Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Gubernur Meki Nawipa Kritik Keras Kebijakan Presiden Prabowo
Papunewsonline.com, Jakarta- Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang pemangkasan anggaran, karena berdampak pada percepatan pembangunan di Papua Tengah.“ Undang-undang Otsus itu-kan berdiri sendiri, jadi kalau sudah dipangkas dari dana Dau, namun sekarang dana Otsus juga dipangkas, selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasi Otsus jadi silakan jalan, tapi hari ini yang terjadi dana Otsus dipangkas, Dau dipangkas, Dak dipangkas,” ujar Gubernur Meki Nawipa di depan Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat tentang efaluasi pembangunan DOB di Papua di Jakarta, (13/3/2025).Terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, Gubernur Meki Nawipa mengatakan berbicara tentang efaluasi dua sampai tiga tahun terakhir untuk DOB, kantor tidak bisa dibangun, semua tidak bisa dibangun.“ Kalau hal ini terjadi, apa arti Otonomi khusus itu ada pada kita, kalua dikasi, harus ful sama kita, jadi kita itu special sama dengan Aceh, ya ini apa ya, Saya merasah miris begitu pak, karena Gubernur Aceh dilantik di Aceh, kita Papua dilantik di Jakarta,” Sesalnya.Lanjut Meki Nawipa, pelantikan saja seperti itu, apalagi hal lain, “ Saya pernah terbang di Aceh, karena 15 tahun saya jadi Pilot dimana daerah di Aceh tidak separah kita di Papua, semua pakai pesawat, pakai helicopter,” Terangnya.Meki menyebutkan situasi di Papua merupakan tantangan yang besar, sehingga hal ini menjadi tanggungjawab komisi II DPR RI dan semua pihak, karena dari ruangan komisi II DPR RI terbentuklah daerah Otonomi Baru (DOB).“ Terkait hal ini, semua menjadi tanggungjawab kita, karena dari ruangan ini DOB terbentuk, dan dari ruangan ini orang Papua dibelah, orang Papua bisa dibantu, sehingga saya berharap pada pertemuan ini, bukan hanya efaluasi tapi jadi batu loncatan untuk kita, dimana kita melupakan yang sudah berlalu dan kita memulai yang baru, dengan meletakan fondasi agar lebih baik,’’ Pungkasnya.(red)
09 Apr 2025, 08:55 WIT
Larang Bakar Batu, Gubernur Meki Nawipa Disemprot Legislator Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika- Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa walaupun baru menjabat seumur benih jagung namun sudah berani mengeluarkan pernyataan kontrofersial dengan melarang budaya bakar batu.Pernyataan konyol Meki Nawipa ini saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika beberapa hari kemarin.Atas pernyataan tersebut banyak mendapat tanggapan miring dari bebagai kalangan, baik dari masyarakat maupun Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah Yohanes Kemong." Pernyataan Gubernur Meki Nawipa ini sama saja ingin menghilangkan budaya dan Kulture masyarakat adat di Papua, ini keterlaluan sehinga kami tidak setuju," ungkap Yohanes Kemong melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (29/3).Politisi PKB itu menyebutkan bahwa Pernyataan Gubernur Meki Nawipa bahwa Tidak ada Bakar Batu Dalam Acara Syukuran Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan alasan akan Merugikan Anggaran Pembangunan merupakan pernyataan diskriminatif." Bakar batu adalah budaya yang dilestarikan secara turun temurun bagi masyarakat Papua secara umum dan secara khusus bagi masyarakat Gunung, sehingga kami menolak dan tidak setuju dengan pernyataan arogansi dari Gubernur Meki Nawipa," Tegasnya.Yohanes Kemong menghimbau agar masyarakat dan Pemerintah Daerah tetap mempertahankan dan melestarikan budaya bakar batu di Kabupaten Mimika." Ini Budaya dari leluhur atas tanah ini, sehingga masyarakat kami yang berkoteka di Papua, lebih khusus masyarakat suku Amungme di Mimika jangan dengar ocehan receh dari Gubernur ini, kita akan tetap mempertahankan Budaya bakar batu dalam Acara - acara Masyarakat Adat," tegas sosok yang lebih akrab disapa YK.Ia menyebutkan bahwa seorang Meki Nawipa sebagai Gubernur dan sebagai orang asli Papua, harus paham bahwa bakar batu dalam acara syukuran merupakan simbol penghormatan kepada leluhur dan Moyang." Bakar batu juga selain simbol penghormatan kepada moyang dan leluhur, ini juga menjadi bagian dari ucapan terimakasih kepada Tuhan atas segala upaya dan keberhasilan," tandas Yohanes Kemong.Yohanes Kemong mengatakan sebagai Wakil Rakyat Provinsi Papua Tengah sangat kecewa dengan pernyataan Gubernur Papua Tengah yang Melarang secara terang-terangan bakar batu dalam acara syukuran di Timika." Ini bagian dari menghilangkan jati diri masyarakat Papua dan ini upaya menghilangkan kulture budaya Masyarakat Papua, hal ini yang kami tidak setuju, sehingga kami berharap harus segerah ada klarifikasi dari Gubernur Papua Tengah," Pungkasnya.(Red)
