Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Terima Kunjungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif antara Koroner Inggris dengan otoritas terkait di Indonesia, terutama dalam hal penanganan autopsi jenazah yang akan direpatriasi ke Inggris serta penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan kondisi kematian jenazah tersebut.Rombongan dari Kedutaan Besar Inggris terdiri dari Poonam Jandu selaku Coroner Liaison Officer, Falma Kemalasari selaku Vice Consul - British Embassy Jakarta, dan Gilang Ahmad Rizki selaku Pro-Consul - British Embassy Jakarta. dan diterima langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H., beserta jajaran pejabat utama dan tim dari Instalasi Kedokteran Forensik.Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang prosedur dan layanan forensik di Indonesia, sekaligus berbagi pengalaman terkait penanganan jenazah warga negara asing (WNA) dalam proses repatriasi, baik di Indonesia maupun di Inggris. Kepala RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara di bidang forensik.“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak kedutaan sangat penting untuk memastikan proses forensik berjalan profesional dan transparan,” ujarnya pada Jumat, (10/10/2025).Perwakilan Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai praktik forensik di Indonesia.Melalui kunjungan ini, RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dan Kedutaan Besar Inggris berharap dapat terus memperkuat kerja sama di bidang kedokteran forensik serta membangun sinergi dalam penanganan kasus kemanusiaan lintas negara. PNO-12
12 Okt 2025, 19:35 WIT
Kunjungan Delegasi Kepolisian Prancis Perkuat Kerja Sama dan Motivasi Calon Bintara Polwan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Kepolisian Prancis pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari penguatan kemitraan strategis bilateral kedua negara, yang baru-baru ini ditingkatkan melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia dan kunjungan balasan Presiden Prabowo.Delegasi Prancis yang hadir terdiri atas Senior Superintendent Guillaume Calas (Head of Bilateral Cooperation), Commissaire David Sobaga (Head of Asia, America and Eastern Europe), Olivier Chassot, dan Syarah. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., beserta jajaran.Sinergi Strategis dan Peninjauan FasilitasKunjungan ini selaras dengan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk perluasan pertukaran antara lembaga pendidikan kadet. Dalam kunjungannya, delegasi diajak meninjau secara langsung fasilitas pendidikan Sepolwan, seperti ruang kelas, ruang makan, dan sarana latihan. Perhatian khusus diberikan pada ruang tematik yang kreatif dan interaktif, di mana mereka mendapatkan penjelasan mengenai metode pembelajaran tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan empati.Interaksi dan Motivasi dengan 660 Siswa Bintara PolwanDelegasi Kepolisian Prancis juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan 660 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Angkatan ke-58 Tahun Ajaran 2025. Dalam sesi tanya jawab, mereka berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada para calon Bintara Polwan yang merupakan putri-putri terpilih dari seluruh Indonesia. Para siswa yang sedang menjalani pendidikan selama lima bulan dan dijadwalkan dilantik pada 24 Desember 2025 ini mendapat perspektif internasional yang berharga. Interaksi semacam ini merupakan bagian dari upaya membentuk Polisi Wanita Indonesia yang berkelas dunia, humanis, berintegritas, dan berwawasan global.Komitmen untuk Masa DepanKepala Sekolah Polisi Wanita, Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H., dalam pernyataannya menegaskan, “Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari sinergi yang berkelanjutan. Kehadiran delegasi Kepolisian Prancis hari ini memberikan energi dan perspektif baru bagi para siswa. Mereka dapat melihat langsung bahwa profesi polisi wanita diakui dan dihargai secara global. Ini memperkuat semangat kami untuk terus mencetak Polwan Indonesia yang tidak hanya profesional di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat dunia, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan integritas.”Kunjungan delegasi Kepolisian Prancis ini merefleksikan peningkatan kemitraan keamanan Indonesia-Prancis. Melalui pertukaran seperti ini, Sepolwan Lemdiklat Polri terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat kapasitas Polri secara keseluruhan, mempersiapkan personel yang unggul dan mampu menjawab tantangan kepolisian di masa depan. PNO-12
