Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Setelah dua tahun disahkan, empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua
masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan dan operasional
pemerintahan. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan
mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua Barat Daya. “Aspek infrastruktur pemerintahan
yang belum optimal, layanan dasar yang masih terbatas, serta regulasi
kelembagaan yang belum tuntas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus
segera diselesaikan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko
Polkam, Ruly Chandrayadi, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/7/2025). Ruly mengakui, sejumlah kendala
seperti sulitnya pembukaan lahan hingga keterbatasan pendanaan menjadi penyebab
utama lambannya progres di lapangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ada
komitmen kuat dari lintas kementerian—yakni Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan
Kementerian PUPR—untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan
paling lambat tahun 2028. Beberapa skema yang disiapkan
termasuk mekanisme cost-sharing antara APBN dan APBD, serta mendorong kawasan
pemerintahan DOB masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami akan terus lakukan
asistensi, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembangunan tidak
mandek dan progresnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Ruly. Dalam rapat koordinasi bersama
perwakilan dari empat DOB, beberapa permasalahan mengemuka. Mulai dari keterlambatan
pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, hingga belum selesainya
pengesahan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Selain itu, pembangunan
gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP
masih terkendala anggaran. Ruly menekankan, penyelesaian
persoalan ini membutuhkan pendekatan komprehensif dan sinergi nyata dari pusat
hingga daerah. “Kemenko Polkam akan terus
menjalankan peran sebagai penghubung dan penyelaras kebijakan lintas sektor.
Kami ingin kehadiran DOB ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat
Papua,” pungkasnya. (Ning)
31 Jul 2025, 15:59 WIT
Sekda Mimika Pamit dengan Pesan Menyentuh: Tetap Loyal dan Dukung Kepemimpinan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Suasana haru menyelimuti apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Mimika
(Puspem), Jalan SP 3, Senin (28/7/2025), ketika Sekretaris Daerah (Sekda)
Mimika, Petrus Yumte, memimpin apel terakhirnya sebelum resmi memasuki masa
pensiun pada 31 Juli 2025. Didampingi para pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN),
Yumte menyampaikan pesan perpisahan yang menggugah semangat pengabdian. Dalam
sambutannya, ia mengajak seluruh ASN untuk tetap solid dan mendukung penuh kepemimpinan
Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. “Hari ini adalah apel terakhir
saya sebagai Sekda Mimika. Saya titipkan pesan kepada seluruh ASN, tetaplah
loyal, profesional, dan dukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
kita,” ujar Yumte dengan suara bergetar. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan
Mimika tidak bisa diraih tanpa integritas dan etos kerja yang tinggi dari
seluruh ASN. Sinergi, semangat kolaborasi, dan komitmen terhadap pelayanan
publik harus menjadi prioritas di setiap unit kerja. Tak hanya pesan moral, Yumte juga
menyampaikan arahan penting terkait implementasi sistem absensi sidik jari
(fingerprint) di semua OPD mulai 1 Agustus 2025. Hal ini merupakan bagian dari
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan akuntabilitas
birokrasi. “Saya minta OPD yang belum punya
alat fingerprint segera berkoordinasi dengan Bagian Ortal. Setelah semua
diterapkan, kita akan laporkan ke KPK sebagai bentuk komitmen transparansi,”
tegasnya. Menutup apel, Yumte mengungkapkan
harapannya agar ASN Mimika dapat terus meningkatkan profesionalisme dan tetap
menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. “Terima kasih atas dukungan
selama ini. Mari kita doakan Mimika terus maju dan menjadi daerah yang
sejahtera untuk semua,” tutupnya dengan senyum penuh haru, disambut tepuk
tangan hangat dari peserta apel. (jidan)
28 Jul 2025, 15:41 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Lawan Hoaks dan Sukseskan PSU Demi Bangun Citra Positif Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, kembali mengingatkan masyarakat akan
pentingnya menjaga nama baik Papua di ruang digital. Dalam kunjungan kerjanya
ke sejumlah wilayah di Papua pada Jumat (25/7/2025), Fatoni menekankan bahwa media
sosial kini menjadi senjata dua mata—bisa membangun, tapi juga bisa merusak
jika digunakan tanpa tanggung jawab. “Di dunia maya, kita harus lawan
berita hoaks dan ujaran kebencian dengan narasi positif tentang Papua. Agar
dunia tahu bahwa Papua itu aman, toleran, dan tertib,” tegasnya. Fatoni mendorong masyarakat,
terutama generasi muda yang aktif bermedia sosial, untuk menjadi agen perubahan
digital. Ia mengajak semua pihak mengisi media sosial dengan konten-konten
inspiratif, edukatif, dan membanggakan tentang budaya, toleransi, dan kemajuan
Papua. Selain itu, Fatoni juga menyoroti
pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub
Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Menurutnya, PSU adalah momen
krusial yang hanya terjadi lima tahun sekali dan tidak boleh disia-siakan. “Kesempatan PSU ini hanya lima
tahun sekali, jangan disia-siakan. Gunakan hak pilihmu dan ajak kerabat serta
tetangga datang ke TPS,” ajaknya. Pemerintah Provinsi Papua telah
menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur demi memberi ruang kepada masyarakat
untuk memilih secara nyaman. Fatoni juga menekankan bahwa
siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya harus didukung bersama. “Setelah terpilih, mari kita
dukung bersama dan kita kawal agar pemerintahan berjalan sesuai aturan untuk
membangun Papua yang lebih sejahtera,” katanya. Ia berharap dengan narasi positif
dan partisipasi demokratis, Papua bisa semakin dikenal dunia sebagai wilayah damai,
harmonis, dan penuh harapan. (Jidan)
27 Jul 2025, 20:40 WIT
Jelang PSU 6 Agustus, Pj Gubernur Papua Serukan Warga Keerom Jaga Damai dan Gunakan Hak Pilih
Papuanewsonline.com, Keerom –
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keerom untuk memastikan kesiapan dan
mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan
ini. (24/7/2025) Dalam dialog bersama warga dan
tokoh masyarakat, Fatoni menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai
wujud nyata tanggung jawab sebagai warga negara. “Saya mengajak seluruh masyarakat
yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih
sebaik-baiknya. Satu suara sangat berarti bagi masa depan Papua,” ujarnya. Untuk memaksimalkan partisipasi
publik, Pemprov Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur daerah,
sehingga masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih tanpa hambatan. “Kesempatan ini tidak datang
setiap hari. PSU hanya terjadi lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Ajak
keluarga dan tetangga untuk ikut memilih,” tambah Fatoni. Tidak hanya soal partisipasi
pemilih, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas wilayah,
khususnya menjelang PSU yang rawan isu sensitif. Ia meminta warga untuk tidak
mudah terpancing berita palsu dan ujaran kebencian yang berseliweran di media
sosial. “Mari kita rawat suasana damai
Papua. Hindari menyebarkan hoaks dan fitnah yang hanya memecah persatuan,”
tegasnya. Fatoni juga mengajak masyarakat
menjadi bagian dari gerakan membangun citra positif Papua. “Papua harus dikenal dunia karena
kerukunan, partisipasi, dan kedewasaan berdemokrasinya. Lawan narasi negatif
dengan semangat positif lewat media sosial,” pungkasnya. Dengan semangat kolaboratif ini,
Pj Gubernur berharap PSU berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin
yang membawa Papua ke arah kemajuan. (Jidan)
27 Jul 2025, 20:07 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Pedagang Meriahkan PSU 6 Agustus: Satu Suara Tentukan Arah Papua
Papuanewsonline.com, Sarmi –
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
tinggal hitungan hari. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarmi, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya
para pedagang, untuk menggunakan hak pilihnya pada 6 Agustus 2025 mendatang. Fatoni menyempatkan diri
berdialog langsung dengan para pedagang di pasar dan pusat ekonomi lokal. Dalam
percakapan yang akrab, ia menanyakan langsung status daftar pemilih mereka.
Mayoritas pedagang pun menyatakan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih
tetap. “Saya sudah tanya langsung ke
para pedagang, dan mereka sudah terdaftar. Maka saya mengajak seluruh
masyarakat Papua untuk datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya. Jangan golput,”
tegas Fatoni, Jumat (25/7/2025). Fatoni menekankan bahwa
partisipasi masyarakat adalah kunci utama suksesnya PSU. Ia berharap proses
demokrasi ini bisa berlangsung damai, jujur, tertib, dan menggembirakan, serta
menjadi pesta demokrasi yang bermartabat. “Mari kita buktikan bahwa Papua
siap menentukan masa depannya secara damai dan demokratis. Untuk Papua yang
makin maju dan makin sejahtera,” imbuhnya. Selain itu, Fatoni mengapresiasi
kondisi sosial di Papua yang disebutnya sebagai miniatur keberagaman Indonesia.
