logo-website
Sabtu, 21 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Pj Gubernur Papua : "Netralitas ASN Jadi Kunci Sukses PSU Pilgub Papua" Papuanewsonline.com, Jayapura – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,  mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga netralitas.  Hal ini disampaikan Fatoni dalam memberikan sambutannya saat pelantikan pejabat fungsional baru Muhammad Musaad sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. "Saya berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dan instansi terkait untuk tetap menjaga netralitas," tegasnya. (18/7/25)  "Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proses demokrasi seperti PSU Pilgub ini.  ASN harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya, melayani masyarakat tanpa berpihak kepada kandidat tertentu." Imbuhnya. Fatoni menekankan pentingnya profesionalisme dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.  "Tetaplah profesional, bekerja sesuai aturan, dan jangan sampai terlibat dalam kegiatan yang dapat menggoyahkan netralitas ASN.  Khususnya dalam menghadapi PSU ini, netralitas dan profesionalisme ASN menjadi sangat krusial." Tekan Fatoni. Pj Gubernur Fatoni berharap seluruh ASN dapat mendukung penuh kesuksesan PSU Pilgub Papua dengan tetap menjaga netralitas dan profesionalisme.  Ia mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah dan memastikan PSU Pilgub Papua berjalan lancar, aman, dan demokratis. "Komitmen ASN untuk menjaga netralitas akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan PSU dan terciptanya iklim demokrasi yang sehat di Papua." Pungkasnya. (Jidan) 19 Jul 2025, 00:21 WIT
Kunker Ke Ambon, Kapolda Maluku Bersama Forkopimda Sambut Kedatangan Menteri Kesehatan Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku melaksanakan penjemputan kedatangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU beserta rombongan di Maluku.Penjemputan Menkes beserta rombongan dalam lawatannya di Maluku dan Maluku Utara ini berlangsung di VVIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Kamis pagi (17/7/2025).Kedatangan Menkes disambut dengan Tari Lenso, salah satu tarian khas Maluku yang melambangkan kehormatan dan rasa persaudaraan. Menkes dikalungi kain syal adat Maluku sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara.Selain Kapolda, dari unsur Forkopimda yang hadir dalam penjemputan yaitu Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Danlanud Pattimura, Hakim Tinggi Adhoc Tipikor Pengadilan Tinggi Ambon, Kepala BIN Daerah Maluku, dan pejabat lainnya.Sempat transit di ruang VVIP milik Pemda Maluku, rombongan Menkes kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Cassa 212 milik TNI-AD. Rombongan menuju Kepulauan Sula, Maluku Utara dan selanjutnya ke Kabupaten Buru, Maluku. Kunjungan kerja yang dilakukan Menkes merupakan bagian dari agenda nasional Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan di daerah, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan akses layanan medis yang berbeda dengan wilayah daratan.Kapolda Maluku dalam keterangannya menyampaikan komitmen penuh jajaran Kepolisian Daerah Maluku dalam mendukung kelancaran agenda kunjungan Menteri Kesehatan RI, termasuk pengamanan dan pengawalan kegiatan yang bersifat lintas provinsi."Kami siap mendukung secara maksimal setiap agenda strategis pemerintah pusat di wilayah Maluku, khususnya dalam sektor kesehatan yang sangat vital bagi masyarakat. Kehadiran Bapak Menteri menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan," kata Irjen Eddy Sumitro Tambunan. PNO-12 18 Jul 2025, 14:07 WIT
Menko Yusril: Pemerintah RI Hormati Keputusan Prancis Memberi Pembebasan Bersyarat Serge Atlaoui Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, danPemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwaPemerintah Indonesia menghormati keputusan Pemerintah Prancis yang memberikanpembebasan bersyarat kepada Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang sebelumnyadijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika(ekstasi) di Tangerang pada 2005. Keputusan ini diambil Pemerintah Prancis setelah Pengadilan Prancis mengurangi hukuman Atlaoui dari hukuman mati menjadi pidana penjara 30 tahun, sesuai dengan