08 Okt 2025, 21:07 WIT
Resmikan Kerja Sama, Polri dan AFP Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Australian Federal Police (AFP) secara resmi menyepakati dan menandatangani Rencana Kerja (Workplan) Indonesia-Australia People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP), sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, Selasa (30/9).Program ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama antara Polri dan AFP yang telah tertuang dalam Outcomes Senior Officers Meeting (SOM) Polri-AFP pada 7 Maret 2023 di Sydney, Australia. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas investigasi, koordinasi operasional, dan pertukaran informasi intelijen lintas negara, serta mendukung perlindungan hak asasi para migran.Setelah melalui proses dialog intensif, kedua pihak sepakat merumuskan 10 poin utama rencana kerja yang meliputi pendirian kantor pendukung di Pusat Pelatihan Misi Internasional (IMTC) Serpong, pengembangan kapasitas penyidik, dukungan operasional, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial.Penandatanganan naskah dilakukan secara sirkuler di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Melbourne. Dari pihak Polri, penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. pada 26 September 2025, disaksikan langsung oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H. serta Kabag Perjanjian Internasional Divhubinter Kombes Pol Ferly Rosa Putra, S.I.K. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak AFP dilakukan oleh Deputy Commissioner Lesa Gale pada 30 September 2025 di Melbourne, Australia, bertepatan dengan SOM AFP-INP ke-13.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia.“Rencana kerja IAPSCP ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi Polri dan AFP. Melalui program ini, kami tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan investigatif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama intelijen untuk menekan praktik penyelundupan manusia yang merugikan kemanusiaan,” ujar Irjen Pol Amur Chandra.Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung strategi nasional dan regional untuk menjaga keamanan perbatasan, melindungi migran, serta menegakkan hukum secara efektif dan humanis.“Kami berupaya memastikan setiap langkah dalam program ini memberikan dampak nyata, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional,” tegasnya.Dengan adanya Workplan IAPSCP ini, diharapkan penanganan kasus penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur, sekal. PNO-12
30 Sep 2025, 21:31 WIT
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Ekonomi di Penutupan Munas VI PKS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Suasana
hangat mewarnai Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, saat Presiden
Prabowo Subianto menghadiri acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional
(Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9/2025). Kehadiran Kepala
Negara disambut meriah oleh para kader PKS, tokoh masyarakat, dan undangan yang
hadir memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menekankan bahwa
bangsa ini memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri dan berkembang
sebagai negara maju. “Selama 80 tahun perjalanan, kita
telah menghadapi pasang surut, perang ideologi, dan berbagai tantangan besar.
Namun, Indonesia tetap utuh, semakin kuat, dan mampu berdiri tegak,” ujar
Presiden dengan penuh keyakinan. Presiden Prabowo kemudian
memaparkan berbagai capaian yang telah berhasil diwujudkan pemerintah dalam
kurun waktu 11 bulan terakhir. Salah satu program yang mendapat sorotan utama
adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang telah menjangkau hampir 30 juta
penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa
Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi
tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus wadah gotong royong modern. Di sektor perumahan, Presiden
menyebut peningkatan kuota dan fasilitas pembiayaan hingga 350 ribu penerima
untuk perumahan rakyat. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun 100 desa
nelayan dan menargetkan peningkatan hingga 2.000 desa nelayan pada tahun depan. Pada bidang ketahanan pangan,
Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam mencetak 480 ribu
hektare sawah baru, dengan 280 ribu hektare di antaranya sudah rampung.
