Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Ini Sosok Tiga Pasangan Putra Putri Finalis Duta Pajak Daerah di Kabupaten Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Tiga pasangan putra dan Putri asal tiga SMA di Mimika akan memperebutkan duta pajak Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, 9 Mei mendatang.Para finalis ini berhak masuk babak final duta pajak daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, setelah melewati babak semi final pada tanggal 5 Mei kemarin.Ketiga pasangan finalis ini diantaranya, Dirk JuniorJonthan Koibur dengan Siti R A Rumbiak perwakilan dari SMA Negeri 1 dengan total nilai 57,46, dan Efraim Agustino W Zoanillo dengan Gracia Syalomita Rante Allo perwakilan dari SMAS YPPK Tiga Raja Timika dengan total nilai 56,13, serta Viantro Gibeone V Wamafma dan Nadine Pricillia Kalalembang mewakili SMA Kristen Shinging Stars dengan total nilai 55,03.Ketua Panitia pelaksana seleksi pemilihan duta pajak Daerah Tahun 2025, Darius Sabon membenarkan ketiga pasangan tersebut berhak melaju ke final yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei mendatang." Benar, ini para finalis yang berhak masuk final," ucap Darius di Timika, Minggu (11/5).Kata Darius, Penilaian dari hasil lomba tersebut berdasarkan hasil keputusan dewan juri yang terdiri dari akademisi STIE Jambatan Bulan 3 Orang, praktisi pajak 3 Orang dan Entertaiment 3 Orang." Kami berharap Tiga besar finalis ini, mempersiapkan diri secara baik untuk bersaing mengikuti ajang babak Final yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei mendatang di halaman kantor Bapenda Mimika," harap Darius.Kata Darius, Pasangan peserta yang juara satu akan dikontrak oleh Bapenda selama setahun untuk mempromosikan pajak daerah kepada masyarakat di Kabupaten Mimika.Dikatakanya, dalam ajang bergengsi ini, panitia pelaksana menyediahkan hadia uang tunai bagi peserta juara 1 senilai Rp30.000.000, Juara 2 sebesaar Rp25.000.000, dan Juara 3 sebesar Rp20.000.000.(red)
11 Mei 2025, 23:53 WIT
Diduga Ditunggangi, Yudi Indras Sebut Aksi Anarkis May Day Tak Cerminkan Sikap Buruh
Papuanewsonline.com, Semarang - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto turut berkomentar atas ricuhnya aksi demonstrasi di hari buruh di depan Kantor Gubernur. Aksi anarkis itu disebutnya tak mencerminkan sikap buruh.Ia menuturkan bahwa gelombang aksi di hari buruh berlangsung pada 1 Mei 2025 semenjak pagi. Mulai pagi hingga sore, buruh secara bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya dan semua berjalan damai dan kondusif. Aksi lanjutan dilakukan oleh mahasiswa.Yudi Indras sendiri juga turun ke lapangan bertemu demonstran dari mahasiswa dan buruh di siang hari. Bersama dengan dua anggota DPRD lainya, Imam Teguh Purnomo dan Siti Rosidah membagikan bunga mawar pada peserta aksi sebagai wujud rasa cinta."Bahkan perwakilan buruh ditemui langsung oleh Bapak Gubernur dan Kapolda. Teman-teman buruh bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan mendapatkan jawaban langsung pula," kata Yudi Indras, Jumat 2 Mei 2025.Yudi Indras sendiri hadir di audiensi antara buruh dan gubernur tersebut. Ia merupakan pimpinan Komisi E yang salah satu tupoksinya di bidang ketenagakerjaan.Selama kurang lebih 45 menit, lanjutnya, audiensi yang dihadiri koordinator sejumlah serikat buruh berlangsung adem dan konstruktif. Sejumlah program digagas Pemprov Jateng untuk menyejahterakan buruh. Mulai dari koperasi buruh, penyediaan daycare untuk anak-anak buruh hingga penurunan tarif buruh yang naik Bus Trans Jateng jadi Rp 1.000.Di sisi lain, buruh juga menyampaikan sejumlah usulan yang akan diteruskan ke pusat lantaran hal itu menjadi kewenangan Kementerian. Diantaranya adalah penghapusan status pekerja outsourcing."Aksi yang dilakukan buruh kemarin itu adem dan konstruktif lho. Tapi tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang bukan buruh dan membuat ricuh atau bahkan anarkis," tegasnya.Melihat kondisi itu, politikus Partai Gerindra itu menduga ada pihak-pihak yang menunggangi aksi sehingga menjadi anarkis yang menyebabkan kerusuhan. Melakukan pelemparan batu memprovokasi aparat atau merusak fasilitas umum.Pihaknya mendukung Kepolisian untuk melakukan penertiban. Namun sebagai catatan adalah penertiban tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan. Kalau sudah menjurus ke anarkis atau perusakan, ya harus dihentikan. Diamankan, jangan sampai aksi demonstrasi yang semula damai menjadi anarkis," lanjutnya.Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi para buruh yang tertib dalam melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutannya pada pemerintah. "Masyarakat jangan sampai terprovokasi dan diadu domba oleh pihak yang punya maksud tak baik pada keutuhan bangsa," tandasnya.Dirinya mewakili Gerinda juga mendukung Kapolda Jateng melakukan tindakan tegas dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan di Jateng dalam menghadapi sikap anarkis yang terjadi di masyarakat. PNO-12
03 Mei 2025, 18:17 WIT
Danpas Pelopor Korbrimob Polri Pimpin Apel Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “AB Moskona 2025”
Papuanewsonline.com, Depok - Bertempat Di Lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen II Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok. Komandan Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J. Memimpin Langsung Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat “AB Moskona 2025”.Kegiatan Tersebut Dihadiri Karobinops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis, Danmen I Paspelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Wahyu Widiarso Suprapto, Danmen II Paspelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Teguh Triwantoro, Danmen IV Paspelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Esty Setyo Nugroho, Beserta Para Pamen Jajaran Mabes Polri.Operasi Terpusat Ini Diselanggarakan Dalam Rangka Pencarian Dan Pertolongan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Yang Dinyatakan Hilang Atau Hanyut Pada Saat Kontak Tembak Dalam Operasi Penangkapan Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).Dalam Amanatnya, Danpas Pelopor Menyampaikan, "Seluruh Personel Agar Menyiapkan Fisik Dan Mental Serta Kemampuan Yang Sebaik-baiknya, Tidak Ada Ruang Untuk Lengah Kita Adalah Personel Terbaik Yang Dipilih Untuk Melaksanakan Tugas”.Beliau Juga Menekankan Untuk Memastikan Personel, Persenjataan, Peralatan Dan Perlengkapan Pendukung Lainnya Dalam Keadaan Siap Operasional Guna Menjamin Operasi Dapat Berjalan Dengan Optimal.Operasi Ini Menjadi Bukti Nyata Komitmen Polri, Khususnya Korps Brimob, Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Dan Menjamin Tegaknya Hukum Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PNO-12
20 Apr 2025, 16:53 WIT
Polri Kembali Kirimkan Pasukan Untuk Misi Perdamaian PBB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung misi perdamaian dunia melalui partisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 14 April 2025, Polri resmi menggelar upacara tradisi pembukaan Latihan Pra Penugasan (Latpragas) Satgas Garbha Formed Police Unit (FPU) 7 untuk misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah.Upacara pembukaan Latpragas ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Polri telah berkontribusi dalam misi perdamaian PBB sejak tahun 1989, dengan total 3.521 personel yang telah diterjunkan dalam 22 misi di 19 negara."Polri pertama kali menugaskan Satgas Garbha FPU pada misi MINUSCA pada tahun 2019 dan hingga saat ini sudah mengirimkan 840 personel, terdiri dari 716 polisi laki-laki (Polki) dan 124 polisi wanita (Polwan)," ujar Irjen Pol Krishna Murti.Latpragas Satgas Garbha FPU 7 MINUSCA ini akan berlangsung selama tujuh bulan dan diikuti oleh 154 personel Polri. Materi pelatihan mencakup pembinaan tradisi, pelatihan wajib seperti Core Pre-Deployment Training Materials dan Specialized Training Materials, latihan kelompok komando, latihan fungsi, serta pelatihan bahasa Prancis, mengingat MINUSCA merupakan misi francophone atau misi berbahasa Prancis.Kontingen FPU 7 ini akan menggantikan FPU 6 yang telah bertugas di Republik Afrika Tengah, dan selanjutnya akan melaksanakan tugas sebagai bagian dari United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) selama satu tahun ke depan."Kegiatan ini menandai dimulainya persiapan intensif bagi pasukan kita untuk kembali mengemban tugas mulia menjaga perdamaian dunia di wilayah konflik. Ini adalah bentuk nyata kontribusi Indonesia di mata internasional," tegas Irjen Pol Krishna Murti.Dengan semangat profesionalisme dan integritas tinggi, Polri terus memperkuat perannya sebagai bagian dari penjaga perdamaian global. PNO-12
15 Apr 2025, 18:35 WIT
Delegasi Polri Hadiri Pertemuan ASEAN SOMTC Working Group On Arms Smuggling
Papuanewsonline.com, Kamboja – Pada tanggal 8 April 2025, delegasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dipimpin oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., bersama Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, S.I.K., M.H., mengikuti pertemuan ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling (WG on AS) ke-7. Pertemuan ini berlangsung di Sihanoukville, Kamboja, dan bertujuan untuk membahas langkah strategis serta memperkuat kerja sama dalam upaya menanggulangi penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara.“Penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara adalah masalah yang kompleks, mengingat tantangan geografis yang berbeda antar negara anggota ASEAN, baik dari sisi perbatasan darat maupun maritim. Hal ini membuka potensi jalur penyelundupan yang sulit untuk diatasi tanpa adanya kerja sama yang erat antar negara,” ujar Krishna Murti dalam sambutannya.Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, ASEAN Sekretariat, serta Organisasi Internasional seperti UNRCPD dan NISEA, dan Timor Leste sebagai observer. Diskusi juga mencakup berbagai isu penting, termasuk perbedaan kapasitas aparat penegak hukum di beberapa negara ASEAN dalam menangani masalah penyelundupan senjata.Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, delegasi Indonesia turut menyampaikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kerjasama antar negara. Rekomendasi yang disampaikan termasuk mempercepat pertukaran informasi antara aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi senjata, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi senjata api.“Penting untuk memperketat pengawasan penjualan dan distribusi senjata api, serta memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Kami juga mendorong pemberdayaan BTNCLO yang sudah diterapkan di 13 Polda perbatasan untuk memastikan sistem pelaporan yang terpusat dan terpadu dalam memberantas penyelundupan senjata,” kata Krishna Murti.Selain itu, para peserta juga menyepakati pentingnya penyusunan draft *Arms Smuggling Component of the Work Programme 2026-2028*, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penyelundupan senjata di masa depan. Hasil dari pertemuan ini akan dilaporkan pada pertemuan SOMTC ke-25 yang akan diselenggarakan pada 23-27 Juni 2025 di Putra Jaya, Malaysia. Selanjutnya, rekomendasi ini akan diadopsi dalam pertemuan AMMTC ke-19 pada 8 hingga 12 September 2025 di Malaka, Malaysia, yang akan dihadiri oleh Kapolri selaku AMMTC leader Indonesia. PNO-12
11 Apr 2025, 19:28 WIT
Gubernur Meki Nawipa : Miris Gubernur Aceh Dilantik di Aceh, Kita Papua Dilantik di Jakarta
