logo-website
Sabtu, 27 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.” Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan". Reformasi Pertahanan: Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI Terakhir kali jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata. Namun kini, konteks geopolitik dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh komando tertinggi militer. Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI. “Posisi Wakil Panglima bisa mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi. Fahmi juga menekankan bahwa jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional. Figur Kandidat Mulai Mengemuka, Siapa yang Pantas? Meski TNI dan Kementerian Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita. Keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia. Namun demikian, pemilihan ini bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin kompleks. “Yang dibutuhkan bukan hanya figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi. Simbol Baru, Harapan Baru Upacara kehormatan militer di Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi. Langkah ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan kehadiran Wakil Panglima TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)   07 Agu 2025, 21:28 WIT
Tim Pemantau Kemenko Polkam Pastikan PSU Berlangsung Aman dan Tertib Papuanewsonline.com, Jayapura – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah strategis — Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara — pada Rabu (6/8/2025) mendapat sorotan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam). Antusiasme masyarakat yang tinggi serta situasi yang kondusif menjadi indikator kuat bahwa proses demokrasi berjalan sesuai harapan. Tim Pemantau PSU Kemenko Polkam yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, melakukan pemantauan intensif di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai wujud pengawasan aktif terhadap pelaksanaan demokrasi di daerah. "Secara umum kami melihat pelaksanaan PSU kali ini berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif. Masyarakat juga terlihat sangat antusias. Sejak pagi mereka sudah datang ke TPS dan mengikuti prosedur pencoblosan dengan tertib," ujar Heri Wiranto dalam konferensi pers di Jayapura. Tim Kemenko Polkam membagi tugas ke berbagai TPS untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Heri Wiranto dan sejumlah anggota tim mengunjungi empat TPS sebagai sampel utama di Jayapura, sementara anggota lainnya disebar ke lokasi-lokasi di Boven Digoel dan Barito Utara. Hingga pukul 13.00 WIT, yang merupakan batas waktu pencoblosan, situasi tetap aman dan tertib. Bahkan di beberapa lokasi, warga terlihat sudah mengantre sejak sebelum TPS dibuka. “Laporan dari lapangan, baik di Boven Digoel maupun Barito Utara, menyebutkan hal serupa. Tidak ada laporan gangguan, semua berjalan tertib dan demokratis,” ungkap Heri. Meski pelaksanaan hari pencoblosan berjalan lancar, Heri menegaskan bahwa tugas tim pemantau tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan di ketiga wilayah hingga seluruh proses tuntas, termasuk tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil. “Tujuan kita bukan hanya memastikan pencoblosan berjalan aman, tapi juga menjamin proses lanjutan berlangsung jujur dan adil. Harapannya, ini bisa menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate dan dipercaya rakyat,” imbuhnya. Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik pasca-pemilu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diimbau terus bersinergi demi menjaga stabilitas politik. Dengan PSU yang berlangsung lancar di wilayah-wilayah yang selama ini rawan dinamika politik, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu semakin meningkat. Heri Wiranto menyebut pelaksanaan PSU ini sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia bisa tumbuh dan berkembang, bahkan di daerah-daerah yang penuh tantangan geografis maupun sosial-politik. "Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami harap seluruh pihak tetap menjaga suasana damai hingga tahapan pilkada benar-benar selesai," tutupnya. (GF) 07 Agu 2025, 21:19 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.  Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui platform digital resmi KPU.  Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai prosedur.  “Kami memantau progres unggahan Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir.  Pemantauan ini juga mencakup pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di Papua. "Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara," tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di lokasi TPS.  Meskipun terdapat kendala teknis yang mungkin terjadi,  platform digital KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat memantau hasil secara real time.  "Kami terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel.  Pemantauan yang ketat ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak.  "Kami berharap proses ini berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir. ( Jidan ) 07 Agu 2025, 00:28 WIT
