Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Terima Kunjungan Bawaslu Maluku, Kapolda: Bersama Wujudkan Demokrasi Adil dan Beradab
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya peran Polri dan Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan Komisioner Bawaslu provinsi Maluku yang bertempat di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (20/10/2025).Kedatangan Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair, M.Si bersama sejumlah komisioner diterima hangat oleh Kapolda yang didampingi Direktur Samapta, Direktur Reskrimum, dan Dansat Brimob Polda Maluku. Ketua Bawaslu datang didampingi sejumlah anggota; Dr. Stevin Melay, M.Si. – Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Astuti Usman, S.Ag., M.H. – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Daim Baco Rahawarin, S.Sos. – Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas.Kunjungan silaturahmi tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat sinergitas antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu.Pertemuan ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian dan Bawaslu dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu mendatang, serta memastikan terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, jujur, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku.Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto memberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu atas kunjungan silaturahmi dan audiensi tersebut. Ia menegaskan, Polri dan Bawaslu memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tatanan demokrasi yang sehat dan beradab di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.“Tugas kita ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kita yang mengemban amanah di dalam sistem ini harus benar-benar melaksanakan tugas secara amanah dan profesional sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegas Kapolda.Kapolda menekankan kolaborasi dan koordinasi antara Polri dan Bawaslu menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika politik dan sosial yang mungkin muncul menjelang pelaksanaan Pemilu. Irjen Dadang juga mengingatkan pentingnya kesiapan tugas sejak dini agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.“Pemilu selanjutnya memang masih cukup lama, tetapi rentang waktu yang ada harus kita manfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Polri dan Bawaslu adalah modal utama dalam menjaga demokrasi yang seadil-adilnya,” jelasnya.Pada pertemuan itu, Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Maluku beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.Subair mengungkapkan, sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui koordinasi yang solid, kata Dia, berbagai potensi pelanggaran pidana Pemilu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas tanpa menimbulkan sengketa berarti.“Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Maluku dapat berlangsung satu putaran tanpa ada gugatan yang signifikan. Selain itu, pengamanan yang diberikan oleh jajaran Polri juga sangat luar biasa, sehingga seluruh agenda demokrasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Subair.Ia juga mengaku saat ini Bawaslu tengah fokus pada dua agenda penting, yaitu pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih partisipatif, sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih matang dan berintegritas.“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat. Target kita bersama adalah menghadirkan pemilu yang bersih, bermartabat, dan tanpa praktik kecurangan di masa yang akan datang,” tambahnya.Pertemuan berjalan santai dan penuh keakraban yang diwarnai semangat kebersamaan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperteguh komitmen kedua institusi dalam mengawal tegaknya demokrasi dan supremasi hukum di Maluku.Sinergi antara Polri dan Bawaslu diharapkan terus terjaga dan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.“Kita harus terus memperkuat sinergitas, meningkatkan profesionalisme, dan menegakkan integritas demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” pungkas Kapolda. PNO-12
21 Okt 2025, 07:19 WIT
Menko Yusril Ihza Mahendra Tegaskan: Struktur Polri Sepenuhnya Jadi Kewenangan Presiden & DPR
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri
Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza
Mahendra menegaskan kembali bahwa kewenangan untuk menentukan struktur
organisasi dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sepenuhnya berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal tersebut disampaikan Yusril di hadapan awak media usai menghadiri acara Refleksi
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta,
Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Yusril
menekankan pentingnya memahami aspek konstitusional dalam setiap pembahasan
mengenai struktur dan kedudukan Polri. Menurutnya, perubahan apa pun terhadap
sistem kelembagaan Polri harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah,
dengan mempertimbangkan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR. Yusril menjelaskan bahwa
pengaturan kedudukan Polri telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “susunan dan kedudukan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hubungan
kewenangan antara keduanya, diatur dengan undang-undang.”
Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri berada di
bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, ujar Yusril,
setiap perubahan mengenai susunan, kedudukan, ataupun pembagian kewenangan
dalam tubuh Polri tidak bisa dilakukan melalui kebijakan administratif semata.
Semua harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang, baik melalui inisiatif
Presiden maupun DPR. Yusril juga menambahkan bahwa
aspek hukum dan politik dalam struktur Polri harus berjalan beriringan.
Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan lembaga kepolisian tetap
profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Terkait dengan wacana pembentukan
Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang tengah digagas oleh Presiden
Prabowo Subianto, Yusril menilai langkah tersebut sebagai bagian dari semangat
pembenahan tata kelola institusi kepolisian.
