Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Bangkitkan Semangat Nasionalisme, Polres Maluku Tengah Bagikan Bendera Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk membagkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, Kepolisian Resort Maluku Tengah, melakukan pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat secara gratis, Selasa (5/8/2025).Pembagian bendera merah putih kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 Tahun berlangsung di tiga lokasi, seperti di Terminal Binaya Masohi, Pangkalan Taxi Bambu Kuning, dan Pemukiman masyarakat Kelurahan Namasina.Pembagian bendera merah putih sejumlah 80 lembar tersebut dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Maluku Tengah, IPTU J. L. Sopacuperu."Bendera yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis berjumlah 80 lembar. Terdiri dari ukuran 40 cm x 60 cm 30 helai, dan ukuran 20 cm x 5 cm sebanyak 50 helai," kata Kasat Intelkam Polres Maluku Tengah, IPTU J. L. Sopacuperu.Pembagian bendera Merah Putih dilakukan untuk menyemarakan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus menggugah semangat cinta tanah air dan masionalisme masyarakat."Pembagian bendera ini juga bertujuan untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif menjelang hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025," pungkasnya. PNO-11
06 Agu 2025, 17:44 WIT
PSU di Boven Digoel Berjalan Tertib dan Demokratis
Papuanewsonline.com, Boven Digoel
– Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, pada Rabu (6/8/2025), berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan
demokratis. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) turut mengawal secara langsung jalannya PSU dengan menerjunkan dua tim
pemantauan ke sejumlah lokasi strategis. Tim pertama dipimpin Deputi
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba. Sejak
pagi, tim ini memantau pelaksanaan pemungutan suara di sekitar 25 Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Distrik Mandobo. “Kami melihat langsung antusiasme
masyarakat. Mereka mengantre dengan tertib, tidak ada kerumunan atau aktivitas
yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon tertentu,” ujar Koba
kepada wartawan usai meninjau TPS-TPS utama. Beberapa TPS yang dikunjungi Tim
I di antaranya TPS 04 Sokanggo (lokasi pencoblosan Calon Bupati Athanasius
Koknak), TPS 04 Persatuan (tempat mencoblos Calon Bupati Yakobus Waremba),
serta TPS 08 Persatuan Jalan Arimop (Calon Wakil Bupati H. Suharto). Koba menegaskan, suasana kondusif
yang tercipta menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Boven Digoel dalam
menyalurkan hak pilihnya. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih dalam PSU ini
akan tinggi, sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat. Sementara itu, Tim kedua yang
dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, melakukan pemantauan di
TPS-TPS strategis lainnya. Mereka mengunjungi TPS 11 Kampung Persatuan (tempat
Calon Bupati Roni Omba mencoblos), TPS 16 Perumahan Ampera (Calon Wakil Bupati
Marlinus), serta TPS khusus 901 di Lapas Kelas III Tanah Merah. Di TPS 901, pemungutan suara
berlangsung tertib di bawah pengamanan yang ketat. Dari 57 daftar pemilih
tetap, 22 di antaranya merupakan warga binaan, sementara sisanya terdiri dari
petugas lapas dan eks narapidana yang masih wajib lapor. Kemenko Polkam menegaskan bahwa
pemantauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi.
Tim Desk Pilkada Serentak hadir bukan untuk mengambil alih wewenang
penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh tahapan
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemantauan ini juga mendapat
dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, KPUD, Bawaslu, dan
aparat keamanan setempat. Mereka bersama-sama memastikan bahwa PSU berlangsung
sesuai asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Dengan pengawasan yang ketat,
serta antusiasme warga yang tinggi, PSU di Boven Digoel diharapkan mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir pilkada dan menjadi
tonggak penting bagi penguatan demokrasi lokal di Papua Selatan. (GF)
06 Agu 2025, 15:47 WIT
Tim Kemenko Polkam Pastikan PSU Berjalan Lancar di Tiga Wilayah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu, 6 Agustus 2025,
tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko
Polkam) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan teknis dan
keamanan di tiga daerah penting: Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven
Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah). Peninjauan ini merupakan arahan
langsung dari Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai bentuk
keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi
lokal. "Secara umum, kesiapan PSU
sudah sangat matang, baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas," tegas
Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko
Polkam sekaligus Ketua Desk Pilkada Serentak. Tim Kemenko Polkam memantau
langsung distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia–Papua
Nugini dan memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan. Heri juga
menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan langkah preventif, termasuk edukasi
pasal-pasal pidana pemilu kepada masyarakat guna menekan potensi pelanggaran. Sementara itu, tim lainnya yang
dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba,
menyambangi Boven Digoel untuk mengecek kesiapan TPS, logistik, dan menyaksikan
langsung proses pemusnahan surat suara berlebih di gudang KPU sebagai bentuk
transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa
semua tahapan PSU berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Pemerintah pusat siap
memfasilitasi setiap kendala di lapangan,” tegas Koba. Kesiapan serupa juga dikonfirmasi
oleh Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, Staf Khusus Menko Polkam, saat
meninjau Kabupaten Barito Utara. Ia memastikan semua unsur penyelenggara PSU,
mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan, telah siap sepenuhnya. Dalam kunjungannya ke Kecamatan
