Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika- mantan legislator DPRK Mimika Yohanes Wantik menyatakan Masyarakat Mimika jadi bingung dengan kinerja DPRK Kabupaten Mimika yang melakukan pembahasan APBD-P tahun 2025 di Bali." Urgensinya apa? Kenapa dibahas di Bali? Bayangkan APBD Perubahan 6,8 Triliun dibahas hanya delapan hari di Bali dan kemudian balik lakukan pengesahan di Timika," ucap Yohanis Wantik melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (26/8/2025).Yohanis Wantik mengatakan fungsi pengawasan DPRK Kabupaten Mimika sangat lemah, karena penyerapan APBD induk tahun 2025 terlalu minim, namun pimpinan dan anggota DPRK Mimika terlalu cepat mengesahkan APBD-P tahun 2025 senilai 6,8 Triliun." APBD-P senilai Rp.6,8 Triliun hanya dibahas delapan hari, kemudian mereka balik dan mengesahkan, ini aneh tapi nyata, banyak gedung di Mimika untuk bahas APBD-P, tapi harus keluarkan anggaran miliaran rupiah, untuk ticet, bayar hotel dan akomodasi untuk bahas APBD-P di Bali, ini pemborosan anggaran yang keterlaluan," Jelasnya.Kata Dia, Ketua DPRK Kabupaten Mimika sebagai anak pribumi seharusnya peka terhadap persoalan ini, sehingga kedepan jangan terulang." Kami akan dukung kinerja Ketua DPRK sebagai anak asli daerah ini, tapi kami berharap, jangan jadi penghianat bagi kami masyarakat," Harap Yohanis Wantik.Yohanis Wantik juga menyentil keterangan staf ahli ketua DPRK di Group WhtsApp tentang efesiensi anggaran.Ia menyatakan keterangan dari staf ahli dianggap keliru dan tidak paham substansi tentang efesiensi anggaran." Terkait keterangan Staf Ahli ketua DPRK Mimika yang tersebar di Group WhatsApp, kami anggap keliru, karena terkait efesiensi anggaran, sudah ada rujukan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, Menkeu dan jajaran pemerintah lainya," Ucapnya.Terkait pembahasan APBD-P diluar daerah, Yohanes Wantik melanjutkan bahwa tidak ada urgensi untuk pembahasan APBD-P di Bali, seperti dilakukan DPRK dan Pemdah Mimika." Ini Pemborosan anggaran negara, sehingga kami berharap kedepan tidak perlu ada pembahasan APBD dan APBD-P diluar daerah, harus di Timika sehingga ada juga fungsi kontrol dari masyarakat, karena APBD dan APBD-P merupakan hak dan hajat hidup masyarakt, bukan milik Pemerintah Daerah dan DPRK," sorot Yohanis Wantik.Kata Dia, hal ini harus dikritisi sehingga ada perbaikan kedepan, dan DPRK maupun Pemerintah Daerah harus jujur dan terbuka kepada publik." Kalau tidak mau dikritik, tidak usah jadi pejabat, karena pejabat yang dewasa adalah menerima kritikan, bukan pejabat baperan sana sini," Pungkasnya.Untuk diketahui publik Mimika bahwa, Hingga berita ini dipublikasikan Ketua DPRK Kabupaten Mimika Primus Natikapereyau belum dikonfirmasi.(Cori)
26 Agu 2025, 22:42 WIT
Joko Prianto Nahkodai PKS Papua Tengah, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah
Papuanewsonline.com, Nabire –
Suasana Aula RRI Nabire pada Minggu (24/8/2025) penuh khidmat dan semangat
kebersamaan. Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari seluruh penjuru
Papua Tengah hadir dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) I PKS Papua Tengah, yang
menjadi momentum bersejarah bagi partai berlambang bulan sabit kembar ini. Dalam forum tertinggi tingkat
wilayah tersebut, Joko Prianto, S.E., resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Papua Tengah periode 2025–2030. Keputusan ini
merujuk pada Surat Keputusan (SK) DPP PKS Nomor 081.TW-SKEP/DPP-DSPKS/2025 yang
ditandatangani langsung oleh Presiden PKS, Dr. Al-Nuzamil Yusuf, dan Sekretaris
Jenderal, Muhammad Khalid, S.E., M.Si., tertanggal 24 Juli 2025 di Jakarta. Selain Joko Prianto, Muswil juga
menetapkan sejumlah pengurus inti lainnya, yakni Ardi sebagai Sekretaris, Rahmat
Hidayatullah sebagai Bendahara, serta Nining Nurjana sebagai Ketua Bidang
Kaderisasi. Pelantikan pengurus baru ditandai
dengan pembacaan ikrar yang menegaskan komitmen untuk menjaga Pancasila, UUD
1945, dan keutuhan NKRI, serta kesetiaan terhadap AD/ART partai. Tak berhenti di situ, seluruh
pengurus juga menandatangani Pakta Integritas, sebuah janji moral sekaligus
kontrak politik yang memastikan setiap pengurus melaksanakan amanah dengan
profesional, transparan, dan penuh dedikasi. Dalam sambutannya, Joko Prianto
menekankan bahwa Muswil I ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan
momentum kebangkitan dan konsolidasi kekuatan PKS di Papua Tengah. “Muswil I ini adalah panggilan
sejarah bagi kita semua untuk memperkuat soliditas internal, memperluas basis
dukungan rakyat, serta meningkatkan kontribusi nyata PKS dalam pembangunan
wilayah Papua Tengah,” tegas Joko disambut tepuk tangan kader. Ia juga mengajak seluruh jajaran
pengurus dan kader PKS untuk bersama-sama bekerja keras, merapatkan barisan,
dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Papua Tengah. Kehadiran Gubernur Papua Tengah,
Meki Nawipa, dalam Muswil menambah legitimasi acara ini. Dalam sambutannya,
Gubernur menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen PKS untuk ikut
berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Partai politik adalah bagian
penting dari demokrasi kita. Saya berharap PKS di Papua Tengah dapat menjadi
mitra pemerintah dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan
kepentingan masyarakat,” ujar Meki Nawipa. Bagi PKS, Muswil I Papua Tengah
tidak hanya sebatas regenerasi kepemimpinan, tetapi juga strategi membangun
kekuatan politik jangka panjang. Dengan kepemimpinan baru, partai ini berharap
dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, memberikan solusi nyata bagi
berbagai persoalan daerah, dan memperkuat posisinya di kancah politik nasional. Muswil ini juga sekaligus
menegaskan posisi PKS sebagai partai yang konsisten memperjuangkan nilai
keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Penulis: Jidan Editor: GF
26 Agu 2025, 13:00 WIT
Bagi Alkitab Berbahasa Damal, Jemi Patabang Dukung Pelestarian Budaya dan Pendidikan Iman di Ilaga
Papuanewsonline.com. Ilaga,
Puncak, Papua Tengah – Dalam sebuah langkah yang menunjukkan komitmen
kuatnya terhadap pelestarian budaya dan penguatan pendidikan iman, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si., anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, membagikan Alkitab berbahasa daerah suku Damal. Giat yang berlangsung pada Jumat (22/08/2025) di Sekolah Teologia Gibons Ilaga Kab.
Puncak ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah dan perwakilan Siswa. Anggota DPR Papua Tengah dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut menyampaikan kegiatan ini dipandang sebagai inisiatif strategis untuk
dua tujuan utama: pertama, melestarikan bahasa suku Damal sebagai bagian
integral dari warisan budaya suku Damal di Papua Tengah. Kedua, mempermudah
pemahaman ajaran Kristen bagi generasi muda melalui bahasa ibu mereka sendiri. Dalam Penyampaiannya, Jemi
Patabang menekankan pentingnya akses terhadap Alkitab dalam bahasa daerah. "Alkitab dalam bahasa suku
Damal bukan sekadar buku, tetapi jembatan yang menghubungkan hati kita langsung
dengan Tuhan. Dengan membaca firman dalam bahasa ibu sendiri, pemahaman akan
menjadi lebih mendalam, dan iman akan semakin kuat," ujarnya. Beliau juga menambahkan bahwa
langkah ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk
mendukung pertumbuhan spiritual dan pendidikan di wilayahnya. Kepala Sekolah Theologi Gibons,
Pdt. Menater Labene, menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasihnya. "Kami sangat bersyukur atas
bantuan ini. Pemberian Alkitab berbahasa suku Damal ini akan sangat membantu
para siswa kami, tidak hanya dalam studi teologi, tetapi juga dalam pelayanan
mereka di tengah masyarakat. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk
masa depan gereja dan masyarakat suku Damal," katanya.