Papunewsonline.com, Jakarta- Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang pelantikan Gubernur Aceh di Aceh, sedangkan pelantikan Gubernur Papua di Jakarta, kritikan keras Gubernur Meki Nawipa juga terkait pemangkasan anggaran yang berdampak pada terhambatnya percepatan pembangunan di Papua.“ Apa arti Otonomi khusus itu ada pada kita, kalua dikasi, harus ful sama kita, jadi kita itu special sama dengan Aceh, ya ini apa ya saya merasah miris begitu pak, Gubernur Aceh dilantik di Aceh, kita Papua dilantik di Jakarta,” sorot Gubernur Meki Nawipa di depan Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat tentang efaluasi pembangunan DOB di Papua di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025, dimana video pendek yang diunggah oleh akun resmi DPR RI yang diterimah Media ini, Kamis (10/40. Gubernur Meki Nawipa menyeb utkan, Undang-undang Otsus berdiri sendiri, jadi kalau sudah dipangkas dari dana Dau, dana dana Dak kenapa dana Otsus juga harus dipangkas? Padahal kepala daerah dituntut untuk melakukan semua hal.“ Dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasi Otsus jadi silakan jalan, tapi hari ini yang terjadi dana Otsus dipangkas, Dau dipangkas, Dak dipangkas,” ujar Gubernur Meki Nawipa.Terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, Gubernur Meki Nawipa menyebutkan hari ini berbicara tentang efaluasi dua sampai tiga tahun terakhir, kantor tidak bisa dibangun, dan semua infrastruktur tidak bisa dibangun.Lanjut Meki Nawipa, pelantikan saja seperti itu apalagi hal lain, “ Saya pernah terbang di Aceh, karena 15 tahun saya jadi Pilot dimana daerah di Aceh tidak separah kita di Papua, semua pakai pesawat, pakai helicopter,” Terangnya.(red)
10 Apr 2025, 12:42 WIT
Gubernur Meki Nawipa Kritik Keras Kebijakan Presiden Prabowo
Papunewsonline.com, Jakarta- Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang pemangkasan anggaran, karena berdampak pada percepatan pembangunan di Papua Tengah.“ Undang-undang Otsus itu-kan berdiri sendiri, jadi kalau sudah dipangkas dari dana Dau, namun sekarang dana Otsus juga dipangkas, selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasi Otsus jadi silakan jalan, tapi hari ini yang terjadi dana Otsus dipangkas, Dau dipangkas, Dak dipangkas,” ujar Gubernur Meki Nawipa di depan Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat tentang efaluasi pembangunan DOB di Papua di Jakarta, (13/3/2025).Terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, Gubernur Meki Nawipa mengatakan berbicara tentang efaluasi dua sampai tiga tahun terakhir untuk DOB, kantor tidak bisa dibangun, semua tidak bisa dibangun.“ Kalau hal ini terjadi, apa arti Otonomi khusus itu ada pada kita, kalua dikasi, harus ful sama kita, jadi kita itu special sama dengan Aceh, ya ini apa ya, Saya merasah miris begitu pak, karena Gubernur Aceh dilantik di Aceh, kita Papua dilantik di Jakarta,” Sesalnya.Lanjut Meki Nawipa, pelantikan saja seperti itu, apalagi hal lain, “ Saya pernah terbang di Aceh, karena 15 tahun saya jadi Pilot dimana daerah di Aceh tidak separah kita di Papua, semua pakai pesawat, pakai helicopter,” Terangnya.Meki menyebutkan situasi di Papua merupakan tantangan yang besar, sehingga hal ini menjadi tanggungjawab komisi II DPR RI dan semua pihak, karena dari ruangan komisi II DPR RI terbentuklah daerah Otonomi Baru (DOB).“ Terkait hal ini, semua menjadi tanggungjawab kita, karena dari ruangan ini DOB terbentuk, dan dari ruangan ini orang Papua dibelah, orang Papua bisa dibantu, sehingga saya berharap pada pertemuan ini, bukan hanya efaluasi tapi jadi batu loncatan untuk kita, dimana kita melupakan yang sudah berlalu dan kita memulai yang baru, dengan meletakan fondasi agar lebih baik,’’ Pungkasnya.(red)
09 Apr 2025, 08:55 WIT
Larang Bakar Batu, Gubernur Meki Nawipa Disemprot Legislator Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika- Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa walaupun baru menjabat seumur benih jagung namun sudah berani mengeluarkan pernyataan kontrofersial dengan melarang budaya bakar batu.Pernyataan konyol Meki Nawipa ini saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika beberapa hari kemarin.Atas pernyataan tersebut banyak mendapat tanggapan miring dari bebagai kalangan, baik dari masyarakat maupun Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah Yohanes Kemong." Pernyataan Gubernur Meki Nawipa ini sama saja ingin menghilangkan budaya dan Kulture masyarakat adat di Papua, ini keterlaluan sehinga kami tidak setuju," ungkap Yohanes Kemong melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (29/3).Politisi PKB itu menyebutkan bahwa Pernyataan Gubernur Meki Nawipa bahwa Tidak ada Bakar Batu Dalam Acara Syukuran Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan alasan akan Merugikan Anggaran Pembangunan merupakan pernyataan diskriminatif." Bakar batu adalah budaya yang dilestarikan secara turun temurun bagi masyarakat Papua secara umum dan secara khusus bagi masyarakat Gunung, sehingga kami menolak dan tidak setuju dengan pernyataan arogansi dari Gubernur Meki Nawipa," Tegasnya.Yohanes Kemong menghimbau agar masyarakat dan Pemerintah Daerah tetap mempertahankan dan melestarikan budaya bakar batu di Kabupaten Mimika." Ini Budaya dari leluhur atas tanah ini, sehingga masyarakat kami yang berkoteka di Papua, lebih khusus masyarakat suku Amungme di Mimika jangan dengar ocehan receh dari Gubernur ini, kita akan tetap mempertahankan Budaya bakar batu dalam Acara - acara Masyarakat Adat," tegas sosok yang lebih akrab disapa YK.Ia menyebutkan bahwa seorang Meki Nawipa sebagai Gubernur dan sebagai orang asli Papua, harus paham bahwa bakar batu dalam acara syukuran merupakan simbol penghormatan kepada leluhur dan Moyang." Bakar batu juga selain simbol penghormatan kepada moyang dan leluhur, ini juga menjadi bagian dari ucapan terimakasih kepada Tuhan atas segala upaya dan keberhasilan," tandas Yohanes Kemong.Yohanes Kemong mengatakan sebagai Wakil Rakyat Provinsi Papua Tengah sangat kecewa dengan pernyataan Gubernur Papua Tengah yang Melarang secara terang-terangan bakar batu dalam acara syukuran di Timika." Ini bagian dari menghilangkan jati diri masyarakat Papua dan ini upaya menghilangkan kulture budaya Masyarakat Papua, hal ini yang kami tidak setuju, sehingga kami berharap harus segerah ada klarifikasi dari Gubernur Papua Tengah," Pungkasnya.(Red)
29 Mar 2025, 13:42 WIT
Pidato di Forum Global OECD Paris, Menko Yusril Sampaikan Indonesia Perkuat Pemberantasan Korupsi
Papuanewsonline.com, Jakarta– Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global Anti-Korupsi (OECD) yang diselenggarakan di Paris, Prancis, Rabu (26/3).Dalam pidatonya, Yusril menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development, adalah Organisasi internasional untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang berpusat di Paris, Prancis.Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Menko Kumham menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan. Sejak tahun 1958, pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang. Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971 yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001."Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006," ujar Menko Yusril.Dalam pidatonya, Menko Yusril juga menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Langkah ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi. "Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," kata Yusril.Di sisi lain, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis. Salah satunya adalah Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada tahun 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.Di bagian akhir pidatonya, Menko Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.Menko Yusril dan delegasi Indonesia menghadiri '2025 Global Anti-Corruption & Integrity Forum' dengan tema 'Harnessing innovations to break new ground' yang diselenggarakan di OECD Conference Centre, Paris, Prancis 26-27 March 2025. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses keanggotaan ini melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024, ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.(Red)
29 Mar 2025, 01:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