Teweh Tengah, Yoedhi melihat langsung kesiapan TPS dan menyampaikan bahwa
logistik tinggal didistribusikan. "Kami berharap ini menjadi
PSU terakhir di Barito Utara. Komitmen semua pihak sudah kuat, tinggal
memastikan eksekusi di hari H berjalan mulus," katanya. Tim juga menekankan bahwa
kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih tugas penyelenggara, tetapi sebagai
fasilitator pusat-daerah agar proses berjalan sesuai hukum dan prinsip
demokrasi yang sehat. (GF)
05 Agu 2025, 23:00 WIT
Kemenko Polkam Harap PSU di Papua Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Tim pemantau yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan harapan besar agar pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua dapat berjalan lancar dan tuntas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan dalam
konferensi pers di Jayapura oleh Mayor Jenderal Heri Wiranto, Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri, usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan PSU
yang dilaksanakan atas arahan Menko Polkam Budi Gunawan pada Senin (4/8/2025). “Kami, tim pemantau dari Kemenko
Polkam, berharap agar seluruh kesiapan yang tadi disampaikan oleh penyelenggara
pemilu, termasuk pemerintah daerah, dapat terlaksana dengan baik mulai tanggal
6 Agustus dan terus berlanjut hingga pelaksanaan PSU selesai,” ujar Heri
Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau PSU. Kemenko Polkam juga menyoroti
pentingnya kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait
dengan logistik dan koordinasi anggaran. Heri mengungkapkan bahwa dukungan
anggaran dari pemerintah daerah sudah disiapkan sejak sebulan yang lalu,
sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mulai menjalankan fungsi
pengawasan di lapangan. Dalam aspek keamanan, Heri
memastikan bahwa aparat TNI-Polri telah siap mengamankan seluruh jalannya PSU.
Polda Papua dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa titik-titik rawan telah
dipetakan, dan langkah-langkah mitigasi telah disiapkan untuk mencegah potensi
gangguan. “Kerawanan yang ada sudah dibahas
dan diantisipasi dengan baik. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dalam
PSU ini dapat menjalankan proses sesuai aturan dan tidak ada hal-hal yang dapat
merugikan jalannya pemungutan suara,” tegas Heri. Ia juga menambahkan bahwa
keberhasilan PSU di Papua merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga
kualitas demokrasi. “Kami bertekad bahwa PSU yang dilaksanakan di Provinsi
Papua ini harus tuntas dan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Rakor Kesiapan PSU Papua dihadiri
oleh pejabat dari berbagai lembaga terkait, antara lain PJ Gubernur Papua,
Wakapolda Papua, Kabinda Papua, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua. (GF)
05 Agu 2025, 13:07 WIT
Logistik PSU Papua Didistribusikan, Wamendagri Harap Berjalan Damai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas distribusi
logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut
dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari proses demokrasi
di Papua. Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya
pelaksanaan PSU yang penuh integritas dan tanggung jawab. "Pelaksanaan PSU
di Papua memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur
Indonesia," ujarnya. Ribka Haluk mengapresiasi
kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat
dalam mempersiapkan PSU. "Dengan semangat gotong royong dan koordinasi
lintas sektor, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi
pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat
demokrasi," tegasnya. Wamendagri Ribka Haluk juga
berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan integritas,
profesionalisme, dan keberanian moral, serta memastikan netralitas ASN.
"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada ruang bagi kesalahan,
pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU," kata
Wamendagri. Ia mengajak masyarakat Papua
untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dengan menggunakan hak pilih dengan bijak.
"Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan
bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ucapnya. Wamendagri Ribka Haluk menyadari
bahwa pelaksanaan PSU membutuhkan biaya dan waktu yang besar. "Setiap
rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun
jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan
kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,"
tegasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:43 WIT
ASN Papua Diminta Sukseskan PSU, Kobarkan Nasionalisme, dan Percepat Realisasi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
berperan aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera
dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi
Papua, Suzana D. Wanggai, saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor
Gubernur Papua, Senin (4/8/25). Dalam amanatnya, Pj. Sekda
menekankan bahwa partisipasi ASN dalam PSU adalah wujud tanggung jawab
konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih pemimpin yang akan memimpin
provinsi ini selama lima tahun ke depan. "Partisipasi ASN adalah wujud tanggung
jawab konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih Pemimpin kita 5 Tahun ke
depan," tegas Suzana Wanggai. Menjelang peringatan Hari Ulang
Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pj. Sekda juga mengimbau seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul
sebagai simbol semangat nasionalisme. "Walau terdapat keterbatasan
anggaran, semangat nasionalisme harus tetap dinyatakan secara simbolik dan
nyata," ungkapnya. Selain itu, Pj. Sekda
mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran yang masih rendah, baru
mencapai 43%. Dia meminta agar belanja dipercepat dan program disesuaikan
dengan dinamika yang ada. "Jangan memaksakan kegiatan yang tidak
memungkinkan. Fokus pada efisiensi dan efektivitas," jelasnya. Pj. Sekda juga menyoroti
pengelolaan media sosial yang bijak. Dia menekankan bahwa ASN perlu mengelola
akun media sosial secara profesional untuk mendukung citra positif pemerintah.
Pj. Sekda meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus melakukan
pendampingan kepada seluruh SKPD terkait pengelolaan media sosial mereka. "Sebagai instansi teknis,
Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk terus melakukan pendampingan
terhadap pengelola media sosial di seluruh SKPD," ujarnya. Di akhir amanatnya, Pj. Sekda
mengajak ASN untuk menjaga kekompakan dan kolaborasi antar OPD, mengingat kerja
kolaboratif adalah kunci kemajuan Papua. "Kerja kolaboratif adalah kunci
kemajuan Papua," tutup Suzana Wanggai. Pj. Sekda juga menyampaikan rasa
empati atas insiden kecelakaan yang dialami seorang ASN saat menuju apel dan
menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Sebagai bentuk perhatian, pagar
halaman kantor sementara tidak ditutup. "Disiplin penting, tapi
keselamatan jauh lebih utama," pungkasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:38 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Supiori Jaga Kondusifitas Jelang PSU
Papuanewsonline.com, Supiori –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke
Kabupaten Supiori dalam rangka menyampaikan pesan penting jelang Pemungutan
Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar
pada 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Supiori,
Sabtu (2/8/25), Fatoni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi
yang damai, aman, dan kondusif demi suksesnya PSU. "Mari kita jaga bersama
iklim yang kondusif ini. Jangan biarkan perbedaan politik merusak tali
persaudaraan. Kita jaga kedamaian, dan pilih pemimpin terbaik untuk
Papua," ujar Agus Fatoni di hadapan jajaran pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat. Pj Gubernur juga memberikan apresiasi
tinggi terhadap Kabupaten Supiori yang dinilai mampu menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika politik yang sedang
berlangsung. Dalam arahannya, Fatoni
menekankan bahwa pemilihan umum merupakan hak demokratis rakyat yang hanya
datang lima tahun sekali. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat tidak golput
dan memanfaatkan hak suara sebaik-baiknya. "Jangan sia-siakan
kesempatan ini. Tanggal 6 Agustus sudah ditetapkan sebagai hari libur. Gunakan
waktu itu untuk datang ke TPS dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa
depan Papua," tegasnya. Ia juga mengimbau seluruh
pemangku kepentingan – mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama,
adat, dan masyarakat umum – untuk bersinergi menyukseskan PSU agar berjalan
lancar, jujur, dan adil. Selain menyerukan stabilitas,
Agus Fatoni juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak.
Ia meminta masyarakat untuk membanjiri media sosial dengan narasi positif
tentang Papua, agar semangat persatuan tetap terjaga dan tidak mudah dipecah
belah oleh informasi palsu atau hoaks. "Mari kita jadikan media
sosial sebagai sarana menyampaikan pesan damai, semangat persatuan, dan
informasi yang membangun," pungkasnya. Fatoni berharap PSU di Papua,
khususnya di Supiori, bisa menjadi contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat. (jidan)
03 Agu 2025, 17:35 WIT
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Prabowo Pimpin Rapat Ekonomi Strategis di Hambalang: Bahas Ketahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Di
tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto
memimpin rapat penting bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya,
Hambalang, Bogor, Kamis (31/07/2025). Pertemuan strategis ini membahas arah
kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, serta langkah konkret yang harus diambil
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam rapat tersebut, DEN
melaporkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian ekonomi
tertinggi dalam sejarah, yang dipicu oleh tensi geopolitik, perubahan iklim,
hingga disrupsi teknologi dan pasar keuangan global. Meski tantangan
membayangi, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tetap menguat. “Kita harus siaga, tapi jangan
kehilangan arah. Justru dalam krisis seperti ini, bangsa besar menunjukkan
kepemimpinannya,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya. Prabowo menekankan pentingnya antisipasi
dini dan respon terukur terhadap perubahan global yang cepat. Ia
menginstruksikan agar kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada sektor-sektor
strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah
keberhasilan Indonesia dalam menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat,
yang membuka peluang besar untuk peningkatan ekspor produk padat karya dan
masuknya investasi baru. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi
domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Presiden juga kembali menegaskan
urgensi deregulasi dan penyederhanaan birokrasi, agar proses investasi lebih
cepat dan efisien. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan daya saing tinggi. “Dunia berubah cepat. Kita tidak
bisa berjalan lambat,” tegas Prabowo. Rapat ini menunjukkan komitmen
pemerintahan Prabowo untuk secara aktif merespons tantangan global, sekaligus
merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan zaman. (Ning)
01 Agu 2025, 21:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