29 Mar 2025, 13:42 WIT
Pidato di Forum Global OECD Paris, Menko Yusril Sampaikan Indonesia Perkuat Pemberantasan Korupsi
Papuanewsonline.com, Jakarta– Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global Anti-Korupsi (OECD) yang diselenggarakan di Paris, Prancis, Rabu (26/3).Dalam pidatonya, Yusril menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development, adalah Organisasi internasional untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang berpusat di Paris, Prancis.Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Menko Kumham menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan. Sejak tahun 1958, pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang. Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971 yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001."Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006," ujar Menko Yusril.Dalam pidatonya, Menko Yusril juga menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Langkah ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi. "Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," kata Yusril.Di sisi lain, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis. Salah satunya adalah Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada tahun 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.Di bagian akhir pidatonya, Menko Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.Menko Yusril dan delegasi Indonesia menghadiri '2025 Global Anti-Corruption & Integrity Forum' dengan tema 'Harnessing innovations to break new ground' yang diselenggarakan di OECD Conference Centre, Paris, Prancis 26-27 March 2025. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses keanggotaan ini melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024, ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.(Red)
29 Mar 2025, 01:04 WIT
Polri dan PCIC Timor Leste Kerja Sama Tangkal Kejahatan Lintas Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta- Polri bersama Policia Cientifica de Investigasaun Criminale (PCIC) Timor Leste resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani kejahatan transnasional yang kian kompleks di kawasan Asia Tenggara.Penandatanganan MoU berlangsung di kantor Kementerian Kehakiman, Kolmera, Dili, pada Kamis (26/3) petang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi kedua negara, termasuk Menteri Kehakiman Timor Leste, Y.M. Sergio Hornai; Duta Besar RI untuk Timor Leste, H.E. Dr. Okto Dorinus Manik, L.LM.; serta Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Dr. Khrisna Murti, S.I.K., M.Si, yang memimpin delegasi dari Indonesia.Dokumen kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Direktur PCIC, Dr. Vicente Fernandes e Brito. Sementara dari pihak Polri, MoU telah lebih dulu ditandatangani di Jakarta oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Wahyu Widada, S.I.K., M.Phil.Menteri Kehakiman Timor Leste, Sergio Hornai, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk menghadapi kejahatan lintas batas yang terus berkembang."Ini adalah komitmen penting kedua negara dalam mempererat sinergi menghadapi tantangan kejahatan transnasional," tegasnya dalam sambutan.Senada, Duta Besar RI untuk Timor Leste, Okto Dorinus Manik, menyebut bahwa kolaborasi ini bukan hanya penting bagi Indonesia dan Timor Leste, tapi juga bagi stabilitas kawasan."Kerja sama ini membuka ruang pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman keamanan regional maupun global," ujarnya.Sementara itu, Irjen Pol Dr. Khrisna Murti menjelaskan bahwa MoU ini juga menjadi jembatan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, khususnya bagi personel PCIC."Melalui kerja sama ini, kita ingin membangun sistem pertukaran informasi yang lebih solid dan membuka peluang pelatihan untuk memperkuat aparat penegak hukum kedua negara," ucapnya.Direktur PCIC, Dr. Vicente Fernandes, menyambut baik penandatanganan ini sebagai titik awal penguatan kerja sama bilateral."Kami berharap kolaborasi ini memperkuat kapasitas kami dalam menangani kejahatan seperti pencucian uang, penipuan investasi, perdagangan orang, narkotika, hingga penyelundupan lintas batas," jelasnya.Ia juga menambahkan, "Melalui MoU ini, kami bisa memformalkan pertukaran informasi dan meningkatkan layanan laboratorium forensik PCIC secara lebih efektif."Melalui kesepakatan ini, Polri dan PCIC berkomitmen menjalankan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, serta mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste.(P/21)