Menurutnya, gagasan tersebut wajar memunculkan diskusi publik dan menjadi bukti
bahwa reformasi kelembagaan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, menghargai
setiap bentuk partisipasi publik dan akademik dalam memberikan masukan terkait
arah reformasi Polri. Semua gagasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Komisi Reformasi Kepolisian untuk merumuskan kebijakan yang
tepat, komprehensif, dan berkeadilan. Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa
keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang kewenangan
tertinggi terhadap Polri. Ketika ditanya mengenai waktu
pengumuman pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengatakan bahwa
hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterimanya. Ia meminta publik
untuk bersabar dan memberi waktu kepada Presiden dalam menentukan langkah
strategis tersebut. Menurut Yusril, keputusan semacam itu tentu tidak diambil
secara tergesa-gesa, mengingat reformasi Polri adalah proses besar yang
melibatkan banyak aspek — mulai dari hukum, kelembagaan, hingga budaya kerja
aparat. Ia menilai, Presiden pasti
memiliki pertimbangan matang terkait waktu dan bentuk pengumuman pembentukan
komisi tersebut. Pemerintah, kata Yusril, terus mengedepankan prinsip
kehati-hatian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat
profesionalisme Polri tanpa mengganggu stabilitas kelembagaan. Sebagai tokoh hukum senior,
Yusril juga menyinggung pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme
Polri dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai Polri memiliki peran vital
bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat di era demokrasi terbuka. Keseimbangan antara kewenangan
eksekutif dan legislatif dalam mengatur Polri, menurutnya, menjadi kunci agar
institusi ini tetap berada dalam jalur konstitusional dan bebas dari intervensi
politik yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa reformasi struktural yang
dilakukan secara hati-hati akan memperkuat posisi Polri sebagai lembaga yang
modern, adaptif, dan akuntabel terhadap publik. Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Yusril terus
berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam merumuskan arah kebijakan hukum
nasional, termasuk evaluasi terhadap institusi penegak hukum seperti Polri dan
Kejaksaan. Upaya ini bertujuan memperkuat prinsip good governance,
transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah-langkah pembenahan
tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri
serta memperkuat hubungan harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Yusril
menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah di bidang hukum selalu
berorientasi pada peningkatan profesionalisme lembaga negara dan kesejahteraan
rakyat.(GF)
20 Okt 2025, 21:19 WIT
Mathius Fakhiri Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Papua: Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Pemda
Papuanewsonline.com, Jayapura — Konsolidasi
politik Partai Golkar di Tanah Papua semakin solid. Dalam suasana penuh
semangat kekeluargaan dan persatuan, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, yang
kini menjabat Gubernur Papua, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPD Partai
Golkar Provinsi Papua untuk masa bakti 2025–2030. Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah
Daerah (Musda) XI Partai Golkar Papua, yang digelar di Suni Hotel Abepura, Kota
Jayapura, Jumat (17/10/2025). Keputusan aklamasi diambil setelah seluruh
peserta Musda menyatakan dukungan bulat kepada Fakhiri tanpa melalui proses
pemungutan suara—sebuah bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap
kepemimpinan serta rekam jejaknya. Kemeriahan dan rasa haru
menyelimuti ruang sidang saat Fakhiri secara resmi menerima bendera Partai
Golkar dari pimpinan sidang. Para kader dari sembilan kabupaten/kota se-Papua
berdiri memberikan tepuk tangan panjang sebagai simbol dukungan penuh terhadap
kepemimpinan baru ini. Dalam sambutannya, Mathius D.
