Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kemenko Polkam Harap PSU di Papua Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Tim pemantau yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan harapan besar agar pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua dapat berjalan lancar dan tuntas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan dalam
konferensi pers di Jayapura oleh Mayor Jenderal Heri Wiranto, Deputi Bidang
Koordinasi Politik Dalam Negeri, usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan PSU
yang dilaksanakan atas arahan Menko Polkam Budi Gunawan pada Senin (4/8/2025). “Kami, tim pemantau dari Kemenko
Polkam, berharap agar seluruh kesiapan yang tadi disampaikan oleh penyelenggara
pemilu, termasuk pemerintah daerah, dapat terlaksana dengan baik mulai tanggal
6 Agustus dan terus berlanjut hingga pelaksanaan PSU selesai,” ujar Heri
Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau PSU. Kemenko Polkam juga menyoroti
pentingnya kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait
dengan logistik dan koordinasi anggaran. Heri mengungkapkan bahwa dukungan
anggaran dari pemerintah daerah sudah disiapkan sejak sebulan yang lalu,
sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mulai menjalankan fungsi
pengawasan di lapangan. Dalam aspek keamanan, Heri
memastikan bahwa aparat TNI-Polri telah siap mengamankan seluruh jalannya PSU.
Polda Papua dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa titik-titik rawan telah
dipetakan, dan langkah-langkah mitigasi telah disiapkan untuk mencegah potensi
gangguan. “Kerawanan yang ada sudah dibahas
dan diantisipasi dengan baik. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dalam
PSU ini dapat menjalankan proses sesuai aturan dan tidak ada hal-hal yang dapat
merugikan jalannya pemungutan suara,” tegas Heri. Ia juga menambahkan bahwa
keberhasilan PSU di Papua merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga
kualitas demokrasi. “Kami bertekad bahwa PSU yang dilaksanakan di Provinsi
Papua ini harus tuntas dan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Rakor Kesiapan PSU Papua dihadiri
oleh pejabat dari berbagai lembaga terkait, antara lain PJ Gubernur Papua,
Wakapolda Papua, Kabinda Papua, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua. (GF)
05 Agu 2025, 13:07 WIT
Logistik PSU Papua Didistribusikan, Wamendagri Harap Berjalan Damai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas distribusi
logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut
dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari proses demokrasi
di Papua. Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya
pelaksanaan PSU yang penuh integritas dan tanggung jawab. "Pelaksanaan PSU
di Papua memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur
Indonesia," ujarnya. Ribka Haluk mengapresiasi
kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat
dalam mempersiapkan PSU. "Dengan semangat gotong royong dan koordinasi
lintas sektor, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi
pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat
demokrasi," tegasnya. Wamendagri Ribka Haluk juga
berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan integritas,
profesionalisme, dan keberanian moral, serta memastikan netralitas ASN.
"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada ruang bagi kesalahan,
pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU," kata
Wamendagri. Ia mengajak masyarakat Papua
untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dengan menggunakan hak pilih dengan bijak.
"Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan
bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ucapnya. Wamendagri Ribka Haluk menyadari
bahwa pelaksanaan PSU membutuhkan biaya dan waktu yang besar. "Setiap
rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun
jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan
kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,"
tegasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:43 WIT
ASN Papua Diminta Sukseskan PSU, Kobarkan Nasionalisme, dan Percepat Realisasi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
berperan aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera
dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi
Papua, Suzana D. Wanggai, saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor
Gubernur Papua, Senin (4/8/25). Dalam amanatnya, Pj. Sekda
menekankan bahwa partisipasi ASN dalam PSU adalah wujud tanggung jawab
konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih pemimpin yang akan memimpin
provinsi ini selama lima tahun ke depan. "Partisipasi ASN adalah wujud tanggung
jawab konstitusional sebagai warga Papua untuk memilih Pemimpin kita 5 Tahun ke
depan," tegas Suzana Wanggai. Menjelang peringatan Hari Ulang
Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pj. Sekda juga mengimbau seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul
sebagai simbol semangat nasionalisme. "Walau terdapat keterbatasan
anggaran, semangat nasionalisme harus tetap dinyatakan secara simbolik dan
nyata," ungkapnya. Selain itu, Pj. Sekda
mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran yang masih rendah, baru
mencapai 43%. Dia meminta agar belanja dipercepat dan program disesuaikan
dengan dinamika yang ada. "Jangan memaksakan kegiatan yang tidak
memungkinkan. Fokus pada efisiensi dan efektivitas," jelasnya. Pj. Sekda juga menyoroti
pengelolaan media sosial yang bijak. Dia menekankan bahwa ASN perlu mengelola
akun media sosial secara profesional untuk mendukung citra positif pemerintah.