ketentuan hukum pidana Prancis yang menetapkan 30 tahun sebagai pidana maksimum untuk tindak pidana serupa. "Putusan ini membuka jalan bagi Pemerintah Prancis untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Atlaoui dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani masa tahanan selama 20 tahun di Indonesia," ujar Menko Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/7). Dalam Practical Arrangement yang ditandatangani oleh Menko Yusril bersama Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, melalui video telekonferensi pada 24 Januari 2025 lalu, Pemerintah Prancis menyatakan menghormati dan mengakui bahwa warganya telah terbukti bersalah melakukan kejahatan produksi psikotropika di Indonesia dan dijatuhi hukuman mati. Permohonan grasi atas nama Atlaoui juga telah ditolak oleh Presiden RI pada 2015, sehingga yang bersangkutan tinggal menunggu pelaksanaan eksekusi. Namun atas dasar hubungan baik, prinsip resiprositas, dan prinsip kemanusiaan, mengingat Atlaoui menderita sakit kanker, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis menyepakati pemulangan Serge Atlaoui ke negaranya, dengan tanggung jawab pembinaan selanjutnya menjadi kewenangan penuh Pemerintah Prancis. "Keputusan apakah Atlaoui akan dieksekusi, diampuni, atau dikurangi hukumannya setelah dipulangkan menjadi sepenuhnya wewenang Pemerintah Prancis sesuai sistem hukum mereka," kata Menko Yusril. Menko Yusril melanjutkan, karena hukuman Atlaoui telah dikurangi menjadi 30 tahun, Pemerintah Prancis dapat memberikan pembebasan bersyarat setelah terpidana menjalani dua pertiga masa pidana, yaitu 20 tahun yang telah dijalani di Indonesia. Menko Yusril menegaskan bahwa Pemerintah RI tidak mempersoalkan pembebasan bersyarat tersebut karena telah sesuai dengan hukum Prancis dan kesepakatan kedua negara. "Pemulangan narapidana antar negara bersifat resiprokal. Apabila di masa mendatang terdapat narapidana WNI yang dipulangkan oleh Pemerintah Prancis, kita juga dapat melakukan tindakan serupa sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Prancis terhadap Serge Atlaoui," tutup Menko Yusril. Serge Atlaoui adalah warga negara Prancis yang ditangkap pada 2005 dalam penggerebekan pabrik ekstasi di Tangerang. Ia dijatuhi hukuman mati pada 2007 oleh Mahkamah Agung RI setelah banding dan kasasi ditolak. Permohonan grasi juga ditolak oleh Presiden RI pada 2015. Setelah menjalani proses diplomasi dan kerja sama hukum antar negara, Atlaoui dipulangkan ke Prancis berdasarkan Practical Arrangement pada 4 Februari 2025 untuk menjalani sisa masa pidana di negaranya. (*) 18 Jul 2025, 02:43 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Sambangi Sejumlah Media Di Kota Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK melakukan silaturahmi dengan sejumlah media di kota Ambon.Setelah menyambangi RRI Ambon, Kombes Rositah yang didampingi para Perwira Senior masing-masing Subbid Humas Polda Maluku, Rabu (16/7/2025) kembali menyambangi Direktur Ambon Ekspres, Nasri Dumula, didampingi Pimpinan Redaksi, Hadia Wally."Sebagai pejabat baru kami berharap adanya kerja sama yang berkesinambungan yang selama ini telah terjalin antara Humas Polda Maluku dengan Ambon Ekspres," kata Kombes Rositah. Kombes Rositah berharap Ambon Ekspres dapat membantu mempublikasikan kegiatan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku."Kami mohon dukungan dalam membantu mempublikasikan dan memberitakan kegiatan kepolisian kepada masyarakat" harapnya.Kedatangan Kabid Humas dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Direktur dan Pimpinan Redaksi Ambon Ekspres. Nasri Dumula memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. Nasri mengakui kerja sama selama ini sangat bermanfaat, terutama dengan adanya grup WhatsApp yang dibentuk Humas Polda Maluku dalam membagikan informasi kegiatan kepolisian yang dapat menjadi bahan pemberitaan."Dengan adanya kerja sama ini, kami sangat terbantu dalam memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan kepolisian," ungkap Nasri Dumula.Ia juga berharap pemberitaan ke depan dapat semakin berkualitas dengan kerja sama yang terus terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. PNO-11 17 Jul 2025, 14:18 WIT
