Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
DPRK Mimika Gelar Rapat Khusus, Sikapkan Diri Terhadap Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat khusus guna menyikapi
konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang hingga kini
telah menelan 11 korban jiwa. Rapat tersebut menjadi bentuk keprihatinan serius
lembaga legislatif daerah terhadap eskalasi kekerasan yang belum juga mereda.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa
pertemuan yang semula dijadwalkan untuk membahas agenda rutin enam bulanan
akhirnya diarahkan secara khusus untuk mencari solusi konkret agar konflik
segera diakhiri. Ia menilai, situasi yang terus memakan korban tidak bisa lagi
ditanggapi secara biasa.“Kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita
terus berantem dan kehilangan nyawa. Penanganannya terkesan lambat, sementara
korban terus bertambah,” ujarnya pada Selasa (6/1/2026).Primus menegaskan bahwa konflik terjadi di wilayah yang
memiliki struktur pemerintahan lengkap serta kehadiran aparat keamanan TNI dan
Polri. Namun demikian, langkah-langkah penanganan di lapangan dinilai masih
perlu dipercepat agar tidak terus berlarut-larut.Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang
diterima DPRK, sebagian pihak yang terlibat konflik merupakan warga dari
kabupaten lain. Meski demikian, karena peristiwa berlangsung di wilayah
Kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk
mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik tersebut.“Walaupun ada unsur warga dari luar kabupaten, karena
lokasinya di Mimika maka kami harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri perang
saudara ini,” katanya dengan tegas.Sebagai tindak lanjut, DPRK Mimika berencana melakukan
koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur TNI-Polri.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang
dapat ditempuh secara bersama demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi
keamanan.“Kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah dan
aparat keamanan untuk memastikan langkah apa yang bisa diambil bersama agar
perang ini segera berakhir,” ungkap Primus.Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat hanya
mengandalkan pendekatan keamanan. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk
pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dinilai penting agar proses
perdamaian berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.Namun, Primus mengakui bahwa upaya sebelumnya untuk
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu
kendala utama adalah adanya pandangan dari masing-masing kelompok yang
menganggap jumlah korban jiwa harus berimbang sebelum perdamaian tercapai.Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika berencana melibatkan
anggota dewan yang merupakan putra asli dari suku-suku setempat. Pendekatan
berbasis adat dan ikatan emosional dinilai menjadi kunci untuk membuka ruang
dialog yang lebih tulus dan menyentuh akar persoalan.“Kami akan melibatkan teman-teman anggota dewan yang berasal
dari adat yang sama dengan kelompok yang bertikai, agar pendekatan bisa
dilakukan dari hati ke hati. Hanya dengan sentuhan emosional dan adat yang bisa
kita jembatani kesatuan kembali,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:59 WIT
Gelar Rakor Bersama Forkopimda, Kapolda Maluku Bahas Penanganan Bentrok Pemuda di Negeri Liang
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku terkait penanganan bentrok antar sekelompok pemuda di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Senin (5/1/2026), ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Kabinda Maluku, Plh Sekda Maluku, Irwasda Maluku, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Intelijen Kasdam XV/Pattimura, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, anggota Komisi I DPRD Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Walikota Ambon, Sekda Maluku Tengah, para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504/Ambon, pimpinan OPD lintas Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Salahutu, serta tamu undangan lainnya.Rakor yang dilaksanakan oleh Polda Maluku ini merupakan langkah strategis dan terpadu dalam merespons bentrokan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus sebagai upaya mencari solusi menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Negeri LiangDalam kegiatan tersebut, sejumlah pokok permasalahan dibahas secara komprehensif, antara lain legalitas kepemimpinan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri serta pengelolaan anggaran dan keadilan distribusi sumber daya; Rehabilitasi kerusakan fasilitas dan penanganan korban konflik; Program pemberdayaan pemuda dan masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik; dan Penguatan sistem pengamanan melalui Pos Pam, rencana pengamanan (Renpam), contingency plan penanganan bentrok, serta pembinaan pemuda dan masyarakat dan penegakkan hukumKapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dengan pola diskusi interaktif ini berorientasi pada tindak lanjut yang nyata.“Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret. Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, khususnya terhadap gangguan kamtibmas yang berlatar belakang kekerasan, perkelahian kelompok, hingga konflik sosial,” tegasnya.Kapolda menekankan pola konflik seperti yang terjadi di Negeri Liang bukan hal baru dan telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga aspek sosial, pemerintahan, adat, dan hukum.Saat rakor, berbagai masukan strategis disampaikan oleh para peserta. Direktur Intelkam Polda Maluku mengungkapkan, wilayah Maluku Tengah memiliki potensi konflik cukup tinggi dengan lebih dari 100 permasalahan yang teridentifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran perangkat desa dan evaluasi program sebelum pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).Sebelum menutup rakor, Kapolda Maluku menyampaikan sejumlah kesimpulan dan penegasan penting. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kepemimpinan Negeri Liang agar memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.Kapolda juga menegaskan bahwa aktivitas provokatif di media sosial akan terus dipantau melalui tim siber Ditreskrimsus Polda Maluku, dan terhadap akun-akun yang terbukti memicu konflik telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan.“Terkait penegakan hukum, kendala utama adalah masyakat tidak menjadi saksi dan kurangnya kelengkapan alat bukti. Pelaku bersembunyi di dalam komunitas dan komunitas melindungi pelaku. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan proses penegakkan hukum” tegas Kapolda.Sebagai langkah tegas ke depan, Kapolda menegaskan bahwa apabila kembali terjadi bentrokan, aparat keamanan akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas berupa penangkapan, bukan sekadar imbauan atau pembubaran.Selain itu, Kapolda mendorong agar pada tahun anggaran 2026 dialokasikan program-program kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan konflik sosial. PNO-12
06 Jan 2026, 14:04 WIT
Kritik dari DPRD Papua Tengah: Bupati Mimika Dinilai Gagal Pimpin Daerah dan Diminta Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika — Tekanan politik terhadap
Bupati Mimika Johannes Rettob semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, melontarkan kritik keras dan terbuka atas kinerja
Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya gagal total dalam mengelola konflik
sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama satu tahun
terakhir.
Dalam pernyataan sikapnya, Yohanes Kemong yang merupakan
putra asli Mimika dari Suku Amungme menegaskan bahwa Bupati Mimika tidak
memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan
mendasar masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan dan martabat Orang
Asli Papua.
“Berbagai konflik sosial terjadi dan dibiarkan
berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Pemerintah daerah gagal hadir di
tengah penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Kemong.
Ia secara terbuka menyoroti sejumlah konflik besar yang
hingga kini tak kunjung diselesaikan, mulai dari konflik masyarakat Kamoro,
konflik Kapiraya, hingga konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama. Menurutnya,
konflik Kwamki Narama merupakan cerminan paling telanjang dari kegagalan
kepemimpinan Bupati Mimika.
“Konflik itu terjadi di wilayah masyarakatnya sendiri dan
telah menelan sekitar 10 korban jiwa, hampir 200 orang luka-luka, serta
melumpuhkan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, Bupati Mimika
tidak mampu menyelesaikannya,” kata Kemong.
Situasi tersebut, menurut Kemong, telah menjerumuskan
masyarakat ke dalam lingkaran penderitaan yang berkepanjangan. Tangisan,
jeritan, dan rasa takut terus menghantui warga, sementara pemerintah daerah
dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang tegas, hadir, dan solutif.
Lebih jauh, Yohanes Kemong menyatakan secara terbuka bahwa
Johannes Rettob tidak mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dan
bertanggung jawab. Kondisi ini bahkan dinilai mencoreng nama baik pribadi,
keluarga, serta para tokoh dan pemimpin Orang Asli Papua yang sebelumnya
membangun Mimika dengan integritas dan pengabdian.
Tak berhenti di situ, Kemong juga mengungkap dugaan kuat
yang berkembang di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan
Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya persepsi publik bahwa kekuasaan
pemerintahan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bupati, melainkan dikendalikan
oleh pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan istri Bupati dalam pengaturan
kekuasaan serta distribusi anggaran kepada kelompok tertentu.