Pembagian Alkitab ini diharapkan
menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, mendukung
pendidikan, dan melestarikan kekayaan bahasa daerah di seluruh Papua Tengah. (Red)
26 Agu 2025, 10:23 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua,
suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk
tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di
Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat,
agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya
sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati
proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa
demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan
masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi
persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang
bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan
pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah
terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat
solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan
bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil
PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah
yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan
penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian
selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi
nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan
luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya
Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama
pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam
suasana damai. Sementara itu, para pemuda
menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor
penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap
seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan
sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga
kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena
politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,”
pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini,
Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa
gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:02 WIT
DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun
Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri)
23 Agu 2025, 12:56 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Peran Strategis Talenta Global Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya
untuk mengoptimalkan kontribusi strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan
nasional. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Diaspora Global Summit
2: Connecting Global Talent with Home yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network United (IDN-U) di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Forum ini menjadi ruang dialog
terbuka antara diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan pemangku
kebijakan nasional, membahas kontribusi diaspora di sektor-sektor kunci seperti
sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), kewirausahaan, dan diplomasi
ekonomi. Isu strategis yang diangkat meliputi perekrutan talenta diaspora ke
dalam ekosistem pembangunan, penyempurnaan regulasi perbankan bagi diaspora
eks-WNI, wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda, serta gagasan skema Overseas
Citizenship of Indonesia (OCI) yang memberikan hak-hak tertentu bagi diaspora
tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa diaspora adalah
aset bangsa yang tidak boleh diabaikan. “Diaspora Indonesia bukan sekadar
bagian komunitas di luar negeri. Mereka adalah aset yang harus didengar dan
diberdayakan, terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di panggung global,”
ujarnya. Koba juga menyoroti peran penting
diaspora dalam memajukan sektor STEM yang menjadi kunci transformasi menuju Indonesia
Emas 2045. Kontribusi mereka dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional
dalam Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan daya
saing ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Salah satu langkah afirmatif yang
telah dijalankan pemerintah adalah penerapan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri (KMILN) untuk memperkuat ikatan identitas diaspora dengan tanah air.
Namun, Kemenko Polkam menilai regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar
mampu menjawab tantangan dan kebutuhan diaspora secara lebih konkret, baik dari
sisi akses layanan publik, peluang investasi, hingga transfer pengetahuan dan
teknologi. Acara ini turut dihadiri oleh
sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Ketua Dewan Ekonomi Nasional; Menteri
Pariwisata; Wakil Menteri Luar Negeri; perwakilan kementerian/lembaga; pelaku
usaha; akademisi; hingga profesional diaspora yang datang dari berbagai negara.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat
dalam membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan diaspora. Melalui forum seperti Diaspora
Global Summit 2, pemerintah berharap dapat memperkuat diplomasi ekonomi,
memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi kolaborasi strategis yang
akan memberikan dampak langsung pada kemajuan bangsa. Kemenko Polkam menegaskan
akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar potensi
diaspora tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan secara nyata ke dalam
kebijakan pembangunan nasional. “Pemerintah hadir untuk
memastikan bahwa setiap potensi diaspora menjadi kekuatan nyata dalam membangun
negeri. Sinergi ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi pilar penting dalam
perjalanan Indonesia menuju 2045,” pungkas Koba.
