Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Bendahara Sayap Partai Golkar Ikut LK III HMI, Keputusan SC Patut Dipertanyakan
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Cabang Persiapan Mimika, Ansar Putra, mempertanyakan keputusan Steering Committee (SC) Latihan Kader (LK) III Badan Koordinasi (Badko) Papua Barat–Papua Barat Daya yang meloloskan Muhammad Amin bendahara sayap Partai Golkar sebagai peserta LK III HMI.Bendahara yang dimaksud diketahui menjabat sebagai Bendahara Koperasi Berkarya Sejahtera Kabupaten Mimika. Dalam wawancara pada Sabtu, 14 Desember 2025, Ansar menegaskan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.Ia merujuk pada Pasal 5 Anggaran Dasar HMI serta Pasal 3 poin (d) Anggaran Rumah Tangga HMI yang secara tegas menyatakan bahwa kader HMI yang telah bergabung dengan partai politik wajib diberhentikan dari keanggotaan HMI. Selain itu, yang bersangkutan juga telah mendaftarkan diri sebagai alumni pada Musyawarah Daerah (Musda) I KAHMI Mimika yang digelar pada 6 Desember 2025, serta secara terbuka menyatakan tidak akan mengikuti LK III karena telah berstatus alumni.“Kami mempertanyakan keputusan Steering Committee yang tetap meloloskan kader partai politik tersebut untuk mengikuti forum LK III. Sangat disayangkan jika keputusan seperti ini bisa terjadi,” ujar Ansar.Menurutnya, LK III merupakan jenjang perkaderan strategis HMI yang bertujuan mencetak pemimpin kader dengan nilai, ideologi, dan garis perjuangan organisasi. Sementara itu, HMI dan Partai Golkar merupakan dua entitas yang memiliki ideologi serta tujuan organisasi yang berbeda.“Oleh karena itu, kami meminta Steering Committee untuk segera memeriksa kasus ini secara serius dan mengambil tindakan tegas, yakni mengeluarkan yang bersangkutan serta tidak mengikutsertakannya dalam kegiatan LK III HMI,” tegasnya.Ansar juga berharap Steering Committee dapat memberikan klarifikasi resmi kepada publik guna menjaga marwah dan integritas sistem perkaderan HMI. Ia menilai konsistensi terhadap aturan organisasi merupakan hal mutlak demi menjaga kredibilitas dan keberlanjutan HMI sebagai organisasi kader.“Jangan sampai proses perkaderan HMI dinodai oleh keputusan yang bertentangan dengan aturan organisasi itu sendiri,” pungkas Ansar.Penulis: BimEditor: GF
14 Des 2025, 22:18 WIT
DPRK Mimika Janji Tindaklanjuti 57 Tuntutan HAM dari FRP pada Peringatan Hari HAM Sedunia
Papuanewsonline.com, Mimika – DPRK Mimika secara resmi
menerima 57 poin tuntutan hak asasi manusia (HAM) dari Forum Rakyat Papua (FRP)
Mimika dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Dokumen tersebut diserahkan langsung
kepada Wakil Ketua II DPRK Mimika, Asri Akkas, dalam sebuah pertemuan yang
dihadiri elemen masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah pemangku kepentingan
lokal.Penyerahan tuntutan ini menjadi bagian dari rangkaian aksi
peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar FRP, sebagai bentuk penyampaian
aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hak dasar yang dinilai masih
membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Suasana pertemuan berlangsung
tertib, dengan sejumlah warga yang membawa pesan-pesan moral mengenai
pentingnya penegakan HAM di Papua.Isi tuntutan yang diajukan FRP mencakup beragam persoalan,
mulai dari penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hak atas tanah
adat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga jaminan
perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat
adat di wilayah pedalaman.Asri Akkas menyampaikan apresiasi atas langkah FRP yang
dinilai konstruktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Mimika. Ia menegaskan
bahwa DPRK Mimika berkomitmen meninjau setiap poin tuntutan secara cermat dan
bertanggung jawab, sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif di
tingkat kabupaten.“Kami sangat menghargai upaya FRP dalam menyampaikan
aspirasi masyarakat. Semua poin tuntutan akan kami tinjau secara cermat, dan
yang masuk dalam kewenangan Kabupaten Mimika akan segera kami follow-up dan
kerjakan dengan sepenuh hati,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.Lebih lanjut, Asri Akkas memastikan bahwa DPRK akan
mengoordinasikan proses tindak lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, sehingga setiap masukan dan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti
sebagai dokumen semata. Ia juga menegaskan perlunya transparansi dalam setiap
langkah yang ditempuh.Dari pihak FRP, Yoseph Yoman yang menyerahkan dokumen
tuntutan menyampaikan harapan agar DPRK Mimika dapat mengambil langkah nyata
untuk memperbaiki kondisi pemenuhan HAM di kabupaten tersebut. Baginya, 57 poin
tuntutan itu adalah cerminan kegelisahan masyarakat yang menantikan perhatian
serius dari pemerintah setempat.“Kami berharap DPRK tidak hanya menerima tuntutan ini
sebagai kertas kosong, tetapi benar-benar mengambil tindakan nyata. Masyarakat
Mimika telah menunggu lama keadilan dan perlindungan HAM yang optimal,”
ujarnya.Penyerahan tuntutan dalam momentum peringatan Hari HAM
Sedunia ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi dialog yang lebih intensif
antara masyarakat dan pemerintah daerah. FRP menilai bahwa konsistensi DPRK
dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut akan menjadi indikator penting bagi
kemajuan jaminan HAM di Mimika ke depan. Penulis: Jidan
Editor: GF
10 Des 2025, 23:33 WIT
Aksi Long March Merah Warnai Peringatan HAM di Mimika, FRP Desak DPRK Tindaklanjuti 57 Tuntutan
Papuanewsonline.com, Mimika - Forum Rakyat Papua (FRP)
Kabupaten Mimika merayakan Hari HAM Sedunia dengan menyerahkan 57 poin tuntutan
terkait perlindungan hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Mimika.Acara yang diisi dengan aksi simbolis ini bertujuan untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendesak pihak berwenang mengambil
tindakan nyata terhadap berbagai isu HAM di daerah. (10/12/25) Tuntutan yang disampaikan meliputi berbagai masalah, mulai
dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hak atas tanah
masyarakat adat, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang setara, serta
perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh elemen masyarakat yang
membawa pduk dengan pesan mempertahankan HAM.Ketua FRP Mimika, Yoseph Yoman, menyatakan bahwa penyerahan
tuntutan ini merupakan wujud perjuangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan."Kita telah menunggu lama penyelesaian isu-isu HAM ini.
57 poin ini adalah representasi aspirasi banyak orang yang merasa haknya
terlantar," ujarnya dengan penuh semangat.Anggota DPRK Mimika yang menerima tuntutan, Fransiskus
Wonda, menambahkan ucapan: "Kita akan tinjau tuntutan ini dengan seksama
dan usahakan untuk mengusulkannya menjadi usulan kerja parlemen. Masyarakat
berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan HAM yang optimal." Penulis: Jid
Editor: GF
10 Des 2025, 23:30 WIT
KAHMI Mimika Gelar Musda Pertama, Siap Berkontribusi Aktif dalam Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika - Majelis Daerah Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Daerah
(Musda) I pada Sabtu, 6 Desember 2025, bertempat di Hotel Horison Ultima.