“Dugaan-dugaan ini semakin merusak kepercayaan publik
terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Atas seluruh kondisi tersebut, Yohanes Kemong secara tegas
meminta Johannes Rettob untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mimika.
“Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat, jangan
memaksakan diri tetap menjadi bupati,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa
tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan sebelum akumulasi kekecewaan rakyat
berubah menjadi gejolak sosial yang lebih besar dan tak terkendali.
Penulis: Bim
Editor: GF
06 Jan 2026, 10:09 WIT
Polda Maluku Gelar Acara Kenal Pamit Irwasda, Dir Narkoba, Kabid TIK dan Kapolres Tual
Papuanewsonline.com, Ambon - Usai pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasda, Direktur Narkoba dan Kabid TIK serta Kapolres Tual, Polda Maluku menggelar acara kenal pamit yang berlangsung di lobi lantai 2 Markas Polda Maluku, Sabtu (3/1/2026).Kegiatan yang telah menjadi tradisi Polri ini dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku turut hadir dalam acara yang berlangsung penuh kekeluragaan tersrbut.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar setelah ini dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan baik dan lancar. "Selamat datang kepada para pejabat yang baru saja diserah terimakan jabatannya. Segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan lakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pejabat utama yang ada di Polda Maluku," pintanya.Penyesuaian diri, kata Kapolda, penting untuk segera dilakukan sehingga pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat dapat berjalan baik dan lancar. "Saya berharap setiap pekerjaan yang akan kita laksanakan dapat kita lakukan dengan baik dan maksimal terlebih harus dilaksanakan dengan ikhlas," harapnya.Pekerjaan yang dilaksanakan secara ikhlas, lanjut Kapolda tidak hanya menjadi penilaian pimpinan, tapi yang terpenting adalah bernilai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa."Pekerjaan dengan baik dan ikhlas nantinya yang menilai itu bukan saja pimpinan melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memudahkan kita dalam setiap karir dan kehidupan kita di dunia," ungkapnya.Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolda menekankan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Posisikan diri sebagaimana jabatan yang diemban."Hargai diri kita sendiri karena kita adalah pemimpin. Perlu dipahami bahwa manusia itu bisa menjadi manusia karena adanya ketidaksempurnaan, maka dengan ketidaksempurnaan itu kita mulai berfikir untuk bagaimana bisa berubah dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pejabat yang lama yang telah memberikan yang terbaik kepada Polda Maluku."Saya selaku pribadi dan atas nama Polda Maluku menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya rekan-rekan yang akan berangkat untuk bertugas di tempat yang baru yang mana selama ini sudah memberikan banyak kontribusi positif untuk Polda. Semoga nantinya di tempat tugas yang baru dapat lebih baik lagi dalam karirnya di kepolisian ini," harapnya.Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan seluruh pesonel di Maluku bawa situasi dan kondisi akan membentuk karakter setiap anggota Polri. "Olehnya itu tetap berbuat baik kepada siapapun dan selalu berikhtiar dengan selalu berdoa dan berusaha, sebab dimanapun kita bertugas kalau kita selalu bersyukur maka apa yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan sebab Tuhan itu Maha adil bagi umatnya," pungkasnya.Pada acara tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku bersama Ketua Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku juga memberikan ucapan selamat dan cendera mata sebagai kenang-kenangan kepada para pejabat utama yang lama yang akan meninggalkan Polda Maluku untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. PNO-12
04 Jan 2026, 15:41 WIT
Yohanes Kemong Soroti Konflik di Timika, Minta Pemda dan Aparat Bertindak Tegas
Papuanewsonline.com, Nabire – Anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti konflik antarmasyarakat yang terjadi di
Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan
sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran. Ia mendesak Pemerintah
Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah
konkret untuk menghentikan konflik yang terus berlarut.Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes
menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah.