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025 Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur, adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal, namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan," tambahnya. Kehadiran langsung pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan) 07 Agu 2025, 00:05 WIT
Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu Pada Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju Papuanewsonline.com, Serang - Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. PNO-11 06 Agu 2025, 18:13 WIT
PSU di Boven Digoel Berjalan Tertib dan Demokratis Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu (6/8/2025), berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan demokratis. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turut mengawal secara langsung jalannya PSU dengan menerjunkan dua tim pemantauan ke sejumlah lokasi strategis. Tim pertama dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba. Sejak pagi, tim ini memantau pelaksanaan pemungutan suara di sekitar 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Distrik Mandobo. “Kami melihat langsung antusiasme masyarakat. Mereka mengantre dengan tertib, tidak ada kerumunan atau aktivitas yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon tertentu,” ujar Koba kepada wartawan usai meninjau TPS-TPS utama. Beberapa TPS yang dikunjungi Tim I di antaranya TPS 04 Sokanggo (lokasi pencoblosan Calon Bupati Athanasius Koknak), TPS 04 Persatuan (tempat mencoblos Calon Bupati Yakobus Waremba), serta TPS 08 Persatuan Jalan Arimop (Calon Wakil Bupati H. Suharto). Koba menegaskan, suasana kondusif yang tercipta menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Boven Digoel dalam menyalurkan hak pilihnya. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih dalam PSU ini akan tinggi, sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat. Sementara itu, Tim kedua yang dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, melakukan pemantauan di TPS-TPS strategis lainnya. Mereka mengunjungi TPS 11 Kampung Persatuan (tempat Calon Bupati Roni Omba mencoblos), TPS 16 Perumahan Ampera (Calon Wakil Bupati Marlinus), serta TPS khusus 901 di Lapas Kelas III Tanah Merah. Di TPS 901, pemungutan suara berlangsung tertib di bawah pengamanan yang ketat. Dari 57 daftar pemilih tetap, 22 di antaranya merupakan warga binaan, sementara sisanya terdiri dari petugas lapas dan eks narapidana yang masih wajib lapor. Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Tim Desk Pilkada Serentak hadir bukan untuk mengambil alih wewenang penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemantauan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, KPUD, Bawaslu, dan aparat keamanan setempat. Mereka bersama-sama memastikan bahwa PSU berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dengan pengawasan yang ketat, serta antusiasme warga yang tinggi, PSU di Boven Digoel diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir pilkada dan menjadi tonggak penting bagi penguatan demokrasi lokal di Papua Selatan. (GF) 06 Agu 2025, 15:47 WIT
Tim Kemenko Polkam Pastikan PSU Berjalan Lancar di Tiga Wilayah Papuanewsonline.com, Jayapura – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu, 6 Agustus 2025, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan teknis dan keamanan di tiga daerah penting: Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah). Peninjauan ini merupakan arahan langsung dari Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi lokal. "Secara umum, kesiapan PSU sudah sangat matang, baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas," tegas Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam sekaligus Ketua Desk Pilkada Serentak. Tim Kemenko Polkam memantau langsung distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini dan memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan. Heri juga menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan langkah preventif, termasuk edukasi pasal-pasal pidana pemilu kepada masyarakat guna menekan potensi pelanggaran. Sementara itu, tim lainnya yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, menyambangi Boven Digoel untuk mengecek kesiapan TPS, logistik, dan menyaksikan langsung proses pemusnahan surat suara berlebih di gudang KPU sebagai bentuk transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa semua tahapan PSU berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Pemerintah pusat siap memfasilitasi setiap kendala di lapangan,” tegas Koba. Kesiapan serupa juga dikonfirmasi oleh Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, Staf Khusus Menko Polkam, saat meninjau Kabupaten Barito Utara. Ia memastikan semua unsur penyelenggara PSU, mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan, telah siap sepenuhnya. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Teweh Tengah, Yoedhi melihat langsung kesiapan TPS dan menyampaikan bahwa logistik tinggal didistribusikan. "Kami berharap ini menjadi PSU terakhir di Barito Utara. Komitmen semua pihak sudah kuat, tinggal memastikan eksekusi di hari H berjalan mulus," katanya. Tim juga menekankan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih tugas penyelenggara, tetapi sebagai fasilitator pusat-daerah agar proses berjalan sesuai hukum dan prinsip demokrasi yang sehat. (GF)   05 Agu 2025, 23:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT