Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Jemi Patabang : Identitas Adalah Hak Dasar, Negara Harus Hadir Sampai ke Ujung Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire
— Dalam upaya mendorong penguatan
pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok Papua Tengah, Komisi IV DPR
Provinsi Papua Tengah melaksanakan kunjungan koordinasi ke kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada
Jumat (04/7/2025). Kunjungan ini juga sebagai bentuk
tanggung jawab konstitusional mitra Komisi IV dalam mengawasi fungsi layanan
dasar, khususnya hak atas administrasi kependudukan. Dalam keterangannya, salah satu
anggota Komisi IV DPR Propinsi Papua Tengah yang juga politisi dari Partai
Solidaritas Indonesia, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si menegaskan bahwa Identitas
adalah Hak Dasar setiap warga negara sehingga pemerintah harus hadir hingga ke pelosok
Papua Tengah. “Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil di 8 (delapan) kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi, untuk itu harus ada koordinasi
yang baik dengan kabupaten yang berurusan dengan teknis agar pemutakhiran data
penduduk bisa akurat ,” ujarnya tegas. Dari dialog bersama jajaran
Dukcapil Propinsi Papua Tengah, Komisi IV juga menemukan bahwa masih ada
beberapa kabupaten di wilayah pedalaman yang belum sepenuhnya terjangkau
layanan kependudukan karena kondisi keamanan dan hambatan geografis sehingga
ini menjadi tantangan utama. Legislator muda dari PSI tersebut
juga mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Papua Tengah yang menempati urutan pertama di 6 Provinsi di Papua dalam progres
pendataan dan penginputan data Orang Asli Papua (OAP) di aplikasi Sistem
Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) Plus.
Selain itu, terkait penggunaan
anggaran, Komisi IV mencermati bahwa alokasi dana dari Pemprov untuk Dukcapil
Provinsi Papua Tengah masih minim, sehinggaa Komisi IV DPR berharap pengalokasian
anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dinaikkan agar
menunjang program-program kerja seperti pelayanan Identitas masyarakat di
seluruh kabupaten serta intra koordinasi yang baik dengan Dukcapil di 8
kabupaten di Papua Tengah. (Red)
05 Jul 2025, 07:59 WIT
Pemkab Mimika Akan Lakukan Penataan Ulang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Papuanewsonline. com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan penataan ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena masih ada tumpang tindih dalam kewenangan.Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, di gedung DPR kabupaten Mimika pada Rabu, 2 Juli 2025. Bupati menjelaskan bahwa struktur OPD yang ada saat ini sudah berjalan lebih dari lima tahun dan perlu penyegaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. " Penataan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika," Ucapnya. Kata Dia, Penataan ini diperkirakan akan menghasilkan perubahan signifikan pada struktur OPD. " Beberapa dinas mungkin akan digabung, dipisah, atau bahkan dihapus untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi," Tegasnya.Bupati menegaskan Tujuan utama dalam penataan birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. " Proses penataan akan dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan gangguan pelayanan publik selama masa transisi," Terangnya. Rettob menargetkan penyelesaian dan pengesahan struktur OPD yang baru sebelum September 2025, dimana Proses tersebut akan melibatkan DPRK Mimika untuk memastikan kesepahaman dan dukungan dari legislatif. " Struktur OPD yang baru diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses ini," Imbuhnya. Bupati menyampaikan komitmennya untuk memastikan proses penataan birokrasi berjalan lancar, transparan, dan akuntabel demi pemerintahan yang lebih efektif dalam melayani masyarakat Kabupaten Mimika.“Target saya, sebelum September, struktur organisasi baru sudah siap dan dibahas bersama DPRK agar dapat segera disahkan.” Tutupnya ( jidan)
03 Jul 2025, 08:04 WIT