Penulis : GF Editor : GF
13 Agu 2025, 22:35 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata
Papuanewsonline.com, Nabire- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) TPNPB/OPM mengaku telah menembak mati dua orang aparat keamanan (Anggota Brimob) di Kilo 128 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Rabu (13/8/2025) sekitar jam 9 tadi pagi.Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, membenarkan pembunuhan terhadap dua aparat militer Indonesia tersebut." Penyerangan dilakukan pada 13 Agustus 2025, pukul 07.30 di Jalan Trans Papua Kilo meter 128 Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah," Jelasnya.Sebby menyampaikan pihaknya sudah menerima laporan dari pasukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap dua orang aparat militer Indonesia dari Satuan Brimob. Kedua korban ditembak pasukan TPNPB dan mengalami luka potong pada bagian kepala dan wajah." Pasukan TPNPB dipimpin Mayor Aibon Kogoya Dari Batalion D Dulla berhasil menyergap Dua anggota militer Indonesia di Jalan Trans Nabire–Dogiyai, tepatnya di kilometer 128, Papua Tengah, Rabu," Ucapnya.Sementara itu Pasukan TPNPB Mayor Aibon Kogoya Dan Batalion D Dulla mengakui Bertanggung Jawab Atas pembunuhan dua anggota Brimob tersebut." Kami juga merampas Dua pucuk senjata Ak China empat megasen peluru," ujar Aibon Kogoya melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).Aibon Kogoya mengatakan penyergapan terhadap dua aparat militer indonesia di Nabire tepatnya di KM 128." Kami bertanggungjawab terhadap pembunuhan ini, dan merampas dua senjata AK47 China dan 4 Magazen milik aparat militer indonesia, dan sekarang menjadi aset TPNPB," Tegasnya.Dalam laporan lebih lanjut, Mayor Aibon Kogoya menghimbau kepada seluruh masyarakat sipil dan aparat militer indonesia untuk tidak melewati jalan Trans Nabire tujuan Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Ilaga dengan mobil sambil menutup kaca." Jika kedapatan kami siap tembak karena itu bagian dari intelejen militer pemerintah Indonesia, karena jalan trans merupakan wilayah perang," Pungkasnya.Diketahui informasi yang dihimpun Papuanewsonline.com, bahwa dua Anggota Brimob gugur disaat tengah mengawasi pekerjaan jalan Trans Nabire–Dogiyai.Dua Anggota Brimob yang gugur yakni Brgpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Coter Runaki.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari TNI/Polri.(Hendrik)
13 Agu 2025, 15:41 WIT
Reses di Ilaga, DPR Papua Tengah Jemi Patabang Serap Aspirasi Warga dan Pengungsi di Distrik Ilaga
Papuanewsonline.com, Ilaga
— Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (DAPIL) III Puncak, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaksanakan
Reses Masa Sidang II Tahun 2025 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat
(08/08/2025). Agenda reses ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 13
Agustus 2025. Reses di Ilaga tersebut dihadiri
masyarakat setempat serta warga yang tengah mengungsi dari sejumlah distrik dan
kampung lain akibat situasi keamanan, antara lain Kampung Niponi, Kibogolome
(Distrik Ilaga) kampung Aminggaru,
Eromaga (Distrik Omukia), serta Kampung Wako (Distrik Gome). Dalam dialog yang berlangsung,
masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perbaikan infrastruktur
dasar, akses layanan kesehatan, peningkatan dukungan pendidikan, serta
perhatian khusus bagi warga pengungsi. Salah satu kebutuhan yang paling
mendesak adalah penyediaan BAMA (Bahan Makanan) bagi pengungsi yang saat ini
masih bertahan di Ilaga. Perwakilan warga pengungsi,
mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari. “Kami sudah berapa bulan di sini,
jauh dari rumah,stok beras dan bahan makanan cepat habis, bantuan tidak datang
rutin. Anak-anak mulai kekurangan gizi, kami butuh perhatian segera,” ujarnya
dengan nada harap. Menanggapi hal tersebut, Jemi
Patabang menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam
pembahasan di tingkat provinsi. “Kehadiran saya di sini bukan
sekadar menjalankan kewajiban reses, tetapi untuk memastikan suara masyarakat
termasuk saudara-saudara kita yang mengungsi dapat tersampaikan secara langsung
ke pemerintah provinsi. Kebutuhan BAMA bagi pengungsi akan saya sampaikan
secara khusus agar mendapatkan perhatian segera,” tegasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan
diskusi terbuka yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Jemi Patabang
menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang dihimpun selama
reses ini dan mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian serius bagi
seluruh pengungsi, termasuk daerah terdampak konflik. (Red)
10 Agu 2025, 23:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