28 Mar 2025, 18:37 WIT
Gubernur Sumut, Bobby Nasution Tekankan Tugas Pemerintah Melayani Masyarakat
Papuanewsonline.com, Medan - Sejak pertama dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution baru secara perdana memasuki Kantor Gubernur, Senin (3/3/2025). Pada sambutan perdananya sebagai Gubernur, Ia menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. “Kita ini semua adalah pelayan, dan tugasnya melayani, kalau masyarakat perlu minum, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan, kalau masyarakat butuh makan, kita perlu memastikan pasokannya. Butuh keamanan dan kenyamanan, kita bertugas memastikannya,” kata Bobby Nasution, saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. Selain itu, Bobby Nasution juga meminta ASN Pemprov Sumut untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman dan situasi. Ia mencontohkan, ada hewan kecil yang mampu bertahan hidup ketimbang dinosaurus pada masa itu. Hewan kecil tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara dinosaurus tidak. “Yang mampu bertahan bukanlah dinosaurus, tapi hewan kecil yang hidup pada masa itu, kuncinya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu, oleh karena itu saya minta semua harus jadi seperti hewan kecil itu, kita sama-sama adaptif, ikuti perkembangan zaman, teknologi dan kepemimpinan,” kata Bobby Nasution, didampingi Wakil Gubernur Surya. Pada sambutannya yang perdana itu, Bobby Nasution juga mengajak Forkopimda Sumut untuk terus melanjutkan kolaborasi yang selama ini telah terbangun. Salah satu fokus yang ditargetkannya adalah menghilangkan Narkoba di Sumut. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 Sumut akan terwujud apabila Narkoba dapat hilang.“Saya minta support dan dukungan untuk Narkoba di Sumut, benar-benar harus kita hilangkan, kami (Pemprov Sumut) akan support penuh dengan gerakan, gebrakan, dan kami akan lakukan tindakan pencegahan di Sumut,” ujar Bobby Nasution.Sementara itu, Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut mengucapkan selamat pada Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik. “Menjadi pemimpin di Sumut tidak ringan dan tidak mudah, di semua sektor kita perlu kerja keras, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bobby dan Pak Surya, Sumut bisa melesat dan membanggakan bagi kita semua,” ucap Fatoni. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumut dari Tyas Fatoni kepada Kahiyang Ayu. Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas. PNO-12
05 Mar 2025, 20:20 WIT
Pesan Moral Bro Jemi Patabang pada HUT GMKI ke 75 tahun
Papuanewsonline.com, Nabire
– Dalam rangka memperingati Hari Lahir Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
yang ke 75 pada 09 Februari 2025, salah satu Legislator Propinsi Papua Tengah
dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bro Jemi Patabang, S.Pd, M,Si
menyampaikan pesan moralnya. “Selamat Dies Natalis yang ke 75
tahun untuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang telah hadir sejak 09 Februari
1950. Sebuah perjalanan Panjang selama ¾ abad ini menjadi bukti nyata bahwa
GMKI terus hadir sebagai organisasi yang konsisten membentuk kader-kder yang matang
dalam Iman, Ilmu dan Pelayanan, ujarnya” melalui pesan whatsapp. Lebih lanjut, Legislator yang mewakili
kabupaten Puncak ini menjelaskan bahwa bagi Gereja, Perguruan Tinggi dan
Masyarakat, GMKI telah menjadi wadah yanag mempersiapkan pemimpin yang mampu
melayani dengan kasih dan integritas. Semangat ini sejalan dengan panggilan
untuk menjadi garda terdepan dalam arak-arakan Pluralis, menjunjung tinggi
nilai-nilai Oikumenisme dan nasionlisme sebagai penerus tongkat estafet perjuangan. “Kita diajak untuk terus berperan
aktif dalam memperkokoh persatuan Gereja, menjaga keharmonisan Bangsa serta
menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat yang majemuk, kata Bro
Jemi yang juga sebagai Ketua BPC HIPMI kabupaten Puncak.