Kompolnas Umumkan Nominator Kompolnas Award 2025, Penilaian Libatkan Publik Secara Aktif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominator Kompolnas Award 2025 dalam sesi doorstop yang digelar di Gedung Kompolnas, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025). Penghargaan tahunan ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja Polri yang dinilai unggul dalam pelayanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel.Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga refleksi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Kompolnas Award bukan hanya soal kompetisi, tetapi refleksi kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.Arief juga memperkenalkan susunan tim penyelenggara dan dewan juri, yang terdiri dari unsur Kompolnas, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari lembaga profesional dan pengawasan internal-eksternal Polri.Ketua Penyelenggara Kompolnas Award 2025, Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H., menjelaskan bahwa ajang ini telah berlangsung sejak 2022 dan tahun ini memasuki edisi keempat. Penilaian difokuskan pada satuan kerja (Satker), bukan individu personel Polri.Tahapan penilaian terbagi menjadi tiga:1. *Penilaian Kuantitatif*, yang mengacu pada data indeks dari Kompolnas dan Mabes Polri.2. *Penilaian Langsung*, yang dilakukan terhadap nominator melalui observasi dan pengumpulan masukan masyarakat.3. *Keputusan Dewan Juri*, berdasarkan hasil kuantitatif, pengamatan langsung, dan angket 360 derajat.“Kami menilai Satker, bukan orang per orang. Tujuannya adalah keadilan dan kesetaraan dalam penilaian,” jelas Yusuf.Ketua Dewan Juri, Ida Oetari Powrnamasari, S.AP., M.A., menyampaikan bahwa nominator ditetapkan setelah melalui rapat evaluasi bersama seluruh dewan juri. Penilaian didasarkan pada performa pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, kualitas penyidikan, serta kepemimpinan dan hubungan dengan masyarakat.“Kami mengajak masyarakat ikut menentukan siapa yang layak menerima penghargaan ini,” kata Ida, seraya menyebut tautan penilaian publik akan segera dibuka.Berikut daftar lengkap nominator Kompolnas Award 2025:*1. Kategori Polda***Polda Tipe A** Polda Jawa Barat* Polda Jawa Timur* Polda Sulawesi Selatan* Polda Metro Jaya* Polda Sumatera Utara*Polda Tipe B** Polda Kalimantan Selatan* Polda Nusa Tenggara Barat* Polda Bangka Belitung* Polda Jambi* Polda Sulawesi Barat*2.Kategori Polres**Polres Tipe A** Polres Pekalongan Kota* Polres Malang* Polrestabes Surabaya* Polresta Sidoarjo* Polres Aceh Utara*Polres Tipe B** Polresta Mataram (NTB)* Polres Kerinci (Jambi)* Polres Sikka (NTT)* Polres Tanah Laut (Kalsel)* Polres Dompu (NTB)*3. Kategori Polsek**Polsek Tipe A – Harkamtibmas** Polsek Tegal Timur* Polsek Seririt* Polsek Bobotsari* Polsek Malalayang* Polsek Singkil*Polsek Tipe A – Gakkum (Penegakan Hukum)** Polsek Pesanggrahan (Jakarta)* Polsek Makassar* Polsek Sewon (Jawa Tengah)* Polsek Pasar Kemis (Tangerang)* Polsek Medan Kota*Polsek Tipe B – Harkamtibmas** Polsek Laonti* Polsek Air Hitam* Polsek Kaliusu* Polsek Merang* Polsek Sungai Loban*Polsek Tipe B – Gakkum** Polsek Ranometo* Polsek Padang Jaya* Polsek Batu Ampar* Polsek Bintan Timur* Polsek Lubuk Buaya*4. Kategori Satker Mabes Polri**Kategori Operasional** Korpolairud Baharkam Polri* Ditipidsus Bareskrim Polri* Korlantas Polri* Korbinmas Baharkam Polri* Rumkit Bhayangkara*Kategori Pembinaan** SSDM Polri* Puskeu* Pusdokkes* Divkum* Divhumas PolriSeluruh nominator akan menjalani penilaian lanjutan melalui pengumpulan data lapangan serta partisipasi masyarakat secara daring. Kompolnas menyediakan platform khusus agar publik bisa turut menilai pelayanan dan kepemimpinan dari masing-masing Satker yang masuk dalam daftar. PNO-12
13 Jun 2025, 15:07 WIT