Fakhiri, yang akrab disapa MDF, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan besar
yang diberikan kepadanya. “Saya menyampaikan terima kasih
setinggi-tingginya kepada DPP Partai Golkar atas kepercayaan dan bimbingannya,
serta kepada seluruh DPD se-Papua atas dukungan dan doa yang luar biasa,” ucap
Fakhiri penuh haru di hadapan para peserta Musda. MDF juga menekankan bahwa
kepercayaan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan amanah politik
untuk menggerakkan roda partai agar semakin dekat dengan rakyat Papua. Dalam arahannya, Fakhiri
menegaskan bahwa Partai Golkar harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam
mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Golkar bukan hanya pilar
politik, tetapi juga mitra pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan
masyarakat. Kita harus hadir di tengah rakyat, mendengar aspirasi mereka, dan
menghadirkan solusi bagi masa depan Papua yang lebih baik,” tegasnya. Ia menyebutkan, sinergi antara
pemerintah daerah dan partai politik adalah kunci dalam mempercepat
pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan
infrastruktur pedesaan. Menutup sambutannya, Fakhiri
mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan kerja nyata di tingkat
akar rumput. “Mari kita jadikan Musda ini
sebagai awal baru untuk membuktikan bahwa Partai Golkar Papua siap menjadi
mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua yang damai, maju, dan
sejahtera,” seru MDF disambut tepuk tangan para kader. Ia menegaskan, jabatan yang
diembannya bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi tanggung jawab kolektif
seluruh kader untuk menjaga marwah dan arah perjuangan partai berlambang pohon
beringin itu. Penulis: Jid Editor: GF
19 Okt 2025, 14:41 WIT
RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Terima Kunjungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif antara Koroner Inggris dengan otoritas terkait di Indonesia, terutama dalam hal penanganan autopsi jenazah yang akan direpatriasi ke Inggris serta penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan kondisi kematian jenazah tersebut.Rombongan dari Kedutaan Besar Inggris terdiri dari Poonam Jandu selaku Coroner Liaison Officer, Falma Kemalasari selaku Vice Consul - British Embassy Jakarta, dan Gilang Ahmad Rizki selaku Pro-Consul - British Embassy Jakarta. dan diterima langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H., beserta jajaran pejabat utama dan tim dari Instalasi Kedokteran Forensik.Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang prosedur dan layanan forensik di Indonesia, sekaligus berbagi pengalaman terkait penanganan jenazah warga negara asing (WNA) dalam proses repatriasi, baik di Indonesia maupun di Inggris. Kepala RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara di bidang forensik.“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak kedutaan sangat penting untuk memastikan proses forensik berjalan profesional dan transparan,” ujarnya pada Jumat, (10/10/2025).Perwakilan Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai praktik forensik di Indonesia.Melalui kunjungan ini, RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dan Kedutaan Besar Inggris berharap dapat terus memperkuat kerja sama di bidang kedokteran forensik serta membangun sinergi dalam penanganan kasus kemanusiaan lintas negara. PNO-12
12 Okt 2025, 19:35 WIT
Kunjungan Delegasi Kepolisian Prancis Perkuat Kerja Sama dan Motivasi Calon Bintara Polwan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Kepolisian Prancis pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari penguatan kemitraan strategis bilateral kedua negara, yang baru-baru ini ditingkatkan melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia dan kunjungan balasan Presiden Prabowo.Delegasi Prancis yang hadir terdiri atas Senior Superintendent Guillaume Calas (Head of Bilateral Cooperation), Commissaire David Sobaga (Head of Asia, America and Eastern Europe), Olivier Chassot, dan Syarah. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., beserta jajaran.Sinergi Strategis dan Peninjauan FasilitasKunjungan ini selaras dengan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk perluasan pertukaran antara lembaga pendidikan kadet. Dalam kunjungannya, delegasi diajak meninjau secara langsung fasilitas pendidikan Sepolwan, seperti ruang kelas, ruang makan, dan sarana latihan. Perhatian khusus diberikan pada ruang tematik yang kreatif dan interaktif, di mana mereka mendapatkan penjelasan mengenai metode pembelajaran tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan empati.Interaksi dan Motivasi dengan 660 Siswa Bintara PolwanDelegasi Kepolisian Prancis juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan 660 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Angkatan ke-58 Tahun Ajaran 2025. Dalam sesi tanya jawab, mereka berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada para calon Bintara Polwan yang merupakan putri-putri terpilih dari seluruh Indonesia. Para siswa yang sedang menjalani pendidikan selama lima bulan dan dijadwalkan dilantik pada 24 Desember 2025 ini mendapat perspektif internasional yang berharga. Interaksi semacam ini merupakan bagian dari upaya membentuk Polisi Wanita Indonesia yang berkelas dunia, humanis, berintegritas, dan berwawasan global.Komitmen untuk Masa DepanKepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., dalam pernyataannya menegaskan, “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari sinergi yang berkelanjutan. Kehadiran delegasi Kepolisian Prancis hari ini memberikan energi dan perspektif baru bagi para siswa. Mereka dapat melihat langsung bahwa profesi polisi wanita diakui dan dihargai secara global. Ini memperkuat semangat kami untuk terus mencetak Polwan Indonesia yang tidak hanya profesional di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat dunia, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan integritas.”Kunjungan delegasi Kepolisian Prancis ini merefleksikan peningkatan kemitraan keamanan Indonesia-Prancis. Melalui pertukaran seperti ini, Sepolwan Lemdiklat Polri terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat kapasitas Polri secara keseluruhan, mempersiapkan personel yang unggul dan mampu menjawab tantangan kepolisian di masa depan. PNO-12
08 Okt 2025, 21:07 WIT