di Akhir pesannya Bro Jemi mengucapkan Selamat Dies Natalis GMKI yang ke
75, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai setiap Langkah perjuangan
kita dalam membawa terang kasihNya ke dunia. Tinggi Iman, Tinggi Ilmu, Tinggi
Pengabdian. Ut Omnes Unum Sint. (Red)
12 Feb 2025, 20:21 WIT
Sah! Bobby Nasution-Surya Resmi Jadi Gubernur Dan Wagub Sumut
Papuanewsonline.com, Medan - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, secara resmi mengumumkan dan menetapkan pasangan calon (Paslon) Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih Sumut hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat ini digelar di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sumut, Medan, pada Jumat (7/2/2025).Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, berharap agar proses pelantikan dapat berjalan lancar sehingga pemerintahan baru bisa segera bekerja."Semua proses sudah kita lalui, mulai dari pemilihan, penetapan pasangan calon, proses di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MK. Hari ini, DPRD Sumut menetapkan dan mengumumkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Semoga pelantikan segera terlaksana agar roda pemerintahan bisa berjalan optimal," ujar Fatoni.Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelantikan dijadwalkan berlangsung serentak pada 20 Februari 2025."Jadwal yang telah disampaikan dalam rakor dengan Mendagri, pelantikan direncanakan pada 20 Februari 2025," tambahnya.Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pasangan Bobby Nasution–Surya resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sumut setelah memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada 2024."Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Muhammad Bobby Afif Nasution dan H Surya, dengan perolehan suara sebanyak 3.645.611 suara atau 64,46% dari total suara sah," kata Erni Ariyanti Sitorus.Setelah pengumuman dan penetapan ini, DPRD Sumut akan mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) guna melantik pasangan terpilih.Sementara itu, Gubernur Sumut terpilih, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan jalannya Pilkada 2024.“Terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Sumut yang telah melaksanakan Pilkada dengan baik, serta kepada DPRD Sumut yang sudah menggelar Paripurna hari ini,” ungkap Bobby.Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj Sekdaprov Sumut MA Effendy Pohan, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan Ricky Antoni, Sekretaris Dewan Setdaprovsu Zulkifli, serta unsur Forkopimda, anggota DPRD Sumut, Kadis Kominfo Sumut dan Pimpinan OPD Sumut serta staf, dan undangan lainnya. PNO-12
10 Feb 2025, 19:08 WIT
Tingkatkan Kesiapan Bertugas, Personel Ops Damai Cartenz-2025 Jalani Pelatihan Psikologi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemandangan tak biasa terlihat di Posko Sektor Timika pada Kamis (6/2), saat personel Ops Damai Cartenz-2025 mengikuti pelatihan psikologi yang diselenggarakan oleh Tim Psikologi Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz-2025.Kegiatan ini dipimpin oleh Ipda Amelia Mega Kartika Kawilarang, S.Psi., dan Ipda Moh. Arsyad Hafid Affandy, S.Psi., dengan tujuan memperkuat mental, kekompakan, serta fokus para personel yang bertugas di wilayah operasi.Dalam pelatihan ini, peserta dibagi menjadi dua tim.1. Belukar 65, dipimpin oleh Ipda Ari Barudin2. Belukar 66, dipimpin oleh Ipda HendriKedua tim berlomba menyelesaikan berbagai tantangan menarik yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan mental dan