Indonesia Waspada, Kasus Covid-19 Meningkat di Asia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.03.01/C/1422/2025 pada Sabtu, 28 Mei 2025, sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara Asia. Kemenkes mengeluarkan status waspada Meskipun Indonesia sendiri menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan, dengan hanya 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%) dan varian dominan MB.1.1.Peningkatan kasus dilaporkan terjadi di Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Varian dominan yang terdeteksi di masing-masing negara antara lain XEC dan JN.1 (Thailand), LF.7 dan NB.1.8 (Singapura), JN.1 (Hongkong), serta XEC (Malaysia). Meskipun tingkat penularan dan angka kematian masih relatif rendah, Kemenkes menganggap perlu untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat pengalaman di masa lalu. Surat edaran ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. SE tersebut berisi imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.Kemenkes menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan, meskipun kasus di Indonesia saat ini terkendali. Langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan, memakai masker di tempat umum, dan menjaga jarak fisik masih sangat dianjurkan. ( Jidan )
01 Jun 2025, 23:00 WIT
Media Israel Sebut Ada Perundingan Rahasia Israel dan Indonesia, Ini Tanggapan Yusril
Papuanewsonline.com, Jakarta- Netizen Indonesia dihebohkan dengan beredarnya kabar mengejutkan perundingan rahasia petinggi Indonesia dan Israel tentang OECD.Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membantah informasi tersebut." Pemberitaan media Israel Ynet yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu tidak benar," ucap Yusril melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/06).Yusril menyebutkan pertemuan seperti itu tidak pernah ada." Istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar, karena pada kenyataannya, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal," tegas Yusril.Menurut Yusril, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik, namun permintaan tersebut ditolak.“ Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala, dimana sama sekali tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel," Jelasnya.Oleh karena itu, Yusril menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan dari Israel.Yusril menyebut, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, namun hingga kini Indonesia tetap konsisten pada posisinya." Sikap Negara jelas mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah," tandas Yusril.Yusril menjelaskan bahwa Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina, sehingga atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Yusril.(Red)
01 Jun 2025, 16:04 WIT
Akibat Konflik Bersenjata Berkepanjangan, Keuskupan Timika Salurkan Bantuan Untuk Pengungsi
Papuanewsonline.com, Timika– Intensitas Peperangan TNI/Polri Vs TPNPB/OPM berakibat warga sipil kehilangan nyawa dan harta benda, bahkan warga sipil harus meninggalkan rumah dan kampung, mereka mengungsi untuk mencari tempat aman.Atas krisis kemanusian ini, Keuskupan Timika menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 ton bahan makanan (Bama) kepada warga pengungsi dan umat Paroki Santo Petrus Ilaga, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Bantuan ini disalurkan Keuskupan Timkma kepada warga pengungsi, yang terdampak konflik bersenjata di Kabupaten Puncak.Bantuan dari Keuskupan Timika itu dikirim dengan pesawat AMA dari Timika ke Ilaga pada Jumat, 30 Mei 2025.Diketahui Konflik bersenjata di Kabupaten Puncak melebar ke beberapa distrik diantaranya Distrik Gome dan Distrik Gome Utara.Sesuai data yang diterimah Keuskupan Timika bahwa akibat dari konflik bersenjata yang berkepanjangan ini menyebabkan 13.735 warga mengungsi dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.Atas situasi ini, Keuskupan Timika menginisiasi pengiriman bantuan yang langsung disalurkan oleh Pastor Paroki Santo Petrus Ilaga, Febronius Angelo, bersama beberapa akolit, kepada para pengungsi di wilayah Distrik Gome, Kabupaten Puncak.Pastor Febronius melalui keterangan tertulis yang diterimah Media ini, Minggu 1 Juni mengatakan saat ini warga pengungsi berada di tujuh titik yaitu di Kompleks Gereja Katolik Gome, Kompleks Gereja Katolik Gome Atas, dua posko di Wilayah Jenggernop, di jalan Moko, Distrik Ilaga, dan di Distrik Kimak. " Pembagian Bama disesuaikan dengan banyaknya jumlah pengungsi," ucap Romo Febronius.Pastor Febronius juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Keuskupan Timika dan semua pihak yang telah membantu umat Katolik yang senentara saat ini berada di tempat pengungsian.Sementara itu Perwakilan Keuskupan Timika Beni Meo, menjelaskan rincian bahan makanan yang dikirimkan dalam misi kemanusiaan ini, yaitu: Beras: 2 ton, Mi instan (Supermi): 40 karton, Minyak goreng: 20 karton, Garam: 4 ball, Ikan asin: 25 kg dan Ikan beku: 20 kg.“ Bantuan ini merupakan bentuk nyata solidaritas Gereja Katolik kepada umat dan masyarakat yang sedang berada dalam situasi sulit, Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban mereka dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri,” ujar Beni Meo.Beni menjelaskan, Pengiriman bantuan tersebut dilakukan melalui jalur udara, dari bandara Mozes Kilangin Mimika ke Bandara Ilaga Kabupaten Puncak." Bantuan ini didistribusikan kepada para pengungsi yang berada di bawah koordinasi Paroki Santo Petrus Ilaga," jelasnya.Diakhir penyampaianya, Beni atas nama Keuskupan Timika menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung umat Katolik yang nengungsi di Kabupaten Puncak.Beni mengatakan, Keuskupan Timika menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang turut meringkankan beban umat Katolik yang berada di tempat pengungsian di Ilaga." Kami berharap keamanan di wilayah Papua Tengah dapat segera pulih, sehingga warga masyarakat dan umat bisa kembali hidup dengan aman dan bermartabat," pungkasnya.(Sumber: Kuskupan Timika)
01 Jun 2025, 15:41 WIT
Helikopter Polri Layani Penerbangan Presiden Prabowo dan Presiden Perancis Emanuel Macron
Papuanewsonline.com, Jakarta– Helikopter Polri jenis AW 189 dengan nomor registrasi P-7001 sukses melaksanakan Pelayanan Penerbangan Kepresidenan dalam rangka kegiatan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, pada Kamis, 29 Mei 2025.Helikopter tersebut diawaki oleh Pilot AKBP Sugiarto, S.E., M.M. dan AKBP Udia Agung SK., S.H., M.M. serta Pilot Cadangan Kompol Janji Tambunan, S.H. , dan FSO AKP Andreas Ricky T., S.T.K., S.I.K., M.Si., Mekanik Iptu Muhammad Ikhsan, S.T., Ipda Febrio Gomgom, S.H. dan Bripka Abdon Teuf.Sebelum digunakan dalam kegiatan penting ini, helikopter AW 189 P-7001 telah menjalani serangkaian pemeriksaan menyeluruh, terutama terkait aspek keamanan dan kesiapan terbang. Pengecekan ini dilakukan secara ketat guna memastikan keselamatan VVIP dalam penerbangan yang akan dilaksanakan.Helikopter ini mulai bertugas dengan bergeser dari Mako Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri pada tanggal 27 Mei 2025, langsung menuju Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta. Setibanya di lokasi, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan seluruh sistem dan peralatan dalam kondisi prima, mendukung kelancaran kegiatan kenegaraan tersebutPuncak tugas terjadi pada hari Kamis, 29 Mei 2025, saat helikopter AW 189 P-7001 secara resmi melaksanakan dukungan penerbangan bagi Presiden Republik Indonesia dan Presiden Perancis. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan aman, menunjukkan profesionalisme tinggi dari tim awak helikopter serta kesiapan teknis dari armada Ditpoludara Polri.Usai melaksanakan tugas dengan sukses, pada hari Jumat, 30 Mei 2025, helikopter AW 189 P-7001 kembali ke Mako Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, menandai selesainya misi dukungan kenegaraan ini dengan hasil yang membanggakan.Keberhasilan misi ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Ditpoludara, dalam menjalankan tugas pengamanan dan dukungan terhadap kegiatan Kenegaraan, kepada Kepala Negara dan Tamu Negara, hal ini juga mengukir sejarah dalam Penerbangan Polri yang belum pernah melayani Penerbangan Kepresidenan sejak berdirinya Kepolisian Udara pada Tahun 1956.(Hendrik)
31 Mei 2025, 21:47 WIT
Jadi Pembicara Internasional di Kazan Forum 2025, Polri Tegaskan Komitmen Atasi Kejahatan Siber