Pj. Sekda meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus melakukan
pendampingan kepada seluruh SKPD terkait pengelolaan media sosial mereka. "Sebagai instansi teknis,
Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk terus melakukan pendampingan
terhadap pengelola media sosial di seluruh SKPD," ujarnya. Di akhir amanatnya, Pj. Sekda
mengajak ASN untuk menjaga kekompakan dan kolaborasi antar OPD, mengingat kerja
kolaboratif adalah kunci kemajuan Papua. "Kerja kolaboratif adalah kunci
kemajuan Papua," tutup Suzana Wanggai. Pj. Sekda juga menyampaikan rasa
empati atas insiden kecelakaan yang dialami seorang ASN saat menuju apel dan
menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Sebagai bentuk perhatian, pagar
halaman kantor sementara tidak ditutup. "Disiplin penting, tapi
keselamatan jauh lebih utama," pungkasnya. (jidan)
05 Agu 2025, 01:38 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Supiori Jaga Kondusifitas Jelang PSU
Papuanewsonline.com, Supiori –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke
Kabupaten Supiori dalam rangka menyampaikan pesan penting jelang Pemungutan
Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar
pada 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Supiori,
Sabtu (2/8/25), Fatoni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi
yang damai, aman, dan kondusif demi suksesnya PSU. "Mari kita jaga bersama
iklim yang kondusif ini. Jangan biarkan perbedaan politik merusak tali
persaudaraan. Kita jaga kedamaian, dan pilih pemimpin terbaik untuk
Papua," ujar Agus Fatoni di hadapan jajaran pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat. Pj Gubernur juga memberikan apresiasi
tinggi terhadap Kabupaten Supiori yang dinilai mampu menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika politik yang sedang
berlangsung. Dalam arahannya, Fatoni
menekankan bahwa pemilihan umum merupakan hak demokratis rakyat yang hanya
datang lima tahun sekali. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat tidak golput
dan memanfaatkan hak suara sebaik-baiknya. "Jangan sia-siakan
kesempatan ini. Tanggal 6 Agustus sudah ditetapkan sebagai hari libur. Gunakan
waktu itu untuk datang ke TPS dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa
depan Papua," tegasnya. Ia juga mengimbau seluruh
pemangku kepentingan – mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama,
adat, dan masyarakat umum – untuk bersinergi menyukseskan PSU agar berjalan
lancar, jujur, dan adil. Selain menyerukan stabilitas,
Agus Fatoni juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak.
Ia meminta masyarakat untuk membanjiri media sosial dengan narasi positif
tentang Papua, agar semangat persatuan tetap terjaga dan tidak mudah dipecah
belah oleh informasi palsu atau hoaks. "Mari kita jadikan media
sosial sebagai sarana menyampaikan pesan damai, semangat persatuan, dan
informasi yang membangun," pungkasnya. Fatoni berharap PSU di Papua,
khususnya di Supiori, bisa menjadi contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat. (jidan)
03 Agu 2025, 17:35 WIT
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Prabowo Pimpin Rapat Ekonomi Strategis di Hambalang: Bahas Ketahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Di
tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto
memimpin rapat penting bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya,
Hambalang, Bogor, Kamis (31/07/2025). Pertemuan strategis ini membahas arah
kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, serta langkah konkret yang harus diambil
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam rapat tersebut, DEN
melaporkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian ekonomi
tertinggi dalam sejarah, yang dipicu oleh tensi geopolitik, perubahan iklim,
hingga disrupsi teknologi dan pasar keuangan global. Meski tantangan
membayangi, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tetap menguat. “Kita harus siaga, tapi jangan
kehilangan arah. Justru dalam krisis seperti ini, bangsa besar menunjukkan
kepemimpinannya,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya. Prabowo menekankan pentingnya antisipasi
dini dan respon terukur terhadap perubahan global yang cepat. Ia
menginstruksikan agar kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada sektor-sektor
strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah
keberhasilan Indonesia dalam menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat,
yang membuka peluang besar untuk peningkatan ekspor produk padat karya dan
masuknya investasi baru. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi
domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Presiden juga kembali menegaskan
