF)
06 Agu 2025, 15:47 WIT
Tim Kemenko Polkam Pastikan PSU Berjalan Lancar di Tiga Wilayah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu, 6 Agustus 2025,
tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko
Polkam) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan teknis dan
keamanan di tiga daerah penting: Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven
Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah). Peninjauan ini merupakan arahan
langsung dari Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai bentuk
keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi
lokal. "Secara umum, kesiapan PSU
sudah sangat matang, baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas," tegas
Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko
Polkam sekaligus Ketua Desk Pilkada Serentak. Tim Kemenko Polkam memantau
langsung distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia–Papua
Nugini dan memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan. Heri juga
menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan langkah preventif, termasuk edukasi
pasal-pasal pidana pemilu kepada masyarakat guna menekan potensi pelanggaran. Sementara itu, tim lainnya yang
dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba,
menyambangi Boven Digoel untuk mengecek kesiapan TPS, logistik, dan menyaksikan
langsung proses pemusnahan surat suara berlebih di gudang KPU sebagai bentuk
transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa
semua tahapan PSU berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Pemerintah pusat siap
memfasilitasi setiap kendala di lapangan,” tegas Koba. Kesiapan serupa juga dikonfirmasi
oleh Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, Staf Khusus Menko Polkam, saat
meninjau Kabupaten Barito Utara. Ia memastikan semua unsur penyelenggara PSU,
mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan, telah siap sepenuhnya. Dalam kunjungannya ke Kecamatan
Teweh Tengah, Yoedhi melihat langsung kesiapan TPS dan menyampaikan bahwa
logistik tinggal didistribusikan. "Kami berharap ini menjadi
PSU terakhir di Barito Utara. Komitmen semua pihak sudah kuat, tinggal
memastikan eksekusi di hari H berjalan mulus," katanya. Tim juga menekankan bahwa
kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih tugas penyelenggara, tetapi sebagai
fasilitator pusat-daerah agar proses berjalan sesuai hukum dan prinsip
demokrasi yang sehat. (GF)
05 Agu 2025, 23:00 WIT
Kemenko Polkam Harap PSU di Papua Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Tim pemantau yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan harapan besar agar pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua dapat berjalan lancar dan tuntas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan dalam
konferensi pers di Jayapura oleh Mayor Jenderal Heri Wiranto, Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri, usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan PSU
yang dilaksanakan atas arahan Menko Polkam Budi Gunawan pada Senin (4/8/2025). “Kami, tim pemantau dari Kemenko
Polkam, berharap agar seluruh kesiapan yang tadi disampaikan oleh penyelenggara
pemilu, termasuk pemerintah daerah, dapat terlaksana dengan baik mulai tanggal
6 Agustus dan terus berlanjut hingga pelaksanaan PSU selesai,” ujar Heri
Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau PSU. Kemenko Polkam juga menyoroti
pentingnya kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait
dengan logistik dan koordinasi anggaran. Heri mengungkapkan bahwa dukungan
anggaran dari pemerintah daerah sudah disiapkan sejak sebulan yang lalu,
sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mulai menjalankan fungsi
pengawasan di lapangan. Dalam aspek keamanan, Heri
memastikan bahwa aparat TNI-Polri telah siap mengamankan seluruh jalannya PSU.
Polda Papua dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa titik-titik rawan telah
dipetakan, dan langkah-langkah mitigasi telah disiapkan untuk mencegah potensi
gangguan. “Kerawanan yang ada sudah dibahas
dan diantisipasi dengan baik. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dalam
PSU ini dapat menjalankan proses sesuai aturan dan tidak ada hal-hal yang dapat
merugikan jalannya pemungutan suara,” tegas Heri. Ia juga menambahkan bahwa
keberhasilan PSU di Papua merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga
kualitas demokrasi. “Kami bertekad bahwa PSU yang dilaksanakan di Provinsi
Papua ini harus tuntas dan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Rakor Kesiapan PSU Papua dihadiri
oleh pejabat dari berbagai lembaga terkait, antara lain PJ Gubernur Papua,
Wakapolda Papua, Kabinda Papua, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua. (GF)
05 Agu 2025, 13:07 WIT
Logistik PSU Papua Didistribusikan, Wamendagri Harap Berjalan Damai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas distribusi
logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut
dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari proses demokrasi
di Papua. Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya
pelaksanaan PSU yang penuh integritas dan tanggung jawab. "Pelaksanaan PSU
di Papua memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur
Indonesia," ujarnya. Ribka Haluk mengapresiasi
kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat
dalam mempersiapkan PSU. "Dengan semangat gotong royong dan koordinasi
lintas sektor, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi
pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat
demokrasi," tegasnya. Wamendagri Ribka Haluk juga
berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan integritas,
profesionalisme, dan keberanian moral, serta memastikan netralitas ASN.
"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada ruang bagi kesalahan,
pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU," kata
Wamendagri. Ia mengajak masyarakat Papua
untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dengan menggunakan hak pilih dengan bijak.
"Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan
bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ucapnya. Wamendagri Ribka Haluk menyadari
bahwa pelaksanaan PSU membutuhkan biaya dan waktu yang besar. "Setiap
rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun
jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan
kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,"
tegasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:43 WIT
ASN Papua Diminta Sukseskan PSU, Kobarkan Nasionalisme, dan Percepat Realisasi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
berperan aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera
dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi
Papua, Suzana D. Wanggai, saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor
Gubernur Papua, Senin (4/8/25). Dalam amanatnya, Pj. Sekda
menekankan bahwa partisipasi ASN dalam PSU adalah wujud tanggung jawab
konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih pemimpin yang akan memimpin
provinsi ini selama lima tahun ke depan. "Partisipasi ASN adalah wujud tanggung
jawab konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih Pemimpin kita 5 Tahun ke
depan," tegas Suzana Wanggai. Menjelang peringatan Hari Ulang
Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pj. Sekda juga mengimbau seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul
sebagai simbol semangat nasionalisme. "Walau terdapat keterbatasan
anggaran, semangat nasionalisme harus tetap dinyatakan secara simbolik dan
nyata," ungkapnya. Selain itu, Pj. Sekda
mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran yang masih rendah, baru
mencapai 43%. Dia meminta agar belanja dipercepat dan program disesuaikan
dengan dinamika yang ada. "Jangan memaksakan kegiatan yang tidak
memungkinkan. Fokus pada efisiensi dan efektivitas," jelasnya. Pj. Sekda juga menyoroti
pengelolaan media sosial yang bijak. Dia menekankan bahwa ASN perlu mengelola
akun media sosial secara profesional untuk mendukung citra positif pemerintah.
Pj. Sekda meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus melakukan
pendampingan kepada seluruh SKPD terkait pengelolaan media sosial mereka. "Sebagai instansi teknis,
Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk terus melakukan pendampingan
terhadap pengelola media sosial di seluruh SKPD," ujarnya. Di akhir amanatnya, Pj. Sekda
mengajak ASN untuk menjaga kekompakan dan kolaborasi antar OPD, mengingat kerja
kolaboratif adalah kunci kemajuan Papua. "Kerja kolaboratif adalah kunci
kemajuan Papua," tutup Suzana Wanggai. Pj. Sekda juga menyampaikan rasa
empati atas insiden kecelakaan yang dialami seorang ASN saat menuju apel dan
menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Sebagai bentuk perhatian, pagar
halaman kantor sementara tidak ditutup. "Disiplin penting, tapi
keselamatan jauh lebih utama," pungkasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