Papuanewsonline.com, Rusia - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) turut ambil bagian dalam ajang bergengsi 16th International Economic Forum: Kazan Forum 2025 yang digelar pada 14 Mei 2025 di International Expo Center, Kazan, Rusia. Forum ini mempertemukan berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor strategis, termasuk keamanan informasi.Polri hadir sebagai delegasi sekaligus narasumber utama dalam sesi dialog bertema International Information Security, yang menjadi salah satu sorotan forum tahun ini. Delegasi Polri dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Internasional Divhubinter, Brigjen Pol. Dodied Prasetyo Aji, S.I.K., M.H.“Partisipasi kami dalam forum ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk memperkuat jejaring kerja sama global dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks,” tegas Brigjen Pol. Dodied Prasetyo Aji dalam pemaparannya.Dalam forum yang dimoderatori oleh Presiden Asosiasi Nasional Keamanan Informasi Internasional Rusia, Boris Nikolaevich Miroshnikov, Brigjen Dodied memaparkan langkah-langkah Polri dalam menangani kejahatan siber, termasuk data tren kejahatan terkini, tantangan operasional, hingga kerja sama internasional yang telah terjalin.Tak hanya itu, delegasi Polri juga menjajaki potensi kerja sama dengan sejumlah mitra strategis Rusia, seperti perusahaan teknologi Kribrum OSINT dan Solar Group of Companies. Kribrum dikenal dengan sistem pemantauan informasi publik di dunia maya, sedangkan Solar Group menawarkan solusi teknologi untuk penanganan kejahatan siber.“Kami membuka ruang kolaborasi teknologi dengan pihak Rusia, khususnya dalam peningkatan kapasitas deteksi dan penanganan kejahatan digital,” ujar Brigjen Dodied dalam pertemuan bilateral dengan mitra Rusia.Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah tindak lanjut rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia terkait pemberantasan kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas kelembagaan.Delegasi Polri juga menekankan peran Rusia sebagai mitra strategis di kawasan ASEAN, khususnya dalam forum-forum seperti AMMTC, SOMTC, dan ASEANAPOL. Hal ini turut dibahas menjelang agenda pertemuan ASEAN SOMTC–Russian JWG on Counter-Terrorism yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada 28 Mei 2025 mendatang.“Melalui forum ini, kami berharap dapat membuka peluang kolaborasi baru yang bermanfaat secara strategis, tidak hanya bagi Indonesia dan Rusia, tetapi juga bagi komunitas internasional secara lebih luas,” pungkas Brigjen Dodied. PNO-12
16 Mei 2025, 17:49 WIT
Kapolda Maluku Apresiasi Launching 100 Hari Kerja Pemkot Tual
Papuanewsonline.com, Tual - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si memberikan apresiasi atas sejumlah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Tual sebagai komitmen mempercepat pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat.Bertempat di Pantai Kiom, Kecamatan Dullah Selatan, Senin (12/5/2025), Walikota dan Wakil Walikota Tual resmi meluncurkan 100 Hari Kerja, membuka Sosialisasi Sekolah Rakyat, serta melakukan Groundbreaking Penataan Pemukiman Waerhir, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.Selain Kapolda Maluku, kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, dan jajaran Forkopimda Maluku dan Kota Tual lainnya."Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemkot Tual," kata Kapolda Maluku di sela-sela kegiatan.Kapolda menyatakan dukungannya terhadap pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Tual. “Ini adalah lompatan positif dalam pembangunan daerah," ujarnya. Menurut Kapolda, pelibatan masyarakat secara aktif melalui program Sekolah Rakyat dan sinergi dengan program nasional seperti 3 Juta Rumah menunjukkan Tual tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku akan terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam setiap proses pembangunan. “Polri bersama TNI dan pemerintah daerah siap mengawal semua tahapan pembangunan agar berjalan aman, lancar, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.Untuk diketahui pada acara tersebut, Kapolda, Gubernur, Pangdam dan jajaran Forkopimda juga meninjau tempat kegiatan dan peletakan batu pertama pembangunan pemukiman Waerhir. PNO-12
13 Mei 2025, 18:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