Dampaknya, produksi beras Indonesia kini menembus rekor tertinggi sepanjang
sejarah, memperkuat posisi negara dalam mewujudkan swasembada pangan. Presiden juga menegaskan bahwa
sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menyoroti kebijakan
baru berupa pembayaran tunjangan bagi guru non-ASN yang kini langsung
ditransfer ke rekening penerima tanpa potongan. Selain itu, pemerintah telah
membangun 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, 6
SMA Taruna Nusantara, serta merencanakan pembangunan 20 politeknik di daerah
tertinggal. Hingga saat ini, 165 sekolah rakyat telah berdiri dan ditargetkan
mencapai 500 titik dalam beberapa tahun ke depan. Melalui pidatonya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat, penyediaan perumahan,
serta peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci utama mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menutup sambutannya dengan
ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja keras, dan menjaga
optimisme demi masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat
di mata dunia.(GF)
30 Sep 2025, 21:27 WIT
Kapolri Lepas Satgas FPU 7 MINUSCA dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menggelar upacara pelepasan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA Bhayangkara, yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Misi ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan global.Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di markas besar Polri, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kesiapan para personel yang akan membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional. Para personel FPU 7 telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di wilayah misi.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia. “Polri aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Atas kontribusi tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Capaian ini akan terus kita tingkatkan, sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan semangat Bhayangkara dan integritas tinggi, para personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas global. PNO-12
26 Sep 2025, 16:00 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan pangkat istimewa
kepada dua purnawirawan TNI dan Polri dalam sebuah prosesi khidmat di Ruang
Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Melalui Keputusan Presiden
(Keppres) No. 84/TNI Tahun 2025 dan Keppres No. 85/POLRI Tahun 2025, Kepala
Negara resmi menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan
Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago serta pangkat Jenderal Polisi Kehormatan
kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri. Acara dimulai dengan pembacaan
Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, dilanjutkan
dengan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru secara
langsung oleh Presiden Prabowo. Di hadapan para pejabat tinggi
negara, keluarga penerima anugerah, dan undangan terbatas, suasana prosesi
berlangsung penuh wibawa. Tepuk tangan hadirin mengiringi momen ketika Presiden
Prabowo resmi menyematkan pangkat kehormatan kepada kedua purnawirawan
tersebut. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini bukan hanya
simbol formal, melainkan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang,
dedikasi, dan loyalitas kedua tokoh dalam menjaga keamanan serta kedaulatan
bangsa. “Keputusan ini adalah
penghormatan tertinggi negara. Keduanya telah menunjukkan pengorbanan,
integritas, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi generasi penerus
TNI dan Polri,” ujar Presiden. Letjen TNI (Purn.) Djamari
Chaniago dikenal sebagai sosok prajurit yang menorehkan prestasi penting dalam
berbagai operasi militer strategis, sementara Komjen Pol (Purn.) Ahmad Dofiri
memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di kepolisian, termasuk di bidang
keamanan publik dan reformasi kelembagaan. Penganugerahan ini sekaligus
menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi
mereka yang telah mencurahkan hidupnya demi bangsa dan negara. Presiden Prabowo berharap
momentum ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TNI dan Polri, baik
yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, untuk terus menanamkan
semangat pengabdian tanpa pamrih. “Semoga penghargaan ini menjadi
pengingat bagi kita semua bahwa setiap tetes pengorbanan bagi bangsa tidak akan
pernah dilupakan,” tegasnya.(GF)
18 Sep 2025, 00:03 WIT
Pj Gubernur Papua Imbau Warga Jaga Kondusifitas Menjelang Putusan MK
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana politik di Papua jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua Tahun 2024 kian menjadi
perhatian publik. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
menyerukan agar masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan, dan menghormati
apapun hasil putusan MK yang dijadwalkan akan dibacakan pada Rabu (17/9/25).
Dalam keterangannya di Jayapura,
Senin (15/9/25), Fatoni menegaskan bahwa keputusan MK adalah produk hukum
tertinggi dalam penyelesaian sengketa pemilu.
“Keputusan MK bersifat final.
Sebagai warga Papua, kita harus siap menerima dan menghormati apapun hasilnya.
Kita adalah satu keluarga besar di tanah Papua, mari kita tunjukkan kedewasaan
dalam berdemokrasi,” tegas Fatoni.