Resmikan Kerja Sama, Polri dan AFP Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Australian Federal Police (AFP) secara resmi menyepakati dan menandatangani Rencana Kerja (Workplan) Indonesia-Australia People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP), sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, Selasa (30/9).Program ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama antara Polri dan AFP yang telah tertuang dalam Outcomes Senior Officers Meeting (SOM) Polri-AFP pada 7 Maret 2023 di Sydney, Australia. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas investigasi, koordinasi operasional, dan pertukaran informasi intelijen lintas negara, serta mendukung perlindungan hak asasi para migran.Setelah melalui proses dialog intensif, kedua pihak sepakat merumuskan 10 poin utama rencana kerja yang meliputi pendirian kantor pendukung di Pusat Pelatihan Misi Internasional (IMTC) Serpong, pengembangan kapasitas penyidik, dukungan operasional, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial.Penandatanganan naskah dilakukan secara sirkuler di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Melbourne. Dari pihak Polri, penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. pada 26 September 2025, disaksikan langsung oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H. serta Kabag Perjanjian Internasional Divhubinter Kombes Pol Ferly Rosa Putra, S.I.K. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak AFP dilakukan oleh Deputy Commissioner Lesa Gale pada 30 September 2025 di Melbourne, Australia, bertepatan dengan SOM AFP-INP ke-13.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia.“Rencana kerja IAPSCP ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi Polri dan AFP. Melalui program ini, kami tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan investigatif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama intelijen untuk menekan praktik penyelundupan manusia yang merugikan kemanusiaan,” ujar Irjen Pol Amur Chandra.Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung strategi nasional dan regional untuk menjaga keamanan perbatasan, melindungi migran, serta menegakkan hukum secara efektif dan humanis.“Kami berupaya memastikan setiap langkah dalam program ini memberikan dampak nyata, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional,” tegasnya.Dengan adanya Workplan IAPSCP ini, diharapkan penanganan kasus penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur, sekal. PNO-12
30 Sep 2025, 21:31 WIT
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Ekonomi di Penutupan Munas VI PKS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Suasana
hangat mewarnai Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, saat Presiden
Prabowo Subianto menghadiri acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional
(Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9/2025). Kehadiran Kepala
Negara disambut meriah oleh para kader PKS, tokoh masyarakat, dan undangan yang
hadir memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menekankan bahwa
bangsa ini memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri dan berkembang
sebagai negara maju. “Selama 80 tahun perjalanan, kita
telah menghadapi pasang surut, perang ideologi, dan berbagai tantangan besar.
Namun, Indonesia tetap utuh, semakin kuat, dan mampu berdiri tegak,” ujar
Presiden dengan penuh keyakinan. Presiden Prabowo kemudian
memaparkan berbagai capaian yang telah berhasil diwujudkan pemerintah dalam
kurun waktu 11 bulan terakhir. Salah satu program yang mendapat sorotan utama
adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang telah menjangkau hampir 30 juta
penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa
Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi
tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus wadah gotong royong modern. Di sektor perumahan, Presiden
menyebut peningkatan kuota dan fasilitas pembiayaan hingga 350 ribu penerima
untuk perumahan rakyat. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun 100 desa
nelayan dan menargetkan peningkatan hingga 2.000 desa nelayan pada tahun depan. Pada bidang ketahanan pangan,
Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam mencetak 480 ribu
hektare sawah baru, dengan 280 ribu hektare di antaranya sudah rampung.
Dampaknya, produksi beras Indonesia kini menembus rekor tertinggi sepanjang
sejarah, memperkuat posisi negara dalam mewujudkan swasembada pangan. Presiden juga menegaskan bahwa
sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menyoroti kebijakan
baru berupa pembayaran tunjangan bagi guru non-ASN yang kini langsung
ditransfer ke rekening penerima tanpa potongan. Selain itu, pemerintah telah
membangun 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, 6
SMA Taruna Nusantara, serta merencanakan pembangunan 20 politeknik di daerah
tertinggal. Hingga saat ini, 165 sekolah rakyat telah berdiri dan ditargetkan
mencapai 500 titik dalam beberapa tahun ke depan. Melalui pidatonya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat, penyediaan perumahan,
serta peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci utama mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menutup sambutannya dengan
ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja keras, dan menjaga
optimisme demi masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat
di mata dunia.(GF)
30 Sep 2025, 21:27 WIT
Kapolri Lepas Satgas FPU 7 MINUSCA dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menggelar upacara pelepasan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA Bhayangkara, yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Misi ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan global.Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di markas besar Polri, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kesiapan para personel yang akan membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional. Para personel FPU 7 telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di wilayah misi.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia. “Polri aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Atas kontribusi tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Capaian ini akan terus kita tingkatkan, sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan semangat Bhayangkara dan integritas tinggi, para personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas global. PNO-12
26 Sep 2025, 16:00 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
