Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Presiden Sampaikan Pernyataan Resmi di Istana Merdeka: Pemerintah Bertindak Tegas dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana hening dan penuh khidmat menyelimuti Istana Merdeka, Minggu
(31/8/2025), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil
memberikan pernyataan resmi didampingi jajaran pimpinan partai politik dan
tokoh bangsa. Dengan latar belakang bendera Merah Putih berkibar gagah,
Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, stabilitas
politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat. Dalam kesempatan tersebut,
Presiden Prabowo hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri, serta sejumlah tokoh penting partai politik nasional seperti
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Ketua Umum
Agus Harimurti Yudhoyono), Sekjen PKS, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum
Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo
menyoroti dinamika yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar dalam
sepekan terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak
konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat, namun menggarisbawahi pentingnya
penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. “Terhadap petugas yang kemarin
melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Negara Republik Indonesia
telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta ini dilakukan dengan cepat,
transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden. Langkah ini, menurutnya, adalah
bukti bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kesalahan aparat,
sekaligus memastikan agar hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan. Selain menyinggung aparat,
Presiden juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang
menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan rakyat. Sejak Senin, 1 September 2025,
sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru resmi dicabut
keanggotaannya oleh fraksi masing-masing. Tidak hanya itu, pimpinan DPR juga
sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan,
termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar
negeri. “Para Ketua Umum Partai telah
menegaskan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan
berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Prabowo. Pidato Presiden diakhiri dengan
seruan persatuan. Prabowo menekankan bahwa semua langkah ini ditempuh
semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, serta
memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah derasnya dinamika
sosial. “Negara harus hadir dengan penuh
ketegasan namun juga menjunjung tinggi transparansi. Semua ini kita lakukan
agar demokrasi Indonesia semakin matang, dan rakyat tetap menjadi pemilik
kedaulatan tertinggi,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
31 Agu 2025, 19:25 WIT
Mahasiswa Ambil Alih Aksi di DPR, Polisi Pastikan Situasi Terkendali
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa di depan Gedung
DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, belum benar-benar usai. Setelah massa buruh
meninggalkan lokasi pada siang hari, mahasiswa dari sejumlah universitas mulai
berdatangan untuk melanjutkan demonstrasi, Jumat (29/8/2025). Kedatangan mahasiswa tercatat
sekitar pukul 13.50 WIB. Mereka membawa pduk dengan berbagai tuntutan, serta
meneriakkan yel-yel perjuangan. Kehadiran mereka menandai babak baru aksi yang
sejak pagi diwarnai oleh suara massa buruh yang menyuarakan aspirasi terkait
isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya rombongan mahasiswa yang
tiba secara tertib di kawasan parlemen. “Mahasiswa dari Unindra PGRI dan
Universitas Pancasila sudah datang untuk menyampaikan aspirasi. Situasi masih
terkendali,” jelasnya. Meski aksi berganti dari buruh ke
mahasiswa, aparat kepolisian tetap menempatkan personel di berbagai titik
strategis untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung damai. Pengalihan
arus lalu lintas masih dilakukan, terutama di sekitar kawasan Senayan hingga
jalan-jalan penyangga menuju Gedung DPR/MPR RI. Sebagaimana instruksi Kapolda
Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, aparat pengamanan diminta tetap
mengedepankan sikap humanis dan tidak terpancing emosi. “Tidak ada personel yang membawa
senjata api. Tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional.
Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas,” tegas Irjen Asep. Dalam pengamanan ini, aparat
kepolisian juga mendapat dukungan personel TNI yang ditempatkan di sekitar
komplek parlemen serta titik-titik perbatasan, termasuk di area stasiun dan
jalan akses menuju DPR. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi
gangguan keamanan dan memastikan masyarakat tetap merasa aman. Hingga pukul 14.30 WIB, suasana
aksi masih berlangsung kondusif. Para mahasiswa tetap fokus menyampaikan
pendapat di muka umum sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada bentrokan maupun
kericuhan yang terjadi. Aksi mahasiswa ini menunjukkan
bahwa dinamika politik dan sosial di tanah air terus mendapat perhatian serius
dari kalangan kampus. Dengan semangat kritis, mahasiswa melanjutkan peran
historisnya sebagai kontrol sosial yang menyuarakan kepentingan rakyat. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:45 WIT
Badan Anggaran DPR Papua Tengah Tunggu Materi KUA/PPAS Perubahan, Pembangunan Daerah Terancam Molor
Papuanewsonline.com, Nabire,
Papua Tengah - Badan Anggaran (Banggar) DPR Provinsi Papua Tengah mendesak
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyerahkan materi Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan tahun anggaran 2025. Penyerahan materi ini sangat penting agar
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dapat segera
dimulai dan pembangunan di provinsi papua tengah terhambat.
Jadwal awal penyerahan materi
KUA/PPAS yang telah disepakati d Badan Musyawarah DPRPT adalah tanggal 16–22
Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, materi tersebut belum juga diterima oleh
Banggar DPR Papua Tengah dan sudah disurati dari DPRPT sebanyak 2 kali. Kondisi
ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memengaruhi proses pembahasan
anggaran perubahan secara keseluruhan.
Banggar DPR Papua Tengah,
mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berpotensi menghambat program-program
pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu
diharapakan kepada ketua TAPD Dr.Silwanus Sumule,Sp.OG,M.H.Kes agar koordinasi
dgn Gubernur untuk dalam minggu ini menyerahkan materi tersebut.
"Kami tidak ingin pembahasan
anggaran perubahan ini terkesan terburu-buru. Kami juga tidak ingin seolah-olah
hanya menyesuaikan saja, karena ini menyangkut uang rakyat dan program
pembangunan," ujarnya.
Keterlambatan penyerahan materi
KUA/PPAS oleh TAPD dapat menciptakan kesan bahwa DPR harus menyesuaikan diri
dengan waktu yang diberikan pemerintah daerah. Padahal, pembahasan APBD
seharusnya menjadi kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif untuk
memastikan alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Banggar DPR Papua Tengah
berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan APBD Perubahan berjalan
transparan, akuntabel, dan sesuai jadwal yg ditetapkan oleh DPRPT. Oleh karena
itu, TAPD diimbau untuk segera menindaklanjuti permintaan ini agar tahapan
pembahasan anggaran perubahan dapat segera terlaksana sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
Hal ini sangat penting untuk
menjamin kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.
(Red.)
27 Agu 2025, 16:07 WIT
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika- mantan legislator DPRK Mimika Yohanes Wantik menyatakan Masyarakat Mimika jadi bingung dengan kinerja DPRK Kabupaten Mimika yang melakukan pembahasan APBD-P tahun 2025 di Bali." Urgensinya apa? Kenapa dibahas di Bali? Bayangkan APBD Perubahan 6,8 Triliun dibahas hanya delapan hari di Bali dan kemudian balik lakukan pengesahan di Timika," ucap Yohanis Wantik melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (26/8/2025).Yohanis Wantik mengatakan fungsi pengawasan DPRK Kabupaten Mimika sangat lemah, karena penyerapan APBD induk tahun 2025 terlalu minim, namun pimpinan dan anggota DPRK Mimika terlalu cepat mengesahkan APBD-P tahun 2025 senilai 6,8 Triliun." APBD-P senilai Rp.6,8 Triliun hanya dibahas delapan hari, kemudian mereka balik dan mengesahkan, ini aneh tapi nyata, banyak gedung di Mimika untuk bahas APBD-P, tapi harus keluarkan anggaran miliaran rupiah, untuk ticet, bayar hotel dan akomodasi untuk bahas APBD-P di Bali, ini pemborosan anggaran yang keterlaluan," Jelasnya.Kata Dia, Ketua DPRK Kabupaten Mimika sebagai anak pribumi seharusnya peka terhadap persoalan ini, sehingga kedepan jangan terulang." Kami akan dukung kinerja Ketua DPRK sebagai anak asli daerah ini, tapi kami berharap, jangan jadi penghianat bagi kami masyarakat," Harap Yohanis Wantik.Yohanis Wantik juga menyentil keterangan staf ahli ketua DPRK di Group WhtsApp tentang efesiensi anggaran.Ia menyatakan keterangan dari staf ahli dianggap keliru dan tidak paham substansi tentang efesiensi anggaran." Terkait keterangan Staf Ahli ketua DPRK Mimika yang tersebar di Group WhatsApp, kami anggap keliru, karena terkait efesiensi anggaran, sudah ada rujukan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, Menkeu dan jajaran pemerintah lainya," Ucapnya.Terkait pembahasan APBD-P diluar daerah, Yohanes Wantik melanjutkan bahwa tidak ada urgensi untuk pembahasan APBD-P di Bali, seperti dilakukan DPRK dan Pemdah Mimika." Ini Pemborosan anggaran negara, sehingga kami berharap kedepan tidak perlu ada pembahasan APBD dan APBD-P diluar daerah, harus di Timika sehingga ada juga fungsi kontrol dari masyarakat, karena APBD dan APBD-P merupakan hak dan hajat hidup masyarakt, bukan milik Pemerintah Daerah dan DPRK," sorot Yohanis Wantik.Kata Dia, hal ini harus dikritisi sehingga ada perbaikan kedepan, dan DPRK maupun Pemerintah Daerah harus jujur dan terbuka kepada publik." Kalau tidak mau dikritik, tidak usah jadi pejabat, karena pejabat yang dewasa adalah menerima kritikan, bukan pejabat baperan sana sini," Pungkasnya.Untuk diketahui publik Mimika bahwa, Hingga berita ini dipublikasikan Ketua DPRK Kabupaten Mimika Primus Natikapereyau belum dikonfirmasi.(Cori)
26 Agu 2025, 22:42 WIT
Joko Prianto Nahkodai PKS Papua Tengah, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah
Papuanewsonline.com, Nabire –
Suasana Aula RRI Nabire pada Minggu (24/8/2025) penuh khidmat dan semangat
kebersamaan. Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari seluruh penjuru
Papua Tengah hadir dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) I PKS Papua Tengah, yang
menjadi momentum bersejarah bagi partai berlambang bulan sabit kembar ini. Dalam forum tertinggi tingkat
wilayah tersebut, Joko Prianto, S.E., resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Papua Tengah periode 2025–2030. Keputusan ini
merujuk pada Surat Keputusan (SK) DPP PKS Nomor 081.TW-SKEP/DPP-DSPKS/2025 yang
ditandatangani langsung oleh Presiden PKS, Dr. Al-Nuzamil Yusuf, dan Sekretaris
Jenderal, Muhammad Khalid, S.E., M.Si., tertanggal 24 Juli 2025 di Jakarta. Selain Joko Prianto, Muswil juga
menetapkan sejumlah pengurus inti lainnya, yakni Ardi sebagai Sekretaris, Rahmat
Hidayatullah sebagai Bendahara, serta Nining Nurjana sebagai Ketua Bidang
Kaderisasi. Pelantikan pengurus baru ditandai
dengan pembacaan ikrar yang menegaskan komitmen untuk menjaga Pancasila, UUD
1945, dan keutuhan NKRI, serta kesetiaan terhadap AD/ART partai. Tak berhenti di situ, seluruh
pengurus juga menandatangani Pakta Integritas, sebuah janji moral sekaligus
kontrak politik yang memastikan setiap pengurus melaksanakan amanah dengan
profesional, transparan, dan penuh dedikasi. Dalam sambutannya, Joko Prianto
menekankan bahwa Muswil I ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan
momentum kebangkitan dan konsolidasi kekuatan PKS di Papua Tengah. “Muswil I ini adalah panggilan
sejarah bagi kita semua untuk memperkuat soliditas internal, memperluas basis
dukungan rakyat, serta meningkatkan kontribusi nyata PKS dalam pembangunan
wilayah Papua Tengah,” tegas Joko disambut tepuk tangan kader. Ia juga mengajak seluruh jajaran
pengurus dan kader PKS untuk bersama-sama bekerja keras, merapatkan barisan,
dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Papua Tengah. Kehadiran Gubernur Papua Tengah,
Meki Nawipa, dalam Muswil menambah legitimasi acara ini. Dalam sambutannya,
Gubernur menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen PKS untuk ikut
berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Partai politik adalah bagian
penting dari demokrasi kita. Saya berharap PKS di Papua Tengah dapat menjadi
mitra pemerintah dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan
kepentingan masyarakat,” ujar Meki Nawipa. Bagi PKS, Muswil I Papua Tengah
tidak hanya sebatas regenerasi kepemimpinan, tetapi juga strategi membangun
kekuatan politik jangka panjang. Dengan kepemimpinan baru, partai ini berharap
dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, memberikan solusi nyata bagi
berbagai persoalan daerah, dan memperkuat posisinya di kancah politik nasional. Muswil ini juga sekaligus
menegaskan posisi PKS sebagai partai yang konsisten memperjuangkan nilai
keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Penulis: Jidan Editor: GF
26 Agu 2025, 13:00 WIT
Bagi Alkitab Berbahasa Damal, Jemi Patabang Dukung Pelestarian Budaya dan Pendidikan Iman di Ilaga
Papuanewsonline.com. Ilaga,
Puncak, Papua Tengah – Dalam sebuah langkah yang menunjukkan komitmen
kuatnya terhadap pelestarian budaya dan penguatan pendidikan iman, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si., anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, membagikan Alkitab berbahasa daerah suku Damal. Giat yang berlangsung pada Jumat (22/08/2025) di Sekolah Teologia Gibons Ilaga Kab.
Puncak ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah dan perwakilan Siswa. Anggota DPR Papua Tengah dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut menyampaikan kegiatan ini dipandang sebagai inisiatif strategis untuk
dua tujuan utama: pertama, melestarikan bahasa suku Damal sebagai bagian
integral dari warisan budaya suku Damal di Papua Tengah. Kedua, mempermudah
pemahaman ajaran Kristen bagi generasi muda melalui bahasa ibu mereka sendiri. Dalam Penyampaiannya, Jemi
Patabang menekankan pentingnya akses terhadap Alkitab dalam bahasa daerah. "Alkitab dalam bahasa suku
Damal bukan sekadar buku, tetapi jembatan yang menghubungkan hati kita langsung
dengan Tuhan. Dengan membaca firman dalam bahasa ibu sendiri, pemahaman akan
menjadi lebih mendalam, dan iman akan semakin kuat," ujarnya. Beliau juga menambahkan bahwa
langkah ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk
mendukung pertumbuhan spiritual dan pendidikan di wilayahnya. Kepala Sekolah Theologi Gibons,
Pdt. Menater Labene, menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasihnya. "Kami sangat bersyukur atas
bantuan ini. Pemberian Alkitab berbahasa suku Damal ini akan sangat membantu
para siswa kami, tidak hanya dalam studi teologi, tetapi juga dalam pelayanan
mereka di tengah masyarakat. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk
masa depan gereja dan masyarakat suku Damal," katanya.
Pembagian Alkitab ini diharapkan
menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, mendukung
pendidikan, dan melestarikan kekayaan bahasa daerah di seluruh Papua Tengah. (Red)
26 Agu 2025, 10:23 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua,
suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk
tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di
Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat,
agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya
sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati
proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa
demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan
masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi
persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang
bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan
pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah
terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat
solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan
bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil
PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah
yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan
penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian
selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi
nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan
luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya
Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama
pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam
suasana damai. Sementara itu, para pemuda
menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor
penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap
seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan
sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga
kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena
politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,”
pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini,
Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa
gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:02 WIT
DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun
Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri)
23 Agu 2025, 12:56 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