Fatoni mengingatkan masyarakat
untuk terus menjaga suasana damai dan toleransi yang telah lama menjadi
kekuatan Papua. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah kunci penting bagi
kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus terus mempertahankan
iklim yang damai dan toleran ini. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat bisa
beraktivitas dengan baik, dan pembangunan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa
perbedaan politik tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Justru, momentum
putusan MK harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kebersamaan dan
solidaritas seluruh komponen masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa roda pemerintahan Papua harus tetap berjalan normal pasca putusan MK.
Terlebih dengan segera ditetapkannya gubernur definitif, diharapkan agenda
pembangunan daerah dapat semakin dipercepat.
“Mudah-mudahan kita semua selalu
diberkati Tuhan, dan semangat membangun Papua semakin kuat di bawah
kepemimpinan yang baru. Tujuan kita satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua,” ungkapnya.
Seruan Pj Gubernur ini menjadi
pesan moral penting di tengah dinamika politik Papua. Ia berharap masyarakat
tidak terprovokasi isu-isu yang beredar, melainkan tetap solid menjaga
kedamaian dan mengedepankan kepentingan bersama.
Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Sep 2025, 13:43 WIT
Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wamen Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana khidmat menyelimuti Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), ketika
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri
baru dalam rangka reshuffle Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Pelantikan ini menandai reshuffle
pertama sejak Prabowo Subianto dilantik bersama Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka pada Oktober 2024. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan
Presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan para pejabat baru dengan tangan
di atas kitab suci, dan diakhiri penandatanganan berita acara pelantikan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo
Hadi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa perombakan ini dilakukan setelah
Presiden menerima berbagai masukan, evaluasi, serta pertimbangan mendalam. “Atas berbagai pertimbangan,
masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka
pada sore hari ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah
Putih pada beberapa jabatan kementerian,” jelas Prasetyo. Ia menegaskan bahwa reshuffle
bukanlah semata-mata pergantian personal, melainkan langkah penyesuaian arah
kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan bangsa di tengah tantangan
global dan dinamika dalam negeri. Beberapa posisi strategis
mengalami perombakan, antara lain: Menkopolhukam: Budi Gunawan Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Indrawati Menteri Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding Menteri Koperasi: Budi Arie
Setiadi Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito
Ariotedjo Presiden Prabowo kemudian
memperkenalkan lima pejabat baru yang langsung dilantik dalam prosesi penuh
khidmat: Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri
Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mukhtaruddin — Menteri
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fery Joko Juliantono — Menteri
Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi. Mochammad Irfan Yusuf — Menteri
Haji dan Umrah, memimpin kementerian baru yang resmi dibentuk melalui reshuffle
ini. Dahnil Anzar Simanjuntak — Wakil
Menteri Haji dan Umrah. Pembentukan Kementerian Haji dan
Umrah menjadi sorotan tersendiri. Presiden menilai kebutuhan umat Muslim
Indonesia, yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umrah dalam jumlah
besar, harus mendapat perhatian khusus dalam bentuk kebijakan yang lebih
terarah, terkoordinasi, dan profesional. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menekankan agar seluruh pejabat baru segera bekerja cepat menyesuaikan
diri dengan tantangan yang ada. “Kita menghadapi situasi global
yang penuh ketidakpastian. Saya minta para menteri dan wakil menteri baru untuk
bekerja keras, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan yang dibuat
langsung menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Presiden tegas. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi
dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor keuangan
dan pelayanan publik. Langkah reshuffle ini dinilai
sebagai penegasan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, yang ingin
menekankan stabilitas politik, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang
lebih efektif. Perombakan kabinet ini diharapkan
mampu mempercepat pencapaian visi besar Indonesia, yakni menuju negara maju
dengan kesejahteraan merata, stabilitas yang terjaga, serta daya saing global
yang semakin meningkat. Penulis: Bim Editor: GF
08 Sep 2025, 20:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