Polemik mengenai asal-usul warga dinilai tidak menyelesaikan persoalan di
lapangan, sementara korban terus berjatuhan.“Bupati Mimika bilang ini warga Puncak, Bupati Puncak bilang
ini warga Timika. Sementara sembilan nyawa sudah melayang. Ini bukan persoalan
sepele,” tegas Yohanes.Ia menjelaskan bahwa secara fakta, kepala perang Lukius dan
Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak. Namun, konflik tersebut
berlangsung di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka,
yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan,
dan sekitar 20 kampung.“Secara pemerintahan, ini wilayah Kabupaten Mimika. Di situ
ada rakyat dan pemerintah wajib hadir,” ujarnya.Yohanes juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi
kesimpangsiuran informasi. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem,
empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang
meninggal akibat dibakar.Ia menegaskan agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan atas
korban terakhir tersebut. “Atas nama Wemum, berhenti. Stop. Tidak boleh ada
perang lanjutan,” katanya.Terkait penyelesaian konflik, Yohanes meminta pemerintah
daerah tidak beralasan soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, meskipun konflik
sosial tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, masih tersedia anggaran
biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan
untuk penanganan konflik kemanusiaan.Selain itu, Yohanes mendesak aparat keamanan bertindak tegas
dan adil dengan menangkap seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang,
termasuk pimpinan perang di lapangan dan pihak yang menggunakan atribut perang.
“Tidak boleh tebang pilih. Kalau Lukius sudah ditahan, maka Noak Dang dan
pihak-pihak lain yang memimpin perang juga harus ditahan,” tegasnya.Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta
pemerintah, DPR, serta tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa
patah panah dan belah rotan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Ia menargetkan
konflik ini harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika
serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, seraya menegaskan DPR Provinsi
Papua Tengah dan Gubernur siap terlibat penuh dalam penyelesaian konflik. Penulis: BimEditor: GF
31 Des 2025, 03:16 WIT
Indonesia Tegaskan Penolakan terhadap Wacana Fasilitas Logistik Militer China
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara
tegas menyatakan penolakan terhadap rencana China yang disebut-sebut ingin
membangun fasilitas logistik militer di wilayah Indonesia. Sikap tersebut
disampaikan sebagai respons atas laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika
Serikat (Pentagon) yang menyinggung kemungkinan Indonesia menjadi salah satu
lokasi yang dipertimbangkan Beijing.Dalam laporan tersebut, Pentagon menyoroti ambisi China
untuk memperluas jangkauan operasional militer global melalui pembangunan
jaringan fasilitas logistik di luar negeri. Langkah itu disebut bertujuan
mendukung kebutuhan operasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), baik angkatan
laut, udara, maupun darat.Pentagon menilai posisi strategis Indonesia berada di jalur
lintas laut internasional yang krusial bagi keamanan jalur perdagangan dan
energi kawasan Indo-Pasifik. Faktor geografis tersebut dianggap memiliki nilai
strategis dalam proyeksi kekuatan dan kepentingan global China di kawasan.Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan
tidak pernah memberikan ruang ataupun izin bagi pembangunan fasilitas logistik
maupun pangkalan militer asing di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa
Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta
memiliki ketentuan hukum nasional yang melarang keberadaan pangkalan militer
asing di dalam wilayah Indonesia.Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan
nasional merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan dalam bentuk apa pun,
termasuk kerja sama pertahanan yang berpotensi melanggar batas-batas kedaulatan
negara.Dalam laporan Pentagon tersebut, selain Indonesia, beberapa
negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Thailand,
Myanmar, Singapura, dan Pakistan juga disebut masuk dalam daftar negara yang
dipertimbangkan China sebagai lokasi pengembangan fasilitas logistik militer.Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menjaga
konsistensi kebijakan luar negeri dan memperkuat posisi strategis nasional
tanpa terlibat dalam rivalitas militer negara-negara besar, sekaligus tetap
berkomitmen pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
29 Des 2025, 18:05 WIT
Vonis Tiga Tahun Penjara untuk Toni Tamsil dalam Perkara Obstruction of Justice Korupsi Timah
Papuanewsonline.com, Pangkalpinang – Pengadilan Negeri
Pangkalpinang menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga tahun kepada Toni
Tamsil alias Akhi dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice)
kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300
triliun. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Senin (29/12/2025).Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan
dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana
penjara selama 3,6 tahun. Putusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian
persidangan yang menyita perhatian publik karena keterkaitannya dengan perkara
korupsi timah berskala besar.Ketua Majelis Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
perintangan proses hukum dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Selain
pidana badan, terdakwa juga dibebankan kewajiban membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.Pembacaan putusan tersebut mengubah suasana ruang sidang
yang semula tenang menjadi emosional. Keluarga terdakwa, termasuk istri dan
anaknya, terlihat tidak mampu menahan tangis saat mendengar vonis yang
dijatuhkan majelis hakim.Perkara yang menjerat Toni Tamsil merupakan bagian dari
rangkaian kasus besar korupsi timah yang melibatkan banyak pihak dan disebut
sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani aparat penegak
hukum di Indonesia. Dalam perkara ini, Toni didakwa menghambat proses
penyidikan yang tengah berjalan.Kasus obstruction of justice dinilai sebagai kejahatan
serius karena secara langsung mengganggu upaya penegakan hukum dan berpotensi
menghambat pengungkapan fakta-fakta penting dalam perkara korupsi. Oleh karena
itu, proses hukum terhadap terdakwa menjadi perhatian luas masyarakat.Putusan pengadilan ini diharapkan dapat memperkuat pesan
bahwa setiap upaya menghalangi proses penegakan hukum akan tetap diproses
sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun tidak secara langsung terlibat
dalam tindak pidana korupsi utama.Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus menegaskan
komitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang
berupaya merintangi penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan demi
memulihkan kerugian negara. Penulis: HendrikEditor: GF
29 Des 2025, 10:32 WIT
PKS Mimika Serahkan Beasiswa PIP 2025 dan Gelar Talkshow Hari Ibu di Hotel Serayu Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Mimika menggelar acara penyerahan Beasiswa Program Indonesia
Pintar (PIP) Tahun 2025 dan Talkshow Hari Ibu pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Timika, Papua Tengah, dan dihadiri oleh
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ardi, S.T., tokoh masyarakat, serta para
penerima beasiswa.“Kami bersyukur dapat menghadirkan program nyata bagi
anak-anak Mimika melalui Fraksi PKS,” ujar Ardi dalam sambutannya.Beasiswa PIP yang diserahkan dalam kegiatan ini merupakan
titipan dari Fraksi PKS DPR RI. Ardi menyampaikan program tersebut secara
khusus berasal dari Anggota DPR RI Komisi X Reni Astuti, kemudian dialokasikan
untuk Papua Tengah melalui koordinasi lintas fraksi.Dari total 100 kuota yang tersedia, 63 siswa di Mimika
dinyatakan layak menerima beasiswa. Penetapan penerima dilakukan setelah
melewati seleksi sistem oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penerima yang
hadir merupakan siswa yang sudah masuk dalam hasil verifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.“Semoga beasiswa ini bermanfaat dan memotivasi anak-anak
untuk terus berprestasi,” tambah Ardi.Selain penyerahan beasiswa, PKS Mimika juga merangkaikan
kegiatan dengan talkshow Hari Ibu bertema “Ibu Sehat dan Bahagia Melahirkan
Keluarga yang Tangguh.” Talkshow ini menghadirkan drg. Praprimadani Mursyid dan
Anis Miftahatul Jannah, S.Pd sebagai pemateri, dengan dukungan DPD PKS
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.Dalam kesempatan yang sama, Ardi menyampaikan sejumlah
program strategis yang ia kawal sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Ia
menyebut bantuan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan, Program Makan Bergizi
Gratis, pembayaran tunggakan BPJS, serta dukungan bagi perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan keagamaan.“Menjadi anggota dewan berarti bekerja keras dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” pungkasnya. Ia juga berharap
program PIP dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar manfaatnya terus
dirasakan penerima dan keluarga di Mimika.Penulis: BimEditor: GF
20 Des 2025, 17:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