Satgas Operasi Damai Cartenz Sambangi Mama-mama di Distrik Kulirik,Puncak Jaya Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kembali melaksanakan kunjungan humanis dengan mama-mama di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, sebagai wujud pendekatan persuasif dan pembangunan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat pada Rabu (16/7/2025) pukul 11.00 WIT.Kunjungan tersebut diwarnai suasana hangat dan penuh keakraban. Kehadiran personel Satgas Ops Damai Cartenz disambut dengan senyum tulus dan tawa ceria oleh mama-mama setempat yang dengan antusias berdialog dan menerima pesan-pesan persatuan serta perdamaian. Kebersamaan ini menjadi bukti komitmen Satgas Operasi Damai Cartenz tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum namun juga sebagai pendamping bagi masyarakat Papua untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakaops Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan pentingnya pendekatan humanis yang terus diterapkan di seluruh wilayah Papua.“Satgas Operasi Damai Cartenz hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang menyentuh hati. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga merasa aman, diperhatikan, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan humanis bersama mama-mama di Distrik Kulirik merupakan salah satu bentuk nyata upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat sejak akar rumput.“Melalui pendekatan seperti ini, kami ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Kehadiran kami untuk merangkul, mendengarkan, dan bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan penuh harapan,” tegas Kombes Pol. Yusuf Sutejo.Satgas Operasi Damai Cartenz berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat Papua dengan program-program humanis yang mengedepankan nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan demi terwujudnya Papua yang aman, sejuk, dan bermartabat. PNO-11 17 Jul 2025, 14:12 WIT
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP Papuanewsonline.com, Nabire — Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah, Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan pembangunan di Papua Tengah “Kami tidak ingin fungsi pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan pribadi,” tambah ketua Komisi IV.  (Red) 15 Jul 2025, 17:04 WIT
Presiden Prabowo Bertemu Presiden Komisi Eropa, Bahas Tentang Ekonomi Papuanewsonline.com, Jakarta-, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di kantor pusat Uni Eropa, Brussel, Belgia, pada Minggu, 13 Juli 2025. Dalam Pertemuan ini membahas  percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), sebuah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang kini telah memasuki putaran negosiasi ke-19.  “Hari ini kami telah mencapai sebuah terobosan. Setelah 10 tahun negosiasi, kami menyepakati sebuah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas. Kami telah mencapai banyak kesepakatan yang pada intinya saling mengakomodasi kepentingan ekonomi kedua pihak dan bersifat saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia telah berhasil dalam  kesepakatan politik dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia." Dengan jumlah konsumen gabungan lebih dari 700 juta jiwa, kedua kawasan memiliki potensi besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang berimbang dan saling menguntungkan," Tegasnya.Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula juga menambahkan bahwa Uni Eropa dan Indonesia berbagi komitmen terhadap multilateralisme, tatanan internasional berbasis aturan, serta kerja sama pembangunan yang inklusif." Uni Eropa siap untuk mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo, termasuk dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi," Ucap Presiden Ursula. Presiden Ursula von der Leyen juga  menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Uni Eropa–Indonesia akan semakin kokoh di masa mendatang, dan menyoroti kesamaan nilai dan cita-cita antara Indonesia dan Uni Eropa. Keduanya sama-sama merupakan demokrasi yang dinamis dan beragam. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sementara itu salah satu prinsip inti Uni Eropa adalah United in Diversity.(Ning) 14 Jul 2025, 01:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT