Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali
Papuanewsonline.com, Timika- Ketua Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) Kabupaten Mimika, Antonius Rahabav, menyoroti adanya dugaan penggelembungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kegiatan rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mimika yang digelar di Bali.Antonius Rahabav mengatakan Rapat yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Mimika, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Mimika tersebut merupakan pemborosan anggaran yang berpotensi KKN.“ Tidak ada hal urgensi untuk rapat pembahasan APBD Perubahan harus dilaksanakan di Bali, sehingga inisiatif DPRK bersama eksekutif membahas APBD-P di Bali harus dipertanyakan," ujar Antonius Rahabav di Timika, Senin (8/9/2025).Kata Antonius Rahabav bahwa APBD dan APBD-P merupakan hak dan hajat hidup ratusan ribu masyarakat Mimika, sehingga selayaknya dibahas di Kabupaten Mimika agar ada pengawasan publik." Dugaan masyarakat, perjalanan dinas untuk pembahasan APBD-P di Bali, hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat nyata bagi masyarakat Mimika," Ucapnya.Antonius menegaskan pembahasan dan rapat APBD-P di luar daera tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga patut diduga ada kongkalikong anggaran." APBD dan APBD-P merupakan hak mutlak milik masyarakat Mimika, bukan milik ekselutif dan legislatif, sehingga kedepan harus prosesnya dilakukan di Kabupaten Mimika secara transparan kepada publik," Tegasnya.Kata Rahabav, bahwa Rapat di Bali tidak memiliki urgensi tujuan yang jelas, sehingga berpotensi melanggar hukum." Kami akan lakukan kajian mendalam tentang hal ini, dan bila ada pelanggaran hukum maka, kami akan laporan ke KPK," Ungkapnya.Ia menilai wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan daerah dan bisa melaksanakan rapat di Mimika untuk menekan biaya, ketimbang memilih lokasi di luar daerah yang justru menelan anggaran yang besar." Bayangkan berapa anggaran SPPD dan akomodasi, biaya hotel dalam rapat dan pembahasan APBD-P di Bali," Terangnya.Kata Dia, kebiasaan rapat di luar kota berisiko menimbulkan kemerosotan keuangan daerah akibat motif mencari nilai SPPD lebih dari efesiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo." Anggaran perjalanan dinas tersebut berpotensi maladministrasi dan melanggar ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, di mana anggaran SPPD seharusnya tidak boleh melampaui batas tertinggi yang sudah diatur," sorot Antonius.Selain itu, Ia menyinggung bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 juga harus mengikuti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, yang menekankan prinsip efisiensi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan kebermanfaatan secara langsung bagi kehidupan masyarakat di Mimika." Bupati sebagai kepala daerah harus berani menganulir kegiatan rapat di luar kota yang dianggap hanya pemborosan anggaran," Terangnya." Eksekutif dan legislatif harus punya sensitivitas terhadap etika publik, ditengah merosotnya perekonomian di Kabupaten Mimika, banyak masyarakat yang susah, ini pejabat secara berkelanjutan buat kegiatan di luar daerah," Sorotnya.Lanjut Dia, Kebiasaan rapat di luar kota harus dipangkas habis secara sistemik agar efisiensi anggaran bisa benar-benar dirasakan masyarakat Mimika.Terpisah, hingga kini ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bungkam, karena belum memberikan klarifikasi tentang urgensi bahas APBD-P di Bali, publik pun menanti klarifikasi dari kader Partai Golkar tersebut sebagai ketua DPRK Mimika. (Hendrik)
08 Sep 2025, 10:39 WIT
Menko Yusril Pastikan Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko
Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan
menutup mata terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul pasca aksi unjuk rasa
besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah hingga akhir Agustus lalu. “Sebagai tuntutan rakyat,
Pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang
menjadi keinginan rakyat. Mustahil Pemerintah mengabaikan aspirasi itu,” tegas
Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9). Dalam bidang hukum dan HAM,
Yusril menegaskan pemerintah berkomitmen menegakkan aturan dengan adil,
transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. “Arahan Presiden Prabowo jelas:
aparat harus menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum. Namun, rakyat yang
berunjuk rasa dengan damai tidak boleh diganggu, karena itu hak konstitusional
mereka. Yang ditindak tegas adalah mereka yang melakukan pembakaran, perusakan,
penjarahan, atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan,” ujarnya. Lebih lanjut, Yusril menegaskan
bahwa meski ada dugaan pelanggaran, hak-hak dasar setiap warga tetap
dilindungi.
“Penegakan hukum harus transparan. Mereka yang diperiksa berhak didampingi
penasihat hukum, berhak atas asas praduga tidak bersalah, dan berhak atas
perlakuan yang adil. Jika aparat melanggar aturan ini, maka tindakan tegas juga
akan diberikan kepada aparat tersebut. Komitmen ini penting agar keadilan
benar-benar ditegakkan,” tambahnya. Untuk memastikan penegakan hukum
berjalan sesuai standar, Kemenko Kumham Imipas melakukan koordinasi intensif
dengan seluruh aparat penegak hukum. Yusril mengungkapkan bahwa Menteri HAM,
Natalius Pigai, telah membentuk tim monitoring khusus untuk mengawasi jalannya
penanganan aksi unjuk rasa. “Tim monitoring bekerja untuk
memastikan aparat bertindak sesuai norma HAM. Selain itu, Komnas HAM diberi
ruang seluas-luasnya untuk mengawasi, mengumpulkan data, dan menerima laporan
dari masyarakat bila ditemukan dugaan pelanggaran aparat selama aksi berlangsung,”
jelas Yusril. Yusril juga tidak menampik bahwa
rangkaian aksi unjuk rasa mendapat sorotan dari komunitas internasional,
termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa. Namun, ia menegaskan
posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat. “Pemerintah hanya menindak mereka
yang nyata-nyata melanggar hukum, seperti perusakan atau penjarahan. Tetapi
mahasiswa, buruh, atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai
justru dijamin hak-haknya,” tegasnya. Dengan pernyataan ini, Yusril
ingin memastikan bahwa pemerintah hadir mendengar suara rakyat sekaligus
menjaga stabilitas hukum dan keamanan negara.(GF)
04 Sep 2025, 14:08 WIT
Mahasiswa di Manokwari Gelar Aksi, Ketua DPR Papua Barat Terima Aspirasi
Papuanewsonline.com, Manokwari –
Gelombang aspirasi kritis dari kalangan intelektual muda Papua Barat kembali
mengalir deras ke jantung pemerintahan. Rabu (3/9/2025), jalan Haji Bauw, pusat
kota Manokwari, menjadi episentrum suara perlawanan dan harapan. Ribuan
mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM STIH Manokwari, BEM STKIP
Muhammadiyah Papua Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, dan
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manokwari, menggelar aksi unjuk
rasa secara tertib dan khidmat. Aksi yang diawasi ketat oleh
aparat kepolisian ini tidak sekadar meneriakkan yel-yel, tetapi menyajikan
analisis tajam dan enam tuntutan konkret yang menyentuh berbagai lini
pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Mereka menilai adanya
stagnasi dan lemahnya kinerja lembaga pemerintahan dalam melayani rakyat. Enam poin tuntutan yang dibacakan
dengan lantang mencerminkan kepedulian mendalam mereka terhadap tata kelola
negara dan keadilan bagi Papua. Tuntutan itu adalah pengesahan segera RUU
Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat, pembatalan kenaikan pajak yang
memberatkan disertai permintaan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani,
reformasi menyeluruh institusi Kepolisian RI termasuk pencopotan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, audit komprehensif terhadap seluruh BUMN, serta
penolakan keras terhadap efisiensi anggaran di tanah Papua dengan mendesak
pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana
otonomi khusus. Suasana aksi yang tegang namun
penuh nuansa intelektual itu berubah menjadi sebuah dialog konstruktif ketika
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP, secara langsung turun ke jalan
untuk mendengarkan dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Kehadirannya
disambut dengan antusiasme oleh para demonstran. Di hadapan massa, Wonggor
menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. “Suara kalian adalah
suara rakyat yang harus didengarkan. Sebagai wakil rakyat, saya terima dan
menjamin semua aspirasi ini akan kami teruskan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan
yang kami miliki di DPR Papua Barat,” ujarnya dengan tegas. Namun, ia juga
terbuka menyampaikan realitas politik bahwa beberapa isu, seperti pencopotan
menteri dan kapolri serta pengesahan RUU, merupakan kewenangan pemerintah
pusat. “Kami akan terus mendorong, tetapi prosesnya memang membutuhkan waktu
dan perjuangan di tingkat nasional,” tambahnya. Komitmen Wonggor untuk
menindaklanjuti diwujudkan dengan menerima langsung dokumen tertulis berisi
tuntutan dari perwakilan mahasiswa. Para pengawal aksi menyatakan bahwa mereka
tidak akan berhenti sampai di sini. Aksi ini hanya merupakan sebuah awal. Mereka
akan terus mengawal dan memantau proses tindak lanjut dari pemerintah dan DPR,
siap untuk kembali turun ke jalan jika janji-janji tersebut tidak diwujudkan
dalam tindakan nyata. Penulis: Bim Editor: GF
03 Sep 2025, 17:37 WIT
Ketua DPRK Mimika Apresiasi Langkah Pemuda dan Cipayung dalam RDP
Papuanewsonline.com, Mimika –
Gedung DPR Kabupaten Mimika menjadi saksi dialog terbuka antara wakil rakyat
dengan generasi muda pada Selasa (2/9/2025). Dalam forum Rapat Dengar Pendapat
(RDP) yang digagas oleh Aliansi Pemuda dan organisasi Cipayung, puluhan aktivis
kepemudaan menyampaikan beragam aspirasi terkait pembangunan dan transparansi
pemerintahan. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikapereyau, yang hadir langsung memimpin jalannya RDP, memberikan apresiasi
tinggi atas partisipasi para pemuda. Menurutnya, keberanian dan kepedulian
generasi muda untuk bersuara menjadi modal penting dalam mewujudkan Mimika yang
lebih baik. “Ini langkah luar biasa. Aspirasi
yang datang dari lebih dari sepuluh organisasi kepemudaan menunjukkan bahwa
anak muda Mimika peduli pada pembangunan dan masa depan daerahnya,” ujar Primus
usai pertemuan. Dalam forum tersebut, pemuda
menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari isu pemerataan pembangunan,
transparansi anggaran, hingga audit kekayaan anggota dewan. Menurut Primus,
semua aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara proporsional. “Yang menjadi kewenangan daerah
akan kami bahas internal di DPR Kabupaten Mimika. Sementara yang menyangkut
kewenangan pusat, kami siap teruskan ke DPR RI di Jakarta,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa langkah
kritis dari para pemuda Mimika sejalan dengan masukan yang diterima dari daerah
lain, seperti Makassar maupun Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa isu
transparansi dan integritas menjadi perhatian serius generasi muda di berbagai
wilayah. Salah satu poin penting yang
mencuri perhatian adalah desakan agar dilakukan audit kekayaan terhadap anggota
dewan. Menanggapi hal tersebut, Primus menegaskan keterbukaan DPRK Mimika
terhadap aturan yang berlaku. “Kalau memang sesuai
undang-undang perlu diaudit, silakan saja. Kami tidak menutup diri, karena ini
pembahasan menyeluruh dan kami terbuka,” tegasnya. Selain menyoroti isu
transparansi, Primus juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Ia
memastikan bahwa DPR Kabupaten Mimika akan terus bekerja untuk menghadirkan
kebijakan yang mendukung keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin Mimika tetap berada
dalam suasana kondusif, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Suara pemuda
adalah energi bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” katanya. RDP ini dinilai sebagai wujud
nyata sinergi positif antara pemuda dan lembaga legislatif. Melalui ruang
dialog terbuka seperti ini, diharapkan kebijakan yang lahir akan semakin
berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi tulang
punggung masa depan Mimika. “Pemuda adalah mitra penting bagi
DPRK Mimika. Kritik, saran, dan aspirasi mereka akan menjadi pengingat
sekaligus penyemangat bagi kami dalam mengemban amanah rakyat,” tutup Primus. Penulis: Bim Editor: GF
03 Sep 2025, 02:40 WIT
Soroti Isu Nasional dan Lokal, Pemuda Mimika Bersatu Ajukan Tuntutan ke DPRK
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana ruang rapat DPRK Mimika pada Selasa (2/9/2025) tampak berbeda dari
biasanya. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan dan
Masyarakat (OKP-Ormas) Pemuda Mimika Bersatu hadir menyampaikan berbagai
tuntutan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para wakil rakyat. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRK
Mimika, Primus Natikapereyau, forum itu berlangsung dalam suasana penuh
ketertiban. Tidak ada teriakan ataupun aksi anarkis, melainkan diskusi terbuka
yang menunjukkan kematangan sikap pemuda Mimika dalam menyuarakan aspirasi. Dalam kesempatan itu, Pemuda
Mimika Bersatu menyampaikan beragam tuntutan. Salah satu yang paling disoroti
adalah penolakan kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI,
DPD RI, hingga DPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut mereka, kebijakan
tersebut tidak tepat karena hanya akan menambah beban rakyat, terutama ketika
masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Selain itu, mereka juga menolak kenaikan
pajak yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil. Isu keamanan dan hak asasi
manusia turut mendapat perhatian besar dalam forum ini. Aliansi menuntut adanya
reformasi sistem di tubuh TNI-Polri, termasuk pengusutan tuntas kasus kekerasan
terhadap demonstran serta penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di Papua. Mereka juga menolak keras segala
bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat Papua, serta menolak
pemindahan tahanan politik keluar Papua yang dikhawatirkan dapat memicu
ketidakstabilan keamanan. Tuntutan berikutnya menyangkut
isu sumber daya alam. Pemuda Mimika Bersatu meminta aparat dan pemerintah
daerah menindak tegas praktik BBM ilegal serta tambang emas ilegal di wilayah
Mimika Barat Tengah. Mereka juga mendesak PT Freeport
Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk lebih transparan dalam
mengumumkan jumlah karyawan asli Papua. Aliansi meminta agar pencaker lokal
diprioritaskan dalam setiap rekrutmen tenaga kerja. Meski banyak tuntutan keras yang
disampaikan, Pemuda Mimika Bersatu tetap menekankan pentingnya menjaga
kedamaian. Perwakilan aliansi, Yosep
Temorubun, menegaskan bahwa mereka memilih jalan dialog dengan DPRK daripada
melakukan aksi turun ke jalan. “Jika di tempat lain rekan-rekan
kami turun ke jalan, maka kami hari ini memilih untuk bertemu langsung dengan
bapak dan ibu dewan (DPRK) dengan damai,” ujarnya. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikapereyau, menyambut baik sikap tersebut dan mengapresiasi langkah pemuda
yang memilih menyampaikan aspirasi secara tertib. “Aksi damai ini menunjukkan
keinginan bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Mimika,” katanya. RDP ini menegaskan bahwa aspirasi
masyarakat, khususnya pemuda, dapat disampaikan dengan cara-cara demokratis
tanpa kekerasan. Aksi ini juga menjadi simbol bahwa Mimika bisa menjadi contoh
daerah yang mampu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Sep 2025, 16:02 WIT
Wabup Mimika Ingatkan Warga Tidak Mudah Terprovokasi Aksi Demo
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memberikan imbauan tegas kepada masyarakat
agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang dapat memicu aksi
demonstrasi anarkis. Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin apel gabungan di
Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (1/9/2025). Dalam arahannya, Wabup menekankan
bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika adalah tanggung jawab bersama
seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan bahwa aksi-aksi provokatif yang
terjadi di beberapa daerah lain tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan
keresahan di tanah Amungsa. “Kita wajib menjaga daerah kita,
jangan sampai ada isu-isu yang ingin memprovokasi daerah ini, lalu kita ikut
memboncenginya. Hari ini saya tegaskan, kita memberi penjelasan yang benar,
bila di tempat lain terjadi, Mimika kita jaga aman,” ujar Wabup dengan nada
tegas. Wabup juga menaruh perhatian
khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta seluruh pimpinan OPD agar
memastikan setiap staf di lingkungannya menjadi teladan dalam sikap dan
perilaku, serta tidak ikut menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan. “ASN harus jadi contoh, bekerja
dengan baik, memberi pelayanan maksimal, dan tidak ikut menyebarkan kabar yang
tidak benar. Justru ASN yang harus memberi pencerahan dan pemahaman kepada
masyarakat,” jelasnya. Selain menyoroti potensi
provokasi, Wabup Emanuel juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat Mimika yang
menaruh harapan besar pada pemerintah, terutama dalam hal pembangunan.
Menurutnya, pemerintah hadir bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat kehadiran
nyata dalam menjawab kebutuhan warga. “Masyarakat menunggu kehadiran
kita. Mari kita berikan penjelasan dan pencerahan lewat program-program yang
ada. Jangan biarkan mereka bingung dan kemudian mudah dihasut,” tambahnya. Di akhir arahannya, Wabup Emanuel
Kemong menegaskan kembali bahwa Mimika adalah rumah bersama yang harus dijaga
oleh semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kompak, dan tidak
memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak persatuan. “Persatuan dan kedamaian adalah
kunci. Jangan mudah dipecah belah oleh isu atau ajakan yang tidak jelas.
Pemerintah akan selalu hadir bersama masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 15:39 WIT
Presiden Sampaikan Pernyataan Resmi di Istana Merdeka: Pemerintah Bertindak Tegas dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana hening dan penuh khidmat menyelimuti Istana Merdeka, Minggu
(31/8/2025), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil
memberikan pernyataan resmi didampingi jajaran pimpinan partai politik dan
tokoh bangsa. Dengan latar belakang bendera Merah Putih berkibar gagah,
Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, stabilitas
politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat. Dalam kesempatan tersebut,
Presiden Prabowo hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri, serta sejumlah tokoh penting partai politik nasional seperti
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Ketua Umum
Agus Harimurti Yudhoyono), Sekjen PKS, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum
Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo
menyoroti dinamika yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar dalam
sepekan terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak
konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat, namun menggarisbawahi pentingnya
penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. “Terhadap petugas yang kemarin
melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Negara Republik Indonesia
telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta ini dilakukan dengan cepat,
transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden. Langkah ini, menurutnya, adalah
bukti bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kesalahan aparat,
sekaligus memastikan agar hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan. Selain menyinggung aparat,
Presiden juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang
menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan rakyat. Sejak Senin, 1 September 2025,
sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru resmi dicabut
keanggotaannya oleh fraksi masing-masing. Tidak hanya itu, pimpinan DPR juga
sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan,
termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar
negeri. “Para Ketua Umum Partai telah
menegaskan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan
berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Prabowo. Pidato Presiden diakhiri dengan
seruan persatuan. Prabowo menekankan bahwa semua langkah ini ditempuh
semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, serta
memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah derasnya dinamika
sosial. “Negara harus hadir dengan penuh
ketegasan namun juga menjunjung tinggi transparansi. Semua ini kita lakukan
agar demokrasi Indonesia semakin matang, dan rakyat tetap menjadi pemilik
kedaulatan tertinggi,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
31 Agu 2025, 19:25 WIT
Mahasiswa Ambil Alih Aksi di DPR, Polisi Pastikan Situasi Terkendali
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa di depan Gedung
DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, belum benar-benar usai. Setelah massa buruh
meninggalkan lokasi pada siang hari, mahasiswa dari sejumlah universitas mulai
berdatangan untuk melanjutkan demonstrasi, Jumat (29/8/2025). Kedatangan mahasiswa tercatat
sekitar pukul 13.50 WIB. Mereka membawa pduk dengan berbagai tuntutan, serta
meneriakkan yel-yel perjuangan. Kehadiran mereka menandai babak baru aksi yang
sejak pagi diwarnai oleh suara massa buruh yang menyuarakan aspirasi terkait
isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya rombongan mahasiswa yang
tiba secara tertib di kawasan parlemen. “Mahasiswa dari Unindra PGRI dan
Universitas Pancasila sudah datang untuk menyampaikan aspirasi. Situasi masih
terkendali,” jelasnya. Meski aksi berganti dari buruh ke
mahasiswa, aparat kepolisian tetap menempatkan personel di berbagai titik
strategis untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung damai. Pengalihan
arus lalu lintas masih dilakukan, terutama di sekitar kawasan Senayan hingga
jalan-jalan penyangga menuju Gedung DPR/MPR RI. Sebagaimana instruksi Kapolda
Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, aparat pengamanan diminta tetap
mengedepankan sikap humanis dan tidak terpancing emosi. “Tidak ada personel yang membawa
senjata api. Tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional.
Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas,” tegas Irjen Asep. Dalam pengamanan ini, aparat
kepolisian juga mendapat dukungan personel TNI yang ditempatkan di sekitar
komplek parlemen serta titik-titik perbatasan, termasuk di area stasiun dan
jalan akses menuju DPR. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi
gangguan keamanan dan memastikan masyarakat tetap merasa aman. Hingga pukul 14.30 WIB, suasana
aksi masih berlangsung kondusif. Para mahasiswa tetap fokus menyampaikan
pendapat di muka umum sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada bentrokan maupun
kericuhan yang terjadi. Aksi mahasiswa ini menunjukkan
bahwa dinamika politik dan sosial di tanah air terus mendapat perhatian serius
dari kalangan kampus. Dengan semangat kritis, mahasiswa melanjutkan peran
historisnya sebagai kontrol sosial yang menyuarakan kepentingan rakyat. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:45 WIT
Badan Anggaran DPR Papua Tengah Tunggu Materi KUA/PPAS Perubahan, Pembangunan Daerah Terancam Molor
Papuanewsonline.com, Nabire,
Papua Tengah - Badan Anggaran (Banggar) DPR Provinsi Papua Tengah mendesak
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyerahkan materi Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan tahun anggaran 2025. Penyerahan materi ini sangat penting agar
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dapat segera
dimulai dan pembangunan di provinsi papua tengah terhambat.
Jadwal awal penyerahan materi
KUA/PPAS yang telah disepakati d Badan Musyawarah DPRPT adalah tanggal 16–22
Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, materi tersebut belum juga diterima oleh
Banggar DPR Papua Tengah dan sudah disurati dari DPRPT sebanyak 2 kali. Kondisi
ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memengaruhi proses pembahasan
anggaran perubahan secara keseluruhan.
Banggar DPR Papua Tengah,
mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berpotensi menghambat program-program
pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu
diharapakan kepada ketua TAPD Dr.Silwanus Sumule,Sp.OG,M.H.Kes agar koordinasi
dgn Gubernur untuk dalam minggu ini menyerahkan materi tersebut.
"Kami tidak ingin pembahasan
anggaran perubahan ini terkesan terburu-buru. Kami juga tidak ingin seolah-olah
hanya menyesuaikan saja, karena ini menyangkut uang rakyat dan program
pembangunan," ujarnya.
Keterlambatan penyerahan materi
KUA/PPAS oleh TAPD dapat menciptakan kesan bahwa DPR harus menyesuaikan diri
dengan waktu yang diberikan pemerintah daerah. Padahal, pembahasan APBD
seharusnya menjadi kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif untuk
memastikan alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Banggar DPR Papua Tengah
berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan APBD Perubahan berjalan
transparan, akuntabel, dan sesuai jadwal yg ditetapkan oleh DPRPT. Oleh karena
itu, TAPD diimbau untuk segera menindaklanjuti permintaan ini agar tahapan
pembahasan anggaran perubahan dapat segera terlaksana sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
Hal ini sangat penting untuk
menjamin kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.
(Red.)
27 Agu 2025, 16:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