Mengusung tema “Sinergi, Kontribusi, dan Penguatan Peran Strategis KAHMI untuk
Pembangunan Daerah”.Musda ini menjadi forum strategis bagi para alumni HMI untuk
meneguhkan komitmen, memperkuat peran, dan merumuskan langkah besar organisasi
ke depan dalam mendukung kemajuan Mimika. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga
besar kader, alumni HMI, Forkopimda, anggota DPRD Mimika, serta pimpinan
organisasi keagamaan.Ketua Majelis Daerah KAHMI Mimika, Suraya Madubun,
menyampaikan pesan penting kepada pemuda, “Pemuda di masa sekarang akan menjadi
penentu kebijakan di masa yang akan datang.” Ia menegaskan bahwa Musda ini menjadi momentum sinergi dan
kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Sudah saatnya kita berkiprah dan mengebar manfaat, tidak
lagi terkotak-kotak oleh kepentingan pribadi dan organisasi semata, tetapi mengutamakan
kepentingan masyarakat Mimika,” tegasnya.Wakil Ketua Majelis Wilayah KAHMI Papua, Iwan Kurniawani
Niode, menambahkan bahwa Musda ini bukan hanya soal regenerasi dan
kepemimpinan, tetapi juga sebagai ajang curah gagasan untuk kemajuan
pembangunan Mimika. Ia berharap forum ini melahirkan keputusan strategis dan
kepengurusan yang berkomitmen untuk memadukan seluruh potensi demi kemaslahatan
umat dan masyarakat Kabupaten Mimika.Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, dalam
sambutannya menegaskan bahwa Mimika adalah tanah harapan yang kaya potensi
namun juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan pembangunan. “KAHMI bukan sekadar himpunan alumni, tetapi jaringan
intelektual, pemimpin, dan profesional yang memiliki tanggung jawab moral untuk
mengawal arah pembangunan daerah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi internal, kolaborasi lintas
elemen, dan penguatan peran nyata dalam bentuk gagasan, advokasi kebijakan,
serta pemberdayaan masyarakat.Ketua Panitia Musda, Duma Tato Sanda, mengucapkan terima
kasih atas dukungan semua pihak yang mensukseskan acara ini. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan
partisipasi seluruh alumni serta stakeholder yang hadir. Semoga Musda I KAHMI
Mimika ini menjadi awal langkah baru yang produktif dan berkelanjutan untuk
pembangunan daerah,” pungkasnya. Duma menambahkan bahwa pelaksanaan Musda I merupakan bentuk
sinergi untuk berkontribusi dalam pembangunan Mimika.“Akhirnya kami berharap pelaksanaan Musda ini memberikan
pesan yg jelas bahwa sebagai kaum terdidik KAHMI perlu menjalin sinergi dengan
berbagai stakeholder agar bisa maksimal berkontribusi utk pembangunan Kabupaten
Mimika.” Penulis: Jid
Editor: GF
08 Des 2025, 19:45 WIT
Musda I KAHMI Mimika: Lima Presidium Baru Terpilih
Papuanewsonline.com, Mimika - Puluhan peserta Musyawarah
Daerah (Musda) I Majelis Daerah (MD) KAHMI Mimika telah berhasil menetapkan 5 (lima) Presidium terpilih yang akan memimpin organisasi tersebut. Acara pemilihan yang berlangsung tertib dan demokratis ini dipimpin oleh 3 Pimpinan Sidang, yaitu Yasir Nuhuyanan, Tisa Aprilia dan Budiono pada Sabtu (06/12/2025) di Horison Ultima Hotel.Kelima nama yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak sebagai Presidium adalah:1. Suraya Madubun 20 suara2. Duma Tato Sanda 15 suara3. Alwi Renhoran 14 suara4. Arsyad Aras 8 suara5. Ade Fadli Kusiswan 4 suaraProses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan meknisme organisasi ini sebelumnya diawali dengan pembacaan Laporan Pertanggungjawaban dari Pengurus Demisioner yang kemudian diterima oleh peserta yang hadir. Adapun perubahan pemilihan kandidat tidak lagi menggunakan Ketua Formatur / Ketua Umum tetapi dengan pemilihan Presidium yang terdiri dari 5 orang.Sekretaris Jendral Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar,
yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap proses
pemilihan yang demokratis."KAHMI Mimika memiliki potensi besar untuk
berkontribusi dalam penguatan tata kelola SDA, pemberdayaan masyarakat, serta
pembangunan berkelanjutan. Semoga Presidium baru dapat membawa organisasi ini ke
arah yang lebih baik," ujarnya ketika didaulat untuk menutup serangkaian Musda tersebut.Kelima presidium baru ini akan segera melakukan konsolidasi guna menentukan Koordinator serta merampungkan struktur kepengurusan serta Program Kerja yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Des 2025, 19:38 WIT
Kapolda Maluku Perkuat Kemitraan Strategis Bersama Media