urgensi deregulasi dan penyederhanaan birokrasi, agar proses investasi lebih
cepat dan efisien. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan daya saing tinggi. “Dunia berubah cepat. Kita tidak
bisa berjalan lambat,” tegas Prabowo. Rapat ini menunjukkan komitmen
pemerintahan Prabowo untuk secara aktif merespons tantangan global, sekaligus
merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan zaman. (Ning)
01 Agu 2025, 21:00 WIT
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Setelah dua tahun disahkan, empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua
masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan dan operasional
pemerintahan. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan
mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua Barat Daya. “Aspek infrastruktur pemerintahan
yang belum optimal, layanan dasar yang masih terbatas, serta regulasi
kelembagaan yang belum tuntas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus
segera diselesaikan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko
Polkam, Ruly Chandrayadi, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/7/2025). Ruly mengakui, sejumlah kendala
seperti sulitnya pembukaan lahan hingga keterbatasan pendanaan menjadi penyebab
utama lambannya progres di lapangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ada
komitmen kuat dari lintas kementerian—yakni Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan
Kementerian PUPR—untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan
paling lambat tahun 2028. Beberapa skema yang disiapkan
termasuk mekanisme cost-sharing antara APBN dan APBD, serta mendorong kawasan
pemerintahan DOB masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami akan terus lakukan
asistensi, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembangunan tidak
mandek dan progresnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Ruly. Dalam rapat koordinasi bersama
perwakilan dari empat DOB, beberapa permasalahan mengemuka. Mulai dari keterlambatan
pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, hingga belum selesainya
pengesahan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Selain itu, pembangunan
gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP
masih terkendala anggaran. Ruly menekankan, penyelesaian
persoalan ini membutuhkan pendekatan komprehensif dan sinergi nyata dari pusat
hingga daerah. “Kemenko Polkam akan terus
menjalankan peran sebagai penghubung dan penyelaras kebijakan lintas sektor.
Kami ingin kehadiran DOB ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat
Papua,” pungkasnya. (Ning)
31 Jul 2025, 15:59 WIT
Sekda Mimika Pamit dengan Pesan Menyentuh: Tetap Loyal dan Dukung Kepemimpinan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Suasana haru menyelimuti apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Mimika
(Puspem), Jalan SP 3, Senin (28/7/2025), ketika Sekretaris Daerah (Sekda)
Mimika, Petrus Yumte, memimpin apel terakhirnya sebelum resmi memasuki masa
pensiun pada 31 Juli 2025. Didampingi para pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN),
Yumte menyampaikan pesan perpisahan yang menggugah semangat pengabdian. Dalam
sambutannya, ia mengajak seluruh ASN untuk tetap solid dan mendukung penuh kepemimpinan
Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. “Hari ini adalah apel terakhir
saya sebagai Sekda Mimika. Saya titipkan pesan kepada seluruh ASN, tetaplah
loyal, profesional, dan dukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
kita,” ujar Yumte dengan suara bergetar. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan
Mimika tidak bisa diraih tanpa integritas dan etos kerja yang tinggi dari
seluruh ASN. Sinergi, semangat kolaborasi, dan komitmen terhadap pelayanan
publik harus menjadi prioritas di setiap unit kerja. Tak hanya pesan moral, Yumte juga
menyampaikan arahan penting terkait implementasi sistem absensi sidik jari
(fingerprint) di semua OPD mulai 1 Agustus 2025. Hal ini merupakan bagian dari
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan akuntabilitas
birokrasi. “Saya minta OPD yang belum punya
alat fingerprint segera berkoordinasi dengan Bagian Ortal. Setelah semua
diterapkan, kita akan laporkan ke KPK sebagai bentuk komitmen transparansi,”
tegasnya. Menutup apel, Yumte mengungkapkan
harapannya agar ASN Mimika dapat terus meningkatkan profesionalisme dan tetap
menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. “Terima kasih atas dukungan
selama ini. Mari kita doakan Mimika terus maju dan menjadi daerah yang
sejahtera untuk semua,” tutupnya dengan senyum penuh haru, disambut tepuk
tangan hangat dari peserta apel. (jidan)
28 Jul 2025, 15:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