Ia menyampaikan kekagumannya atas kerukunan antar suku dan budaya yang tetap
terjaga di tengah aktivitas ekonomi masyarakat. “Saya bertemu banyak pedagang,
dari Papua asli, Jawa Timur, Sulawesi, bahkan Sulawesi Tengah. Mereka semua
hidup rukun. Tidak ada konflik. Ini bukti bahwa Papua adalah tanah damai yang
harus kita jaga bersama,” ujarnya. Dengan suara lantang, Fatoni pun
menutup kunjungannya dengan pesan kuat: “Jangan takut ke TPS. Satu suara
kita hari ini adalah pondasi masa depan Papua yang lebih baik.” PSU Papua 2025 diharapkan menjadi
momentum penyegaran demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan
mengedepankan persatuan di atas segalanya. (Jidan)
26 Jul 2025, 21:59 WIT
Cegah Perpecahan Jelang PSU, Diskominfo Provinsi Papua Imbau Warga Bijak Bermedia Sosial
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025,
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Imbauan ini
dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya konten provokatif
yang berpotensi memicu konflik di ruang digital. Kepala Dinas Diskominfo Papua, Jeri
Agus Yudianto, menekankan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi
informasi yang beredar, khususnya yang bersifat politis dan memecah belah. “Kalau kita melihat ada konten
yang memancing keributan atau perpecahan, sebaiknya tidak dikomentari apalagi
dibagikan,” tegas Jeri, Selasa (23/7/2025). Diskominfo mencatat adanya
lonjakan aktivitas dan dinamika informasi di media sosial seiring mendekatnya
jadwal PSU. Meskipun media massa cenderung memberikan edukasi yang berimbang,
media sosial dinilai masih menjadi ladang subur bagi hoaks dan ujaran
kebencian. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan
hanya jadi urusan pemerintah. Warga, tokoh masyarakat, dan pemuda harus ikut
aktif menjaga ruang digital kita,” lanjutnya. Sebagai langkah nyata, Diskominfo
Papua telah menggandeng tokoh agama dan tokoh adat untuk menyebarkan
pesan-pesan damai melalui berbagai kanal digital. Para tokoh tersebut didorong
untuk menyampaikan edukasi literasi digital kepada masyarakat, agar tidak mudah
terprovokasi oleh informasi menyesatkan. Hoaks dan ujaran kebencian
merupakan instrumen yang kerap digunakan untuk memecah belah masyarakat di
Provinsi Papua. Oleh karena itu, langkah Diskominfo Papua menggandeng tokoh
agama dan tokoh adat merupakan strategi yang efektif. Sebab, kedua tokoh ini
memiliki posisi yang sangat dihormati dan dekat dengan kehidupan sosial
masyarakat Papua. Suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dipercaya,
sehingga sangat berpengaruh dalam membentuk sikap kolektif di tengah masyarakat Selain itu, Jeri juga menegaskan
pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi PSU. Aparatur negara diminta bekerja
profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, demi menjaga kepercayaan
publik. “Mari kita jaga Papua tetap damai
dan aman dalam proses demokrasi ini,” pungkas Jeri. (GF)
26 Jul 2025, 14:21 WIT
Pemprov Papua Tetapkan 6 Agustus sebagai Libur Daerah untuk Dukung PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi menetapkan tanggal 6 Agustus 2025
sebagai hari libur daerah dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk
kesiapan teknis dan logistik pelaksanaan PSU serta kebutuhan untuk memastikan
kelancaran proses demokrasi. "Kami telah menetapkan 6
Agustus sebagai hari libur. Ini penting untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam PSU," ujar Penjabat Gubernur Papua,
Agus Fatoni. (23/7/25) Pemilihan tanggal 6 Agustus
sebagai hari libur bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
seluruh warga Papua yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak
pilihnya tanpa terkendala oleh aktivitas pekerjaan atau kegiatan lain. Hal ini
dilakukan sebagai bentuk memperkuat demokrasi substansif bukan hanya demokrasi
secara prosedural. Pemprov Papua berharap dengan
adanya hari libur ini, partisipasi masyarakat dalam PSU akan meningkat dan
proses pemilihan akan berjalan dengan lancar dan demokratis. Sehingga hasil
dari PSU benar-benar mewakili suara seluruh lapisan masyarakat Papua. "Partisipasi masyarakat
sangat penting dalam pesta demokrasi ini.
Semoga dengan adanya hari libur ini, partisipasi masyarakat
meningkat," tambahnya. Pemprov Papua telah melakukan
berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU, termasuk
penyediaan sarana dan prasarana, serta pengamanan. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk
penyelenggara pemilihan dan aparat keamanan, telah terjalin dengan baik untuk
memastikan proses PSU berjalan aman, tertib, dan jujur. Fatoni menekankan pentingnya menjaga
kondusivitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PSU.