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Transmisi TVOne-ANTV, SCTV-Indosiar dan Trans mediamedia di Kota Ambon, Rabu (03/12). Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen Polda Maluku dalam memperkuat kolaborasi strategis dengan insan pers sebagai pilar utama penyebaran informasi yang akurat, sejuk, dan menjaga kondusivitas keamanan wilayah.Kapolda hadir didampingi Direktur Narkoba Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Kunjungan silaturahmi berlangsungn dikawasan Jl. Perumtel Gunung Nona dan disambut oleh jajaran pimpinan serta kontributor kelompok TRANSMEDIA (Trans TV, Trans7, Detikcom), TVONE & ANTV, serta Indosiar/SCTV Ambon.Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Kapolda Maluku berkesempatan memberikan arahannya; Kapolda menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mendukung tugas Kepolisian menjaga stabilitas kamtibmas.“Media adalah alat kontrol yang sangat strategis. Saya ucapkan terima kasih karena selama ini sudah bersama-sama menjaga kamtibmas. Kontrol dari media sangat membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolda.Ia menegaskan bahwa media mainstream memiliki tanggung jawab penting sebagai garda terdepan dalam meluruskan informasi yang salah dan mencegah masyarakat terpengaruh penyebaran hoaks.“Sangat penting bagi kita untuk tidak dikendalikan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyebar hoaks. Media mainstream harus menjadi penjamin kualitas berita yang sesuai fakta dan realita,” tegasnya.Bertepatan dengan momen akhir tahun, Kapolda secara khusus meminta seluruh media berhati-hati dalam pemberitaan, terutama terkait isu-isu konflik sosial.“Dalam pemberitaan konflik antarwarga, gunakan diksi yang benar-benar mendinginkan masyarakat Maluku. Jangan sampai pemberitaan justru memanaskan suasana,” pesannya.Kapolda juga menegaskan pentingnya pelokalan isu, jika konflik bersifat perorangan, pemberitaan tidak boleh diperluas ke ranah suku atau kelompok/komunitas karena berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.Selain itu, media juga diajak berkolaborasi mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman, pinta Kapolda.Kunjungan ini mendapatkan respons positif dari awak media yang berada pada Kantor Transmisi yang berlokasi di Gunung Nonamtersebut. Bahkan, beberapa menyebut bahwa Kapolda Dadang Hartanto merupakan pejabat daerah pertama yang berinisiatif mengunjungi kantor media mereka dalam kurun waktu 13 tahun semenjak berdirinya kantor Transmisi bersama tersebut. Sementara itu ALDY Titaley yang merupakan kepala stasiun TV One bersama 2 perwakilan dari masing-masing media (Trans media), mewakili seluruh rekan-rekan media TV pada kantor transmisi tersebut menyampaikan beberapa hal penting dihadapan Kapolda Maluku diantaranya ; memberikan Apresiasi atas komitmen Kapolda dalam menangkal hoaks dan menjaga kesejukan informasi serta dukungan penuh terhadap upaya kolaborasi Polda–media sebagai mitra strategis, dan memberikan masukan konstruktif, termasuk persoalan pungutan liar (pungli) di sejumlah kawasan wisata.Kapolda menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk menghadirkan pelayanan dan keamanan publik yang semakin baik.Kunjungan Kapolda Maluku ini memiliki nilai strategis, terutama di tengah dinamika informasi digital yang kian cepat dan rentan disusupi hoaks. Langkah Kapolda mengedepankan kemitraan dengan media menunjukkan pendekatan Polri yang lebih terbuka, responsif, dan komunikatif.Ada dua poin penting yang patut dicatat dari kegiatan kunjungan Kapolda dimaksud:* Penguatan Narasi Sejuk dan Anti-HoaksPenegasan Kapolda agar media menggunakan diksi yang mendinginkan suasana adalah langkah preventif penting di Maluku, wilayah yang memiliki sejarah sensitif terhadap isu konflik sosial. Instruksi ini bukan pembatasan kerja pers, tetapi penguatan etika jurnalistik agar informasi tidak menjadi pemicu ketegangan.* Media sebagai Pilar Stabilitas KamtibmasDengan menyebut media sebagai “alat kontrol strategis”, Kapolda menunjukkan bahwa pengawasan publik dan kritik konstruktif adalah bagian dari tata kelola kepolisian yang sehat. Ini adalah pendekatan modern Polri menguatkan accountability melalui kolaborasi, bukan konfrontasi.Kunjungan ini menunjukkan perubahan paradigma komunikasi Polri yang semakin humanis dan adaptif terhadap era informasi. Jika sinergi ini terus terbangun, publik Maluku akan menikmati pemberitaan yang lebih akurat, edukatif, dan berkontribusi terhadap kedamaian daerah. PNO-12
03 Des 2025, 19:30 WIT
APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp
5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa
Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan
fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan
menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
28 Nov 2025, 02:37 WIT
Lemdiklat Polri Gelar Dialog Literasi Kebangsaan STIK
Papuanewsonline.com, Jakarta - STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog.Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
27 Nov 2025, 13:25 WIT
Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri. PNO-12
27 Nov 2025, 07:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