kerja sama tim, di antaranya:Tebak istilah kepolisian khususnya terkait fungsi Brimob, guna mengasah pengetahuan dan kesiapan personel.Perlombaan memasukkan bola ke dalam kardus, untuk melatih ketangkasan dan koordinasi tim.Mengambil sumpit dengan hidung, tantangan unik yang mengundang tawa, tetapi tetap mengasah fokus dan konsentrasi.Menggendong komandan tim hingga garis finis, sebagai simbol kekompakan dan kekuatan tim dalam menghadapi tantangan.Ipda Amelia Mega Kartika Kawilarang menekankan pentingnya pelatihan psikologi seperti ini."Di lapangan, mental yang kuat sama pentingnya dengan keterampilan bertempur. Kami ingin memastikan setiap personel tetap tangguh, solid, dan memiliki semangat juang yang tinggi."Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengapresiasi kegiatan ini dan menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis personel adalah prioritas utama."Tugas mereka sangat berat. Kami ingin mereka tetap dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, agar dapat menjalankan tugas secara optimal."Kegiatan ini membuktikan bahwa membangun mental baja tidak selalu harus dengan latihan keras. Melalui tantangan unik dan seru, para personel dapat belajar, tertawa, serta mempererat kebersamaan.Pelatihan ditutup dengan pengumuman skor, di mana Tim Belukar 65 keluar sebagai juara. Dengan semangat yang semakin tinggi, personel Ops Damai Cartenz-2025 siap bertugas dengan penuh keyakinan dan kekompakan. PNO-12
07 Feb 2025, 18:28 WIT
Kemenkumham dan Prancis Gelar Pengaturan Praktis Untuk Terpidana Serge Atlaoui
Papuanewsonline.com, Jakarta-
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis telah menandatangani Pengaturan
Praktis terkait pemindahan narapidana warga negara Prancis, Serge Areski
Atloui. Penandatanganan tersebut
dilakukan secara daring pada Jumat (25/1/2025). Mewakili Indonesia Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril
Ihza Mahendra, menandatangani dokumen tersebut di Gedung Kemenko Kumham Imipas,
dengan disaksikan oleh Fabien Penone, Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Sementara
itu, Pemerintah Prancis menandatangani dokumen tersebut di Ministry of Justice,
melalui Gérald Darmanin, Minister of State, Keeper of the Seals, Minister of
Justice. Kesepakatan ini menandai komitmen
kedua negara untuk menghormati kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing sesuai
dengan instrumen internasional yang relevan dan mengikat. "Pemerintah Indonesia
menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Pengaturan Praktis ini yang
dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan negara," kata
Yusril. Diketahui, Pemindahan Serge
Atloui dijadwalkan berlangsung pada Selasa 4 Februari 2025, dan akan dilakukan
sesuai dengan kebijakan yang berlaku di kedua negara. Setelah dipindahkan,
pelaksanaan hukuman Serge Atloui akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur
di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti. Terkait hal ini, Pemerintah
Prancis juga berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah
Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atloui setelah pemindahan
dilakukan. Kesepakatan ini diharapkan dapat
menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam
berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.
Dengan terwujudnya pengaturan ini, hubungan
diplomatik antara Indonesia dan Prancis semakin menunjukkan semangat saling
menghormati dan kerja sama yang konstruktif.(Red)
25 Jan 2025, 22:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