Fatoni juga mengimbau kepada
seluruh masyarakat Papua untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan selama
pelaksanaan PSU. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mensukseskan
pesta demokrasi ini dan menjadikan Papua sebagai contoh daerah yang sukses
melaksanakan PSU dengan tertib dan demokratis. "Mari kita jaga keamanan
dan ketertiban. Sukseskan PSU demi Papua
yang lebih baik," pungkasnya. ( Jidan )
26 Jul 2025, 13:12 WIT
DPW PSI Papua Tengah Menyambut Positif Logo Baru PSI Yang Resmi Diluncurkan Saat Kongres
Papuanewsonline.com, Nabire
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi meluncurkan logo baru dalam
Kongres Nasional yang digelar pada tanggal 19–20 Juli 2025 di Kota Solo, Jawa
Tengah. Perubahan logo ini menjadi simbol penyegaran semangat dan arah
perjuangan PSI dalam menjawab tantangan zaman serta memperkuat komitmen untuk
menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat Indonesia. Logo baru PSI menampilkan sosok
gajah yang mengandung makna kekuatan, kesetiaan, solidaritas, kebijaksanaan,
dan kemakmuran sebagai refleksi nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh
PSI. Gajah menjadi simbol perjuangan yang kokoh, penuh integritas, dan
senantiasa berpihak pada rakyat. Kepala gajah berwarna merah melambangkan
optimisme dan semangat yang menyala untuk berjuang. Tubuh dan kaki berwarna
hitam mencerminkan keteguhan dalam konsistensi dan solidaritas. Sementara warna
putih sebagai latar belakang adalah lambang kesucian dan kejernihan hati PSI
dalam berpolitik. Dalam kongres tersebut, Kaesang
Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI untuk masa bakti berikutnya.
Di bawah kepemimpinannya, PSI berkomitmen untuk terus memperkuat barisan kader
dan memperluas basis dukungan hingga ke pelosok Tanah Air. Ketua DPW PSI Papua Tengah, Nesco
Wonda, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa DPW Papua Tengah sangat mendukung dan
menyambut positif terhadap perubahan logo ini. "Perubahan logo PSI bukan
sekadar tampilan baru, melainkan semangat baru. Gajah adalah lambang kekuatan
dan kebijaksanaan. Ini sangat cocok untuk menggambarkan perjuangan kami di
Papua Tengah mendorong keadilan, mendampingi rakyat, dan menjaga semangat solidaritas.
Di bawah kepemimpinan Bro Kaesang, PSI akan semakin teguh dan progresif
menjawab harapan rakyat.” Ujar Nesco Selain itu, Sekretaris DPW PSI
Papua Tengah, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si yang juga salah satu anggota DPR Papua
Tengah ini menambahkan bahwa seluruh kader PSI di Propinsi Papua Tengah sangat
antusias. "Kami di DPW PSI Papua
Tengah menyambut dengan penuh antusias perubahan logo ini. Maknanya sangat
dalam merepresentasikan perjuangan yang optimis, konsisten, dan bersih. Ini
adalah identitas baru yang semakin merekatkan PSI dengan rakyat, khususnya di
wilayah-wilayah timur Indonesia." Ucapnya. Dengan logo dan semangat baru,
PSI menegaskan kembali posisinya sebagai partai yang bersih, progresif, dan
berpihak pada rakyat. PSI akan terus bekerja, menyapa, dan memperjuangkan suara
rakyat karena bagi PSI, rakyat adalah poros utama kemajuan bangsa. Salah satu wujud antusiasme DPW
Papua Tengah dibuktikan dengan kehadiran seluruh Ketua DPD PSI se-Papua Tengah
pada Kongres yang begitu meriah di Solo beberapa hari yang lalu, beserta
Pengurus DPW PSI Papua Tengah. Tampak ketua DPD Nabire Bro
Alberto Mansawan, ketua DPD Puncak sis Naomi E. Wafom, Ketua DPD Mimika sis
Suraya Madubun, SE.,M.Si, ketua DPD Intan Jaya Yustinus Wandagau, Ketua DPD
Paniai bro Marten Tenoye, ketua DPD Dogiyai bro Luther Deba dan ketua DPD Deyai
bro Paulus Mote. Pada perlehatan akbar tersebut
Rombongan Papua Tengah mendapatkan kesempatan bersilaturahmi dengan Presiden RI
ke-7 Bapak Joko Widodo di kediaman beliau. Pertemuan singkat ini sangat
menginspirasi para pimpinan PSI di Papua Tengah. Nasehat dan pesan-pesan moral yang
begitu mendalam dari Pak Jokowi menjadi penyemangat mereka. “Papua Tengah tetap semangat yaa…
Besarkan PSI, besarkan gajah di Papua Tengah,” pesan Pak Jokowi di akhir
pertemuan tersebut. Semangat pada Kongres Solo ini
akan dibawa ke Papua Tengah dan menjadi motivasi untuk membesarkan gajah kecil
ini agar menjadi kekuatan baru dalam menggapai visi dan misi Partai.
Secara serentak Logo Baru tersebut akan dipasang, dikenalkan dan
disosialisasikan kepada seluruh Kader dan simpatisan PSI di seluruh wilayah
Papua Tengah melalui DPC-DPC bahkan Ranting-ranting. (Red)
26 Jul 2025, 12:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
